Refleksi : Agaknya SBY provokatif, karena tidak suka diadakan demonstrasi anti korupsi, yang dikehendaki ialah demo pembela koruptor agar dilupakan kasus bank century dan juga korupsi boss alm jenderal presiden NKRI, Muhammad Soeharto.
http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2009120700493411 Senin, 7 Desember 2009 Presiden SBY Dinilai Provokatif JAKARTA (Lampost): Berbagai kalangan menyayangkan pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang berkali-kali menyebut akan ada pihak-pihak yang menunggangi aksi Hari Antikorupsi, 9 Desember nanti. Pernyataan itu dinilai provokatif dan menunjukkan sikap paranoia dari SBY. Saat memberikan pidato pengantar pada Rapat Kabinet Paripurna, Jumat (4-12), SBY menyebutkan akan ada gerakan sosial yang memiliki motif politik pada 9 Desember. Tokoh-tokoh lama, menurut SBY, tidak pernah terdengar bakal bergabung dalam gerakan sosial tersebut. Pernyataan serupa itu juga diulangi SBY pada pidatonya dalam Rapimnas III Partai Demokrat, di Jakarta, Minggu (6-12). SBY mengaku sudah mengantongi nama-nama penunggang gerakan tersebut. Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin justru mengimbau publik untuk tidak terpengaruh pada pernyataan SBY. Din menyerukan massa antikorupsi tetap melakukan aksi pada 9 Desember di Monas. "Bagi yang antikorupsi, mari datang. Bagi yang prokorupsi, jangan menghalangi," ujar Din dari Melbourne Australia, dalam pesan pendeknya kepada Media Indonesia (Grup Lampung Post), kemarin. Din menegaskan aksi damai tersebut bertolak dari niat politik membersihkan Indonesia dari praktek korupsi, khususnya menuntaskan pengusutan skandal Bank Century. "Skandal ini membawa risiko tinggi yang bersifat sistemik dan organik dalam kehidupan bangsa. Jika tidak dituntaskan akan membawa bangsa kepada kehancuran," ujar Din. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Amir Syamsuddin mengatakan pernyataan Presiden SBY mengenai gerakan 9 Desember tidak perlu dibuat blunder. "Menurut saya, itu tidak perlu blunder. Mengingatkan keadaan yang berpotensi keresahan, fitnah, distrust, suatu langkah yang tidak buruk saya rasa, ada dasarnya," kata Amir di Jakarta, kemarin. Sebagai negara demokrasi, ujar Amir, silakan ada yang mengkritik dengan cara yang sesuai dengan aturan. "Jangan fitnah, karena itu ada konsekuensi hukumnya, bukan hanya pasal fitnah dan pencemaran nama baik tapi KUHP, ada hukuman lebih berat. Demokrat menginformasikan ke kadernya, ada potensi yang akan terjadi pada 9 Desember," kata dia. Bersikap Oposisi Pengamat politik Universitas Indonesia (UI) Boni Hargens menilai pernyataan SBY dapat menjebak masyarakat berpikir untuk bersikap oposisi terhadap pemerintah adalah salah. "Padahal, wajar bila ada muatan politis yang berdasarkan tuntutan rakyat dalam gerakan itu. Pidato provokatif tersebut sarat dengan muatan-muatan penggembosan gerakan sipil," ujar Boni. Dia menilai ada makna ganda dalam pidato SBY. Pertama, SBY mengesankan ingin mempertahankan kekuasaannya dengan bersikap awas terhadap aksi massa, dan itu sah-sah saja. Kedua, yang harus diwaspadai adalah nilai provokatif dari pernyataan SBY yang seakan-akan menjebak masyarakat berpikir bahwa gerakan ini berbahaya untuk diikuti. Secara terpisah, Fungsionaris PDI Perjuangan (PDIP) Budiman Sujatmiko meminta agar SBY mencabut pernyataannya yang menuding ada gerakan makar dan subversif dalam rencana demo pada 9 Desember mendatang. "SBY harus menarik pernyataannya dan tidak akan mengulangi lagi," kata Budiman di Semarang, kemarin. Budiman menyatakan salah kaprah pernyataan seorang SBY itu sama ketika ada ledakan bom di Hotel J.W. Marriot dan Bom Ritz Carlton. Saat itu, SBY menggelar jumpa pers dan menyatakan aksi peledakan bom di dua hotel itu ada kaitannya dengan politik dalam pemilihan presiden. "Padahal itu murni aksi teroris," kata Budiman. Pernyataan SBY tersebut, kata dia, tidak menunjukkan sikap negawaran sejati. Seharusnya ketika SBY mendapat laporan seperti itu, maka tidak perlu dipublikasi. Lebih baik memerintahkan pengamanan dan jangan paranoia (ketakutan yang berlebihan) agar tidak ada saling curiga. Budiman juga menilai saat ini memang ada tingkat penurunan kepercayaan diri dari seorang SBY. Penyebabnya, ada berbagai masalah yang membelit mulai dari KPK, kejaksaan, dan Polri hingga masalah Bank Century. Bahkan Ketua Fraksi PDIP DPR Tjahjo Kumolo meminta SBY dan jajaran pemerintahannya ikut turun ke jalan pada 9 Desember nanti memperingati hari Antikorupsi Sedunia. "Agar tidak selalu curiga dan curiga," kata dia. Seharusnya, kata Tjahjo, Presiden tidak perlu khawatir dengan aksi tersebut. n MI/R- [Non-text portions of this message have been removed]
