masih tentang boediono yang dianggap melindungi kelas kakap ekonomi. sori kalou dobel.
--- On Fri, 5/15/09, bungaran <[email protected]> wrote: From: bungaran <[email protected]> Subject: [Forum-Pembaca-KOMPAS] Boediono dan konsep ekonominya To: [email protected] Date: Friday, May 15, 2009, 2:13 PM Mari kita bahas: http://www.thejakar tapost.com/ news/2002/ 02/27/boediono- upbeat-meeting- key-imf-programs .html "Minister of Finance Boediono expressed optimism on Tuesday that the government would be able to meet a list of ""prior actions"" set out by the International Monetary Fund (IMF) as prerequisites for maintaining the Fund's support". However, he confirmed that a credible process in the sale of the government's 51 percent stake in Bank Central Asia (BCA), and a clear strategy on how to resolve the huge debts owed by ex-bank owners to the government were included in the list. Boediono telah mengubah utang para bankir menjadi utang rakyat. Boediono, Dorodjatun dan Laksamana Sukardi harus bertanggung jawab atas penjualan BUMN kepada pihak asing. Pemerintah sesuai dengan rekomendasi IMF harus menjual BUMN-BUMN kepada pemilik modal dengan harga yang ditetapkan oleh IMF. Pemerintah menjual bank-bank BPPN seperti BCA, Danamon, BII, dan lain-lain dengan harga jauh dibawah batas kewajaran yang justru membebani anggaran pemerintah hingga ratusan triliun. Kasus BLBI merupakan satu bentuk ketidakadilan bagi rakyat karena untuk itu pemerintah harus mengurangi subsidi. Pemerintah harus mengurangi subsidi dan pada akhirnya pemerintah harus menghapus subsidi minyak, air, listrik dan pendidikan. Kebijakan ini terus dilakukan dan pada Desember 2008, secara resmi pemerintah SBY mengatakan tidak ada lagi subsidi minyak, kita kembali ke harga pasar. Pemerintah mengekspor barang-barang mentah berupa minyak, hasil pertambangan dan lain-lain ke luar negeri lalu diimpor dalam bentuk barang jadi. Pemerintah terus mengutamakan memberi bantuan yang besar kepada perusahaan besar, konglomerat, bank-bank bermasalah sedang subisidi yang seharusnya bisa diberikan kepada rakyat dihapuskan . Mari kita berpikir ulang tentang kebijakan ekonomi Boediono: 1.Bagaimana mungkin utang para bankir/swasta dijadikan sebagai utang rakyat. 2.Utang para konglomerat ditalangi pemerintah, 3.Perbankan selalu mendapat subsidi, bukankah industri perbankan yang seharusnya menghasilkan pendapatan ternyata menjadi beban bagi negara yang dibayar terus oleh pemerintah hingga saat ini. Bagaimana mungkin bunga utang para konglomerat yang besar harus dibebankan kepada APBN.
