REFLEKSI:
begini lah kalau partai politik di negara kita masih menggunakan sistem massa,
bukan pengkaderan.
partai politik seperti GOLKAR saja masih nepotisme. sebagaimana beberapa caleg
yg masih ada kerabat dgn pucuk pimpinan di partai beringin itu. seperti teo
sambuaga menjadikan anaknya menjadi caleg. agung laksono pun sperti itu.
apa lagi dgn partai moncong putih spt PDIP yg jelas2 lebih baikan GOLKAR dalam
hal pengkaderan. sabam sirait contoh nya dari DPP PDIP anak nya menjadi salah
satu caleg dan juga pimpinan taruna merah putih yg notabene underbouw nya
partai moncong putih itu. belum lagi megawati dgn puan maharani yg di prediksi
akan menggantikannya ke depan di pimpinan PDIP.
yah alih alih begitu lah patron dari politik negeri kita.
selama masih menggunakan massa tanpa pengkaderan percuma. dan kita tahu
bagaimana negeri kita hancur karna nepotisme sebagaimana jaman suharto. betapa
luluh lantak nya sistem bila nepotisme subur di negeri ini. orang tidak di
pandang lagi antara layak atau tidak tapi "siapa anda"? dari siapa anda??
dan itu lah yg dulu terjadi di saat penerimaan ppegawai negeri di negeri kita.
saat wawancara pasti di tanya,..anda bawaan dari siapa?? kenal orang dalam??
lalu ijazah yang mati matian di dapat tidak lagi berguna dan berarti.
so, pilih lah partai kader.
partai nya anak muda yg di dirikan atas nama kebersamaan dan penggemblengan
serta pengkaderan.
pilih Partai Kader Sejati.
di jamin anti nepotisme!!!
--- On Fri, 10/31/08, Sunny <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
From: Sunny <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: [wanita-muslimah] Fenomena Politik Nepotisme
To: [EMAIL PROTECTED]
Date: Friday, October 31, 2008, 1:36 PM
http://www.radartim ika.com/index. php?mod=article& cat=Opini&
article=13379
Senin, 27/10/2008 | 04:56 (GMT+9.5)
Fenomena Politik Nepotisme
Selain Korupsi dan Kolusi, salah satu unsur penting yang ingin dibasmi di era
reformasi adalah Nepotisme. Ironisnya menjelang Pemilu 2009, mereka - mereka
yang menganggap diri sebagai tokoh - tokoh reformis malah "mewariskan
kekuasaan" (baca : nepotisme ) melalui partai, kepada keluarga dan krini -
kroninya.
Kecenderungan menempatkan suami, istri, anak, ipar atau keponakan merupakan
gejala politik yang akrab terjadi pada era Orde Baru bahkan mungkin masa
sebelumnya. Di era kekuasaan Soeharto, mantan presiden itu mengangkat putrinya
sebagai Ketua DPP Partai Golkar dan ditunjuk sebagai menteri. Seorang pengusaha
dekatnya ditunjuk sebagai anggota kabinet. Di era yang sama, beberapa sanak
keluarga pejabat atau tokoh ditunjuk menjadi anggota MPR utusan golongan,
karena sistem politik Orde Baru memberikan peluang untuk itu. Era Orde Baru
akhirnya tumbang di tangan mahasiswa. Perilaku politik Orde Baru lalu
meninggalkan isu kroniisme dan nepotisme sebagai isu politik sentral dalam
panggung politik era reformasi. Menurut Profesor Syamsuddin Haris (Riset Ilmu
Politik LIPI) - Nepotisme politik secara sederhana dapat diartikan sebagai
pemberian perlakuan istimewa kepada keluarga sendiri dalam posisi kekuasaan
politik tertentu, baik di lembaga legislatif, eksekutif,
maupun yudikatif. (Kompas, 20 October 2008) Jika kita diamati fenomena politik
jelang Pemilu 2009, sejumlah partai politik masih menerapkan pola kekeluargaan
"ala Orba" dalam perekrutan tokohnya, baik dalam penentuan calon wakil rakyat
maupun jabatan politik lainnya. Bahkan, politik kekeluargaan itu kini mengarah
pada dinasti karena munculnya generasi ketiga atau cucu tokoh dalam penentuan
jabatan politik, khususnya pencalonan anggota parlemen.
Mencermati Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPR, dua cucu mantan Presiden
Soekarno, Puan Maharani dan Puti Guntur Soekarnoputri, menjadi calon anggota
DPR dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). PDI-P juga menempatkan
Megawati Soekarnoputri, anak Soekarno dan ibu Puan, sebagai calon presiden
untuk Pemilu 2009. Selain itu, sejumlah anggota keluarga Megawati juga menjadi
calon anggota legislatif (caleg) dari PDI-P.
Sukmawati Soekarno, adik kandung Megawati, yang memimpin Partai Nasional
Indonesia (PNI) Marhaenisme juga menjadi caleg untuk Daerah Pemilihan Bali.
Sejumlah politisi lainnya juga menempatkan kerabatnya sebagai caleg. Bukan itu
saja, Edy Baskoro, putra Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY); Dave Laksono, putra Wakil Ketua Umum Partai Golkar ditempatkan
di elite partai pada posisi nomor urut teratas, menyisihkan para kader dan
aktivis partai yang "berkeringat" serta berjuang dari bawah.
Khawatir
Merebaknya Politik Nepotisme yang akan menciptakan peluang dinasti politik
dalam tubuh partai telah memunculkan kekhawatiran terhadap praktek Politik
jenis ini, karena dapat mengebiri perkembangan politik di negeri ini. Menurut
Profesor Syamsuddin Haris, salah satu dampak dari nepotisme politik dalam
proses rekrutmen politik adalah tidak kunjung melembaganya partai sebagai
sebuah organisasi modern dan demokratis. Nepotisme tak hanya menutup peluang
para kader atau aktivis partai yang benar-benar berjuang meniti karier politik
dari bawah, tetapi juga menjadi perangkap berkembang biaknya personalisasi
kekuasaan dan kepemimpinan oligarkis partai-partai. Implikasi lain dari
menguatnya nepotisme dalam rekrutmen politik adalah semakin melembaganya
praktik korupsi politik dalam arti luas. Apabila para elite terbiasa mengambil
hak politik para kader dan aktivis partai, yang menjadi korban berikutnya
adalah rakyat melalui korupsi berjemaah atas dana publik,
seperti marak dalam sejumlah kasus mutakhir.
Menurut pengamat politik dari Universitas Indonesia (UI) Jakarta, Arbi Sanit :
"Politik dinasti, politik klik, harus ditolak. Ketika perangkat demokrasi belum
berfungsi akan terjebak pada konflik kepentingan atau penyalahgunaan
kewenangan,"
Menurut dia, politik dinasti juga banyak terjadi di negara yang sudah lama
menjalankan sistem demokrasi, seperti di Amerika Serikat atau India. Namun,
yang menjadi persoalan adalah belum adanya kriteria dan standar prosedur
seleksi pejabat negara yang benar- benar obyektif dan lemahnya kontrol di
negeri ini. "Kontrol anggaran tidak berjalan, etika politik tidak berjalan,
oposisi juga tidak berjalan. Semua dapat diterobos oleh dinasti," paparnya.
Mantan Rektor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ichlasul Amal berpendapat,
banyaknya keluarga pemimpin partai atau mantan penguasa yang terjun ke dunia
politik lebih didorong oleh faktor pragmatisme, bukan ideologi. Hal ini tidak
menguntungkan bagi kehidupan partai dan pendidikan politik nasional. (Media
Indonesia - 21 Oktober 2008) Suatu hal yang memberikan gambaran jelas kepada
kita semua tentang masalah pengkaderan dalam Parpol yang tidak berjalan
sebagaimana mestinya, akhirnya para petinggi Parpol
menggunakan cara instan untuk mengapai kursi didewan dan mengawinkannya dengan
strategi "aji mumpung".
Tanggapan
Memang, Politik Nepotisme atau politik dinasti ini bukan hanya milik Indonesia
saja. Di negeri kampiun demokrasi, seperti Amerika Serikat, sering disebut klan
John F Kennedy, George Bush, dan Bill Clinton sebagai pelaku nepotisme. Di Asia
acapkali dicontohkan keluarga Nehru yang melahirkan Indira Gandhi serta anak
dan menantu Gandhi yang terjun ke politik, sementara di Pakistan ada keluarga
Ali Bhutto yang melahirkan Benazir Bhutto dan kini suami serta anaknya juga
turut berkiprah dalam politik. Kecenderungan hampir sama terjadi di Filipina,
Thailand, Banglades, dan beberapa negara lain. (Kompas, 20 October 2008)
Sehingga beberapa hari lalu dari Subang, Jawa Barat, Ketua Umum Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati Soekarnoputri berharap majunya anak
atau keluarga petinggi parpol pada Pemilu 2009 jangan selalu dilihat dari sisi
negatif. Pandangan itu bisa mencegah pembentukan kader bangsa. Dinasti politik
juga ada yang baik, seperti keluarga Kennedy di Amerika Serikat atau Nehru di
India.Ia menyebutkan, putrinya, Puan Maharani, seperti bersekolah di partai.
"Ia mengikuti saya dari peristiwa Kongres Luar Biasa PDI di Asrama Haji
Sukolilo, Surabaya, pada 1993. Saat peristiwa 27 Juli 1996, ia juga ikut
membantu dapur umum di Kebagusan," papar Megawati.
Ketua Umum Partai Golkar M Jusuf Kalla juga menegaskan, tak ada dinasti dalam
kehidupan partai di Indonesia. Yang ada justru pengaruh keluarga kepada tokoh
tertentu. "Seperti pengusaha, anaknya juga cenderung menjadi pengusaha. Tentara
juga demikian karena anaknya berada dalam lingkungan militer. Jadi, jika anak
Agung Laksono (Ketua DPR), yakni Dave, jadi anggota DPR, itu karena
lingkungannya setiap hari ia mendengar omongan politik. Semakin lama, ia tentu
akan tertarik dengan politik," ujarnya.Ketua Lembaga Pemenangan Pemilu Dewan
Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Jabar Ahmad Kurdi Moekri
menyatakan, sejumlah caleg keluarga tokoh partainya adalah kader berkualitas.
Mereka masuk dalam bursa caleg tidak berbekal nama besar orangtua atau
kerabatnya, tetapi karena aktivitas mereka masing-masing. Hanya Ketua Partai
Demokrat, Susilo Bambang Yudoyono yang berani mencoret anaknya dari Daftar
Caleg DPR RI, suatu contoh yang patut ditiru.
Rakyat
Fenomena Politik nepotisme telah memancing berbagai tanggapan, namun suatu hal
yang perlu diingat adalah dalam sistem politik demokrasi sekarang ini, kita
tidak ingin menutup hak politik para kerabat tokoh politik yang berkuasa untuk
muncul dalam panggung politik. Karena apa pun, dalam sistem demokrasi, hak
untuk berpolitik dan ikut berpartisipasi dalam pemerintahan dijamin konstitusi
sebagai hak asasi manusia. Hal itu juga tercantum dalam International Covenant
Civil and Political Right yang telah diratifikasi pemerintah. Sekarang saatnya
rakyatlah yang menentukan pilihannya dalam pemilu mendatang apakah calon -
calon yang "berbau" nepotisme tersebut benar-benar berkompoten atau hanya
membonceng nama besar orang tua atau keluarganya ?.
Oleh: Fredrik Wakum. Penulis adalah Koordinator Kompartemen Pendidikan &
Politik LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Mimika
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
