Refleksi: Mengapa masalah perburuhan tetap tidak mendapat perhatian dengan
langkah serta implementasi perlindungan hukum maupun policy pemerintah yang
dibutuhkan selama waktu yang dikatakan 60 tahun telah merdeka?
RIAU POS
Nestapa Buruh Perempuan
10 April 2007 Pukul 10:18
Budaya patriarki dan kedangkalan pemahaman agama telah tempatkan buruh
perempuan pada dilema antara tuntutan kesetaraan dengan hegemoni lelaki yang
lebih dalam keseharian kehidupan.
Perlakuan tersebut tentu saja terkadang mendapat perlawanan dari buruh
perempuan sendiri, aktivis perempuan atau pihak-pihak yang hirau akan persamaan
hak. Pergulatan itu makin beragam masalah dalam posisi negeri ini yang berkutat
pada penyehatan ekonomi dan politik, secara aturan hukum, Indonesia telah
meratifikasi banyak hal dari aturan PBB soal hak azasi manusia dan kesetaraan
gender, katakanlah konvensi ILO nomor 100 tentang kesetaraan upah yang
dirativikasi menjadi UU No 80/1957, UU No 39/1999 pasal 38 tentang Hak Azasi
Manusia dan lain-lain.
Tetapi aturan hukum saja tidaklah cukup tanpa implementasi yang baik dan
sosialisasi yang memungkinkan keberadaan buruh perempuan diterima dengan baik
di negeri ini.
Riau, provinsi dengan geliat ekonomi kentara dengan banyaknya membutuhkan
tenaga kerja di berbagai sektor, termasuk tenaga kerja perempuan. Baik di
jajaran pemerintahan, BUMN, perusahaan swasta dan lain-lain.
Persoalannya, ketika menyigi tentang perlakuan terhadap buruh perempuan,
sangat banyak pelanggaran terjadi yang tidak sesuai dengan aturan yang kita
buat sedemikian bagusnya. Saya menjumpai masih banyak dunia usaha di Riau yang
tak mau tahu dengan aturan itu sebagai contoh adalah hak cuti haid selama dua
hari dalam sebulan dengan mendapatkan upah penuh.
Saya dari wakil buruh mesti "bersitegang" dengan petinggi perusahaan,
barulah hal itu diperhatikan. Terkadang saya mendapatkan kesan, begitu enteng
dan menganggap remeh ketika tuntutan soal hak perempuan ini diutarakan pada
pihak perusahaan.
Kiprah dan Fitrah
Saya taklah bermaksud sentimentil bila mengungkapkan pengalaman berikut
ini. Saya lahir dari seorang ibu, perempuan yang sangat saya kagumi, bekerja
untuk membiayai saya sekolah ketika Bapak saya yang pegawai rendahan meninggal
karena sakit.
Beruntung, saya juga mempunyai seorang istri, perempuan yang saya cinta,
yang bekerja dan berwiraswasta pula serta dikarunai dua anak perempuan yang
manis-manis, saya sangat paham sedari kecil kesibukan, pengorbanan, keikhlasan
dan "kelebihan" perempuan, membagi waktu bekerja dan tanggung jawab fitrahnya.
Saya sampai saat ini sering merasa sedih bila ada buruh perempuan,
katakanlah mengadu dengan pancaran mata kuyu yang korban PHK, mengurus uang
"haknya" di Jamsostek tidak bisa keluar karena perusahaan menunggak iuran
Jamsosteknya selama sekian tahun, padahal jelas-jelas di slip gaji di potong
saban bulan. Sangat keterlaluan memang.
Atau kejadian yang membuat saya sangat terpukul, ketika seorang buruh
perempuan yang bekerja di sebuah perusahaan perkayuan yang melahirkan di
belantara pedalaman Riau-di atas speedboad kecil yang perlu waktu dua jam untuk
pergi ke Puskesmas terdekat lewat transportasi air, dengan kondisi bayi
meninggal di hadapan saya karena tidak ada pertolongan medis, padahal sudah
"berbuih" mulut sebagai wakil pekerja mengajukan sebuah fasilitas pelayanan
kesehatan pada perusahaan tempat si buruh bekerja. Sangat menyedihkan.
Saya setuju dengan Dita Indah Sari, seorang aktivis buruh perempuan bahwa
sistim kontrak memungkinkan hak-hak buruh perempuan terabaikan, salah satunya
dengan persyaratan perempuan lajang sebagai calon pekerjanya. Buruh perempuan
diharuskan untuk tidak menikah atau tidak hamil selama terikat kontrak.
Kehirauan Kita
Buruh migran wanita di luar negeri masih banyak meninggalkan
persoalan yang terkadang sangat mengusik kemanusiaan kita. Penyiksaan,
perkosaan dan pelecehan lain yang terkadang sungguh membuat "harga diri" kita
tertohok. Hukum kita masih enak dibahas dalam teori, sangat minim dalam
tindakan.
Begitu bertumpuknya masalah buruh perempuan di Malaysia, Hongkong, Timur
Tengah dan lainnya. Kita bangsa kelas "kacung" yang terlalu lamban dalam
membaca tanda zaman. Cukup beralasan apa yang dikatakan La Shawn R Jefferson,
Direktur Eksekutif Divisi Hak Perempuan Human Rights Watch, bahwa pekerja
wanita kita yang kebanyakan pembantu rumah tangga diperlakukan seperti manusia
kelas dua di Malaysia. Kedua negara harus lebih aktif melindungi hak-hak
perempuan.
Belum lagi dalam negeri, mulai dari perdagangan perempuan antar daerah,
yang juga meluas pada antar negara. Jam kerja yang tak berketentuan pada
buruh-buruh perempuan kontrak di perkebunan, borongan pekerjaan pada sektor
Hutan Tanaman Industri perkayuan.
Termasuk satu bagian yang sampai saat ini belum tersentuh, yaitu tentang
buruh rumah tangga, dengan jumlah sangat banyak, yang sangat rentan terhadap
diskriminasi. Atau di sektor-sektor yang selama ini luput dari perhatian kita,
tempat hiburan, hotel, rumah makan, transportasi dan lain-lain.
Kebijakan
Seperti yang telah disinggung di atas, pemerintah dengan segenap
kewenangannya adalah pihak yang sangat diharapkan, tidak saja lewat produk
undang-undang hukum yang dilahirkan, tapi tindakan nyata seluruh jajarannya
yang terkait agar perlindungan terhadap buruh perempuan dirasakan.
Sinergi tataran atas antara Menteri Tenaga Kerja, Menteri Pemberdayaan
Perempuan, Kapolri, KBRI, untuk lebih padu dalam hal contoh dalam penanganan
buruh migran, termasuk buruh migran perempuan. Dalam cakupan yang lebih luas
adalah memperbaiki pendidikan ; yang merupakan kendala nomor wahid hingga buruh
perempuan masih berkutat di pekerjaan yang dianggap kelas bawah.
Kalangan pengusaha seyogyanya lebih tanggap dan hirau akan nasib buruh
perempuan, menjalankan aturan yang telah disepakati dan kalau perlu secara
perlahan sesuai dengan kesanggupan memberikan pelayanan yang memadai terhadap
terhadap kebutuhan buruh perempuan.
Katakanlah kalau di areal kantor untuk lelaki ada "smoking area" atau
tempat merokok, kenapa tidak diadakan tempat juga untuk para pekerja perempuan
untuk menyusui bayi yang jelas-jelas telah dijamin undang-undang yakni hak
untuk mendapatkan waktu menyusui di tengah-tengah jam kerja. Tempat penitipan
bayi dan anak dilingkungan perusahaan/tempat kerja. Atau angkutan khusus untuk
pekerja perempuan pada waktu shift malam.
Terakhir, berpulang kepada perempuan sendiri; apakah buruh perempuan
mempunyai kemauan untuk merubah citra dan anggapan selama ini; bahwa perempuan
adalah lemah dan mengalah.
Mari, atas nama keadilan dan kesetaraan kita sederap untuk merubah
tradisi,budaya dan anggapan yang selama ini mendeskriditkan perempuan. Tengok
dan belajarlah dari sejarah ; bahwa pertiwi ini sejak lama telah melahirkan
perempuan "bermarwah" yang layak jadi ikutan; raja-raja perempuan Aceh yang
dihormati, perempuan-perempuan Minangkabau terkemuka pada zaman kemerdekaan dan
sampai saat ini yang lahir dari masyarakat egaliter "matrilineal", puan-puan
Melayu masa Malaka dan Lingga yang berperan penting.
Ini abad kebenderangan, andai para perempuan sadar dan mahfum, bila
mereka kompak dan bersatu adalah sebuah kekuatan yang sungguh sulit dibendung
dan amat menetukan di Republik ini, baik untuk memperjuangkan hak-haknya atau
lebih jauh memainkan peran sosial dan politik
Saat ini yang terpenting adalah melaksanakan aturan yang kita buat
sendiri, berbagai pihak yang terlibat seperti pemerintah, pengusaha, penyalur
tenaga kerja, pihak-pihak yang hirau lainnya seperti LSM, organisasi perempuan,
serikat buruh/serikat pekerja, termasuk buruh perempuan sendiri harusnya
menyadari bahwa tak lagi zamannya ada perlakuan beda terhadap buruh perempuan.
Mari menjadi sebuah bangsa yang besar, bangsa yang menghormati dan
membela kaum perempuan, karena ia bukan saja ibu bagi pelanjut generasi, tapi
merupakan penghargaan kita yang setinggi-tingginya karena kita semua terlahir
dari perempuan; seorang ibu yang di bawah kakinya terletak surga.***
Febri Alamsyah, Ketua DPD SP Kahutindo Provinsi Riau penggiat Jurusan
Komunikasi Rab University.
[Non-text portions of this message have been removed]
