sumber : www.bantenlink.com edisi Rabu, 14 Februari 2007
Tunggakan Raskin 2006 Rp3,1 Miliar Di BPM Provinsi Banten
Serang Inilah peristiwa paling aneh dalam pendistribusian beras
untuk orang miskin (raskin). Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Banten
menunggak pembayaran raskin Rp 3,1 miliar pada tahun 2006.
Oleh : Jaenal Abidin / Gabriel Jauhar
Temuan ini terungkap dalam rapat kerja (raker) antara Komisi IV DPRD
Banten dengan Badan Pengawas Daerah (Bawasda) Banten, Selasa (13/2). "Kita
belum mengetahui secara pasti kenapa sampai ada tunggakan sebesar itu, sebab
kita baru mengetahuinya berdasarkan temuan Bawasda berdasarkan hasil
pemeriksaannya di BPM," kata Jajuli, Sekretaris Komisi IV.
Adanya tunggakan raskin di BPM, membuat Jajuli kaget. Soalnya, urusan raskin
itu masuk pada Biro Ekonomi yang menjadi mitra kerja Komisi II. "Kita juga baru
tahu, kalau raskin menjadi tanggungjawab BPM, bukan Biro Ekonomi lagi setelah
ada temuan Bawasda itu," ujar mantan Anggota Komisi B DPRD Banten yang sekarang
menjadi Komisi II.
Menurut Jajuli, kemungkinan besar tunggakan sebesar itu tersebar di berbagai
instansi mulai dari pemerintah desa, kecamatan sampai dengan pemerintah
kabupaten, pasalnya menurut Sekretaris Fraksi PBR ini, mekanisme penyaluran dan
pembayaran raskin melibatkan mereka. "Setahu saya Pemprov itu hanya
mengkoordinasikan, kalau ada tunggakan, berarti itu tunggakan dari
kabupaten/kota," katanya.
Kekagetan serupa dialami Anshor, anggota Komisi IV. "Selama ini dalam rapat
BPM juga tidak pernah menyinggung atau melaporkan masalah penyaluran raskin
kepada kita," ujarnya.
Sehingga selama ini Komisi IV tidak pernah menyinggung apalagi membahas dan
memantau penyaluran raskin, karena beranggapan bahwa raskin itu masih dikelola
Biro Ekonomi. "Kalau demikian adanya jelas kita kecolongan, karena raskin luput
dari pengawasan kita, sehingga tahu-tahu ada masalah saja," kata Wakil Ketua
Fraksi PAN ini.
Sementara Teguh Imam Prasetya, Ketua Banten Corruption Watch (BCW)
benar-benar merasakan kaget dengan temuan Bawasda itu. Ini Bawasda yang salah,
atau memang BPM benar-benar mempunyai tunggakan dan bukan tunggakan dari
kabupaten / kota, ujarnya.
Jika tunggakan sebesar Rp3,1 miliar itu berasal dari Kabupaten / Kota,
berarti Bawasda Banten tidak mengerti mekanisme distribusi raskin. Artinya,
kredibilitas Bawasda perlu dipertanyakan. Ini bisa jadi fitnah teramat keji.
Jangan-jangan ada maksud lain di belakang ini, kata Teguh.
Namun, Teguh mengatakan, jika tunggakan itu benar-benar tunggakan BPM Banten,
maka jelas sudah terjadi penyimpangan. Tidak ada ceritanya Pemprov Banten
menyalurkan raskin. Pemprov Banten bersifat mengkoordinasikan kebutuhan
kabupaten / kota. Tidak bersentuhan dengan masalah pembayaran raskin, ujarnya.
Petunjuk Pelaksanaan Distribusi Raskin yang pernah dikemukakan Kun
Maulawarman, mantan Kepala Bulog Sub Divre Banten menyebutkan, sistem
distribusi raskin dimulai dari penetapan plafon raskin nasional. Isinya berupa
jumlah raskin setiap provinsi.
Lalu penetapan raskin provinsi. Isinya berupa jumlah raskin setiap kabupaten
/ kota dalam wilayah provinsi itu. Baru penetapan plafon kabupaten / kota.
Isinya berupa jumlah raskin untuk setiap kecamatan atau titik distribusi.
Titik distribusi dapat berupa desa, kelurahan atau kecamatan sesuai dengan
permintaan kabupaten / kota. Sedangkan pelaksanaan distribusinya memerlukan
Surat Permintaan Alokasi (SPA) yang harus ditandatangani bupati / walikota. SPA
dapat dilaksanakan, jika titik distribusi itu tidak terdapat tunggakan raskin.
Kalau BPM yang nunggak, berarti BPM merupakan titik distribusi. Apa BPM itu
desa, kelurahan atau kecamatan. Lalu bupati / walikota mana yang telah meminta
BPM menjadi titik distribusi. Jelas-jelas ini penyimpangan, ujarnya.
Sedangkan dalam sistem pembayaran raskin, seluruh pembayaran dipusatkan di
kecamatan. Jika titik distribusinya berupa desa atau kelurahan, maka kepala
desa atau lurah bertanggungjawab mengumpulkan pembayaran dari penerima raskin.
Lalu disetorkan ke kecamatan.
Kecamatan langsung menyetorkan raskin ke bank dan menyetorkan buktinya ke
Bagian Perekonomian kabupaten / kota. Bagian Perekonomian ini yang membuat SPA
berikutnya untuk titik distribusi yang sudah tidak mempunyai tunggakan.
Kalau ada tunggakan, seharusnya menjadi temuan di Kabupaten / Kota, bukan di
BPM Banten. Tunggakan di BPM Banten itu darimana. Sistem distribusi raskin
tidak menyentuh pemprov, kecuali penetapan plafon provinsi, ujarnya.
Sebaiknya, menurut Teguh, Bulog Divre Banten memberikan penjelasan ke
masyarakat tentang distribusi raskin. Terutama tunggakan yang ditemukan di BPM
Banten.
BCW meminta aparat penegak hukum, baik kepolisian maupun kejaksaan segera
menangani temuan ini. Indikasi korupsinya sangat jelas sekali. Aparat hukum
harus memeriksa BPM dan Bulog Banten. Terutama yang meminta alokasi raskin
untuk BPM Banten, ujar Teguh. (on)
---------------------------------
Don't pick lemons.
See all the new 2007 cars at Yahoo! Autos.
[Non-text portions of this message have been removed]
