MUI yang sudah disusupi kaum perusuh enggak usah banyak membual. Kalian itu hanyalah sekedar ormas dalam masyarakat yang bisa diperalat dan digunakan oleh tangan-tangan yang ingin menyusupinya. Makanya sebenarnya MUJI harus dianggap sebagai ormas biasa tidak punya otoritas hukum. Ada yang sangat janggal dalam berita ini...MUI menjadi pihak penjamin tersangka pembakaran . Dalam kapasita apa MUI menjamin orang tsb? malah dikatakan muspida menjamin lagi ... Hal ini bertolakbelakang dengan statemen MUI diluar /tdk berkaitan dengan aksi anarkis massa , dan semakin mengutakan dugaan MUI (terutama di daerah) terlibat aktif dalam provokasi pembakaran .penyerangan mesjid..
Polres Sukabumi Tetapkan Lima Tersangka Pembakar Masjid Ahmadiyah Sukabumi (ANTARA News) - Polres Sukabumi telah menetapkan lima orang tersangka dari delapan orang yang menjalani pemeriksaan secara intensif terkait kasus pengrusakan dan pembakaran masjid dan madrasah Al Furqon milik Jemaah Ahmadiyah Indonesia (JAI) di Kampung Parakan Salak RT02/RW 02 Desa/Kecamatan Parakan Salak Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Ratusan massa pada Senin dini hari (28/4) merusak sarana ibadah milik JAI. "Dari delapan orang yang telah kami periksa, lima orang diantaranya ditetapkan sebagai tersangka kasus pengrusakan dan pembakaran masjid dan madrasah milik JAI," kata Kapolres Sukabumi, AKBP Guntor Gaffar kepada pers di Pendopo Sukabumi, Selasa pagi. Lima orang tersangka itu berinisial, HS yang merupakan Kades Bojong Asih Kecamatan Parakan Salak, DIS, AR, UE, dan DIR. Masing-masing tersangka dijerat pasal 187 KUHP tentang pembakaran dan pasal 170 tentang pengrusakan, sementara tiga orang lainnya KL, FH dan As hanya sebagai saksi. "Pada Selasa ini, kami juga akan memanggil saksi lainnya sebanyak tujuh orang. Hal ini berdasarkan penuturan dari para tersangka," katanya seraya menyebutkan, pihaknya belum mengetahui motif pembakaran dan pengrusakan masjid dan madrasah tersebut, namun berdasarkan hasil pemeriksaan sementara mereka melakukannya secara spontanitas. Menurut Guntor, kelima orang tersangka itu ditahan karena mendapatkan jaminan dari para Muspida, salah satunya MUI Kabupaten Sukabumi. "Kami tidak menahannya karena mendapatkan jaminan dari Muspida," katanya. Ia mengatakan, pihaknya terus melakukan penjagaan ketat di sekitar TKP dan telah meminta bantuan ke Polwil Bogor dengan pengiriman sedikitnya 90 personil ke tempat kejadian. "Hal ini dilakukan untuk pengamanan dan mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan juga mengamankan seluruh aset milik jemaah Ahmadiyah yang masih tersisa. Penjagaan minimal dilakukan selama seminggu," katanya. Selain itu, lanjut Kapolres, pihaknya juga melakukan penjagaan terhadap jemaah Ahmadiyah yang berada di wilayah lain, seperti di Kecamatan Warung Kiara, Jampang Tengah, Kampung Cilutung Kecamatan Parakan Salak dan Kecamatan Cibadak. Ia menyebutkan, berdasarkan hasil pemeriksaan sementara bahwa aksi perusakan dan pembakaran masjid dan madrasah milik jemaah Ahmadiyah itu dilakukan secara terkoordinir oleh warga yang mengatasnamakan Forum Komunikasi Jamiatul Mubalighin (FKJM) Parakan Salak. Namun, pihaknya belum melakukan pemeriksaan ke arah FKJM, karena pemeriksaan terhadap saksi lainnya masih terus diperdalam.(*) COPYRIGHT (c) 2008 On 4/29/08, wawan wawan <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > *MUI tidak Mentolirir Tindakan Anarkis * > ------------------------------ > > *18 Apr 2008* > > Setelah Ahmadiyah ditetapkan sebagai ajaran sesat dan harus dihentikan > kegiatan di Indonesia. Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak mentolerir > tindakan anarkis, kekerasan dan aksi pengerusakan terhadap para > pengikutnya. > > "Jangan dijadikan Fatwa MUI tentang Ahmadiyah sebagai kambing hitam atas > lahirnya kekerasan itu, " kata Ketua MUI KH. Ma'ruf Amin dalam jumpa pers > di > Sekretariat MUI, Masjid Istiqlal Jakarta, Rabu(16/4). > > Dalam pernyataan sikapnya, MUI juga menyerukan agar para pemimpin ajaran > Ahmadiyah segera diadili, terkait keputusan Bakor Pakem Kejagung yang > menyatakan ajaran Ahmadiyah menyimpang. Sedangkan untuk para pengikutnya > yang tertobat, lanjut Ma'ruf agar dibina dan diarahkan serta diberi > kesempatan untuk mengelola aset-aset Ahmadiyah. > > "MUI dari pusat sampai ke daerah bersama dengan ormas-ormas Islam siap > untuk > membina mereka supaya mereka kembali ke jalan yang benar. Dan mereka yang > tidak mau bertobat, kita serahkan kepada pemerintah untuk diproses sesuai > dengan hukum yang berlaku, kalau diadili ya adili saja, " tandasnya. > > Mengenai keberadaan kelompok pendukung Ahmadiyah yang mengatasnamakan Hak > Asasi Manusia, Ma'ruf menegaskan, pembubaran Ahmadiyah tidak melanggar > HAM, > sesuai denga HAM konstitusi, sebab negara Indonesia menganut HAM yang > sesuai > dengan konstitusi memiliki batasan berbagai aspek-aspek lain, seperti > agama > dan norma-norma. > > Sementara itu, sepertik dikutip dari detik.com (16/4), hasil rapat Badan > Kordinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem) memutuskan > untuk memberi perintah dan peringatan keras terhadap warga Ahmadiyah untuk > menghentikan kegiatannya. Sebab Ahmadiyah sama sekali tidak melaksanakan > 12 > butir kesepakatan secara konsisten dan bertanggung jawab. > > "Rapat Bakorpakem 16 April 2008 sebagai kelanjutan rapat pada 15 Januari > 2008. Saat itu direkomendasikan apakah 12 butir penjelasan Pengurus Pusat > Jamaah Ahmadiyah Indonesia atau BPJAI dilaksanakan secara konsisten atau > tidak," kata Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Wisnu Subroto yang juga > Ketua Bakorpakem di Kejaksaan Agung, Jalan Hasanuddin, Jakarta Selatan, > Selasa (16/4/2008). > > Wisnu mengatakan, Bakorpakem sudah melakukan pemantauan baik melalui tim > pemantauan yang diketuai Ato Mudzhar atau anggota Bakorpakem melalui > institusinya di Depag. Hasil pemantauan yang telah dirapatkan hari ini, > menyebutkan, selama 1 hingga 3 bulan pantauan anggota Ahmadiyah tidak > melaksanakan 12 butir secara konsisten dan bertanggung jawab. > > Menurut Bakorpakem, Jamaah Ahmadiyah telah melakukan kegiatan atau > penafsiran keagamaan yang menyimpang dari pokok ajaran Islam yang dianut > di > Indonesia. Kegiatan itu juga menimbulkan keresahan dan pertentangan di > masyarakat sehingga mengganggu ketertiban umum. > > Bakorpakem juga merekomendasikan agar warga Ahmadiyah diperintahkan dan > diberi peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya dalam suatu surat > keputusan bersama (SKB). > > "Peringatan harus dilakukan lewat SKB Menteri Agama, Kejagung dan Mendagri > sesuai UU Nomor 1 PNPS tahun 1965," ujar Wisnu. > > Apabila perintah dan peringatan keras tidak diindahkan, maka Bakorpakem > merekomendasikan untuk membubarkan organisasi Jamaah Ahmadiyah Indonesia. > > "Bakorpakem juga mengimbau kepada pemuka atau tokoh agama dan ormas Islam > untuk menjaga ketertiban dan keamanan dengan menghormat proses > penyelesaian > masalah Ahmadiyah," ujar Wis > > *penulis : Wasik* > > http://www.mui.or.id/mui_in/news.php?id=294 > > [Non-text portions of this message have been removed] > > > [Non-text portions of this message have been removed]
