Jawa Pos Senin, 01 Februari 2010 ] Kematian Politik Islam Oleh: Ahmad Sahidah
MUSYAWARAH Kerja Nasional II Partai Persatuan Pembangunan (PPP) melihat warga tak lagi melirik partai Islam karena isu keislaman tidak bisa mendongkrak suara. ''Kegagalan ini karena isu keislaman berhenti pada tataran simbol atau ritual semata,'' tegas orang nomor satu partai berlambang Ka'bah, Suryadharma Ali. Karena itu, partai Islam harus mewujudkan program yang lebih membumi, yaitu perhatian terhadap isu ekonomi berkaitan dengan daya beli masyarakat. Sekilas, pernyataan tersebut tampak masuk akal. Namun, apakah kehendak pembaruan itu akan dilakukan? Sekarang masyarakat luas dihadapkan pada tantangan hidup yang makin keras, biaya pendidikan yang mahal, kesehatan yang tak terjangkau, dan lapangan kerja yang sempit. Namun, di tengah keadaan yang memilukan ini, para pemimpin dan panutan menunjukkan kepongahan, menghamburkan uang untuk memenuhi kebutuhan mewah, seperti rencana pembelian pesawat kepresiden, pagar istana yang berharga miliaran, dan pembelian kapal lagoon yang tak jelas fungsi dan kegunaannya untuk meningkatkan hasil laut. Belum lagi, kenaikan gaji pejabat 20 persen di tengah keterpurukan hidup rakyat kebanyakan. Tentu, PPP berhak mengatasnamakan Islam karena secara tegas dinyatakan sebagai partai berbasiskan agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Meski demikian, penegasan tersebut tidak dengan sendirinya menafikan politisi yang berada di partai nasionalis. Selagi para politisi muslim menggantungkan pada nilai-nilai keagamaan yang dianut, tanggung jawab mereka sebagai pemanggul amanat tidak dielakkan bersifat religius. Jadi, persoalannya, seberapa jauh ajaran agama yang bersumber pada kitab suci dan teladan Nabi merembes dalam tindak tanduk mereka di panggung politik. Fondasi kenabian perlu ditegaskan di sini agar alat ukur yang digunakan bisa dijadikan penilaian. Pesan Tersirat Pernyataan menteri agama di atas adalah tidak keliru ketika menegaskan bahwa keislaman tidak berhenti di simbol dan ritual semata. Meski demikian, pernyataan itu bermasalah karena simbol tersebut mengandaikan tanda yang dikandungnya. Demikian juga, ritual apa pun dalam agama, seperti sembahyang dan puasa, mengandaikan nilai-nilai yang bersifat individual dan sosial. Sepatutnya, sang menteri mendorong umat untuk menyelaraskan simbol dan isi yang dikandungnya agar makna semantik dari lambang itu dipahami dan diamalkan. Lebih-lebih kesadaran umat untuk menyerap kelindan simbol dan makna dalam sehari-hari terpatri kuat. Menurut Karen Amstrong, ahli perbandingan agama Inggris, setelah hijah ke Madinah, ayat Alquran, Muhammad mulai mengambil keputusan-keputusan yang bersifat politis dan sosial. Ayat-ayat yang tidak saling berkaitan dan surat-surat yang menyampaikan kebenaran yang sulit dipahami digantikan dengan ayat-ayat yang lebih praktis dengan menetapkan aturan baru atau menanggapi situasi politik saat itu. Penjelasan penulis buku fenomenal The History of God tentu merupakan analisis yang didasarkan pada pengalaman dan pengetahuannya sebagai sarjana Barat modern. Namun, tak bisa disangkal, pembahasaan baru seperti itu sebenarnya mencerminkan realitas yang pada perkembanganya sekarang telah menimbulkan silang pendapat di antara sarjana, mengenai Islam etik atau praktik, apakah agama dan politik itu terpisah. Jauh dari perselisihan tersebut, pernyataan Amstrong tetap mengandaikan kondisi pada masa Nabi hidup, yaitu negara belum terwujud seperti sekarang ini. Malah, meskipun Piagam Madinah dijadikan pedoman pembentukan masyarakat layaknya tatanan sosial masa kini, pembagian kekuasaan pada masa itu belum serumit yang telah dipraktikkan pemerintahan modern. Lalu, apa yang bisa diraih dari ruang kosong sejarah profetik? Teladan Muhammad sendiri dan para penerusnya dalam memenuhi tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Model Kenabian Bagaimanapun, yang hampir luput dari perhatian orang adalah sikap Nabi terhadap kekayaan, sesuatu yang erat berkaitan dengan politik. Dia tidak mengutuk kekayaan dan kepemilikan, demikian pula tidak memerintahkan kaum muslim untuk mendermakan semua hartanya. Nilai-nilai etik yang harus dikembangkan muslim, antara lain, adalah dilarang menimbun harta, didorong untuk peduli kepada orang miskin, dan dilarang memakan harta anak yatim. Bahkan, etos itu berlaku ketika kaum muslim menjadi kekuatan dunia yang besar dan makmur. Lalu, bagaimana kehidupan Nabi sendiri? Sederhana. Demikian pula, para penerusnya, seperti Nuruddin dan Shalahuddin, senantiasa melanjutkan cita-cita egalitarian ini. Lalu, apakah kesederhanaan telah merembesi kehidupan para pemimpin dan politisi itu? Alih-alih berhasil menyejahteraan khalayak, mereka tanpa merasa bersalah mempertontonkan gaya hidup mewah. Tentu kita masih ingat dengan pembagian mobil Toyota Crown Royal Saloon untuk para petinggi dan para menteri, sementara mobil yang sebelumnya lebih dari layak untuk menyusuri Jakarta yang macet. Belum lagi, pagar istana yang bernilai Rp 20 miliar dan rencana pembelian pesawat kepresidenan Rp 700 miliar. Setidaknya, walaupun mereka belum bisa menunaikan janjinya menjadikan negeri ini makmur, dalam tindak tanduknya mereka tak memamerkan kekayaan, apalagi menghamburkan uang negara. Kalau Laode Ida, wakil ketua DPD, sebagai petinggi bisa mengembalikan mobil mewah itu, mengapa yang lain tidak? Herannya, menteri yang berasal dari partai Islam dengan slogan yang muluk-muluk pun berdiam diri dan menikmati fasilitas itu tanpa merasa bersalah. Tidakkah dasar keislaman yang ditempelkan dalam platfom partai tidak lebih sekadar pemanis bibir? *). Dr Ahmad Sahidah, postdoctoral research fellow pada Universitas Sains Malaysia [Non-text portions of this message have been removed]
