KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI
(BAGIAN I)
Oleh: Aji Setiakarya
Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No 40/1999, industri
pers memberikan efek ekonomi yang besar. Apalagi kepentingan iklan
dan promosi, kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah
industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan
mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik oleh kalangan
pembisnis. Oleh beberepa kelompok opurtunis, pers tidak lagi
dipandang sebagai alat kontrol masyarakat atau sebagai early warning
system sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi adalah
munculnya media yang tidak profesional dan menggunakan kebebasan
pers tanpa tanggung jawab.
Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan berarti pers yang tidak
beriklan dan mengambil nilai bisnis. Tetapi pers yang
bertanggungjawab adalah pers yang mampu menyeimbangan antara
kepentingan bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to
influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai social control
kepada mayarakat. Atas alasan inilah pers dijuluki sebagai The
Fourth Estate (Kekuatan Negara Keempat)
Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya, pers bertindak
sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran kita dapat menemukan gampang
media-media "phornograpi". Kemudian di teleivisi banyak program yang
menayangkan adegan-adegan yang public afection, prilaku pribadi yang
diekspos oleh publik tanpa batasan-batasan yang jelas. Pers telah
mencampuri lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers
akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah lagi mungkin
otoriter terselubung. Pers dipakai alat untuk menipu masyarakat.
Karena hitungan laba-rugi pers rela memberikan keterangan palsu
untuk kepentingan image building tokoh demi kepentingan politik.
Dengan memberikan citra pemerintahan yang baik, berkomitmen terhadap
pembangunan masyarakat padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka
pada kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh pengkritik
sosial, C. Wright Mills (1968), media massa memberikan rumus hidup
yang didasarkan pada "Pseudo World" (Dunia Polesan), media hanya
memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh pemilik modal,
media dapat memberitakan kejadian-kejadian yang tidak terjadi di
lapangan. McLuhan menyebutnya dengan Second Hand Reality (Realitas
Kedua). Media massa menjadi tangan kedua dari kenyataan. Karena
kepentinga-kepentingan tertentu, seringkali pers menyulap hal-hal
yang tidak ada pada realitas pertama (realitas sesungguhnya). Atau
menghilangkan laporan guna kepentingan teretntu.
Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga nirlaba bidang
pelatihan dan penilitian jurnalistik, mengakui hal itu. Ancaman
kebebasan pers kini justru muncul dari masyarakat sendiri, baik
dengan alasan ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi
media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak semua media
mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaan
persnya, para awak persnya (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa
yang benar-benar memiliki news value yang menarik dan berarti bagi
audiencenya. Karena tidak bisa menarik khalayak, penghasilan mereka
kurang memadai dan akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah
tersebut mendirikan media dengan mewartakan berita-berita provokatif
atau informasi bohong untuk menarik khalayaknya. Pers tidak lagi
bebas tapi bablas.
Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi semasa Abdurrrahman
Wahid pernah mengkritik dunia pers Indonesia. Dikatakan Syamsul
bahwa kebebasan yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit
pers nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi pers di
Indonesia. Pornogrfi, character asassination, berita bohong dan
provokatif, iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi yang
sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan ngamplop. Akibatnya
wartawan yang betul-betul memiliki idealatis dipandang sebelah mata
oleh masyarakat.
Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu pemerintah akan
merevisi undang-undang No. 40 Tahun 1999. Untunglah saat itu gaung
reformasi dan kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat
pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan tantangan bagi insan
pers untuk mengembalikan kedudukan wartawan sebagai kaum yang
disebut oleh Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang
memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada
yang lebih baik.
Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu terus terjadi, maka
akan berbahaya terhadap kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga
demokrsi yang sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali.
Pemerintah akan acuh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media
massa. Kemudian dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya
terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan bukan tidak
mungkin kalau Departemen Informasi dan Komunikasi saat ini akan
membungkam kebebasan pers yang tengah berlangsung saat ini. Meski
Soesilo Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan membredel
pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa berharap pada
profesionalime insan pers, wartawan.
Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA
Manajer Kedai Buku Jawara
dan Kontributor www.rumahdunia.net
KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA
(BAGIAN II)
Oleh: Aji Setiakarya
Profesi wartawan adalah pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko.
Karena seorang pewarta tidak hanya mencatat dan menceritakannya
kepada khalayak. Lebih dari itu, seorang wartawan harus pula
memiliki keinginan besar dan keberanian dalam mengungkapkan
kebenaran dan meretas tirani ketidakadilan. Karena kebenaran dapat
membebaskan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan
kebenaran kita dapat membedakan yang hitam dan putih, benar dan
salah, ma'ruf dan munkar sehingga dapat mengambil tindakan yang
bijaksana dan arif. Tapi membebaskan manusia dari kebodohan itu
tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam membebaskan
manusia dari kebodohan, sebagai misi kemanusiaan seringkali
wartawan menjadi ancaman dan menjadi bulan-bulanan orang yang
mengambil rejeki dengan membodohi orang, yaitu para pencatut atau
koruptor.
Pengungkap kebenaran seringkali mendapat teror, initimidasi bahkan
mesti kehilangan raga dan nyawanya. Semasa Orde Baru, banyak
wartawan ditangkapi dan dijebloskan ke penjara dan mendekam dibalik
jeruji besi akibat mempertahankan idealismenya. Melaporkan kejadian-
kejadian kepada masyarakat, melaksanakan tugasnya sebagai alat
pengontrol sosial dan pengiring pembangunan. Rosihan Anwar dan
Goenawan Muhammad adalah dua orang yang pernah merasakan pahit
getirnya menjadi wartawan profesional.
Sejenak saya teringat sebuah buku berjudul "Pembununhan Udin". Buku
yang menceritakan secara khusus terbunuhnya seorang wartawan bernama
Fuad Muhammah Syafruddin, wartawan Bernas, Yogyakarta (1996) yang
menggegerkan jagat kewartawanan nasional bahkan internasioal. Udin
begitu nama panggilan akrabnya, wafat dianiaya di rumahnya oleh dua
orang pria yang diduga kuat jongos Bupati Bantul, Sri Roso Sodarmo
ketika itu. Udin dikenal wartawan yang dikenal kritis dan memiliki
idelalisme yang tinggi. Tulisan-tulisannya "Pedas" dan "menyegat"
para penguasa Bantul yang menjadi wilayah liputannya. Sebelum
wafatnya, ia menuliskan berbagai macam berita yang selalu membela
masyarakt kecil, membongkar kebusukan-kebusukan pemerintah daerah.
Pada detik-detik sebelum kematiannya Syafrudin memberitakan Mega
Proyek yang menelan dana 100 M, penyelewengan IDT (Inpres Desa
Tertinggal) oleh pejabat daerah, isu politik tentang pemilihan
Bupati Bantul yang menyimpang, dan pemberitaan-pembeitaan lainnya
yang pedas terhadap penguasa dzolim. Sosok Udin adalah wartawan yang
tidak percaya hanya dengan fakta dan pernyataan satu sumber. Ia
selalu me-richek, berinvestigasi dan mengkonfirmasi apa yang hendak
dituliskannya. Ia tidak suka press release, yang menunggu kabar dari
pejabat humas. Tapi ternyata langkah jujur itu harus dibayar dengan
kematian. Sungguh menyedihkan. Begitulah nasib pers saat Orde Baru.
Tapi, setelah Reformasi bergulir, Orde Baru tumbang, lalu muncullah
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), yang terdiri dari
praktisi pers dan ahli penyiaran serta organisasi-organisasi pers
lainnya. Bersama Lembaga-lembaga Pers lainnya, SPS, PRSSNI, HPPI,
PWI, SPS, dan lembaga masyarakat lainnya, MPPI menyusun draft RUU
tentang kebebasan pers dan UU tentang kebebasan Penyiaran. Tetapi
karena keterbatasan waktu para anggorta DPR ketika itu yang diterima
hanya UU pers dan kemudian mucullah UU No 40/1999 sebagai pelindung
kebebasan Pers di dalam negri.
Setelah penerbitan undang-undang itu, pers seperti menemukan
kehidupan yang baru, pengekangan yang salama ini mengikat seolah
lepas, pers hidup di alam bebas. Pers diberikan kewenangan untuk
membedah tindak-tindak pemerintah yang mencurigakan, pers
dibolehkan untuk mengadakan investigasi selama itu tidak melanggar
daerah privasi. Sejak saat itu pers bak jamur dimusim hujan. Di
Jakarta dikabarkan muncul sampai ratusan media massa terbit selama
kurun satu tahun.
Atas jasa pers kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi "raja"
Orde Baru menyeruak, mengemuka ke permukaan mesti tidak
terselesaikan dengan baik karena perangkat hukum di negri ini masih
lemah. Institusi-institusi Pers banyak berdiri. Pers tumbuh dimana-
mana. Menurut Dewan Pers Indonesia, jumlah penerbit mencapai 1675
dari 282 pada tahun 1999. dan jumlah itu masih membengkak sampai
dengan 2033 pada tahun 2001 (Directori Pers 2002-2003).
Meski undang-undang tentang kebebasan pers telah terbit, pelanggaran-
pelanggaran terhadap profesi jurnalis masih saja dirongrong. Di
tataran lokal, ancaman dan intimidasi terhadap kebebasan pers juga
pernah terjadi. Pada tahun 2003, seorang wartawan Radar Banten
bernama Rys Revolta, meninggal dunia diduga akibat tekanan beberapa
kelompok yang tidak suka terhadap pemberitaan Rys Revolta. Kemudian
awal tahun 2005 lalu, penganiayaan terhadap kebebasan pers kembali
terjadi. Seorang wartawan radio HOT FM, Rahmat Iriyadi dipukul oleh
oknum Kesekretariatan Pemkot Cilegon. Karena ia bersikeras mencari
sumber berita.
Rekaman peritiswa tersebut di atas telah memberikan pelajaran pada
saya, betapa menjadi wartawan profesional itu sungguh sulit luar
biasa. Penuh tantangan dan harus memiliki keberanian serta mental
yang kuat. Pantaslah apabila Arif Budiman--Pernah menjabat Kepala
Kajian Indonesia di Univesitas Melbourne, AustraliaMenyebut
wartawan profesional sebagai kaum inteligensia, kaum yang memiliki
banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada yang
lebih baik.
Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA
Manajer Kedai Buku Jawara dan
Kontributor www.rumahdunia.net
KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI
(BAGIAN I)
Oleh: Aji Setiakarya
Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No 40/1999, industri
pers memberikan efek ekonomi yang besar. Apalagi kepentingan iklan
dan promosi, kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah
industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan
mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik oleh kalangan
pembisnis. Oleh beberepa kelompok opurtunis, pers tidak lagi
dipandang sebagai alat kontrol masyarakat atau sebagai early warning
system sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi adalah
munculnya media yang tidak profesional dan menggunakan kebebasan
pers tanpa tanggung jawab.
Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan berarti pers yang tidak
beriklan dan mengambil nilai bisnis. Tetapi pers yang
bertanggungjawab adalah pers yang mampu menyeimbangan antara
kepentingan bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to
influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai social control
kepada mayarakat. Atas alasan inilah pers dijuluki sebagai The
Fourth Estate (Kekuatan Negara Keempat)
Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya, pers bertindak
sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran kita dapat menemukan gampang
media-media "phornograpi". Kemudian di teleivisi banyak program yang
menayangkan adegan-adegan yang public afection, prilaku pribadi yang
diekspos oleh publik tanpa batasan-batasan yang jelas. Pers telah
mencampuri lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers
akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah lagi mungkin
otoriter terselubung. Pers dipakai alat untuk menipu masyarakat.
Karena hitungan laba-rugi pers rela memberikan keterangan palsu
untuk kepentingan image building tokoh demi kepentingan politik.
Dengan memberikan citra pemerintahan yang baik, berkomitmen terhadap
pembangunan masyarakat padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka
pada kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh pengkritik
sosial, C. Wright Mills (1968), media massa memberikan rumus hidup
yang didasarkan pada "Pseudo World" (Dunia Polesan), media hanya
memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh pemilik modal,
media dapat memberitakan kejadian-kejadian yang tidak terjadi di
lapangan. McLuhan menyebutnya dengan Second Hand Reality (Realitas
Kedua). Media massa menjadi tangan kedua dari kenyataan. Karena
kepentinga-kepentingan tertentu, seringkali pers menyulap hal-hal
yang tidak ada pada realitas pertama (realitas sesungguhnya). Atau
menghilangkan laporan guna kepentingan teretntu.
Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga nirlaba bidang
pelatihan dan penilitian jurnalistik, mengakui hal itu. Ancaman
kebebasan pers kini justru muncul dari masyarakat sendiri, baik
dengan alasan ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi
media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak semua media
mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaan
persnya, para awak persnya (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa
yang benar-benar memiliki news value yang menarik dan berarti bagi
audiencenya. Karena tidak bisa menarik khalayak, penghasilan mereka
kurang memadai dan akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah
tersebut mendirikan media dengan mewartakan berita-berita provokatif
atau informasi bohong untuk menarik khalayaknya. Pers tidak lagi
bebas tapi bablas.
Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi semasa Abdurrrahman
Wahid pernah mengkritik dunia pers Indonesia. Dikatakan Syamsul
bahwa kebebasan yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit
pers nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi pers di
Indonesia. Pornogrfi, character asassination, berita bohong dan
provokatif, iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi yang
sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan ngamplop. Akibatnya
wartawan yang betul-betul memiliki idealatis dipandang sebelah mata
oleh masyarakat.
Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu pemerintah akan
merevisi undang-undang No. 40 Tahun 1999. Untunglah saat itu gaung
reformasi dan kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat
pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan tantangan bagi insan
pers untuk mengembalikan kedudukan wartawan sebagai kaum yang
disebut oleh Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang
memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada
yang lebih baik.
Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu terus terjadi, maka
akan berbahaya terhadap kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga
demokrsi yang sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali.
Pemerintah akan acuh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media
massa. Kemudian dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya
terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan bukan tidak
mungkin kalau Departemen Informasi dan Komunikasi saat ini akan
membungkam kebebasan pers yang tengah berlangsung saat ini. Meski
Soesilo Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan membredel
pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa berharap pada
profesionalime insan pers, wartawan.
Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA
Manajer Kedai Buku Jawara
dan Kontributor www.rumahdunia.net
KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA
(BAGIAN II)
Oleh: Aji Setiakarya
Profesi wartawan adalah pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko.
Karena seorang pewarta tidak hanya mencatat dan menceritakannya
kepada khalayak. Lebih dari itu, seorang wartawan harus pula
memiliki keinginan besar dan keberanian dalam mengungkapkan
kebenaran dan meretas tirani ketidakadilan. Karena kebenaran dapat
membebaskan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan
kebenaran kita dapat membedakan yang hitam dan putih, benar dan
salah, ma'ruf dan munkar sehingga dapat mengambil tindakan yang
bijaksana dan arif. Tapi membebaskan manusia dari kebodohan itu
tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam membebaskan
manusia dari kebodohan, sebagai misi kemanusiaan seringkali
wartawan menjadi ancaman dan menjadi bulan-bulanan orang yang
mengambil rejeki dengan membodohi orang, yaitu para pencatut atau
koruptor.
Pengungkap kebenaran seringkali mendapat teror, initimidasi bahkan
mesti kehilangan raga dan nyawanya. Semasa Orde Baru, banyak
wartawan ditangkapi dan dijebloskan ke penjara dan mendekam dibalik
jeruji besi akibat mempertahankan idealismenya. Melaporkan kejadian-
kejadian kepada masyarakat, melaksanakan tugasnya sebagai alat
pengontrol sosial dan pengiring pembangunan. Rosihan Anwar dan
Goenawan Muhammad adalah dua orang yang pernah merasakan pahit
getirnya menjadi wartawan profesional.
Sejenak saya teringat sebuah buku berjudul "Pembununhan Udin". Buku
yang menceritakan secara khusus terbunuhnya seorang wartawan bernama
Fuad Muhammah Syafruddin, wartawan Bernas, Yogyakarta (1996) yang
menggegerkan jagat kewartawanan nasional bahkan internasioal. Udin
begitu nama panggilan akrabnya, wafat dianiaya di rumahnya oleh dua
orang pria yang diduga kuat jongos Bupati Bantul, Sri Roso Sodarmo
ketika itu. Udin dikenal wartawan yang dikenal kritis dan memiliki
idelalisme yang tinggi. Tulisan-tulisannya "Pedas" dan "menyegat"
para penguasa Bantul yang menjadi wilayah liputannya. Sebelum
wafatnya, ia menuliskan berbagai macam berita yang selalu membela
masyarakt kecil, membongkar kebusukan-kebusukan pemerintah daerah.
Pada detik-detik sebelum kematiannya Syafrudin memberitakan Mega
Proyek yang menelan dana 100 M, penyelewengan IDT (Inpres Desa
Tertinggal) oleh pejabat daerah, isu politik tentang pemilihan
Bupati Bantul yang menyimpang, dan pemberitaan-pembeitaan lainnya
yang pedas terhadap penguasa dzolim. Sosok Udin adalah wartawan yang
tidak percaya hanya dengan fakta dan pernyataan satu sumber. Ia
selalu me-richek, berinvestigasi dan mengkonfirmasi apa yang hendak
dituliskannya. Ia tidak suka press release, yang menunggu kabar dari
pejabat humas. Tapi ternyata langkah jujur itu harus dibayar dengan
kematian. Sungguh menyedihkan. Begitulah nasib pers saat Orde Baru.
Tapi, setelah Reformasi bergulir, Orde Baru tumbang, lalu muncullah
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), yang terdiri dari
praktisi pers dan ahli penyiaran serta organisasi-organisasi pers
lainnya. Bersama Lembaga-lembaga Pers lainnya, SPS, PRSSNI, HPPI,
PWI, SPS, dan lembaga masyarakat lainnya, MPPI menyusun draft RUU
tentang kebebasan pers dan UU tentang kebebasan Penyiaran. Tetapi
karena keterbatasan waktu para anggorta DPR ketika itu yang diterima
hanya UU pers dan kemudian mucullah UU No 40/1999 sebagai pelindung
kebebasan Pers di dalam negri.
Setelah penerbitan undang-undang itu, pers seperti menemukan
kehidupan yang baru, pengekangan yang salama ini mengikat seolah
lepas, pers hidup di alam bebas. Pers diberikan kewenangan untuk
membedah tindak-tindak pemerintah yang mencurigakan, pers
dibolehkan untuk mengadakan investigasi selama itu tidak melanggar
daerah privasi. Sejak saat itu pers bak jamur dimusim hujan. Di
Jakarta dikabarkan muncul sampai ratusan media massa terbit selama
kurun satu tahun.
Atas jasa pers kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi "raja"
Orde Baru menyeruak, mengemuka ke permukaan mesti tidak
terselesaikan dengan baik karena perangkat hukum di negri ini masih
lemah. Institusi-institusi Pers banyak berdiri. Pers tumbuh dimana-
mana. Menurut Dewan Pers Indonesia, jumlah penerbit mencapai 1675
dari 282 pada tahun 1999. dan jumlah itu masih membengkak sampai
dengan 2033 pada tahun 2001 (Directori Pers 2002-2003).
Meski undang-undang tentang kebebasan pers telah terbit, pelanggaran-
pelanggaran terhadap profesi jurnalis masih saja dirongrong. Di
tataran lokal, ancaman dan intimidasi terhadap kebebasan pers juga
pernah terjadi. Pada tahun 2003, seorang wartawan Radar Banten
bernama Rys Revolta, meninggal dunia diduga akibat tekanan beberapa
kelompok yang tidak suka terhadap pemberitaan Rys Revolta. Kemudian
awal tahun 2005 lalu, penganiayaan terhadap kebebasan pers kembali
terjadi. Seorang wartawan radio HOT FM, Rahmat Iriyadi dipukul oleh
oknum Kesekretariatan Pemkot Cilegon. Karena ia bersikeras mencari
sumber berita.
Rekaman peritiswa tersebut di atas telah memberikan pelajaran pada
saya, betapa menjadi wartawan profesional itu sungguh sulit luar
biasa. Penuh tantangan dan harus memiliki keberanian serta mental
yang kuat. Pantaslah apabila Arif Budiman--Pernah menjabat Kepala
Kajian Indonesia di Univesitas Melbourne, AustraliaMenyebut
wartawan profesional sebagai kaum inteligensia, kaum yang memiliki
banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada yang
lebih baik.
Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA
Manajer Kedai Buku Jawara dan
Kontributor www.rumahdunia.net
KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI
(BAGIAN I)
Oleh: Aji Setiakarya
Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No 40/1999, industri
pers memberikan efek ekonomi yang besar. Apalagi kepentingan iklan
dan promosi, kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah
industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan
mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik oleh kalangan
pembisnis. Oleh beberepa kelompok opurtunis, pers tidak lagi
dipandang sebagai alat kontrol masyarakat atau sebagai early warning
system sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi adalah
munculnya media yang tidak profesional dan menggunakan kebebasan
pers tanpa tanggung jawab.
Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan berarti pers yang tidak
beriklan dan mengambil nilai bisnis. Tetapi pers yang
bertanggungjawab adalah pers yang mampu menyeimbangan antara
kepentingan bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to
influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai social control
kepada mayarakat. Atas alasan inilah pers dijuluki sebagai The
Fourth Estate (Kekuatan Negara Keempat)
Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya, pers bertindak
sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran kita dapat menemukan gampang
media-media "phornograpi". Kemudian di teleivisi banyak program yang
menayangkan adegan-adegan yang public afection, prilaku pribadi yang
diekspos oleh publik tanpa batasan-batasan yang jelas. Pers telah
mencampuri lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers
akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah lagi mungkin
otoriter terselubung. Pers dipakai alat untuk menipu masyarakat.
Karena hitungan laba-rugi pers rela memberikan keterangan palsu
untuk kepentingan image building tokoh demi kepentingan politik.
Dengan memberikan citra pemerintahan yang baik, berkomitmen terhadap
pembangunan masyarakat padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka
pada kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh pengkritik
sosial, C. Wright Mills (1968), media massa memberikan rumus hidup
yang didasarkan pada "Pseudo World" (Dunia Polesan), media hanya
memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh pemilik modal,
media dapat memberitakan kejadian-kejadian yang tidak terjadi di
lapangan. McLuhan menyebutnya dengan Second Hand Reality (Realitas
Kedua). Media massa menjadi tangan kedua dari kenyataan. Karena
kepentinga-kepentingan tertentu, seringkali pers menyulap hal-hal
yang tidak ada pada realitas pertama (realitas sesungguhnya). Atau
menghilangkan laporan guna kepentingan teretntu.
Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga nirlaba bidang
pelatihan dan penilitian jurnalistik, mengakui hal itu. Ancaman
kebebasan pers kini justru muncul dari masyarakat sendiri, baik
dengan alasan ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi
media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak semua media
mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaan
persnya, para awak persnya (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa
yang benar-benar memiliki news value yang menarik dan berarti bagi
audiencenya. Karena tidak bisa menarik khalayak, penghasilan mereka
kurang memadai dan akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah
tersebut mendirikan media dengan mewartakan berita-berita provokatif
atau informasi bohong untuk menarik khalayaknya. Pers tidak lagi
bebas tapi bablas.
Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi semasa Abdurrrahman
Wahid pernah mengkritik dunia pers Indonesia. Dikatakan Syamsul
bahwa kebebasan yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit
pers nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi pers di
Indonesia. Pornogrfi, character asassination, berita bohong dan
provokatif, iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi yang
sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan ngamplop. Akibatnya
wartawan yang betul-betul memiliki idealatis dipandang sebelah mata
oleh masyarakat.
Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu pemerintah akan
merevisi undang-undang No. 40 Tahun 1999. Untunglah saat itu gaung
reformasi dan kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat
pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan tantangan bagi insan
pers untuk mengembalikan kedudukan wartawan sebagai kaum yang
disebut oleh Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang
memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada
yang lebih baik.
Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu terus terjadi, maka
akan berbahaya terhadap kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga
demokrsi yang sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali.
Pemerintah akan acuh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media
massa. Kemudian dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya
terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan bukan tidak
mungkin kalau Departemen Informasi dan Komunikasi saat ini akan
membungkam kebebasan pers yang tengah berlangsung saat ini. Meski
Soesilo Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan membredel
pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa berharap pada
profesionalime insan pers, wartawan.
Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA
Manajer Kedai Buku Jawara
dan Kontributor www.rumahdunia.net
KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA
(BAGIAN II)
Oleh: Aji Setiakarya
Profesi wartawan adalah pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko.
Karena seorang pewarta tidak hanya mencatat dan menceritakannya
kepada khalayak. Lebih dari itu, seorang wartawan harus pula
memiliki keinginan besar dan keberanian dalam mengungkapkan
kebenaran dan meretas tirani ketidakadilan. Karena kebenaran dapat
membebaskan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan
kebenaran kita dapat membedakan yang hitam dan putih, benar dan
salah, ma'ruf dan munkar sehingga dapat mengambil tindakan yang
bijaksana dan arif. Tapi membebaskan manusia dari kebodohan itu
tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam membebaskan
manusia dari kebodohan, sebagai misi kemanusiaan seringkali
wartawan menjadi ancaman dan menjadi bulan-bulanan orang yang
mengambil rejeki dengan membodohi orang, yaitu para pencatut atau
koruptor.
Pengungkap kebenaran seringkali mendapat teror, initimidasi bahkan
mesti kehilangan raga dan nyawanya. Semasa Orde Baru, banyak
wartawan ditangkapi dan dijebloskan ke penjara dan mendekam dibalik
jeruji besi akibat mempertahankan idealismenya. Melaporkan kejadian-
kejadian kepada masyarakat, melaksanakan tugasnya sebagai alat
pengontrol sosial dan pengiring pembangunan. Rosihan Anwar dan
Goenawan Muhammad adalah dua orang yang pernah merasakan pahit
getirnya menjadi wartawan profesional.
Sejenak saya teringat sebuah buku berjudul "Pembununhan Udin". Buku
yang menceritakan secara khusus terbunuhnya seorang wartawan bernama
Fuad Muhammah Syafruddin, wartawan Bernas, Yogyakarta (1996) yang
menggegerkan jagat kewartawanan nasional bahkan internasioal. Udin
begitu nama panggilan akrabnya, wafat dianiaya di rumahnya oleh dua
orang pria yang diduga kuat jongos Bupati Bantul, Sri Roso Sodarmo
ketika itu. Udin dikenal wartawan yang dikenal kritis dan memiliki
idelalisme yang tinggi. Tulisan-tulisannya "Pedas" dan "menyegat"
para penguasa Bantul yang menjadi wilayah liputannya. Sebelum
wafatnya, ia menuliskan berbagai macam berita yang selalu membela
masyarakt kecil, membongkar kebusukan-kebusukan pemerintah daerah.
Pada detik-detik sebelum kematiannya Syafrudin memberitakan Mega
Proyek yang menelan dana 100 M, penyelewengan IDT (Inpres Desa
Tertinggal) oleh pejabat daerah, isu politik tentang pemilihan
Bupati Bantul yang menyimpang, dan pemberitaan-pembeitaan lainnya
yang pedas terhadap penguasa dzolim. Sosok Udin adalah wartawan yang
tidak percaya hanya dengan fakta dan pernyataan satu sumber. Ia
selalu me-richek, berinvestigasi dan mengkonfirmasi apa yang hendak
dituliskannya. Ia tidak suka press release, yang menunggu kabar dari
pejabat humas. Tapi ternyata langkah jujur itu harus dibayar dengan
kematian. Sungguh menyedihkan. Begitulah nasib pers saat Orde Baru.
Tapi, setelah Reformasi bergulir, Orde Baru tumbang, lalu muncullah
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), yang terdiri dari
praktisi pers dan ahli penyiaran serta organisasi-organisasi pers
lainnya. Bersama Lembaga-lembaga Pers lainnya, SPS, PRSSNI, HPPI,
PWI, SPS, dan lembaga masyarakat lainnya, MPPI menyusun draft RUU
tentang kebebasan pers dan UU tentang kebebasan Penyiaran. Tetapi
karena keterbatasan waktu para anggorta DPR ketika itu yang diterima
hanya UU pers dan kemudian mucullah UU No 40/1999 sebagai pelindung
kebebasan Pers di dalam negri.
Setelah penerbitan undang-undang itu, pers seperti menemukan
kehidupan yang baru, pengekangan yang salama ini mengikat seolah
lepas, pers hidup di alam bebas. Pers diberikan kewenangan untuk
membedah tindak-tindak pemerintah yang mencurigakan, pers
dibolehkan untuk mengadakan investigasi selama itu tidak melanggar
daerah privasi. Sejak saat itu pers bak jamur dimusim hujan. Di
Jakarta dikabarkan muncul sampai ratusan media massa terbit selama
kurun satu tahun.
Atas jasa pers kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi "raja"
Orde Baru menyeruak, mengemuka ke permukaan mesti tidak
terselesaikan dengan baik karena perangkat hukum di negri ini masih
lemah. Institusi-institusi Pers banyak berdiri. Pers tumbuh dimana-
mana. Menurut Dewan Pers Indonesia, jumlah penerbit mencapai 1675
dari 282 pada tahun 1999. dan jumlah itu masih membengkak sampai
dengan 2033 pada tahun 2001 (Directori Pers 2002-2003).
Meski undang-undang tentang kebebasan pers telah terbit, pelanggaran-
pelanggaran terhadap profesi jurnalis masih saja dirongrong. Di
tataran lokal, ancaman dan intimidasi terhadap kebebasan pers juga
pernah terjadi. Pada tahun 2003, seorang wartawan Radar Banten
bernama Rys Revolta, meninggal dunia diduga akibat tekanan beberapa
kelompok yang tidak suka terhadap pemberitaan Rys Revolta. Kemudian
awal tahun 2005 lalu, penganiayaan terhadap kebebasan pers kembali
terjadi. Seorang wartawan radio HOT FM, Rahmat Iriyadi dipukul oleh
oknum Kesekretariatan Pemkot Cilegon. Karena ia bersikeras mencari
sumber berita.
Rekaman peritiswa tersebut di atas telah memberikan pelajaran pada
saya, betapa menjadi wartawan profesional itu sungguh sulit luar
biasa. Penuh tantangan dan harus memiliki keberanian serta mental
yang kuat. Pantaslah apabila Arif Budiman--Pernah menjabat Kepala
Kajian Indonesia di Univesitas Melbourne, AustraliaMenyebut
wartawan profesional sebagai kaum inteligensia, kaum yang memiliki
banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada yang
lebih baik.
Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA
Manajer Kedai Buku Jawara dan
Kontributor www.rumahdunia.net
KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI
(BAGIAN I)
Oleh: Aji Setiakarya
Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No 40/1999, industri
pers memberikan efek ekonomi yang besar. Apalagi kepentingan iklan
dan promosi, kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah
industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan
mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik oleh kalangan
pembisnis. Oleh beberepa kelompok opurtunis, pers tidak lagi
dipandang sebagai alat kontrol masyarakat atau sebagai early warning
system sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi adalah
munculnya media yang tidak profesional dan menggunakan kebebasan
pers tanpa tanggung jawab.
Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan berarti pers yang tidak
beriklan dan mengambil nilai bisnis. Tetapi pers yang
bertanggungjawab adalah pers yang mampu menyeimbangan antara
kepentingan bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to
influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai social control
kepada mayarakat. Atas alasan inilah pers dijuluki sebagai The
Fourth Estate (Kekuatan Negara Keempat)
Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya, pers bertindak
sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran kita dapat menemukan gampang
media-media "phornograpi". Kemudian di teleivisi banyak program yang
menayangkan adegan-adegan yang public afection, prilaku pribadi yang
diekspos oleh publik tanpa batasan-batasan yang jelas. Pers telah
mencampuri lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers
akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah lagi mungkin
otoriter terselubung. Pers dipakai alat untuk menipu masyarakat.
Karena hitungan laba-rugi pers rela memberikan keterangan palsu
untuk kepentingan image building tokoh demi kepentingan politik.
Dengan memberikan citra pemerintahan yang baik, berkomitmen terhadap
pembangunan masyarakat padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka
pada kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh pengkritik
sosial, C. Wright Mills (1968), media massa memberikan rumus hidup
yang didasarkan pada "Pseudo World" (Dunia Polesan), media hanya
memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh pemilik modal,
media dapat memberitakan kejadian-kejadian yang tidak terjadi di
lapangan. McLuhan menyebutnya dengan Second Hand Reality (Realitas
Kedua). Media massa menjadi tangan kedua dari kenyataan. Karena
kepentinga-kepentingan tertentu, seringkali pers menyulap hal-hal
yang tidak ada pada realitas pertama (realitas sesungguhnya). Atau
menghilangkan laporan guna kepentingan teretntu.
Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga nirlaba bidang
pelatihan dan penilitian jurnalistik, mengakui hal itu. Ancaman
kebebasan pers kini justru muncul dari masyarakat sendiri, baik
dengan alasan ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi
media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak semua media
mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaan
persnya, para awak persnya (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa
yang benar-benar memiliki news value yang menarik dan berarti bagi
audiencenya. Karena tidak bisa menarik khalayak, penghasilan mereka
kurang memadai dan akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah
tersebut mendirikan media dengan mewartakan berita-berita provokatif
atau informasi bohong untuk menarik khalayaknya. Pers tidak lagi
bebas tapi bablas.
Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi semasa Abdurrrahman
Wahid pernah mengkritik dunia pers Indonesia. Dikatakan Syamsul
bahwa kebebasan yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit
pers nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi pers di
Indonesia. Pornogrfi, character asassination, berita bohong dan
provokatif, iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi yang
sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan ngamplop. Akibatnya
wartawan yang betul-betul memiliki idealatis dipandang sebelah mata
oleh masyarakat.
Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu pemerintah akan
merevisi undang-undang No. 40 Tahun 1999. Untunglah saat itu gaung
reformasi dan kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat
pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan tantangan bagi insan
pers untuk mengembalikan kedudukan wartawan sebagai kaum yang
disebut oleh Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang
memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada
yang lebih baik.
Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu terus terjadi, maka
akan berbahaya terhadap kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga
demokrsi yang sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali.
Pemerintah akan acuh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media
massa. Kemudian dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya
terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan bukan tidak
mungkin kalau Departemen Informasi dan Komunikasi saat ini akan
membungkam kebebasan pers yang tengah berlangsung saat ini. Meski
Soesilo Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan membredel
pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa berharap pada
profesionalime insan pers, wartawan.
Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA
Manajer Kedai Buku Jawara
dan Kontributor www.rumahdunia.net
KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA
(BAGIAN II)
Oleh: Aji Setiakarya
Profesi wartawan adalah pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko.
Karena seorang pewarta tidak hanya mencatat dan menceritakannya
kepada khalayak. Lebih dari itu, seorang wartawan harus pula
memiliki keinginan besar dan keberanian dalam mengungkapkan
kebenaran dan meretas tirani ketidakadilan. Karena kebenaran dapat
membebaskan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan
kebenaran kita dapat membedakan yang hitam dan putih, benar dan
salah, ma'ruf dan munkar sehingga dapat mengambil tindakan yang
bijaksana dan arif. Tapi membebaskan manusia dari kebodohan itu
tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam membebaskan
manusia dari kebodohan, sebagai misi kemanusiaan seringkali
wartawan menjadi ancaman dan menjadi bulan-bulanan orang yang
mengambil rejeki dengan membodohi orang, yaitu para pencatut atau
koruptor.
Pengungkap kebenaran seringkali mendapat teror, initimidasi bahkan
mesti kehilangan raga dan nyawanya. Semasa Orde Baru, banyak
wartawan ditangkapi dan dijebloskan ke penjara dan mendekam dibalik
jeruji besi akibat mempertahankan idealismenya. Melaporkan kejadian-
kejadian kepada masyarakat, melaksanakan tugasnya sebagai alat
pengontrol sosial dan pengiring pembangunan. Rosihan Anwar dan
Goenawan Muhammad adalah dua orang yang pernah merasakan pahit
getirnya menjadi wartawan profesional.
Sejenak saya teringat sebuah buku berjudul "Pembununhan Udin". Buku
yang menceritakan secara khusus terbunuhnya seorang wartawan bernama
Fuad Muhammah Syafruddin, wartawan Bernas, Yogyakarta (1996) yang
menggegerkan jagat kewartawanan nasional bahkan internasioal. Udin
begitu nama panggilan akrabnya, wafat dianiaya di rumahnya oleh dua
orang pria yang diduga kuat jongos Bupati Bantul, Sri Roso Sodarmo
ketika itu. Udin dikenal wartawan yang dikenal kritis dan memiliki
idelalisme yang tinggi. Tulisan-tulisannya "Pedas" dan "menyegat"
para penguasa Bantul yang menjadi wilayah liputannya. Sebelum
wafatnya, ia menuliskan berbagai macam berita yang selalu membela
masyarakt kecil, membongkar kebusukan-kebusukan pemerintah daerah.
Pada detik-detik sebelum kematiannya Syafrudin memberitakan Mega
Proyek yang menelan dana 100 M, penyelewengan IDT (Inpres Desa
Tertinggal) oleh pejabat daerah, isu politik tentang pemilihan
Bupati Bantul yang menyimpang, dan pemberitaan-pembeitaan lainnya
yang pedas terhadap penguasa dzolim. Sosok Udin adalah wartawan yang
tidak percaya hanya dengan fakta dan pernyataan satu sumber. Ia
selalu me-richek, berinvestigasi dan mengkonfirmasi apa yang hendak
dituliskannya. Ia tidak suka press release, yang menunggu kabar dari
pejabat humas. Tapi ternyata langkah jujur itu harus dibayar dengan
kematian. Sungguh menyedihkan. Begitulah nasib pers saat Orde Baru.
Tapi, setelah Reformasi bergulir, Orde Baru tumbang, lalu muncullah
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), yang terdiri dari
praktisi pers dan ahli penyiaran serta organisasi-organisasi pers
lainnya. Bersama Lembaga-lembaga Pers lainnya, SPS, PRSSNI, HPPI,
PWI, SPS, dan lembaga masyarakat lainnya, MPPI menyusun draft RUU
tentang kebebasan pers dan UU tentang kebebasan Penyiaran. Tetapi
karena keterbatasan waktu para anggorta DPR ketika itu yang diterima
hanya UU pers dan kemudian mucullah UU No 40/1999 sebagai pelindung
kebebasan Pers di dalam negri.
Setelah penerbitan undang-undang itu, pers seperti menemukan
kehidupan yang baru, pengekangan yang salama ini mengikat seolah
lepas, pers hidup di alam bebas. Pers diberikan kewenangan untuk
membedah tindak-tindak pemerintah yang mencurigakan, pers
dibolehkan untuk mengadakan investigasi selama itu tidak melanggar
daerah privasi. Sejak saat itu pers bak jamur dimusim hujan. Di
Jakarta dikabarkan muncul sampai ratusan media massa terbit selama
kurun satu tahun.
Atas jasa pers kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi "raja"
Orde Baru menyeruak, mengemuka ke permukaan mesti tidak
terselesaikan dengan baik karena perangkat hukum di negri ini masih
lemah. Institusi-institusi Pers banyak berdiri. Pers tumbuh dimana-
mana. Menurut Dewan Pers Indonesia, jumlah penerbit mencapai 1675
dari 282 pada tahun 1999. dan jumlah itu masih membengkak sampai
dengan 2033 pada tahun 2001 (Directori Pers 2002-2003).
Meski undang-undang tentang kebebasan pers telah terbit, pelanggaran-
pelanggaran terhadap profesi jurnalis masih saja dirongrong. Di
tataran lokal, ancaman dan intimidasi terhadap kebebasan pers juga
pernah terjadi. Pada tahun 2003, seorang wartawan Radar Banten
bernama Rys Revolta, meninggal dunia diduga akibat tekanan beberapa
kelompok yang tidak suka terhadap pemberitaan Rys Revolta. Kemudian
awal tahun 2005 lalu, penganiayaan terhadap kebebasan pers kembali
terjadi. Seorang wartawan radio HOT FM, Rahmat Iriyadi dipukul oleh
oknum Kesekretariatan Pemkot Cilegon. Karena ia bersikeras mencari
sumber berita.
Rekaman peritiswa tersebut di atas telah memberikan pelajaran pada
saya, betapa menjadi wartawan profesional itu sungguh sulit luar
biasa. Penuh tantangan dan harus memiliki keberanian serta mental
yang kuat. Pantaslah apabila Arif Budiman--Pernah menjabat Kepala
Kajian Indonesia di Univesitas Melbourne, AustraliaMenyebut
wartawan profesional sebagai kaum inteligensia, kaum yang memiliki
banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada yang
lebih baik.
Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA
Manajer Kedai Buku Jawara dan
Kontributor www.rumahdunia.net
Tetap Semangat Mencintai Banten!
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/wongbanten/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/