Jakarta – Setelah sempat tarik ulur, akhirnya undang-undang (UU) yang mengatur tentang kepemudaan disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di Gedung DPR RI, Selasa (15/9). Menurut Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, dengan disahkan menjadi UU, kepemudaan mempunyai payung hukum untuk bisa mengatur dan memberdayakan diri sendiri.
“Kita semua tahu, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, baru hari ini pemuda mempunyai UU. Ini harus disyukuri semua pihak, apalagi merupakan amanat dari Presiden Yudhoyono yang harus saya selesaikan di akhir jabatan ini,” ujarnya. Salah satu RUU Kepemudaan yang disahkan menjadi UU oleh DPR pada rapat paripurna tersebut antara lain membatasi usia pemuda antara 16-30 tahun. Ini jelas akan membuat revolusi besar karena selama ini umur 40 tahun masih dianggap sebagai pemuda hingga pihaknya malu sendiri ketika bertamu di luar negeri. “Mungkin keputusan ini banyak yang tidak terima, tapi kami harapkan bisa dilaksanakan secara bertahap. Bahwa usia di atas 30 tahun sudah tidak bisa dikatakan pemuda lagi,” katanya. Dengan adanya batasan usia diharapkan regenerasi akan berjalan. Bahwa ada aturan peralihan selama empat tahun sehubungan batasan usia. Semula batasan usia pemuda dalam draf RUU Kepemudaan 18-35 tahun, namun setelah berbagai pembahasan batasan pemuda disetujui menjadi 16-30 tahun. “Banyak ketua organisasi kepemudaan masyarakat sudah tua-tua. Bahkan jika pemuda Indonesia pergi ke luar negeri, terkadang dipanggil uncle (paman) oleh pemuda negara lain,” katanya. Adhyaksa membantah bahwa pembuatan RUU tentang Kepemudaan untuk mengendalikan organisasi kepemudaan atau gerakan pemuda. Ia mengatakan, UU itu justru melindungi dan berupaya untuk mengembangkan potensi generasi muda. Pemuda yang sebelumnya menjadi objek diharapkan bisa berdiri sendiri dan mandiri. (nonie rering) Apakah demonstrasi & turun ke jalan itu hal yang wajar? Temukan jawabannya di Yahoo! Answers! http://id.answers.yahoo.com