Refleksi : Mungkin saja bantuan kepada korban bencana gempa bumi tak kunjung 
tiba karena tidak ada atau dialihkan dananya ke Bank Century atau juga dalam 
perjalanan rayap dan tikus penguasa telah dimakannya. 

   
http://www.sinarharapan.co.id/cetak/berita/read/korban-gempa-ancam-demo-ke-dprd/

Anggota Dewan Rapat di Hotel Bintang

Korban Gempa Ancam Demo ke DPRD
OLEH: SAUFAT ENDRAWAN



Bandung - Sedikitnya 15.000 keluarga korban gempa di wilayah Kabupaten Bandung 
mendesak pemerintah untuk segera mencair­kan dana bantuan perbaikan rumah yang 
rusak akibat gempa 7,3 skala Richter beberapa waktu lalu.

     
Dari lima kecamatan di kabupaten Bandung yang tertimpa gempa, kecamatan 
Pangalenganlah yang korban gempanya terbanyak, terutama yang rumahnya mengalami 
rusak ringan hingga rusak berat. "Jika hingga akhir bulan Desember 2009 bantuan 
perbaikan rumah tak kunjung tiba, belasan ribu korban gempa akan mendatangi 
gedung DPRD Kabupaten Bandung. Korban gempa sudah tidak percaya pada wakilnya 
di DPRD. Mereka peduli kepada rakyat saat dibutuhkan suaranya pada pemilu. 
Tapi, ketika rakyat butuh mereka, ternyata anggota dewan tak ada apa-apanya. 
Nyesal kami coblos mereka," ujar tokoh masyarakat Pangalengan, Dedi, kepada SH, 
di Bandung, Minggu (6/12).


Dedi mengakui, sekitar 5.000 korban gempa masih berada di tenda-tenda 
pengung­sian. Mereka yang berada di tenda adalah yang rumahnya hancur berat. 
Artinya, tidak ada sejengkal lahan pun untuk mereka berteduh. Di sisi lain, 
jika harus menumpang semakin timbul masalah dan untuk mengontrak rumah 
membutuhkan uang. 


Tidak hanya itu, di tenda banyak warga yang sakit, ter­utama warga pengungsi 
yang berada di Desa Kertamanah, Pintu, Pangalengan. "Kami berharap dewan segera 
membahas masalah bantuan korban gempa dengan Pemkab Bandung." tegas dia.

Legislatif Belum Bahas
Bupati Bandung Obar Sobarna, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Minggu 
(6/12) malam, menuturkan, Pemkab Bandung telah menganggarkan dana untuk korban 
gempa di Kabupaten Bandung puluhan triliun, yang berasal dari pemerintah pusat 
dan Pemprov. 


Akan tetapi, dana tersebut sulit dicairkan karena pihak legislatif belum 
membahasanya. "Jika dewan masih terus menyelesaikan masalah internalnya dan 
belum bisa lakukan pembahasan perubahan anggaran 2009, maka draf yang telah 
disiapkan oleh Pemkab Bandung diserahkan langsung kepada Gubernur Jabar," 
ujarnya. Obar juga menambahkan, bantuan perbaikan rumah bagi setiap keluarga 
masing-masing yang rumahnya rusak berat sebesar Rp. 15 juta/unit, hancur sedang 
Rp 7.500.000 dan rusak ringan hanya Rp 1,5 juta.


Sementara itu, di saat Pemkab Bandung dan masyarakat korban gempa membutuhkan 
kebijakan secara politis dari dewan untuk mencairkan dana bantuan gempa dengan 
melakukan rapat perubahan anggaran, sebanyak 49 anggota dewan melakukan rapat 
tertutup di Hotel Khatulistiwa Kabupaten Sumedang. Rapat yang digelar anggota 
dewan di sebuah hotel di kabupaten tetangganya itu hanya untuk membahas konflik 
internal dewan, yang bisa diselesaikan di gedung dewan.
Ketua Komite Peduli Jawa Barat (KPJB) Kabupaten Bandung Lili Muslihat 
menegaskan, anggota dewan di Kabupaten Bandung tak punya perasaan. "Masak 
korban gempa butuh bantuan, tempat tinggal dan makanan, dewan malah rapat di 
hotel berbintang di Sumedang? Padahal, yang dibahas masalah internalnya dan 
bukan demi kepentingan masyarakat. Dewan kabupaten Bandung harus mendapatkan 
sanksi para DPD dan DPW parpolnya masing-masing," ujarnya kesal.


Anggota DPRD Kabupaten Bandung, Asep Anwar dari partai PBB, membenarkan dewan 
rapat di salah satu hotel di Kabupaten Sumedang. "Kami rapat di hotel untuk 
mengompakkan dewan dalam setiap pengambilan keputusan," jelas Asep.n










[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke