Pak HMNA,
Apa yang saya bisa tangkap dari uraian dan konklusi Anda ialah NKRI
berfalsafah "penonton" orang dirajam.
Wassalam,
----- Original Message -----
From: H. M. Nur Abdurahman
To: wanita-muslimah@yahoogroups.com
Sent: Thursday, August 05, 2010 12:09 AM
Subject: Re: [wanita-muslimah] Iran rejects Brazil asylum for woman facing
stoning
----- Original Message -----
From: "sunny" <am...@tele2.se>
To: <Undisclosed-Recipient:;>
Sent: Wednesday, August 04, 2010 16:09
Subject: [wanita-muslimah] Iran rejects Brazil asylum for woman facing stoning
Refleksi : Kalau Iran menolak Brazil mungkin bisa dimenegerti, karena agama
di Brasil umumnya adalah kristen Katholik. Tetapi, kalau pemerintah NKRI
mengajukan permohonan atas dasar kemanusiaan negeri Muslim terbesar di dunia
untuk memberikan perlindungan suaka kepada wanita yang dihukum mati dengan
dilempari batu (hukum rajam) mungkin bisa dikabulkan. Apakah pemerintah NKRI
bersedia mengajukan permohonan ini?
#####################################################################################################
HMNA:
Konstitusi Republik Indonesia, UUD -1945, lahir dari Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia 17 Agusutus 1945 dan berakhir setelah Negara Republik Indonesia
Serikat, di mana diberlakukan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, dengan
pengecualian UUD-1945 hanya berlaku dalam Negara Bagian RI Yogyakarta dan Aceh.
Setelah RIS bubar, semua Negara Bagian melebur diri dalam Negara Repuslik
Indonesia dengan UUD-Sementara 1950. Konsekwensi peleburan itu berakhirlah pula
Negara Bagian Yogyakarta dan Aceh, sehingga UUD-1945 habis riwayatnya secara
mutlak. Untuk menghilangkan status Sementara menjadi UUD definitif, maka UUDS
mengamanatkan dalam Pasal 134 UUDS 1950 pembentukan Lembaga Konstituante
melalui Pemilu. Berdasarkan hasil Pemilu 1955, terbentuklah Konstituante
beranggotakan 550 orang.
Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil membentuk UUD baru. Pada saat
bersamaann, Presiden Soekarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi
Terpimpin. Sejak itu diadakanlah pemungutan suara untuk menentukan Indonesia
kembali ke UUD 1945. Dari 3 pemungutan suara yang dilakukan, sebenarnya
mayoritas anggota menginginkan kembali ke UUD 1945, namun terbentur dengan
jumlah yang tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Setelah voting ketiga,
serempak para fraksi memutuskan tidak akan lagi mengikuti sidang Konstituante
setelah reses 3 Juli 1959. Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang mengakhiri riwayat
lembaga ini.
Tap MPRS No.XX/MPRS/1966, yang telah dikukuhkan oleh Tap MPR No.V/MPR/1973,
telah menetapkan Dekrit 5 Juli 1960 sebagai sumber hukum, di samping sumber
hukum Proklamasi 17 Agustus 1945. Dekrit 5 Juli 1960 tersebut menyatakan Piagam
Jakarta menjiwai UUD-1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan
UUD-1945.
Piagam Jakarta sesungguhnya dibuat untuk dijadikan Muqaddimah UUD kelak, yang
juga sekaligus dipersiapkan untuk dibacakan dalam maklumat (proklamasi)
kemerdekaan Indonesia. Itulah sebabnya maka Piagam Jakarta hampir identik
dengan Pembukaan UUD-1945, yang perbedaannya hanya terletak dalam dua hal:
Muqaddimah vs Pembukaan dan Ketuhanan dengan Kewajiban Menjalankan Syari'at
Islam bagi Pemeluk-pemeluknya vs Ketuhanan Yang Maha Esa. Disebut dengan Piagam
Jakarta, karena Muqaddimah UUD yang akan dibacakan dalam maklumat kemerdekaan
Indonesia, adalah sebuah piagam yang dibuat di Jakarta pada 22 Juni 1945 oleh
Panitia Sembilan yang terdiri dari sembilan orang, yaitu: Ir Soekarno sebagai
ketua merangkap anggota, Drs.Moh Hatta, Mr AA Maramis, KH Wahid Hasyim,
Abd.Kahar Moedzakkir, Abikoesno Tjokrosoejoso, H.Agoes Salim, Mr Ahmad
Soebardjo, Mr Moh.Yamin.
Piagam Jakarta yang dipersiapkan untuk dibacakan dalam maklumat kemerdekaan
Indonesia urung dilaksanakan, karena sejarah berkata lain. Bung Karno dan Bung
Hatta pada 15 Agustus 1945 larut malam diciduk oleh pemuda ke Rengas Dengklok
dan di sana didesak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Atas jaminan
Mr Ahmad Soebardjo kedua pemimpin itu dikembalikan ke Jakarta pada malam 16
Agustus 1945 dengan janji akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada
pagi-pagi keesokan harinya 17 Agustus 1945. Karena naskah Piagam Jakarta tidak
ditemukan malam itu, berhubung keberangkatan yang tergesa-gesa karena diciduk
pada larut malam 15 Agustus itu, maka dibuatlah teks proklamasi berdasarkan
ingatan alinea ketiga Piagam Jakarta. Sehingga diambillah bagian kalimat
terakhir dari alinea ketiga Piagam Jakarta: rakyat Indonesia dengan ini
menyatakan kemerdekaannya. Kata "rakyat Indonesia" diganti dengan "kami bangsa
Indonesia". Inilah yang dijadikan bagian pertama dari teks proklamasi. Bung
Hatta kemudian mengusulkan tambahan untuk menegaskan status hukum peralihan
kekuasaan dan itulah yang menjadi bagian kedua dari teks proklamasi: Hal-hal
yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara
saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Teks itulah yang dibacakan
pada 17 Agustus 1945 jam 10.00 pagi. Karena bukan Piagam Jakarta yang dibaca
secara keseluruhan pada waktu proklamasi kemerdekaan, akibatnya ialah Republik
Indonesia diproklamasikan tanpa Muaddimah Undang-Undang Dasar, sehingga terjadi
kevakuman UUD selama satu hari, karena UUD-1945 barulah disahkan pada 18
Agustus 1945.
Maka pertanyaan "sunny" dalam refleksinya: "Apakah pemerintah NKRI bersedia
mengajukan permohonan ini?," dapatlah dijawab:
"Pemerintah NKRI tidak boleh mengajukan permohonan ini, karena melanggar
sumber hukum Dekrit 5 Juli 1960 yang menetapkan Piagam Jakarta menjiwai
UUD-1945 dan adalah merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD-1945." Kalau
dalam negeri NKRI di mana menurut sumber hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang
menetapkan Piagam Jakarta merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan UUD-1945,
maka suatu perbuatan yang berlawanan dengan menjalankan Syari'at Islam itu
bertentangan dengan sumber hukum Dekrit Presiden 5 Juli 1959, maka tentu saja
bagaimana mungkin pemerintah NKRI bersedia mengajukan permohonan supaya
Pemerintah Iran tidak melaksanakan Syari'at Islam membatalkan hukuman mati
Sakineh Mohammadi Ashtiani ?"
#######################################################################################
http://www.kuwaittimes.net/read_news.php?newsid=MTIwNTU2NDQ5
Iran rejects Brazil asylum for woman facing stoning
Published Date: August 04, 2010
TEHRAN: Iran yesterday rejected an offer by Brazilian President Luiz Inacio
Lula da Silva to give asylum to an Iranian woman sentenced to death by stoning,
the Foreign Ministry spokesman said. The sentence imposed on Sakineh Mohammadi
Ashtiani for an extra-marital relationship, which she denies, has angered human
rights groups and caused an international outcry. Tehran has suspended the
sentence, pending a review by the country's judiciary but it could still be
carried out.
Lula called on Iranian President Mahmoud Ahmadinejad last month to allow
Brazil to give refuge to Mohammadi Ashtiani. "From what we know about Mr da
Silva, he has a humane and sensitive character and probably he has not been
provided with enough information," Foreign Ministry spokesman Ramin
Mehmanparast told a news conference. "We can give details of this person's
crimes, who has been convicted, and then I think the issue will be clarified
for him," Mehmanparast said.
Iran and Brazil have drawn closer this year after Brazil and Turkey brokered
a proposed compromise deal on Iran's uranium enrichment work, which the West
fears is a cover for developing a nuclear bomb. Tehran rejects the accusation,
saying it only wants to generate electricity. Murder, adultery, rape, armed
robbery, apostasy and drug trafficking are all punishable by death under Iran's
sharia law, enforced since the 1979 Islamic revolution.
Human rights group Amnesty International has said Mohammadi Ashtiani was
convicted in 2006 of having an "illicit relationship" with two men and received
99 lashes as her sentence. The rights group said that, despite this, she was
subsequently convicted of "adultery while being married", which it said she
denied, and was sentenced to death by stoning. Amnesty has listed Iran as the
world's second most prolific executioner in 2008 after China, and says it put
to death at least 346 people in 2008. The Iranian authorities routinely dismiss
charges of rights abuses, saying they are following Islamic sharia.-Reuters
[Non-text portions of this message have been removed]
[Non-text portions of this message have been removed]
