http://www.lampungpost.com/buras.php?id=2007100503082914
Jum'at, 5 Oktober 2007
BURAS
Mengeroyok Kemiskinan!
H.Bambang Eka Wijaya:
"RAMAI sekali orang mengambil formulir pencalonan diri dalam Pemilihan
Gubernur Lampung!" entak Umar. "Sebagian besar mengaku terpanggil untuk
meningkatkan derajat hidup rakyat dari kemiskinan, yang tercatat termiskin
kedua di Sumatera!"
"Syukurlah!" sambut Amir. "Kian ramai orang mampu bertekad mengeroyok
kemiskinan, makin baik! Sebab, hanya dengan semua pihak dari segala penjuru
mengerubutiinya, bisa lebih cepat pula kemiskinan diatasi!"
"Tekad awal untuk memfokuskan perhatian pada kemiskinan itu penting,
sehingga saat terpilih kelak menempatkan usaha mengatasi kemiskinan sebagai
prioritas utama, bukan lagi di urutan ke sekian yang akhirnya cuma jadi
sambilan!" tegas Umar. "Lantas, saat hasil survei BPS menyebut kemiskinan
memburuk, dengan mudah pula melempar kemiskinan itu tanggung jawab
kabupaten/kota! Di lain pihak, kabupaten/kota mengelak, tak mungkin pihaknya
mengatasi kemiskinan dengan pendapatan asli daerah (PAD) yang minim, untuk
belaja DPRD saja tak cukup!"
"Itu dia, kasihan rakyat menderita berlarut-larut akibat lempar-melempar
tanggung jawab!" tegas Amir. "Padahal, untuk mengatasi kemiskinan perlu usaha
bersama, secara keroyokan! Sektor pemerintah, mulai pusat, provinsi,
kabupaten/kota, kecamatan, kepala desa, kepala dusun sampai RW/RT melakukan
kegiatan efektif dengan program masing-masing, didukung program ekstra dari
BUMN dan lembaga yang ada seperti Koperasi, BKKBN, dan seterusnya! Lantas
lembaga sosial-politik, dari partai-partai politik--yang setiap kampanye
berjanji meningkatkan kesejahteraan rakyat--hingga organisasi kemasyarakatan
(ormas), menjalankan program pengentasan kemiskinan masing-masing! Semua itu
diperkuat gerakan lembaga swadaya masyarakat (LSM) membina rakyat sesuai dengan
bidang pengabdian masing-masing! Itu pun masih belum cukup! Para pengusaha,
lewat program CSR--corporate social responsibility--perusahaan miliknya,
memfokuskan bantuan ke pengentasan kemiskinan!"
"Kalau dikeroyok ramai-ramai begitu, diyakini usaha pengentasan
kemiskinan bisa berhasil lebih cepat!" timpal Umar. "Tapi untuk itu, khususnya
eksekutif di pemerintah daerah, harus lebih dahulu bisa membangun perspektif di
kalangan DPRD, yang menentukan dalam penetapan APBD!"
"Dan itu tak mudah! Sebab, pengalaman menunjukkan DPRD cenderung
menjadikan APBD sebagai 'bargain' kepentingan mereka dengan kepentingan
eksekutif, yang kedua-duanya belum benar-benar berorientasi pada kepentingan
rakyat!" tukas Amir. "Contohnya, karena DPRD setiap kali maunya jalan-jalan
studi banding ke luar daerah, sebagai bargain-nya tak terhalang eksekutif pun
ulang-alik studi banding ke luar negeri dengan rombongan besar, termasuk
sebagai gratifikasi buat para pendukung politiknya!"
"Alasannya, kalau Presiden biasa membawa rombongan besar ke luar negeri,
apa beda eksekutif daerah, sama-sama pemerintah!" timpal Umar. "Diharapkan
orang yang ramai ikut mendaftar calon gubernur bukan hanya karena ingin sering
jalan-jalan ke luar negeri dengan biaya APBD, melainkan sungguh-sungguh demi
mengangkat rakyat dari kemiskinan!" ***
[Non-text portions of this message have been removed]
