Pak HMNA, Apa yang saya bisa tangkap dari uraian dan konklusi Anda ialah NKRI berfalsafah "penonton" orang dirajam.
Wassalam, ----- Original Message ----- From: H. M. Nur Abdurahman To: wanita-muslimah@yahoogroups.com Sent: Thursday, August 05, 2010 12:09 AM Subject: Re: [wanita-muslimah] Iran rejects Brazil asylum for woman facing stoning ----- Original Message ----- From: "sunny" <am...@tele2.se> To: <Undisclosed-Recipient:;> Sent: Wednesday, August 04, 2010 16:09 Subject: [wanita-muslimah] Iran rejects Brazil asylum for woman facing stoning Refleksi : Kalau Iran menolak Brazil mungkin bisa dimenegerti, karena agama di Brasil umumnya adalah kristen Katholik. Tetapi, kalau pemerintah NKRI mengajukan permohonan atas dasar kemanusiaan negeri Muslim terbesar di dunia untuk memberikan perlindungan suaka kepada wanita yang dihukum mati dengan dilempari batu (hukum rajam) mungkin bisa dikabulkan. Apakah pemerintah NKRI bersedia mengajukan permohonan ini? ##################################################################################################### HMNA: Konstitusi Republik Indonesia, UUD -1945, lahir dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 17 Agusutus 1945 dan berakhir setelah Negara Republik Indonesia Serikat, di mana diberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dengan pengecualian UUD-1945 hanya berlaku dalam Negara Bagian RI Yogyakarta dan Aceh. Setelah RIS bubar, semua Negara Bagian melebur diri dalam Negara Repuslik Indonesia dengan UUD-Sementara 1950. Konsekwensi peleburan itu berakhirlah pula Negara Bagian Yogyakarta dan Aceh, sehingga UUD-1945 habis riwayatnya secara mutlak. Untuk menghilangkan status Sementara menjadi UUD definitif, maka UUDS mengamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950 pembentukan Lembaga Konstituante melalui Pemilu. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, terbentuklah Konstituante beranggotakan 550 orang. Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat bersamaann, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun terbentur dengan jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Setelah voting ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat lembaga ini. Tap MPRS No.XX/MPRS/1966, yang telah dikukuhkan oleh Tap MPR No.V/MPR/1973, telah menetapkan Dekrit 5 Juli 1960 sebagai sumber hukum, di samping sumber hukum Proklamasi 17 Agustus 1945. Dekrit 5 Juli 1960 tersebut menyatakan Piagam Jakarta menjiwai UUD-1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD-1945. Piagam Jakarta sesungguhnya dibuat untuk dijadikan Muqaddimah UUD kelak, yang juga sekaligus dipersiapkan untuk dibacakan dalam maklumat (proklamasi) kemerdekaan Indonesia. Itulah sebabnya maka Piagam Jakarta hampir identik dengan Pembukaan UUD-1945, yang perbedaannya hanya terletak dalam dua hal: Muqaddimah vs Pembukaan dan Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at Islam bagi Pemeluk-pemeluknya vs Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebut dengan Piagam Jakarta, karena Muqaddimah UUD yang akan dibacakan dalam maklumat kemerdekaan Indonesia, adalah sebuah piagam yang dibuat di Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh Panitia Sembilan yang terdiri dari sembilan orang, yaitu: Ir Soekarno sebagai ketua merangkap anggota, Drs.Moh Hatta, Mr AA Maramis, KH Wahid Hasyim, Abd.Kahar Moedzakkir, Abikoesno Tjokrosoejoso, H.Agoes Salim, Mr Ahmad Soebardjo, Mr Moh.Yamin. Piagam Jakarta yang dipersiapkan untuk dibacakan dalam maklumat kemerdekaan Indonesia urung dilaksanakan, karena sejarah berkata lain. Bung Karno dan Bung Hatta pada 15 Agustus 1945 larut malam diciduk oleh pemuda ke Rengas Dengklok dan di sana didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas jaminan Mr Ahmad Soebardjo kedua pemimpin itu dikembalikan ke Jakarta pada malam 16 Agustus 1945 dengan janji akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada pagi-pagi keesokan harinya 17 Agustus 1945. Karena naskah Piagam Jakarta tidak ditemukan malam itu, berhubung keberangkatan yang tergesa-gesa karena diciduk pada larut malam 15 Agustus itu, maka dibuatlah teks proklamasi berdasarkan ingatan alinea ketiga Piagam Jakarta. Sehingga diambillah bagian kalimat terakhir dari alinea ketiga Piagam Jakarta: rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kata "rakyat Indonesia" diganti dengan "kami bangsa Indonesia". Inilah yang dijadikan bagian pertama dari teks proklamasi. Bung Hatta kemudian mengusulkan tambahan untuk menegaskan status hukum peralihan kekuasaan dan itulah yang menjadi bagian kedua dari teks proklamasi: Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teks itulah yang dibacakan pada 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi. Karena bukan Piagam Jakarta yang dibaca secara keseluruhan pada waktu proklamasi kemerdekaan, akibatnya ialah Republik Indonesia diproklamasikan tanpa Muaddimah Undang-Undang Dasar, sehingga terjadi kevakuman UUD selama satu hari, karena UUD-1945 barulah disahkan pada 18 Agustus 1945. Maka pertanyaan "sunny" dalam refleksinya: "Apakah pemerintah NKRI bersedia mengajukan permohonan ini?," dapatlah dijawab: "Pemerintah NKRI tidak boleh mengajukan permohonan ini, karena melanggar sumber hukum Dekrit 5 Juli 1960 yang menetapkan Piagam Jakarta menjiwai UUD-1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD-1945." Kalau dalam negeri NKRI di mana menurut sumber hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang menetapkan Piagam Jakarta merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD-1945, maka suatu perbuatan yang berlawanan dengan menjalankan Syari'at Islam itu bertentangan dengan sumber hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka tentu saja bagaimana mungkin pemerintah NKRI bersedia mengajukan permohonan supaya Pemerintah Iran tidak melaksanakan Syari'at Islam membatalkan hukuman mati Sakineh Mohammadi Ashtiani ?" ####################################################################################### http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTIwNTU2NDQ5 Iran rejects Brazil asylum for woman facing stoning Published Date: August 04, 2010 TEHRAN: Iran yesterday rejected an offer by Brazilian President Luiz Inacio Lula da Silva to give asylum to an Iranian woman sentenced to death by stoning, the Foreign Ministry spokesman said. The sentence imposed on Sakineh Mohammadi Ashtiani for an extra-marital relationship, which she denies, has angered human rights groups and caused an international outcry. Tehran has suspended the sentence, pending a review by the country's judiciary but it could still be carried out. Lula called on Iranian President Mahmoud Ahmadinejad last month to allow Brazil to give refuge to Mohammadi Ashtiani. "From what we know about Mr da Silva, he has a humane and sensitive character and probably he has not been provided with enough information," Foreign Ministry spokesman Ramin Mehmanparast told a news conference. "We can give details of this person's crimes, who has been convicted, and then I think the issue will be clarified for him," Mehmanparast said. Iran and Brazil have drawn closer this year after Brazil and Turkey brokered a proposed compromise deal on Iran's uranium enrichment work, which the West fears is a cover for developing a nuclear bomb. Tehran rejects the accusation, saying it only wants to generate electricity. Murder, adultery, rape, armed robbery, apostasy and drug trafficking are all punishable by death under Iran's sharia law, enforced since the 1979 Islamic revolution. Human rights group Amnesty International has said Mohammadi Ashtiani was convicted in 2006 of having an "illicit relationship" with two men and received 99 lashes as her sentence. The rights group said that, despite this, she was subsequently convicted of "adultery while being married", which it said she denied, and was sentenced to death by stoning. Amnesty has listed Iran as the world's second most prolific executioner in 2008 after China, and says it put to death at least 346 people in 2008. The Iranian authorities routinely dismiss charges of rights abuses, saying they are following Islamic sharia.-Reuters [Non-text portions of this message have been removed] [Non-text portions of this message have been removed]