ISTIADJI SUTOPO
RAABITHAH TARBIYYAH ALAMIL ISLAAM
..... DAN MASUKLAH KALIAN KEDALAM ISLAM SECARA KESELURUHAN ......
( SURAT 2-AL BAQARAH – AYAT 208 )
07-080926-TAUZIYAH-UU PORNOGRAFIR
Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Bismillahir rahmaanir rahiim
Alhamdulillaahir rabbil ‘aalamiin
Allahumma shalli 'alaa sayyidinaa Muhammadiw
wa 'alaa aalihii wa' shahbihii wa sallam ....
WAL 'ASHRI INNAL INSAANA LAFII KHUSRIN, ILLALLADZIINA AAMANUU WA
'AMILUSHASHAALIHAATI, WA TAWAASHAU BIL HAQQI, WA TAWAASHAU BISHSHABRI
ALLAH SWT. BERSUMPAH BAHWA DEMI MASA ( WAKTU ) YANG SENANTIASA DISIA-SIAKAN
MANUSIA – MEREKA ITU SEMUA AKAN MENGALAMI KERUGIAN BESAR - KECUALI BAGI SIAPA
YANG BERIMAN NAMUN KEMUDIAN YANG SALING NASEHAT MENASEHATI DALAM KEBENARAN DAN
SENANTIASA SALING MENETAPI DALAM KESABARAN ..... ( MENASIHATI DALAM BERTUKAR
ILMU AGAMA DAN MENASEHATI UNTUK SELALU BERSIKAP SABAR DALAM HAL APAPUN ... )
(
QS – 103 AL ASHR' AYAT 1-3 )
Sedikit tambahan dari kami sbb.
Penerapan UU ANTI PORNOGRAFI memang tidak semudah direalisasikan pada negeri
yang prularis ini. Namun sebagai umat Muslim, kita wajib memahaminya - itu
semata-mata adalah ekses dari pada Media Masa ( Cetak dan Elektronik ) yang
menurut Faham Ke Islaman sudah melewati batas dan keterlaluan didalam
meng-ekspose masalah yang menyinggung perasaan Umat Islam.
Namun Media Masa yang begitu ketat bersaing itu, barangkali telah lupa pada
masyarakat dan nafkah yang haram - karena mereka telah tergantung pada uang ...
uang dan sekali lagi uang ... tidak semata kebutuhan nafkah, tetapi ingin lebih
dari itu....juga kebanggaan diri bagi pelaku yang diekspose bersamaan dengan
LAKUNYA tayangan yang dengan NAIK MINAT PENGIKLAN menaikkan omset pendapatan
perusahaan ybs. - disisilan pelakunya menjadi merasa dikenal - mashur .. dan
kekuasaan .. bagi semua yang terlibat : karena dengan uang itu - sekarang ini
dapat diraih segalanya termasuk kekuasaan ... ( bisa membawahi penegak hukum,
pejabat, masyarakat tertentu lainnya secara tidak disadari mereka masing-masing
) ...
Kita wajib memahami, bahwa inilah tanda-tanda kehadiran Zaman Jahiliyah Baru -
yaitu kebodohan - karena Jahiliyah Lama yaitu Musyrik - penyembah berhala ...
mempersekutukan dan bahkan mengabaikan untuk kembali pada Tuhan Yang Satu yaitu
Allah swt.
Apa faktanya ? Itulah kemusyrikan Jahiliyah Baru - kebodohan yang tidak
disadari ... karena telah menyembah 3 Tuhan lainnya yaitu : ( 1 ) Uang ... ( 2
) Kebanggaan ( Riiya' ) ... dan ( 3 ) Kekuasaan ...
Sungguh bodoh kalau seseorang tidak peduli apalagi wanita yang terbuka
pakaiannya dan melenggok2 - menyanyi2 tidak terlepas pada pelaku presenter ..
demi karenanya dapat dibayar mahal dan dapat menjadi terkenal digairahi -
karena telah diamati jutaan mata manusia bukan ?
Nah sekali lagi UU Anti Pornografi memang sangat ampuh - tetapi bukan soal
sanksi jutaan rupiah yang menjadi keluh-kesah penentangnya yang perlu kita
perhatikan... namun yang sangat penting agar sadar sebagai NASIHAT sekali lagi
NASIHAT ... untuk kembali kejalan yang lurus, yang benar .. yang diridhai Allah
swt... Sesungguhnya TIDAK ADA PAKSAAN DALAM ISLAM ... sekali SUATU NASIHAT
TENTANG SYARIAT ISLAM INI bahkan melalui suatu Undang-Undang pula …disampaikan
- disaat itu pula Ilmu masuk dalam benak dan hati masing-masing ( khusus bagi
yang merasa dia Mukmin ) – disaat itu Dia harus ( mulai ) siap atas sepak
terjangnya dan atas amanah yang diberikan Allah swt. bagi setiap Insan Muslim
didunia ini dan akan bertanggung jawab dihadapan Allah swt... diakhirat kelak
.. sederhana saja masalahnya bukan ?
Ormas-ormas Islam yang berteriak-teriak sampai berlaku anarkis misalnya itu -
sebenarnya adalah suatu NASIHAT bagi Dia pula – agar menjadi sadar betapa
vitalnya Akhirat itu … Secara metematis saja, dari Al Qur’an dan Al Hadits …
perbandingan Dunia dan Akhirat adalah 1 : 99 .. itu minimal … lagi pula Akhirat
itu kekal dan Manusia suatu saat pasti mati dan dunia pasti setiap saat akan
di-Kiamatkan … Itulah Janji Allah swt YANG BENAR ( HAQ ) bukan ?
Siapa itu DIA ? Merekalah : Pemilik Stasiun Televisi atau Media Cetak (
yang Muslim ) - yang paling bertanggung jawab kerena membiarkan semua itu
berjalan dilahan kepemilikannya - selanjutnya tanggung jawab lebih ringan pada
: Para Eksekutif pengendali Manajemen Penyiaran dan Para Pelaku yang menjadi
tontonan masa itu sendiri.... termasuk para crew yang menurut saja ... demi
nafkah yang haram ( ? ) - juga orang-orang ( Muslim ) yang malah asyik masyuk
penuh perhatian terpana pada acara2 atau foto2 maksiat itu sendiri … ....
Bukankah sudah ada PETUNJUK ALLAH SWT. untuk tidak perlu khawatir bagi
ORANG-ORANG YANG BERTAQWA … Allah swt. akan selalu memberikan jalan keluar dan
memberikan rezeki dan dari arah mana saja yang tidak akan Dia sangka-sangka
disaat dimana dia mengalami kesulitan apapun atau kebuntuan dalam nafkahnya :
“ WA MAY YATTAQILLAAHA YAJ’ALLAHUU MAKHRAJAA.
WA YARZUQUHU MIHAISTU LAA YAHTASIB
WA MAYYATAWAKKAL ALLAAHI FAHUWA HASBUH. INNALLAAHA BALIGHU
AMIR’H. QAD JA’ALALLAAHU LIKULLI SYAI’IN QAD’RAA “
“ BARANG SIAPA YANG BERTAQWA KEPADA ALLAH NISCAYA DIA AKAN
MENGADAKAN BAGINYA JALAN KELUAR DAN MEMBERINYA REZEKI
DARI ARAH YANG TIADA DISANGKA-SANGKANYA.
SESUNGGUHNYA ALLAH MELAKSANAKAN URUSAN YANG DIKEHENDAKI- NYA. SESUNGGUHNYA
ALLAH TELAH MENGADAKAN KETENTUAN BAGI TIAP-TIAP SESUATU. DAN BARANG SIAPA YANG
BERTAWAKKAL KEPADA ALLAH, NISCAYA AKAN MENCUKUPI KEPERLUANNYA “.
Apakah dengan ayat ini anda masih ragu-ragu dengan kehidupan dizaman yang
kompleks ini … ?
Demikian kurang lebihnya mohon di maafkan - Wallahu A'lam bish shawwab ...
--- On Sat, 27/9/08, Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Sunny <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [wanita-muslimah] RUU Pornografi sebagai Masalah Pers
To: [EMAIL PROTECTED]
Date: Saturday, 27 September, 2008, 12:43 PM
--------
Jawa Pos
[ Jum'at, 26 September 2008 ]
RUU Pornografi sebagai Masalah Pers
Oleh Agus Sudibyo *
MEDIA massa adalah locus publicus. Di sana aneka ekspresi budaya dari
masyarakat yang plural dan multikultur bisa tampil setiap saat. Untuk kebutuhan
produksi pemberitaan, talk show , variety show , iklan, dan lain-lain, media
juga tak terelakkan mengangkat realitas-realitas yang barangkali bisa
ditafsirkan mengandung muatan pornografi atau semacamnya.
Posisi media rentan terhadap sasaran kritik, kemarahan, bahkan kekerasan oleh
kelompok tertentu yang menganggap media melanggar prinsip-prinsip kesusilaan
dan kepantasan.
Dalam konteks itulah, RUU Pornografi harus dilihat sebagai masalah pers di
Indonesia. Konstruksi berpikir yang dominan dalam RUU Pornografi dan dalam
benak pendukungnya notabene merujuk pada asumsi, dugaan, dan fakta tentang
pornografi dalam representasi media. Khususnya setelah term pornoaksi
dihilangkan, jelas sekali porsi terbesar dalam RUU Pornografi sesungguhnya
adalah regulasi tentang pornografi media.
Pasal 4 RUU Pornografi menjelaskan ruang lingkup pornografi adalah (1) produksi
materi pornografi media, (2) penggandaan materi media massa atau media lain
yang mengandung unsur pornografi, (3) penyebarluasan materi media massa atau
media lain yang mengandung unsur pornografi, (4) penggunaan materi media massa
atau media lain yang mengandung unsur pornografi, (5) penyandang dana,
prasarana, sarana media dalam penyelenggaraan pornografi. Meski ketentuan itu
mengatur materi dan medium yang luas cakupannya, semua kategori (produksi,
penggandaan, penyebarluasan, penggunaan, dan penyelenggaraan) terfokus pada
entitas media.
Persoalannya, RUU Pornografi belum mempertimbangkan kompleksitas media sebagai
ruang publik sosial dengan nilai-nilai yang spesifik dan membutuhkan pendekatan
sendiri.
Karena itu, definisi pornografi yang terlalu luas dan multitafsir sulit
diterapkan dalam konteks kerja media. Pasal 1 RUU Pornografi menjelaskan, ''
Pornografi adalah hasil karya manusia yang memuat materi seksualitas dalam
bentuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak,
animasi, kartun, syair, percakapan, atau bentuk-bentuk pesan komunikasi lain
dan/atau melalui media yang dipertunjukkan di depan umum dan/atau dapat
membangkitkan hasrat seksual serta melanggar nilai-nilai kesusilaan dalam
masyarakat dan/atau menimbulkan berkembangnya pornoaksi dalam masyarakat ."
Kompleksitas
Sejauh mana batasan membangkitkan hasrat seksual, melanggar nilai-nilai
kesusilaan, dan menimbulkan berkembangnya pornoaksi di sini? Lingkup moralitas
masyarakat manakah yang digunakan? Jika pasal itu diloloskan, hampir pasti akan
timbul kompleksitas tersendiri bagi proses produksi media.
Dapat dibayangkan betapa sulitnya secara teknis jika media harus memaksa
selebritis yang muncul sebagai sumber berita atau bintang sinetron untuk
menggunakan pakaian jenis tertentu yang lebih ''aman pornografi". Sebab,
sesungguhnya belum ada kesepakatan apa itu ''aman pornografi", bagaimana
implementasinya secara spesifik dalam dunia media.
Lebih tidak realistis lagi jika media harus meminta warga Papua atau Bali
menanggalkan pakaian keseharian mereka dan menggantinya dengan pakaian tertentu
dengan alasan agar ''tidak membangkitkan hasrat seksual dan pornoaksi". Yang
tidak pantas bagi masyarakat Jawa mungkin bisa menjadi sesuatu yang biasa,
bahkan menjadi adat kebiasaan, bagi masyarakat Papua atau Bali.
Apalagi pada sisi lain, media juga dikondisikan untuk memotret fakta secara apa
adanya. Kerja jurnalistik terikat pada nilai faktualitas dan presisi.
Menampilkan fakta secara faktual menjadi keutamaan karena media adalah ''cermin
realitas sosial" yang harus mengeliminasi potensi reduksi, simplifikasi,
ataupun pengaburan realitas.
Media massa juga dituntut lebih berorientasi pada realitas sosiologis yang
berasal dari fakta di lapangan dan meminimalkan penggunaan realitas psikologis
yang bersandar pada konstruksi subjektif narasumber.
Tak pelak, media massa adalah sasaran utama RUU Pornografi. Sanksi pidana bisa
dikenakan ke media karena pelanggaran memproduksi, menyebarluaskan, menggunakan
dan/atau menyelenggarakan hal-hal yang mengandung muatan pornografi atau barang
pornografi dengan hukuman yang sangat memberatkan.
Bukan hanya berpotensi menimbulkan efek jera, sanksi itu juga bisa membunuh
eksistensi media sebagai institusi sosial mapun institusi pemberitaan.
Penyebarluasan pornografi yang paling ringan dikenai pidana denda Rp 100 juta
hingga Rp 500 juta dan/atau kerja sosial antara 2 hingga 7 tahun dan/atau
pengasingan di daerah terpencil antara 2 hingga 7 tahun.
Sanksi pelanggaran pasal-pasal pornografi itu jelas tidak sesuai dengan
konsensus untuk menjaga kebebasan pers yang bertanggung jawab. Sanksi yang
lazim dikenakan untuk pelanggaran jurnalistik dan media penyiaran ialah sanksi
yang menimbulkan efek jera namun tidak bersifat membunuh eksistensi media.
Dalam konteks ini, RUU Pornografi bisa ditempatkan dalam satu gugus dengan RUU
lain yang juga berpotensi dan bertendensi membelenggu kebebasan pers seperti
halnya RUU Rahasia Negara dan RUU KUHP.
* Agus Sudibyo , deputi direktur Yayasan Sains, Estetika, dan Teknologi (SET)
Jakarta
[Non-text portions of this message have been removed]
Get your new Email address!
Grab the Email name you've always wanted before someone else does!
http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/aa/
[Non-text portions of this message have been removed]
