Jakarta – Setelah sempat tarik ulur, akhirnya undang-undang (UU) yang mengatur
tentang kepemudaan disahkan DPR dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar di
Gedung DPR RI, Selasa (15/9).
Menurut Menteri Negara Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault, dengan disahkan
menjadi UU, kepemudaan mempunyai payung hukum untuk bisa mengatur dan
memberdayakan diri sendiri.
“Kita semua tahu, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, baru hari ini pemuda
mempunyai UU. Ini harus disyukuri semua pihak, apalagi merupakan amanat dari
Presiden Yudhoyono yang harus saya selesaikan di akhir jabatan ini,” ujarnya.
Salah satu RUU Kepemudaan yang disahkan menjadi UU oleh DPR pada rapat
paripurna tersebut antara lain membatasi usia pemuda antara 16-30 tahun. Ini
jelas akan membuat revolusi besar karena selama ini umur 40 tahun masih
dianggap sebagai pemuda hingga pihaknya malu sendiri ketika bertamu di luar
negeri.
“Mungkin keputusan ini banyak yang tidak terima, tapi kami harapkan bisa
dilaksanakan secara bertahap. Bahwa usia di atas 30 tahun sudah tidak bisa
dikatakan pemuda lagi,” katanya.
Dengan adanya batasan usia diharapkan regenerasi akan berjalan. Bahwa ada
aturan peralihan selama empat tahun sehubungan batasan usia. Semula batasan
usia pemuda dalam draf RUU Kepemudaan 18-35 tahun, namun setelah berbagai
pembahasan batasan pemuda disetujui menjadi 16-30 tahun.
“Banyak ketua organisasi kepemudaan masyarakat sudah tua-tua. Bahkan jika
pemuda Indonesia pergi ke luar negeri, terkadang dipanggil uncle (paman) oleh
pemuda negara lain,” katanya.
Adhyaksa membantah bahwa pembuatan RUU tentang Kepemudaan untuk mengendalikan
organisasi kepemudaan atau gerakan pemuda. Ia mengatakan, UU itu justru
melindungi dan berupaya untuk mengembangkan potensi generasi muda. Pemuda
yang sebelumnya menjadi objek diharapkan bisa berdiri sendiri dan mandiri.
(nonie rering)
Apakah demonstrasi & turun ke jalan itu hal yang wajar? Temukan
jawabannya di Yahoo! Answers! http://id.answers.yahoo.com
