KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL 
PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI
(BAGIAN I)
Oleh: Aji Setiakarya

Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No 40/1999,  industri 
pers memberikan efek ekonomi yang besar. Apalagi kepentingan iklan 
dan promosi,  kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah 
industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan 
mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik oleh kalangan 
pembisnis. Oleh beberepa kelompok opurtunis,  pers tidak lagi 
dipandang sebagai alat kontrol masyarakat atau sebagai early warning 
system sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi adalah 
munculnya media yang tidak profesional dan menggunakan kebebasan 
pers  tanpa tanggung jawab. 
Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan berarti pers yang tidak 
beriklan dan mengambil nilai bisnis. Tetapi pers yang 
bertanggungjawab adalah pers yang mampu  menyeimbangan antara 
kepentingan bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to 
influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai social control 
kepada mayarakat. Atas alasan inilah pers dijuluki sebagai The 
Fourth Estate (Kekuatan Negara Keempat) 
Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya, pers bertindak 
sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran kita dapat menemukan gampang 
media-media "phornograpi". Kemudian di teleivisi banyak program yang 
menayangkan adegan-adegan yang public afection, prilaku pribadi yang 
diekspos oleh publik tanpa batasan-batasan yang jelas. Pers telah 
mencampuri lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers 
akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah lagi mungkin 
otoriter terselubung. Pers dipakai alat untuk menipu masyarakat. 
Karena hitungan laba-rugi  pers rela memberikan keterangan palsu 
untuk kepentingan image building tokoh demi kepentingan politik. 
Dengan memberikan citra pemerintahan yang baik, berkomitmen terhadap 
pembangunan masyarakat padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka 
pada kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh pengkritik 
sosial, C. Wright Mills (1968), media massa memberikan rumus hidup 
yang didasarkan pada "Pseudo World" (Dunia Polesan), media hanya 
memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh pemilik modal, 
media dapat memberitakan kejadian-kejadian yang tidak terjadi di 
lapangan. McLuhan menyebutnya  dengan  Second Hand Reality (Realitas 
Kedua). Media massa menjadi tangan kedua dari kenyataan. Karena 
kepentinga-kepentingan tertentu,  seringkali pers menyulap hal-hal 
yang tidak ada pada realitas pertama (realitas sesungguhnya). Atau 
menghilangkan laporan  guna kepentingan teretntu.
Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga nirlaba bidang 
pelatihan dan penilitian jurnalistik, mengakui hal itu. Ancaman 
kebebasan pers kini justru muncul dari masyarakat sendiri, baik 
dengan alasan ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi 
media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak semua media 
mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaan 
persnya, para awak persnya (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa 
yang benar-benar memiliki news value yang menarik dan berarti bagi 
audiencenya. Karena tidak bisa menarik khalayak, penghasilan mereka 
kurang memadai dan akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah 
tersebut mendirikan media dengan mewartakan berita-berita provokatif 
atau informasi bohong untuk menarik khalayaknya. Pers tidak lagi 
bebas tapi bablas.
Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi semasa Abdurrrahman 
Wahid pernah mengkritik dunia pers Indonesia. Dikatakan Syamsul  
bahwa kebebasan yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit 
pers  nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi pers di 
Indonesia. Pornogrfi, character asassination, berita bohong dan 
provokatif, iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi  yang 
sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan ngamplop. Akibatnya  
wartawan yang  betul-betul memiliki idealatis dipandang sebelah mata 
oleh masyarakat. 
Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu pemerintah akan 
merevisi undang-undang  No. 40 Tahun 1999. Untunglah saat itu gaung 
reformasi dan kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat 
pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan tantangan bagi insan 
pers untuk mengembalikan kedudukan wartawan sebagai kaum yang 
disebut oleh Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang 
memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada 
yang lebih baik.
Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu terus terjadi, maka 
akan berbahaya terhadap kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga 
demokrsi yang sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali. 
Pemerintah akan acuh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media 
massa. Kemudian dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya 
terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan bukan tidak 
mungkin kalau Departemen Informasi dan Komunikasi saat ini akan 
membungkam kebebasan pers yang tengah berlangsung saat ini.  Meski 
Soesilo Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan membredel 
pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa berharap pada 
profesionalime insan pers, wartawan. 
 

Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA 
Manajer Kedai Buku Jawara 
dan Kontributor www.rumahdunia.net 









  


KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA 
(BAGIAN II)
Oleh: Aji Setiakarya

Profesi wartawan adalah pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko. 
Karena seorang pewarta tidak hanya mencatat dan menceritakannya 
kepada khalayak. Lebih dari itu, seorang wartawan harus pula 
memiliki keinginan besar dan keberanian dalam mengungkapkan 
kebenaran dan meretas tirani ketidakadilan. Karena kebenaran dapat 
membebaskan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan 
kebenaran kita dapat membedakan yang hitam dan putih, benar dan 
salah, ma'ruf dan munkar sehingga dapat mengambil tindakan yang 
bijaksana dan arif.  Tapi  membebaskan manusia dari kebodohan itu 
tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam  membebaskan  
manusia dari kebodohan, sebagai misi kemanusiaan seringkali 
wartawan  menjadi ancaman dan menjadi bulan-bulanan orang yang 
mengambil rejeki dengan  membodohi orang, yaitu para pencatut atau 
koruptor. 
Pengungkap kebenaran seringkali mendapat teror, initimidasi bahkan  
mesti kehilangan raga dan nyawanya. Semasa Orde Baru, banyak  
wartawan ditangkapi dan dijebloskan ke penjara dan mendekam dibalik 
jeruji besi akibat mempertahankan idealismenya. Melaporkan kejadian-
kejadian kepada masyarakat, melaksanakan tugasnya sebagai alat 
pengontrol sosial dan pengiring pembangunan. Rosihan Anwar dan 
Goenawan Muhammad adalah  dua orang yang pernah merasakan pahit 
getirnya menjadi wartawan profesional.
Sejenak saya teringat sebuah buku berjudul "Pembununhan Udin". Buku 
yang menceritakan secara khusus terbunuhnya seorang wartawan bernama 
Fuad Muhammah Syafruddin, wartawan Bernas, Yogyakarta (1996) yang 
menggegerkan jagat kewartawanan nasional bahkan internasioal. Udin 
begitu nama panggilan akrabnya, wafat dianiaya di rumahnya oleh dua 
orang pria yang diduga kuat  jongos Bupati Bantul, Sri Roso Sodarmo 
ketika itu. Udin dikenal wartawan yang dikenal kritis dan memiliki 
idelalisme yang tinggi. Tulisan-tulisannya  "Pedas" dan "menyegat" 
para penguasa Bantul yang menjadi wilayah liputannya.  Sebelum 
wafatnya, ia  menuliskan berbagai macam berita yang selalu membela 
masyarakt kecil, membongkar kebusukan-kebusukan pemerintah daerah. 
Pada detik-detik sebelum kematiannya Syafrudin memberitakan Mega 
Proyek yang menelan dana 100 M, penyelewengan IDT (Inpres Desa 
Tertinggal) oleh pejabat daerah, isu politik tentang pemilihan 
Bupati Bantul yang menyimpang, dan pemberitaan-pembeitaan lainnya 
yang pedas terhadap penguasa dzolim. Sosok Udin adalah wartawan yang 
tidak percaya hanya dengan fakta dan pernyataan satu sumber. Ia 
selalu me-richek, berinvestigasi dan mengkonfirmasi apa yang hendak 
dituliskannya. Ia tidak suka press release, yang menunggu kabar dari 
pejabat humas. Tapi ternyata  langkah jujur itu harus dibayar dengan 
kematian. Sungguh menyedihkan. Begitulah nasib pers saat Orde Baru.
Tapi, setelah Reformasi bergulir, Orde Baru tumbang, lalu muncullah  
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), yang terdiri dari 
praktisi pers dan ahli penyiaran serta organisasi-organisasi pers 
lainnya. Bersama Lembaga-lembaga Pers lainnya, SPS, PRSSNI, HPPI, 
PWI, SPS, dan lembaga  masyarakat lainnya,  MPPI menyusun draft RUU 
tentang kebebasan pers dan UU tentang kebebasan Penyiaran. Tetapi 
karena keterbatasan waktu para anggorta DPR ketika itu yang diterima 
hanya UU pers dan kemudian mucullah  UU No 40/1999 sebagai pelindung 
kebebasan Pers di dalam negri. 
Setelah penerbitan undang-undang itu,  pers seperti menemukan 
kehidupan yang baru, pengekangan yang salama ini mengikat seolah 
lepas, pers hidup di alam bebas. Pers diberikan kewenangan untuk 
membedah  tindak-tindak pemerintah yang mencurigakan, pers 
dibolehkan untuk mengadakan investigasi selama itu tidak melanggar 
daerah privasi. Sejak saat itu pers bak jamur dimusim hujan. Di 
Jakarta dikabarkan muncul sampai ratusan media massa terbit selama 
kurun satu tahun. 
Atas jasa pers kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi "raja" 
Orde Baru menyeruak,  mengemuka ke permukaan mesti tidak 
terselesaikan dengan baik karena perangkat hukum di negri ini masih 
lemah. Institusi-institusi Pers banyak berdiri. Pers tumbuh dimana-
mana. Menurut Dewan Pers Indonesia, jumlah penerbit mencapai 1675 
dari 282 pada tahun 1999. dan jumlah itu masih membengkak sampai 
dengan 2033 pada tahun 2001 (Directori Pers 2002-2003). 
Meski undang-undang tentang kebebasan pers telah terbit, pelanggaran-
pelanggaran terhadap profesi jurnalis masih saja dirongrong. Di 
tataran lokal, ancaman dan intimidasi terhadap kebebasan pers juga 
pernah terjadi. Pada tahun 2003, seorang wartawan Radar Banten 
bernama Rys Revolta, meninggal dunia diduga akibat tekanan beberapa 
kelompok yang tidak suka terhadap pemberitaan Rys Revolta. Kemudian 
awal tahun 2005 lalu, penganiayaan terhadap kebebasan pers kembali 
terjadi. Seorang wartawan radio HOT FM, Rahmat Iriyadi dipukul oleh 
oknum Kesekretariatan Pemkot Cilegon. Karena ia bersikeras mencari 
sumber berita. 
Rekaman peritiswa tersebut di atas telah memberikan pelajaran pada 
saya, betapa menjadi wartawan profesional itu sungguh sulit luar 
biasa. Penuh tantangan dan harus memiliki keberanian serta mental 
yang kuat. Pantaslah apabila Arif Budiman--Pernah menjabat Kepala 
Kajian Indonesia di Univesitas Melbourne, Australia—Menyebut 
wartawan profesional sebagai kaum inteligensia, kaum yang memiliki 
banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada yang 
lebih baik.



Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA     
Manajer Kedai Buku Jawara dan 
Kontributor www.rumahdunia.net



KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL 
PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI
(BAGIAN I)
Oleh: Aji Setiakarya

Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No 40/1999,  industri 
pers memberikan efek ekonomi yang besar. Apalagi kepentingan iklan 
dan promosi,  kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah 
industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan 
mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik oleh kalangan 
pembisnis. Oleh beberepa kelompok opurtunis,  pers tidak lagi 
dipandang sebagai alat kontrol masyarakat atau sebagai early warning 
system sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi adalah 
munculnya media yang tidak profesional dan menggunakan kebebasan 
pers  tanpa tanggung jawab. 
Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan berarti pers yang tidak 
beriklan dan mengambil nilai bisnis. Tetapi pers yang 
bertanggungjawab adalah pers yang mampu  menyeimbangan antara 
kepentingan bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to 
influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai social control 
kepada mayarakat. Atas alasan inilah pers dijuluki sebagai The 
Fourth Estate (Kekuatan Negara Keempat) 
Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya, pers bertindak 
sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran kita dapat menemukan gampang 
media-media "phornograpi". Kemudian di teleivisi banyak program yang 
menayangkan adegan-adegan yang public afection, prilaku pribadi yang 
diekspos oleh publik tanpa batasan-batasan yang jelas. Pers telah 
mencampuri lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers 
akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah lagi mungkin 
otoriter terselubung. Pers dipakai alat untuk menipu masyarakat. 
Karena hitungan laba-rugi  pers rela memberikan keterangan palsu 
untuk kepentingan image building tokoh demi kepentingan politik. 
Dengan memberikan citra pemerintahan yang baik, berkomitmen terhadap 
pembangunan masyarakat padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka 
pada kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh pengkritik 
sosial, C. Wright Mills (1968), media massa memberikan rumus hidup 
yang didasarkan pada "Pseudo World" (Dunia Polesan), media hanya 
memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh pemilik modal, 
media dapat memberitakan kejadian-kejadian yang tidak terjadi di 
lapangan. McLuhan menyebutnya  dengan  Second Hand Reality (Realitas 
Kedua). Media massa menjadi tangan kedua dari kenyataan. Karena 
kepentinga-kepentingan tertentu,  seringkali pers menyulap hal-hal 
yang tidak ada pada realitas pertama (realitas sesungguhnya). Atau 
menghilangkan laporan  guna kepentingan teretntu.
Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga nirlaba bidang 
pelatihan dan penilitian jurnalistik, mengakui hal itu. Ancaman 
kebebasan pers kini justru muncul dari masyarakat sendiri, baik 
dengan alasan ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi 
media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak semua media 
mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaan 
persnya, para awak persnya (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa 
yang benar-benar memiliki news value yang menarik dan berarti bagi 
audiencenya. Karena tidak bisa menarik khalayak, penghasilan mereka 
kurang memadai dan akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah 
tersebut mendirikan media dengan mewartakan berita-berita provokatif 
atau informasi bohong untuk menarik khalayaknya. Pers tidak lagi 
bebas tapi bablas.
Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi semasa Abdurrrahman 
Wahid pernah mengkritik dunia pers Indonesia. Dikatakan Syamsul  
bahwa kebebasan yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit 
pers  nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi pers di 
Indonesia. Pornogrfi, character asassination, berita bohong dan 
provokatif, iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi  yang 
sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan ngamplop. Akibatnya  
wartawan yang  betul-betul memiliki idealatis dipandang sebelah mata 
oleh masyarakat. 
Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu pemerintah akan 
merevisi undang-undang  No. 40 Tahun 1999. Untunglah saat itu gaung 
reformasi dan kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat 
pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan tantangan bagi insan 
pers untuk mengembalikan kedudukan wartawan sebagai kaum yang 
disebut oleh Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang 
memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada 
yang lebih baik.
Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu terus terjadi, maka 
akan berbahaya terhadap kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga 
demokrsi yang sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali. 
Pemerintah akan acuh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media 
massa. Kemudian dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya 
terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan bukan tidak 
mungkin kalau Departemen Informasi dan Komunikasi saat ini akan 
membungkam kebebasan pers yang tengah berlangsung saat ini.  Meski 
Soesilo Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan membredel 
pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa berharap pada 
profesionalime insan pers, wartawan. 
 

Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA 
Manajer Kedai Buku Jawara 
dan Kontributor www.rumahdunia.net 









  


KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA 
(BAGIAN II)
Oleh: Aji Setiakarya

Profesi wartawan adalah pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko. 
Karena seorang pewarta tidak hanya mencatat dan menceritakannya 
kepada khalayak. Lebih dari itu, seorang wartawan harus pula 
memiliki keinginan besar dan keberanian dalam mengungkapkan 
kebenaran dan meretas tirani ketidakadilan. Karena kebenaran dapat 
membebaskan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan 
kebenaran kita dapat membedakan yang hitam dan putih, benar dan 
salah, ma'ruf dan munkar sehingga dapat mengambil tindakan yang 
bijaksana dan arif.  Tapi  membebaskan manusia dari kebodohan itu 
tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam  membebaskan  
manusia dari kebodohan, sebagai misi kemanusiaan seringkali 
wartawan  menjadi ancaman dan menjadi bulan-bulanan orang yang 
mengambil rejeki dengan  membodohi orang, yaitu para pencatut atau 
koruptor. 
Pengungkap kebenaran seringkali mendapat teror, initimidasi bahkan  
mesti kehilangan raga dan nyawanya. Semasa Orde Baru, banyak  
wartawan ditangkapi dan dijebloskan ke penjara dan mendekam dibalik 
jeruji besi akibat mempertahankan idealismenya. Melaporkan kejadian-
kejadian kepada masyarakat, melaksanakan tugasnya sebagai alat 
pengontrol sosial dan pengiring pembangunan. Rosihan Anwar dan 
Goenawan Muhammad adalah  dua orang yang pernah merasakan pahit 
getirnya menjadi wartawan profesional.
Sejenak saya teringat sebuah buku berjudul "Pembununhan Udin". Buku 
yang menceritakan secara khusus terbunuhnya seorang wartawan bernama 
Fuad Muhammah Syafruddin, wartawan Bernas, Yogyakarta (1996) yang 
menggegerkan jagat kewartawanan nasional bahkan internasioal. Udin 
begitu nama panggilan akrabnya, wafat dianiaya di rumahnya oleh dua 
orang pria yang diduga kuat  jongos Bupati Bantul, Sri Roso Sodarmo 
ketika itu. Udin dikenal wartawan yang dikenal kritis dan memiliki 
idelalisme yang tinggi. Tulisan-tulisannya  "Pedas" dan "menyegat" 
para penguasa Bantul yang menjadi wilayah liputannya.  Sebelum 
wafatnya, ia  menuliskan berbagai macam berita yang selalu membela 
masyarakt kecil, membongkar kebusukan-kebusukan pemerintah daerah. 
Pada detik-detik sebelum kematiannya Syafrudin memberitakan Mega 
Proyek yang menelan dana 100 M, penyelewengan IDT (Inpres Desa 
Tertinggal) oleh pejabat daerah, isu politik tentang pemilihan 
Bupati Bantul yang menyimpang, dan pemberitaan-pembeitaan lainnya 
yang pedas terhadap penguasa dzolim. Sosok Udin adalah wartawan yang 
tidak percaya hanya dengan fakta dan pernyataan satu sumber. Ia 
selalu me-richek, berinvestigasi dan mengkonfirmasi apa yang hendak 
dituliskannya. Ia tidak suka press release, yang menunggu kabar dari 
pejabat humas. Tapi ternyata  langkah jujur itu harus dibayar dengan 
kematian. Sungguh menyedihkan. Begitulah nasib pers saat Orde Baru.
Tapi, setelah Reformasi bergulir, Orde Baru tumbang, lalu muncullah  
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), yang terdiri dari 
praktisi pers dan ahli penyiaran serta organisasi-organisasi pers 
lainnya. Bersama Lembaga-lembaga Pers lainnya, SPS, PRSSNI, HPPI, 
PWI, SPS, dan lembaga  masyarakat lainnya,  MPPI menyusun draft RUU 
tentang kebebasan pers dan UU tentang kebebasan Penyiaran. Tetapi 
karena keterbatasan waktu para anggorta DPR ketika itu yang diterima 
hanya UU pers dan kemudian mucullah  UU No 40/1999 sebagai pelindung 
kebebasan Pers di dalam negri. 
Setelah penerbitan undang-undang itu,  pers seperti menemukan 
kehidupan yang baru, pengekangan yang salama ini mengikat seolah 
lepas, pers hidup di alam bebas. Pers diberikan kewenangan untuk 
membedah  tindak-tindak pemerintah yang mencurigakan, pers 
dibolehkan untuk mengadakan investigasi selama itu tidak melanggar 
daerah privasi. Sejak saat itu pers bak jamur dimusim hujan. Di 
Jakarta dikabarkan muncul sampai ratusan media massa terbit selama 
kurun satu tahun. 
Atas jasa pers kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi "raja" 
Orde Baru menyeruak,  mengemuka ke permukaan mesti tidak 
terselesaikan dengan baik karena perangkat hukum di negri ini masih 
lemah. Institusi-institusi Pers banyak berdiri. Pers tumbuh dimana-
mana. Menurut Dewan Pers Indonesia, jumlah penerbit mencapai 1675 
dari 282 pada tahun 1999. dan jumlah itu masih membengkak sampai 
dengan 2033 pada tahun 2001 (Directori Pers 2002-2003). 
Meski undang-undang tentang kebebasan pers telah terbit, pelanggaran-
pelanggaran terhadap profesi jurnalis masih saja dirongrong. Di 
tataran lokal, ancaman dan intimidasi terhadap kebebasan pers juga 
pernah terjadi. Pada tahun 2003, seorang wartawan Radar Banten 
bernama Rys Revolta, meninggal dunia diduga akibat tekanan beberapa 
kelompok yang tidak suka terhadap pemberitaan Rys Revolta. Kemudian 
awal tahun 2005 lalu, penganiayaan terhadap kebebasan pers kembali 
terjadi. Seorang wartawan radio HOT FM, Rahmat Iriyadi dipukul oleh 
oknum Kesekretariatan Pemkot Cilegon. Karena ia bersikeras mencari 
sumber berita. 
Rekaman peritiswa tersebut di atas telah memberikan pelajaran pada 
saya, betapa menjadi wartawan profesional itu sungguh sulit luar 
biasa. Penuh tantangan dan harus memiliki keberanian serta mental 
yang kuat. Pantaslah apabila Arif Budiman--Pernah menjabat Kepala 
Kajian Indonesia di Univesitas Melbourne, Australia—Menyebut 
wartawan profesional sebagai kaum inteligensia, kaum yang memiliki 
banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada yang 
lebih baik.



Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA     
Manajer Kedai Buku Jawara dan 
Kontributor www.rumahdunia.net



KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL 
PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI
(BAGIAN I)
Oleh: Aji Setiakarya

Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No 40/1999,  industri 
pers memberikan efek ekonomi yang besar. Apalagi kepentingan iklan 
dan promosi,  kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah 
industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan 
mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik oleh kalangan 
pembisnis. Oleh beberepa kelompok opurtunis,  pers tidak lagi 
dipandang sebagai alat kontrol masyarakat atau sebagai early warning 
system sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi adalah 
munculnya media yang tidak profesional dan menggunakan kebebasan 
pers  tanpa tanggung jawab. 
Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan berarti pers yang tidak 
beriklan dan mengambil nilai bisnis. Tetapi pers yang 
bertanggungjawab adalah pers yang mampu  menyeimbangan antara 
kepentingan bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to 
influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai social control 
kepada mayarakat. Atas alasan inilah pers dijuluki sebagai The 
Fourth Estate (Kekuatan Negara Keempat) 
Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya, pers bertindak 
sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran kita dapat menemukan gampang 
media-media "phornograpi". Kemudian di teleivisi banyak program yang 
menayangkan adegan-adegan yang public afection, prilaku pribadi yang 
diekspos oleh publik tanpa batasan-batasan yang jelas. Pers telah 
mencampuri lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers 
akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah lagi mungkin 
otoriter terselubung. Pers dipakai alat untuk menipu masyarakat. 
Karena hitungan laba-rugi  pers rela memberikan keterangan palsu 
untuk kepentingan image building tokoh demi kepentingan politik. 
Dengan memberikan citra pemerintahan yang baik, berkomitmen terhadap 
pembangunan masyarakat padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka 
pada kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh pengkritik 
sosial, C. Wright Mills (1968), media massa memberikan rumus hidup 
yang didasarkan pada "Pseudo World" (Dunia Polesan), media hanya 
memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh pemilik modal, 
media dapat memberitakan kejadian-kejadian yang tidak terjadi di 
lapangan. McLuhan menyebutnya  dengan  Second Hand Reality (Realitas 
Kedua). Media massa menjadi tangan kedua dari kenyataan. Karena 
kepentinga-kepentingan tertentu,  seringkali pers menyulap hal-hal 
yang tidak ada pada realitas pertama (realitas sesungguhnya). Atau 
menghilangkan laporan  guna kepentingan teretntu.
Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga nirlaba bidang 
pelatihan dan penilitian jurnalistik, mengakui hal itu. Ancaman 
kebebasan pers kini justru muncul dari masyarakat sendiri, baik 
dengan alasan ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi 
media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak semua media 
mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaan 
persnya, para awak persnya (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa 
yang benar-benar memiliki news value yang menarik dan berarti bagi 
audiencenya. Karena tidak bisa menarik khalayak, penghasilan mereka 
kurang memadai dan akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah 
tersebut mendirikan media dengan mewartakan berita-berita provokatif 
atau informasi bohong untuk menarik khalayaknya. Pers tidak lagi 
bebas tapi bablas.
Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi semasa Abdurrrahman 
Wahid pernah mengkritik dunia pers Indonesia. Dikatakan Syamsul  
bahwa kebebasan yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit 
pers  nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi pers di 
Indonesia. Pornogrfi, character asassination, berita bohong dan 
provokatif, iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi  yang 
sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan ngamplop. Akibatnya  
wartawan yang  betul-betul memiliki idealatis dipandang sebelah mata 
oleh masyarakat. 
Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu pemerintah akan 
merevisi undang-undang  No. 40 Tahun 1999. Untunglah saat itu gaung 
reformasi dan kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat 
pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan tantangan bagi insan 
pers untuk mengembalikan kedudukan wartawan sebagai kaum yang 
disebut oleh Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang 
memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada 
yang lebih baik.
Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu terus terjadi, maka 
akan berbahaya terhadap kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga 
demokrsi yang sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali. 
Pemerintah akan acuh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media 
massa. Kemudian dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya 
terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan bukan tidak 
mungkin kalau Departemen Informasi dan Komunikasi saat ini akan 
membungkam kebebasan pers yang tengah berlangsung saat ini.  Meski 
Soesilo Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan membredel 
pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa berharap pada 
profesionalime insan pers, wartawan. 
 

Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA 
Manajer Kedai Buku Jawara 
dan Kontributor www.rumahdunia.net 









  


KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA 
(BAGIAN II)
Oleh: Aji Setiakarya

Profesi wartawan adalah pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko. 
Karena seorang pewarta tidak hanya mencatat dan menceritakannya 
kepada khalayak. Lebih dari itu, seorang wartawan harus pula 
memiliki keinginan besar dan keberanian dalam mengungkapkan 
kebenaran dan meretas tirani ketidakadilan. Karena kebenaran dapat 
membebaskan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan 
kebenaran kita dapat membedakan yang hitam dan putih, benar dan 
salah, ma'ruf dan munkar sehingga dapat mengambil tindakan yang 
bijaksana dan arif.  Tapi  membebaskan manusia dari kebodohan itu 
tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam  membebaskan  
manusia dari kebodohan, sebagai misi kemanusiaan seringkali 
wartawan  menjadi ancaman dan menjadi bulan-bulanan orang yang 
mengambil rejeki dengan  membodohi orang, yaitu para pencatut atau 
koruptor. 
Pengungkap kebenaran seringkali mendapat teror, initimidasi bahkan  
mesti kehilangan raga dan nyawanya. Semasa Orde Baru, banyak  
wartawan ditangkapi dan dijebloskan ke penjara dan mendekam dibalik 
jeruji besi akibat mempertahankan idealismenya. Melaporkan kejadian-
kejadian kepada masyarakat, melaksanakan tugasnya sebagai alat 
pengontrol sosial dan pengiring pembangunan. Rosihan Anwar dan 
Goenawan Muhammad adalah  dua orang yang pernah merasakan pahit 
getirnya menjadi wartawan profesional.
Sejenak saya teringat sebuah buku berjudul "Pembununhan Udin". Buku 
yang menceritakan secara khusus terbunuhnya seorang wartawan bernama 
Fuad Muhammah Syafruddin, wartawan Bernas, Yogyakarta (1996) yang 
menggegerkan jagat kewartawanan nasional bahkan internasioal. Udin 
begitu nama panggilan akrabnya, wafat dianiaya di rumahnya oleh dua 
orang pria yang diduga kuat  jongos Bupati Bantul, Sri Roso Sodarmo 
ketika itu. Udin dikenal wartawan yang dikenal kritis dan memiliki 
idelalisme yang tinggi. Tulisan-tulisannya  "Pedas" dan "menyegat" 
para penguasa Bantul yang menjadi wilayah liputannya.  Sebelum 
wafatnya, ia  menuliskan berbagai macam berita yang selalu membela 
masyarakt kecil, membongkar kebusukan-kebusukan pemerintah daerah. 
Pada detik-detik sebelum kematiannya Syafrudin memberitakan Mega 
Proyek yang menelan dana 100 M, penyelewengan IDT (Inpres Desa 
Tertinggal) oleh pejabat daerah, isu politik tentang pemilihan 
Bupati Bantul yang menyimpang, dan pemberitaan-pembeitaan lainnya 
yang pedas terhadap penguasa dzolim. Sosok Udin adalah wartawan yang 
tidak percaya hanya dengan fakta dan pernyataan satu sumber. Ia 
selalu me-richek, berinvestigasi dan mengkonfirmasi apa yang hendak 
dituliskannya. Ia tidak suka press release, yang menunggu kabar dari 
pejabat humas. Tapi ternyata  langkah jujur itu harus dibayar dengan 
kematian. Sungguh menyedihkan. Begitulah nasib pers saat Orde Baru.
Tapi, setelah Reformasi bergulir, Orde Baru tumbang, lalu muncullah  
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), yang terdiri dari 
praktisi pers dan ahli penyiaran serta organisasi-organisasi pers 
lainnya. Bersama Lembaga-lembaga Pers lainnya, SPS, PRSSNI, HPPI, 
PWI, SPS, dan lembaga  masyarakat lainnya,  MPPI menyusun draft RUU 
tentang kebebasan pers dan UU tentang kebebasan Penyiaran. Tetapi 
karena keterbatasan waktu para anggorta DPR ketika itu yang diterima 
hanya UU pers dan kemudian mucullah  UU No 40/1999 sebagai pelindung 
kebebasan Pers di dalam negri. 
Setelah penerbitan undang-undang itu,  pers seperti menemukan 
kehidupan yang baru, pengekangan yang salama ini mengikat seolah 
lepas, pers hidup di alam bebas. Pers diberikan kewenangan untuk 
membedah  tindak-tindak pemerintah yang mencurigakan, pers 
dibolehkan untuk mengadakan investigasi selama itu tidak melanggar 
daerah privasi. Sejak saat itu pers bak jamur dimusim hujan. Di 
Jakarta dikabarkan muncul sampai ratusan media massa terbit selama 
kurun satu tahun. 
Atas jasa pers kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi "raja" 
Orde Baru menyeruak,  mengemuka ke permukaan mesti tidak 
terselesaikan dengan baik karena perangkat hukum di negri ini masih 
lemah. Institusi-institusi Pers banyak berdiri. Pers tumbuh dimana-
mana. Menurut Dewan Pers Indonesia, jumlah penerbit mencapai 1675 
dari 282 pada tahun 1999. dan jumlah itu masih membengkak sampai 
dengan 2033 pada tahun 2001 (Directori Pers 2002-2003). 
Meski undang-undang tentang kebebasan pers telah terbit, pelanggaran-
pelanggaran terhadap profesi jurnalis masih saja dirongrong. Di 
tataran lokal, ancaman dan intimidasi terhadap kebebasan pers juga 
pernah terjadi. Pada tahun 2003, seorang wartawan Radar Banten 
bernama Rys Revolta, meninggal dunia diduga akibat tekanan beberapa 
kelompok yang tidak suka terhadap pemberitaan Rys Revolta. Kemudian 
awal tahun 2005 lalu, penganiayaan terhadap kebebasan pers kembali 
terjadi. Seorang wartawan radio HOT FM, Rahmat Iriyadi dipukul oleh 
oknum Kesekretariatan Pemkot Cilegon. Karena ia bersikeras mencari 
sumber berita. 
Rekaman peritiswa tersebut di atas telah memberikan pelajaran pada 
saya, betapa menjadi wartawan profesional itu sungguh sulit luar 
biasa. Penuh tantangan dan harus memiliki keberanian serta mental 
yang kuat. Pantaslah apabila Arif Budiman--Pernah menjabat Kepala 
Kajian Indonesia di Univesitas Melbourne, Australia—Menyebut 
wartawan profesional sebagai kaum inteligensia, kaum yang memiliki 
banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada yang 
lebih baik.



Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA     
Manajer Kedai Buku Jawara dan 
Kontributor www.rumahdunia.net



KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL 
PERS DAN MASA DEPAN DEMOKRASI
(BAGIAN I)
Oleh: Aji Setiakarya

Patut diakui, semenjak diterbitkannya UU Pers No 40/1999,  industri 
pers memberikan efek ekonomi yang besar. Apalagi kepentingan iklan 
dan promosi,  kebutuhan terhadap pers semakin meningkat. Jadilah 
industri pers sebagai ladang bisnis yang menggiurkan dan 
mendatangkan banyak keuntungan. Pers dibidik oleh kalangan 
pembisnis. Oleh beberepa kelompok opurtunis,  pers tidak lagi 
dipandang sebagai alat kontrol masyarakat atau sebagai early warning 
system sebagaimana sejatinya fungsi pers. Yang terjadi adalah 
munculnya media yang tidak profesional dan menggunakan kebebasan 
pers  tanpa tanggung jawab. 
Pengertian pers yang bertanggungjawab bukan berarti pers yang tidak 
beriklan dan mengambil nilai bisnis. Tetapi pers yang 
bertanggungjawab adalah pers yang mampu  menyeimbangan antara 
kepentingan bisnis dan tugasnya sebagai to information dan to 
influence serta yang lebih urgen lagi adalah sebagai social control 
kepada mayarakat. Atas alasan inilah pers dijuluki sebagai The 
Fourth Estate (Kekuatan Negara Keempat) 
Tapi sekarang pers seperti kehilangan akarnya, pers bertindak 
sewenang-wenang. Di lapak-lapak koran kita dapat menemukan gampang 
media-media "phornograpi". Kemudian di teleivisi banyak program yang 
menayangkan adegan-adegan yang public afection, prilaku pribadi yang 
diekspos oleh publik tanpa batasan-batasan yang jelas. Pers telah 
mencampuri lahan-lahan privasi masyarakat. Distorsi peran pers 
akhirnya memunculkan demokrasi semu atau lebih parah lagi mungkin 
otoriter terselubung. Pers dipakai alat untuk menipu masyarakat. 
Karena hitungan laba-rugi  pers rela memberikan keterangan palsu 
untuk kepentingan image building tokoh demi kepentingan politik. 
Dengan memberikan citra pemerintahan yang baik, berkomitmen terhadap 
pembangunan masyarakat padahal semuanya tidak ada realisasinya. Maka 
pada kasus ini betul apa yang diungkapkan sejak dulu oleh pengkritik 
sosial, C. Wright Mills (1968), media massa memberikan rumus hidup 
yang didasarkan pada "Pseudo World" (Dunia Polesan), media hanya 
memoles kenyataan seperti apa yang dinginkan oleh pemilik modal, 
media dapat memberitakan kejadian-kejadian yang tidak terjadi di 
lapangan. McLuhan menyebutnya  dengan  Second Hand Reality (Realitas 
Kedua). Media massa menjadi tangan kedua dari kenyataan. Karena 
kepentinga-kepentingan tertentu,  seringkali pers menyulap hal-hal 
yang tidak ada pada realitas pertama (realitas sesungguhnya). Atau 
menghilangkan laporan  guna kepentingan teretntu.
Institut Studi Arus Informasi (ISAI), lembaga nirlaba bidang 
pelatihan dan penilitian jurnalistik, mengakui hal itu. Ancaman 
kebebasan pers kini justru muncul dari masyarakat sendiri, baik 
dengan alasan ideologi, agama, atau kepentingan modal, intsitusi 
media itu sendiri dan populeritas perorangan. Tidak semua media 
mampu bekerja secara profesional dalam menjalankan pekerjaan 
persnya, para awak persnya (wartawan) tidak bisa memilih peristiwa 
yang benar-benar memiliki news value yang menarik dan berarti bagi 
audiencenya. Karena tidak bisa menarik khalayak, penghasilan mereka 
kurang memadai dan akhirnya gulung tikar. Atau mereka yang kalah 
tersebut mendirikan media dengan mewartakan berita-berita provokatif 
atau informasi bohong untuk menarik khalayaknya. Pers tidak lagi 
bebas tapi bablas.
Syamsul Muarif, Mentri Informasi dan Komunikasi semasa Abdurrrahman 
Wahid pernah mengkritik dunia pers Indonesia. Dikatakan Syamsul  
bahwa kebebasan yang merajalela telah melahirkan penyakit-penyakit 
pers  nasional. Ada lima penyakit yang menghinggapi pers di 
Indonesia. Pornogrfi, character asassination, berita bohong dan 
provokatif, iklan-iklan yang tidak lagi berada pada dimensi  yang 
sebenarnya, dan munculnya wartawan-wartawan ngamplop. Akibatnya  
wartawan yang  betul-betul memiliki idealatis dipandang sebelah mata 
oleh masyarakat. 
Memperhatikan fenomena semacam itu tahun 2001 lalu pemerintah akan 
merevisi undang-undang  No. 40 Tahun 1999. Untunglah saat itu gaung 
reformasi dan kebebasan masih terdengar nyalinya sehingga niat 
pemerintah itu tidak terwujud.. Ini merupakan tantangan bagi insan 
pers untuk mengembalikan kedudukan wartawan sebagai kaum yang 
disebut oleh Arif Budiman, sebagai kaum inteligensia, kaum yang 
memiliki banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada 
yang lebih baik.
Apabila insan pers membiarkan penyakit pers itu terus terjadi, maka 
akan berbahaya terhadap kemerdekaan pers itu sendiri. Sehingga 
demokrsi yang sedang kita rintis sejak lama akan terkubur kembali. 
Pemerintah akan acuh terhadap pemberitaan-pemberitaan di media 
massa. Kemudian dengan sendirinya masyarakat akan tidak percaya 
terhadap kerja pers, meski informasi itu benar. Dan bukan tidak 
mungkin kalau Departemen Informasi dan Komunikasi saat ini akan 
membungkam kebebasan pers yang tengah berlangsung saat ini.  Meski 
Soesilo Bambang Yudhoyono jelas-jelas berkata tida akan membredel 
pers. Kalau sudah begitu kita hanya bisa berharap pada 
profesionalime insan pers, wartawan. 
 

Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA 
Manajer Kedai Buku Jawara 
dan Kontributor www.rumahdunia.net 









  


KADO UNTUK HARI PERS NASIONAL
WARTAWAN, KAUM INTELEGENSIA 
(BAGIAN II)
Oleh: Aji Setiakarya

Profesi wartawan adalah pekerjaan yang tidak mudah dan penuh risiko. 
Karena seorang pewarta tidak hanya mencatat dan menceritakannya 
kepada khalayak. Lebih dari itu, seorang wartawan harus pula 
memiliki keinginan besar dan keberanian dalam mengungkapkan 
kebenaran dan meretas tirani ketidakadilan. Karena kebenaran dapat 
membebaskan manusia dari kebodohan dan keterbelakangan. Dengan 
kebenaran kita dapat membedakan yang hitam dan putih, benar dan 
salah, ma'ruf dan munkar sehingga dapat mengambil tindakan yang 
bijaksana dan arif.  Tapi  membebaskan manusia dari kebodohan itu 
tidak segampang membalikkan telapak tangan. Dalam  membebaskan  
manusia dari kebodohan, sebagai misi kemanusiaan seringkali 
wartawan  menjadi ancaman dan menjadi bulan-bulanan orang yang 
mengambil rejeki dengan  membodohi orang, yaitu para pencatut atau 
koruptor. 
Pengungkap kebenaran seringkali mendapat teror, initimidasi bahkan  
mesti kehilangan raga dan nyawanya. Semasa Orde Baru, banyak  
wartawan ditangkapi dan dijebloskan ke penjara dan mendekam dibalik 
jeruji besi akibat mempertahankan idealismenya. Melaporkan kejadian-
kejadian kepada masyarakat, melaksanakan tugasnya sebagai alat 
pengontrol sosial dan pengiring pembangunan. Rosihan Anwar dan 
Goenawan Muhammad adalah  dua orang yang pernah merasakan pahit 
getirnya menjadi wartawan profesional.
Sejenak saya teringat sebuah buku berjudul "Pembununhan Udin". Buku 
yang menceritakan secara khusus terbunuhnya seorang wartawan bernama 
Fuad Muhammah Syafruddin, wartawan Bernas, Yogyakarta (1996) yang 
menggegerkan jagat kewartawanan nasional bahkan internasioal. Udin 
begitu nama panggilan akrabnya, wafat dianiaya di rumahnya oleh dua 
orang pria yang diduga kuat  jongos Bupati Bantul, Sri Roso Sodarmo 
ketika itu. Udin dikenal wartawan yang dikenal kritis dan memiliki 
idelalisme yang tinggi. Tulisan-tulisannya  "Pedas" dan "menyegat" 
para penguasa Bantul yang menjadi wilayah liputannya.  Sebelum 
wafatnya, ia  menuliskan berbagai macam berita yang selalu membela 
masyarakt kecil, membongkar kebusukan-kebusukan pemerintah daerah. 
Pada detik-detik sebelum kematiannya Syafrudin memberitakan Mega 
Proyek yang menelan dana 100 M, penyelewengan IDT (Inpres Desa 
Tertinggal) oleh pejabat daerah, isu politik tentang pemilihan 
Bupati Bantul yang menyimpang, dan pemberitaan-pembeitaan lainnya 
yang pedas terhadap penguasa dzolim. Sosok Udin adalah wartawan yang 
tidak percaya hanya dengan fakta dan pernyataan satu sumber. Ia 
selalu me-richek, berinvestigasi dan mengkonfirmasi apa yang hendak 
dituliskannya. Ia tidak suka press release, yang menunggu kabar dari 
pejabat humas. Tapi ternyata  langkah jujur itu harus dibayar dengan 
kematian. Sungguh menyedihkan. Begitulah nasib pers saat Orde Baru.
Tapi, setelah Reformasi bergulir, Orde Baru tumbang, lalu muncullah  
Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI), yang terdiri dari 
praktisi pers dan ahli penyiaran serta organisasi-organisasi pers 
lainnya. Bersama Lembaga-lembaga Pers lainnya, SPS, PRSSNI, HPPI, 
PWI, SPS, dan lembaga  masyarakat lainnya,  MPPI menyusun draft RUU 
tentang kebebasan pers dan UU tentang kebebasan Penyiaran. Tetapi 
karena keterbatasan waktu para anggorta DPR ketika itu yang diterima 
hanya UU pers dan kemudian mucullah  UU No 40/1999 sebagai pelindung 
kebebasan Pers di dalam negri. 
Setelah penerbitan undang-undang itu,  pers seperti menemukan 
kehidupan yang baru, pengekangan yang salama ini mengikat seolah 
lepas, pers hidup di alam bebas. Pers diberikan kewenangan untuk 
membedah  tindak-tindak pemerintah yang mencurigakan, pers 
dibolehkan untuk mengadakan investigasi selama itu tidak melanggar 
daerah privasi. Sejak saat itu pers bak jamur dimusim hujan. Di 
Jakarta dikabarkan muncul sampai ratusan media massa terbit selama 
kurun satu tahun. 
Atas jasa pers kasus korupsi, kolusi, nepotisme yang menjadi "raja" 
Orde Baru menyeruak,  mengemuka ke permukaan mesti tidak 
terselesaikan dengan baik karena perangkat hukum di negri ini masih 
lemah. Institusi-institusi Pers banyak berdiri. Pers tumbuh dimana-
mana. Menurut Dewan Pers Indonesia, jumlah penerbit mencapai 1675 
dari 282 pada tahun 1999. dan jumlah itu masih membengkak sampai 
dengan 2033 pada tahun 2001 (Directori Pers 2002-2003). 
Meski undang-undang tentang kebebasan pers telah terbit, pelanggaran-
pelanggaran terhadap profesi jurnalis masih saja dirongrong. Di 
tataran lokal, ancaman dan intimidasi terhadap kebebasan pers juga 
pernah terjadi. Pada tahun 2003, seorang wartawan Radar Banten 
bernama Rys Revolta, meninggal dunia diduga akibat tekanan beberapa 
kelompok yang tidak suka terhadap pemberitaan Rys Revolta. Kemudian 
awal tahun 2005 lalu, penganiayaan terhadap kebebasan pers kembali 
terjadi. Seorang wartawan radio HOT FM, Rahmat Iriyadi dipukul oleh 
oknum Kesekretariatan Pemkot Cilegon. Karena ia bersikeras mencari 
sumber berita. 
Rekaman peritiswa tersebut di atas telah memberikan pelajaran pada 
saya, betapa menjadi wartawan profesional itu sungguh sulit luar 
biasa. Penuh tantangan dan harus memiliki keberanian serta mental 
yang kuat. Pantaslah apabila Arif Budiman--Pernah menjabat Kepala 
Kajian Indonesia di Univesitas Melbourne, Australia—Menyebut 
wartawan profesional sebagai kaum inteligensia, kaum yang memiliki 
banyak pengetahuan dan berkeinginan merombak keadaan kepada yang 
lebih baik.



Aji Setiakarya, Mahasiswa Ilmu Komunikasi UNTIRTA     
Manajer Kedai Buku Jawara dan 
Kontributor www.rumahdunia.net









Tetap Semangat Mencintai Banten! 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/wongbanten/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 


Kirim email ke