http://www.indopos.co.id/index.php?act=detail&id=7931
Rabu, 27 Des 2006, Ribuan Warga Kelaparan Buntut Banjir yang Kepung Enam Kabupaten di Aceh BANDA ACEH - Berhari-hari dikepung banjir, ribuan warga di Kabupaten Aceh Tamiang dilaporkan kelaparan. Bantuan makanan untuk mereka terhambat. Sebab, satu jembatan menuju daerah itu hancur diterjang air bah. Selain itu, jalan-jalan masih digenangi air. Jika kondisi itu tak cepat ditangani, bukan tidak mustahil jumlah korban tewas akan bertambah. Menurut data Satkorlak Aceh, jumlah korban tewas akibat banjir yang menyerang enam kabupaten di Aceh (Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah, dan Gayo Lues) hingga kemarin mencapai 69 orang. "Jumlah ini mungkin masih bertambah," kata Sekretaris Satkorlak Aceh Syarifudin Ibrahim. Korban tewas itu adalah 44 dari Aceh Tamiang, 4 Aceh Utara, 11 Gayo Lues, dan 10 Bener Meriah. Di Aceh Tamiang yang merupakan kawasan terparah diserang banjir, informasi yang dihimpun Rakyat Aceh (Grup Jawa Pos), warga yang terisolasi dan belum mendapat bantuan makanan itu tersebar di Kecamatan Tamiang Hulu dan Bandar Pusaka. "Jumlah mereka ribuan. Mereka kelaparan," kata salah satu petugas Satkorlak Banda Aceh. Kecamatan yang terisolasi itu sebenarnya bisa ditempuh lewat jalur sungai. Tapi, cara tersebut belum bisa dilakukan karena arus sungai masih deras. Menggunakan helikopter juga sulit. Hampir seluruh daratan masih digenangi air. Hingga kemarin, data tentang jumlah korban tewas, hilang, warga mengungsi, dan rumah rusak, masih belum final. Data sementara yang diperoleh Rakyat Aceh dari Satkorlak Aceh Tamiang, korban tewas di Aceh Tamiang mencapai 44 orang. Selain itu, 200 orang dinyatakan hilang. Masih menurut data itu, 4.000 rumah rusak berat dan 1.600 rumah hanyut. Khusus untuk pengungsi dari Aceh Tamiang mencapai 211.000 jiwa. Mereka tersebar di 118 titik lokasi pengungsian. Pj Bupati Aceh Tamiang Ir Syahbuddin Usman mengakui, jalan darat menuju beberapa wilayah selatan Aceh Tamiang, seperti Tamiang Hulu dan sekitarnya, belum bisa dilalui. Jembatan yang ada putus dan beberapa titik ruas jalan masih digenangi air. Ketinggian air masih satu meter. "Satu-satunya jalan yaitu melalui jalur sungai. Itu pun masih terkendala karena derasnya aliran sungai," kata Syahbuddin. Dia menambahkan, saat ini terus berupaya mengevakuasi warga. Bahkan, pihaknya sudah meminta bantuan helikopter untuk mendistribusikan logistik ke sejumlah wilayah pedalaman. KSAD Sumbang Rp 100 Juta Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Djoko Santoso kemarin meninjau langsung Aceh Tamiang. Menggunakan tiga helikopter, KSAD yang ditemani beberapa petinggi TNI lain mendarat di Paya Bedi. Di lokasi itulah pemerintahan Kabupaten Aceh Tamiang dikendalikan. Rombongan KSAD diterima langsung Pj Bupati Aceh Tamiang Ir Syahbuddin Usman dan unsur muspida lainnya. Dalam kesempatan itu, KSAD memberikan bantuan langsung kepada Pemkab Aceh Tamiang Rp 100 juta. Bantuan itu berasal dari para pengusaha yang tergabung dalam Peguyuban Bantuan Kemanusiaan Sekata Dalam Nestapa. Setelah berdialog dengan beberapa warga, KSAD menuju Langsa. Dari Langsa, dengan bermobil KSAD mendatangi lokasi pengungsi di SMA Unggul Desa Buket Tinggi, Kecamatan Mayak Payed. Didampingi Pangdam Iskandar Muda Mayjen TNI Supiadin AS, Djoko menerima pemaparan langsung dari Danrem 011 Lilawangsa Kol Inf Erwin Safitri. Erwin mengatakan, pihaknya sudah menurunkan tim khusus untuk penanggulangan bencana. Tim khusus itu bekerja sejak hari pertama banjir. Bekerja sama dengan pemkab setempat, pihaknya mengerahkan empat helikopter untuk mendistribusikan logistik ke wilayah-wilayah pendalaman, seperti Tamiang Hulu dan Bandar Pusaka di Aceh Tamiang dan wilayah Kecamatan Simpang Jernih dan Serba Jadi Kabupaten Aceh Timur. Upaya itu juga masih terkendala karena beberapa wilayah masih digenangi air. Jadi, pihaknya masih kesulitan mendistribusikan logistik. Djoko mengimbau semua pihak agar dapat membantu warga yang terkena musibah. Bencana saat ini tidak hanya terjadi di Aceh, tapi hampir di seluruh Indonesia. "Inilah barangkali akibat bila kita sudah tidak lagi bersahabat dengan alam," katanya. Ungkap Penyebab Banjir Apa yang menyebabkan banjir melanda enam kabupaten di Aceh? Menurut hasil penelitian Nasional Greenomics Indonesia, sebuah LSM yang peduli lingkungan, banjir tersebut terkait dengan rusaknya 2,1 juta hektare kawasan konservasi dan hutan lindung. Kawasan konservasi itu tersebar di enam kabupaten yang dilanda banjir. Data tersebut diperoleh Greenomics, setelah mereka turun di Aceh selama tiga bulan. "Sampai hari ini (kemarin), tim kami masih mengumpulkan data di sana (Aceh)," kata Koordinator Nasional Greenomics Indonesia (NGI) Vanda Mutia Dewi kepada wartawan di Jakarta kemarin. NGI menilai BRR (Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi) Aceh ikut bertanggung jawab. Sebab, enam kabupaten yang dilanda banjir itu termasuk pemasok kebutuhan kayu untuk rekonstruksi Aceh. Vanda mengatakan, BRR kurang ketat mengawasi bahan baku berupa kayu yang dipakai untuk merehab dan merekonstruksi bangunan-bangunan di Aceh. "Banyak kayu yang sumbernya tidak jelas, digunakan dalam rekonstruksi Aceh tanpa dikenai sanksi. Ini menyebabkan perilaku aji mumpung untuk memasok kayu ilegal dari hasil pembalakan liar atas nama rekonstruksi Aceh," paparnya. Padahal, BRR telah memprediksikan, hingga empat tahun target program rekonstruksi Aceh selesai, jumlah kebutuhan kayu mencapai 1,7 juta meter kubik. "Ini kayu dari mana kalau 2,1 juta hektare kawasan lindung dan 390 ribu hektare hutan produksi sudah rusak parah," ujar Vanda. Selain karena kontraktor rekonstruksi Aceh melakukan illegal logging, kerusakan itu disebabkan buruknya kinerja hak pengelolaan hutan (HPH) yang beroperasi di Aceh. Di dalam areal konsesi HPH tersebut, terdapat 300 ribu hektare hutan lindung dan kawasan konservasi. Studi Greenomics menunjukkan, Aceh baru bisa lepas dari hantaman banjir dan tanah longsor tahunan bila mampu merehabilitasi dan memulihkan kondisi hutannya seluas 2,32 juta hektare, termasuk sebagian kawasan hutan produksi. "Tidak ada pilihan lain selain stop HPH di Aceh untuk selamanya," katanya. Dikonfirmasi terpisah, Juru Bicara BRR Mirza Keumala menolak tudingan Greenomics bahwa pihaknya ikut bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan Aceh. "Proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh kan baru berjalan 1,5 tahun. Tidak adil kalau kami dianggap merusak hutan Aceh. Kecuali kalau sebelum kami datang, hutan di Aceh masih hijau dan lebat," ujarnya meyakinkan. Bila kontraktor lokal yang ditunjuk BRR ternyata curang, Mirza mengaku hal itu sepenuhnya tanggung jawab pemerintah daerah dan pihak kepolisian sebagai pengawas dan pengontrol. "Yang jelas, kami masih memegang komitmen untuk memakai kayu dari luar Aceh. Sejak 2006, kami juga sudah memakai konstruksi free fabricated untuk mengurangi penggunaan kayu pada bahan bangunan," tuturnya. Bangunan free fabricated adalah bangunan yang menggunakan rangka aluminium atau baja dan dindingnya terbuat dari baja beton. (ris/jpnn/nue) [Non-text portions of this message have been removed]
