----- Original Message -----
From: "Ari Condro" <masar...@gmail.com>
To: <wanita-muslimah@yahoogroups.com>
Sent: Sunday, November 15, 2009 10:18
Subject: Re: [wanita-muslimah] Seri 897 Sumpah dan Mahkamah Mazhalim
abah sudah ngerek hizbut tahrir toh sekarang ini ? kapan mendirikan negara
sendiri ? :p jangan lupa undangan makan makannya. saya kangen sekali
dengan ulujuku kepala ikan ... >_<
##########################################################################################################
HMNA:
Saya sekarang masih Wakil Ketua Majlis Syura Komite Persiapan Penegakan
Syari'at Islam (KPPSI) dan secara substantif tidak berbeda dengan pemahaman
Hizbut Tahrir tentang Khilafah, perbedaannya hanya terletak dalam hal top down
dan bottom up. Hizbut Tahrir menempuh top dowan secara internasional, sedangkan
KPPSI menempuh bottom up secara regional (baca: Sulawesi Selatan / serambi
Madinah) , sebagaimana di Aceh (Serambi Makkah). Kalau di Serambi Madinah masih
sedang berproses mulai mendaki, demikian pula dengan beberapa daerah
lainnya.(lihat Seri 736 di bawah), maka di Serambi Makkah sudah hampir di
puncak, bahkan Gubernurnya saja hasil Pilkada bekas tokoh GAM.
Wassalam
*********************************************************************************
BISMILLA-HIRRAHMA-NIRRAHIYM
[Kolom Tetap Harian Fajar]
WAHYU DAN AKAL - IMAN DAN ILMU
736 Perda-Perda Bernuansa Syari'at Islam itu Amanah dari Allah dan RasulNya,
serta Amanah UUD-1945
Firman Allah SWT:
-- TSM J'ALNK 'ALY SYRY'AT MN ALAMR FATB'AHA WLA TTB'A AHWA^ ALDZYN LA Y'ALMWN
(S. ALJATSYT, 45:18), dibaca:
-- tsumma ja'alna-ka 'ala- syari-'atim minal amri fattabi'ha- wala- tattabi'
ahwa-al ladzi-na la- ya'lamu-n (s. alja-tsiyah), artinya:
-- Kemudian Kami jadikan engkau (hai Muhammad) atas syari'at di antara urusan,
maka ikutilah syari'at itu dan janganlah engkau turut hawa-nafsu orang-orang
yang tidak berilmu.
Siapakah itu yang termasuk dalam kategori: orang-orang berhawa-nafsu yang tidak
berilmu dalam ayat (45:18) di atas itu. Mereka antara lain Dawam Raharjo,
tatkala menjadi narasumber dalam dialog Forum Freedom, ia didorong oleh
hawa-nafsunya mengatakan tidak ada bukti di dunia ini Syari'at Islam bisa
menyelesaikan berbagai permasalahan sebuah bangsa. Betul-betul Dawam Raharjo
itu irasional, karena menaruh otaknya di dengkul, sehingga tidak mampu melihat
Negara Islam Madinah pada zaman RasuluLlah SAW dan zaman Khilafah Islamiyah
yang dikhalifai oleh ke-4 Al-Khulafaur-Rasyidun.(*)
Mereka itu antara lain pula 56 anggota DPR, yang sama irasionalnya dengan Dawan
Raharjo. Ke-56 anggota DPR itu memperturutkan hawa nafsunya, fanatik dan
impulsif, belum membaca isi Perda-Perda itu sudah mendesak Pemerintah mencabut
Perda-Perda bernuansa Syari'at Islam dengan alasan inkonstitusional. Pada 5
Juli ybl., generasi "urang gaek" mendesak Presiden RI supaya memaklumkan dekrit
kembali ke UUD-1945 yang murni, artinya tanpa amandemen-amandemen. Sampai
sekarang ke-56 anggota DPR itu tidak "menyanyi", sedikitpun tidak mengeluarkan
bunyi apa-apa. Padahal apa yang didesakkan oleh "generasi gaek" itu adalah
nyata-nyata inkonstitusional. Tidak ada dimuat dalam UUD-1945, bahwa Persiden
mempunyai wewenang bikin dekrit untuk menghapus amandemen-amandemen yang dibuat
MPR seperti yang diamanatkan oleh reformasi. Sikap diskriminatif ke-56 anggota
DPR itu membuktikan bahwa mereka betul-betul berpenyakit Islam phobia, sejenis
hanya berbeda secara gradual dengan Marco Materazzi yang mencerca Zainuddin
Jazid Zaidan (Zinedine Zizou Zidane) yang orang Islam keturunan Aljazair dengan
kata-kata yang menyakitkan: "voi gli enculato di musulmani, sporchi
terroristici", yang terjemahan bebasnya "orang Islam anak pelacur teroris yang
kotor."
Mereka itu tak terkecuali termasuk dalam kebanyakan dari kalangan LSM Perempuan
dan kelompok pendukung pluralisme, yang secara bernafsu berpendapat bahwa
apapun jenis keputusan yang dikeluarkan pemerintahan daerah yang bersyariatkan
Islam, bertentangan dengan UUD-1945, menggugat Perda-Perda yang bernuansa
Syari'at Islam itu dengan alasan bahwa urusan agama adalah merupakan kewenangan
Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Provinsi ataupun Pemerintah Kabupaten/Kota
(UU No. 32/2004).
Masalah keagamaan memang betul termasuk satu dari enam hal yang diserahkan
kepada pusat sesuai UU Nomor 32/2004. Namun itu tidak ada kaitannya dengan
pembuatan Perda-Perda bernuansa syariah yang isinya mengatur kepentingan
masyarakat setempat, demikian menurut Nazaruddin Umar, Dirjen Bimas Islam Depag
itu kepada Republika, kemudian menambahkan: "Masalah agama yang diserahkan ke
pusat antara lain jika muncul aliran sesat di suatu daerah. Selain itu masalah
Kantor Urusan Agama (KUA) atau pelaksanaan dari UU Perkawinan (Nomor 1/1974,
red). Semua itu diserahkan ke pusat."
***
Kembali pada "urang gaek" yang mendesak Presiden RI supaya memaklumkan dekrit
kembali ke UUD-1945 yang murni. Para "urang gaek" itu bercermin pada apa yang
telah dilakukan oleh Presiden Soekarno yang mengeluarkan dekrit kembali pada
UUD-1945 pada 5 Juli 1959 yang dikenal dalam sejarah berupa ungkapan Dekrit 5
Juli. Itu situasinya berbeda, sebab pada waktu itu Negara Kesatuan Republik
Indonesia ber-UUD-kan Undang-Undang Dasar Sementara. Ingat ada "Semenatara"-nya
belum permanen.
Dari mana pula asal-muasal "Sementara" itu. Begini ceritanya. Belanda dalam
bidang politik berhasil membujuk timbulnya negara-negara yang terpisah dari
Republik Indonesia yang berUUD-1945. Berjenis negara-negara itu misalnya a.l.
di p. Sumatera ada Negara Sumatera Timur, di p. Jawa ada Negara Pasundan, di p.
Kalimantan ada Negara Kalimantan Barat, di kepulauan sebelah timur ada Negara
Indonesia Timur. Memang Belanda pintar berpolitik, yaitu setelah timbul
negara-negara itu baru Belanda bersedia memberikan kedaulatan kepada Indonesia
berupa Republik Indonesia Serikat (RIS), dimana RI yang hanya sebatas
Yogyakarta dan Aceh yang berUUD-1945 ikut bergabung dalam RIS bersama-sama
dengan yang lain-lain yang antaranya disebutkan di atas itu. Jadi pada waktu
itu UUD-1945 merupakan sub-sistem dari Konstitusi RIS.
Namun di seluruh Indonesia rakyat bergolak menuntut negara kesatuan. Secara
prinsip akhirnya desakan rakyat yang bergolak itu dapat diterima oleh
pemerintah RIS. Namun secara teknis, ada masalah psikologis, masalah PD.
Negara-negara bagian dalam RIS itu tidak mau melebur masuk RI yang berUUD-1945.
Untung tidak terjadi deadlock. Atas usul Masyumi yang diketuai Muhammad Natsir
akhirnya disepakati masing-masing melebur diri dalam NKRI, tidak pakai
UUD-1945, tidak pakai Konstitusi RIS melainkan UUDSementara, di mana Perdana
Menteri yang pertama dari NKRI hasil peleburan itu adalah Muhammad Natsir.
Demikian ceritanya itu kata "Sementara". UUDS itu mengamanatkan pembentukan
Konstitusi permanen oleh badan Konstituante melalui Pemilu. Setelah sekitar 3
tahun Konstituante belum berhasil menelurkan UUD permanen, Presiden Soekarno
yang kurang sabaran menganggap itu terlalu lama sehingga dia mengeluarkan
Dekrit 5 Juli tsb.
Tap MPRS No.XX/MPRS/1966, yang telah dikukuhkan oleh Tap MPR No.V/MPR/1973,
telah menetapkan Dekrit 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum, di samping sumber
hukum yang lain yaitu Proklamasi 17 Agustus 1945. Dekrit 5 Juli 1959 tersebut
menyatakan Piagam Jakarta menjiwai UUD-1945 dan adalah merupakan suatu
rangkaian kesatuan dengan UUD-1945.
Piagam Jakarta kini sudah dilupakan orang. Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam
bagi Pemeluk-Pemeluknya menurut alinea ke-4 Piagam Jakarta sengaja dilupakan
orang. Padahal Dekrit 5 Juli 1959 tersebut menyatakan Piagam Jakarta menjiwai
UUD-1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD-1945. Saya
ulangi Piagam Jakarta merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD-1945. Tap
MPRS No.XX/MPRS/1966, yang telah dikukuhkan oleh Tap MPR No.V/MPR/1973, telah
menetapkan Dekrit 5 Juli 1959 sebagai sumber hukum. Apa artinya itu?
Perda-Perda Bernuansa Syari'at Islam itu juga adalah Amanah UUD-1945. WaLlahu
a'lamu bisshawab.
*** Makassar, 16 Juli 2006
[H.Muh.Nur Abdurrahman]
http://waii-hmna.blogspot.com/2006/07/736-perda-perda-bernuansa-syariat-islam.html
--------------------------
(*)
Al-Khulafaur-Rasyidun = para Khalifah yang cerdas, tidak sama artinya dengan
susunan mudhaf wa mudhaf ilaih (genitive), Khulafaur-Rasyidin = rakyat cerdas
punya para khalifah. Khalifah Umar memakai gelar Amirul-Mu'minin = para Mu'min
punya Amir.
[Non-text portions of this message have been removed]
