Korupsi Tetap Saja Berjaya oleh Ishak Ngeljaratan Si vis pacem, para bellum! Ya, jika ingin damai bersiaplah untuk berperang. Ungkapan ini dapat dikenakan pada pernyataan, jika ingin hancurkan kejahatan korupsi siaplah memerangi korupsi, terutama siaplah memerangi para pelaku korupsi dengan menyeret mereka ke sidang peradilan hukum yang benar-benar berkeadilan dan yang benar-benar berkepastian hukum. Berkeadilan hukum dan berkepastian hukum dalam proses peradilan tecermin pada pemenuhan rasa adil masyarakat yang terkena dampak buruk luar biasa dari kejahatan korupsi.
Tingginya frekuensi pembahasan, diskusi, dan perdebatan tentang korupsi sebagai topik rutin mungkin sudah lama mencapai puncaknya sehingga saat ini kita berada dalam suasana anti-klimaks. Suasana demikian melelahkan dan bahkan menjenuhkan atau membosankan ketika kita ingin melakukan kajian-kajian tentang korupsi sebagai sebuah isu topikal. Namun, topik bahasan tentang korupsi tetaplah penting karena jenis kejahatan ini dapat melumpuhkan eksistensi negara sebagai jenis kejahatan yang diberi stigma sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Sebagai kejahatan luar biasa, korupsi harus diberantas pula secara luar biasa. Cara luar biasa yang selama ini ditempuh ialah adanya KPK, Pengadilan Tipikor, dan terutama peran SBY, Presiden RI, sebagai panglima tertinggi yang memegang komando langsung di dalam perang (bellum) melawan korupsi dan para koruptor. Namun, selama dua masa pemerintahan SBY, yaitu masa pemerintahan SBY-JK plus masa awal pemerintahan SBYBoediono 2009-2014, terkesan kuat bahwa hidup para pelaku kejahatan korupsi masih merasa aman atau habitatnya belum terusik. Padahal, seharusnya penjara sudah dipenuhi para koruptor dan habitatnya sudah terobrak-abrik. Kegagalan pemerintahan di bawah kepemimpinan SBY sebagai Presiden RI dalam hal pemberantasan korupsi tidak semata-mata kegagalan pemerintahan eksekutif, melainkan juga pemerintahan dalam institusi legislatif dan yudikatif. Tidaklah berlebihan jika dinyatakan bahwa sejauh ini korupsi masih tetap berjaya bersama para pelakuknya. Pertanyaan mencurigakan ialah, apakah para koruptor masih berada dalam hubungan yang aman dengan para elite yang menempati berbagai posisi di dalam ketiga institusi pemerintahan, eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Bagaimana mungkin habitat para penjahat ini aman-aman saja andaikata para elite dalam segenap jajaran pemerintahan sudah berfungsi secara maksimal dan optimal sesuai perbedaan perannya masing-masing. Belum tuntasnya pemberantasan korupsi dalam bingkai suap-menyuap atau dalam berbagai kasus markus (makelar kasus), termasuk pelelangan keadilan (justice for sale), yang melibatkan kejaksaan, kepolisian, kehakiman/peradilan, dan kepengacaraan sebagaimana ramai diberitakan selama ini adalah bukti nyata tentang masih berjayanya kaum koruptor di negeri ini. Sudah seharusnya kasus korupsi perpajakan, perbankan, khususnya skandal Bank Century, dan kejahatan lain sebagai top-hits issues yang melibatkan tokoh-tokoh pemerintahan dalam kasus korupsi ditelanjangkan di depan rakyat sebagai publik yang dambakan pemenuhan rasa adil melalui proses peradilan yang adil dan terbuka. Selama timbul kesan adanya persekongkongkolan kepentingan antara para koruptor dan pejabat, maka selama itu perang melawan korupsi hanyalah suatu idealisasi citra dalam idiom politik pejabat yang sama dengan political nonsense (dusta politik) yang akhirnya hanya menyakitkan hati masyarakat dan melindungi keberjayaan korupsi. Ada baiknya, kita memperbarui niat dan tekad kita untuk kembali berusaha memerangi korupsi secara sungguh-sungguh tanpa berkedok harimau atau serigala yang berbulu domba yang akan selalu memakan domba sebagai mangsanya. [Non-text portions of this message have been removed]
