Refleksi: Bagaimana bisa bebas dari kemiskinan dan keterbelakangan? http://www.suarapembaruan.com/News/2008/08/14/Utama/ut01.htm
SUARA PEMBARUAN DAILY Indonesia Belum Merdeka dari Kemiskinan [JAKARTA] Republik Indonesia, hingga menginjak usia 63 tahun kemerdekaan, ternyata masih belum merdeka dari kemiskinan. Banyaknya jumlah orang miskin, meskipun diklaim oleh pemerintah menurun, tetap merepresentasikan kegagalan pemerintahan dari tahun ke tahun, untuk menyusun kebijakan yang secara nyata diarahkan untuk menopang kehidupan kelompok miskin. Akibatnya, target-target Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2005-2009 dipastikan meleset, terutama menyangkut penurunan jumlah pengangguran dan kemiskinan. Demikian rangkuman pandangan sejumlah ekonom, di antaranya Ikhsan Modjo dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Pande Radja Silalahi (Centre for Strategic and International Studies/CSIS), Hendri Saparini (Econit), Darwin Syamsulbahri (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI), Didik J Rachbini (anggota DPR), dan Hamid Paddu (Universitas Hasanuddin Makassar), Rabu (13/8) dan Kamis (14/8). Menurut Ikhsan, beberapa sasaran yang perlu dikhawatirkan, adalah penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Dalam RPJM, pengangguran ditargetkan 5,1 persen dari jumlah penduduk pada 2009. Kenyataannya, hingga Maret 2008, pengangguran masih di kisaran 8,46 persen. Senada dengan itu, Pande Radja Silalahi mengungkapkan, penyerapan tenaga kerja periode 2005-Maret 2008 masih rendah. Sementara itu, menurut Hendri Saparini, tidak tercapainya RPJM itu adalah cermin kegagalan pemerintah dalam merumuskan kebijakan, seperti kenaikan harga BBM 126 persen pada 2005. Orang- orang miskin pun kian terpuruk dua kali akibat pemerintah kembali menaikkan harga BBM pada Mei 2008. Padahal, kondisi harga pangan dunia juga sedang meroket, yang menyebabkan harga pangan domestik melonjak drastis. Inilah yang menyebabkan angka kemiskinan sulit dikurangi. Pilihan kebijakan yang salah, tentu mengakibatkan kemiskinan dan pengangguran yang tinggi. Khusus untuk pengangguran, pemerintah menyatakan jumlahnya turun. Namun, hal itu karena booming-nya sektor informal. Pergeseran Struktur Dari Makassar, Hamid Paddu menilai, tingginya kemiskinan diakibatkan pergeseran struktur ekonomi. Pembangunan saat ini lebih terarah pada sektor industri, manufaktur, dan jasa, sehingga sektor tradisional, seperti pertanian dan perikanan tergusur. "Pembangunan yang terjadi mengabaikan sektor tradisional seperti pertanian dan perikanan. Padahal di sektor itu masyarakat banyak menggantungkan hidupnya," ujarnya. Akibat pergeseran itu, nilai tukar di sektor tradisional melemah. Petani dan nelayan pun semakin miskin dan tidak mampu untuk menyentuh kebutuhan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Secara terpisah, Darwin Syamsulbahri berpendapat, program pengurangan kemiskinan diorientasikan pada pemberdayaan masyarakat miskin. Pemerintah diharapkan tidak membuang dana bantuan lewat beberapa pro- gram sumbangan, yang hanya menanamkan mental fakir di masyarakat. Menurut Darwin, pemerintah telah abai terhadap potensi munculnya masyarakat miskin. Sejauh ini, program pengentasan kemiskinan sekadar difokuskan kepada rakyat yang terkategori miskin. Padahal, di sisi lain, proses pemiskinan terus terjadi. "Akibat kenaikan harga BBM, muncul kemiskinan di kelompok nelayan yang tadinya di atas garis kemiskinan. Ini jumlahnya bukan ribuan, tapi jutaan. Mereka semua tersapu karena tidak bisa membiayai kebutuhan bahan bakar untuk melaut," kata Darwin. Terkait hal tersebut, Didik Rachbini mengingatkan pemerintah adanya tugas berat untuk merealisasikan target RPJM 2005-2009, terutama mengurangi kemiskinan, di sisa setahun masa pemerintahan. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan target tak tercapai, seperti kondisi eksternal berupa lonjakan harga minyak, dan APBN yang tak kunjung sehat. Dari Bandung, Sekjen Koalisi Organisasi Non Pemerintah Jawa Barat, Dadang Sudarja menilai, hingga saat ini pemerintah masih menelantarkan hak-hak dasar masyarakatnya. Di antaranya, akses masyarakat ke sumber penghidupan juga masih rendah, karena banyak dikuasai asing. Kritik terhadap kebijakan pemerintah di bidang ekonomi yang tidak tepat sasaran sehingga tak mampu mengurangi kemiskinan, juga datang dari sejumlah daerah lain di Indonesia. Sekretaris Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia Sumatera Utara, Ihya Ulumuddin mengatakan, kaum nelayan yang rentan terhadap kemiskinan, justru kurang diberdayakan pemerintah. S Manihuruk (68), petani miskin di Mayang, Kotabaru, Jambi menuturkan, keluarganya tidak pernah mendapatkan bantuan pemerintah untuk meningkatkan usaha pertaniannya. "Saya sudah hampir 30 tahun tinggal di Jambi. Sampai sekarang belum memiliki lahan pertanian," ujarnya. Dari Manado, ekonom dari Universitas Sam Ratulangi, Noldie Tuerah, menilai, sulitnya merealisasikan beberapa program pemerintah pusat, karena masalah infrastruktur di daerah masih minim. Di Jawa Timur, meskipun kemiskinan dinyatakan menurun, namun jumlah penduduk miskin masih cukup tinggi, yaitu mencapai 19 persen dari total 37,2 juta jumlah penduduk provinsi itu. Namun, menurut Gubernur Jatim, Imam Utomo, jumlah itu kemungkinan bertambah jika mempertimbangkan dampak kenaikan harga BBM, Mei lalu. [D-10/CNV/DMP/NCW/148/ 153/151/141/143/070/080/136] -------------------------------------------------------------------------------- Last modified: 14/8/08 [Non-text portions of this message have been removed]
