http://www.cenderawasihpos.com/detail.php?id=27350
02 Mei 2009 05:29:55
Ribuan Buruh Long March ke Istana
JAKARTA - Sekitar empat ribu buruh berunjukrasa untuk memperingati Hari
Buruh alias May Day di Bundaran Hotel Indonesia (HI) Jakarta. Para buruh yang
mayoritas berasal dari Jabodetabek tersebut berorasi dan kemudian melakukan
long march menuju ke Istana Merdeka.
Dalam aksinya, para buruh juga membawa dua mobil pengeras suara dan
membentangkan spanduk berisi kalimat-kalimat protes. Selain itu, mereka juga
menggelindingkan bola raksasa warna oranye yang bertuliskan kalimat upah layak
yes, suap no sambil berjalan beriringan di sepanjang jalan Sudirman-Thamrin.
Aksi ribuan buruh tersebut sempat memacetkan arus lalu lintas selama lebih dari
satu jam. Perwakilan Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPMI) Baris
Silitonga, koordinasi aksi, menerangkan, aksi damai ini diikuti sekitar 7 ribu
peserta. "Peserta berasal dari anggota FSPMI Jabodetabek," katanya.
Dalam aksinya, FSPMI mengeluarkan enam tuntutan. Antara lain. revisi
undang-undang Jamsostek, penghapusan sistem outsourcing dan tenaga kerja
kontrak, dan memperjuangkan undang-undang upah layak dan struktur upah. "Isu
upah di Indonesia adalah tentang upah rendah, upah minimum yang tidak bisa
memenuhi kehidupan layak, dan upah lebih rendah dibandingkan biaya hidup,"
tutur dia.
Tuntutan yang selanjutnya adalah penguatan pengawasan terhadap buruh.
Baris melihat, sistem otonomi daerah justru melemahkan pengawasan terhadap
buruh. Tenaga pengawas kurang kompeten dan praktik suap makin merajalela.
Tuntutan yang kelima adalah memperjuangkan peradilan buruh yang murah, cepat,
dan berkeadilan.
"Biaya di peradilan perburuhan masih terlalu mahal dan banyak mafia
peradilan. Proses penyelesaian lama, lokasi peradilan perburuhan sangat jauh,
dan pekerja selalu kalah dalam perselisihan dengan pengusaha melalui peradilan
perburuhan karena buruh kurang dana," kata dia.Tuntutan yang terakhir adalah
memperjuangkan Undang-Undang Kawasan Ekonomi Khusus (SEZ) yang memberikan
kesejahteraan pekerja/buruh.
Di tempat terpisah, menyambut Hari Buruh Internasional, Departemen Tenaga
Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa akan mendorong agar tidak ada lagi
Pemecatan Hubungan Kerja (PHK) yang terjadi di tanah air. "Kami sudah menangkap
aspirasi, dan selalu mendorong supaya tidak ada PHK," ujar Sekretaris Jenderal
Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Besar Setyoko.
Pemerintah, kata dia, telah berupaya mengeluarkan Surat Keputusan Empat
Menteri yang menyarankan agar PHK dihindari tiap perusahaan. Untuk itu, dia pun
berharap agar ke depan para buruh bisa mendukung berbagai upaya pemerintah
tersebut dengan baik. (zul/kim)
[Non-text portions of this message have been removed]
