Dear ko Fuyen, Dari mana anda bisa bilang sistem parlementer itu kacau balau? Justru dgn kondisi heterogen semacem indonesia ini maka sistem yg paling tepat adalah sistem parlementer murni. Persoalannya adalah kondisi ideal yg anda awali dgn kata "jika" itu belum ada di Indonesia. Sehingga perlu sebuah sistem atao jalan yg memungkinkan perjalanan menuju kondisi ideal itu berjalan mulus. Dan pertanyaannya adalah apa sistem yg tepat dalam merespon kondisi terkini yg jauh dari ideal. Sistem perwakilan golongan suku jelas merupakan ekspresi demokrasi sesungguhnya. Jikalau melaksanakan sistem yg anda katakan sebagai "pluralistik" di mana Tionghoa kere bisa mewakili suara tionghoa di PDIP (sekalipun dari pengamatan saya, banyak Tionghoa tajir di PDIP) maka saya harus bilang itu IMPOSSIBLE. Esensi demokrasi jelas adalah VOTING. I don't believe in demokrasi. This is not our chinese way in handling statecraft.
--- Pada Kam, 2/9/10, zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com> menulis: Dari: zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com> Judul: Re: [budaya_tionghua] Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Kepada: budaya_tionghua@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 2 September, 2010, 7:38 AM Saya tdk setuju ada utusan golongan berdasarkan ras, juga tak setuju ada utusan golongan berdasarkan agama! Ini yg membedakan saya dng orde lama maupun orde baru! Ini adalah masalah prinsip demokrasi, tak ada hubungannya dng slogan pancasilanya orde baru! Jika kehidupan politik dan hukum sebuah negara sudah berjalan normal, semua warga negara sederajat di depan hukum, yg berlaku adalah meritokrasi, siapa cakap dia yg akan diberi tempat, bahkan menjadi seorang presiden pun seorang tionghoa dimungkinkan, utk apa kita hrs me rengek2 minta diberi hak istimewa sbg utusan golongan? Pada hakekatnya, adanya utusan golongan di orla adalah kebijakan transisi, bukan sistem yg tak boleh diganggu gugat, jika kita sekarang gencar mengkritik orde baru, bukan berarti hrs 100% kembali ke orde lama. Seperti sistem parlementer maupun demokrasi terpimpin orde lama yg kacau balau, apa perlu dipraktekkan ulang? Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT From: Azura-Mazda <extrim_blue...@yahoo.com> Sender: budaya_tionghua@yahoogroups.com Date: Thu, 2 Sep 2010 02:53:30 -0700 (PDT) To: <budaya_tionghua@yahoogroups.com> ReplyTo: budaya_tionghua@yahoogroups.com Subject: Re: [budaya_tionghua] Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Komentar ko Fuyen persis tepat pendapat Orde Baru bahwa utusan golongan rasial itu ga selaras dgn nilai-nilai Pancasila. makanya utusan golongan ras model Orde Lama diberedel & digantikan dengan utusan golongan ABRI dan AGAMA. Di era repotnasi, komposisi semacam ini dirasa ga relevan maka diubah jadi DPD. Utusan Golongan bertentangan dengan "demokrasi"???? Saya tidak bisa jawab. Tapi arrangement repotnasi pun tidak mengakomodir kepentingan dan suara golongan Tionghoa. karena itu, menurut saya, harus dikembalikan utusan golongan semodel Orde Lama dahulu. Sebenarnya, di masa akhir pemerintah Suharto sudah bepikir untuk mengembalikan model lama. Denger-denger, Rudini selaku ketua KPU menghendaki Susi Susanti dan Alan Budikusuma sebagai ketua fraksi utusan golongan Tionghoa. Tapi ditolak oleh seorang tokoh tionghoa ngetop pengarang buku tebel 1000 halaman. Dengan alasan kalo Susi Susanti ga ngerti politik. Pernyataan ini diucapkan langsung di hadapan Susi dan Alan hingga keduanya marah dan tidak bersentuhan lagi dengan komunitas Tionghoa. --- Pada Kam, 2/9/10, zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com> menulis: Dari: zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com> Judul: Re: [budaya_tionghua] Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Kepada: budaya_tionghua@yahoogroups.com Tanggal: Kamis, 2 September, 2010, 12:54 AM Sudah bukan zamannya lagi pakai sistem utusan golongan. Ini hanya mengaburkan makna demokrasi! Sistem penunjukan itulah yg ditentang Kalangan aktivis! Jikapun ada, bagaimana caranya memilih utusan golongan? Tionghoa yg budha pilih tati haryati, yg islam memilih yunus yahya, yg khatolik pilih harrytjan, yg kristen jangan2 pilih mochtar ryadi, yg tdk beragama pilihan lain lagi! Jika pilih salah satu apa yg lain merasa terwakili? Absurd! Perbedaan ras memang tidak perlu dilebur, jika kita masuk ke partai plural bukan berarti kita menghilangkan ketionghoaan. Jika terpilih menjadi anggota Dpr pun tetap bisa menyuarakan tuntutan kaum tionghoa, tak perlu di tutup2i. Dan sewajarnya, tionghoa yg ada di golkar lebih mewakili kepentingan pengusaha tionghoa, tionghoa di PDIP juga seharusnya lebih memperhatikan golongan tionghoa jelata. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT From: Azura-Mazda <extrim_blue...@yahoo.com> Sender: budaya_tionghua@yahoogroups.com Date: Wed, 1 Sep 2010 21:11:30 -0700 (PDT) To: <budaya_tionghua@yahoogroups.com> ReplyTo: budaya_tionghua@yahoogroups.com Subject: Re: [budaya_tionghua] Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Ko Fuyen, coba tolong dicek. Setahu saya, NKRI di awal kemerdekaan itu punya sistem "utusan golongan" di DPR-MPR. Siapa saja yg masuk "utusan golongan"? Yaitu golongan arap, Tionghoa, India, Indo Eropa. Pas jaman Suharto, isi 'utusan golongan' diubah jadi ABRI dan golongan agama. Dari penggalan sejarah itu, mestinya ada yg bisa kita pelajari. Jangan takut dengan persoalan perbedaan ras. Justru perbedaan ras itu mesti dijaga. Ga perlu dilebur-leburkan demi alasan apa pun. --- Pada Rab, 1/9/10, zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com> menulis: Dari: zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com> Judul: Re: [budaya_tionghua] Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Kepada: budaya_tionghua@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 1 September, 2010, 10:01 PM Agama itu ibarat ideologi, logis2 saja membentuk partai berdasarkan ideologi! Di negara barat yg maju saja ada partai kristen demokrat kok. Sedangkan sesama ras belum tentu satu ideologi. Di Malaysia ras melayu pun akhirnya tidak sehaluan, lahirlah Umno, Pas dan partai keadilan yg saling hantam. Kaum tionghoapun tdk lagi solid, sehingga muncul Dap dan Mca yg berseberangan! Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT From: Azura-Mazda <extrim_blue...@yahoo.com> Sender: budaya_tionghua@yahoogroups.com Date: Wed, 1 Sep 2010 18:37:31 -0700 (PDT) To: <budaya_tionghua@yahoogroups.com> ReplyTo: budaya_tionghua@yahoogroups.com Subject: Re: [budaya_tionghua] Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Zhou Fuyen jangan somse. Di Malay, partai berdasarkan garis ras itu sudah bener. Daripada di Indonesia, ada dominasi partai berasas agama tunggal. --- Pada Rab, 1/9/10, zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com> menulis: Dari: zho...@yahoo.com <zho...@yahoo.com> Judul: Re: [budaya_tionghua] Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Kepada: budaya_tionghua@yahoogroups.com Tanggal: Rabu, 1 September, 2010, 1:41 PM Percayalah, Malaysia adalah bom waktu! Politik rasialnya sekarang justru mendapat tantangan berat! Di sana partai adalah berdasarkan ras, ini jelas ketinggalan dibanding Indonesia, masak kita harus berjalan mundur? Nep ternyata tdk membawa berkah ke masyarakat luas, hanya golongan elite bumi putra yg menikmati hasilnya, dan nanti setelah kemudahan dicabut, apakah mereka masih dpt bersaing? Jika ingin memajukan golongan masyarakat yg terbelakang, jangan berdasarkan ras, tapi harus berdasarkan kelas ekonomi. Kita harus memberi banyak subsidi untuk kelompok ini, misalnya bea siswa, kredit usaha murah, subsidi perumahan, pelatihan kerja, tranportasi murah, tunjangan kesehatan dll, semua ini memang memakan dana yg cukup besar, dananya ya diambil dari pajak, maka tingkatkan prosentase pajak bagi pengusaha besar dan barang mewah semacam sedan dan rumah mewah. Sent from my BlackBerry® powered by Sinyal Kuat INDOSAT From: Harry Adinegara <sans_culotte...@yahoo.com.au> Sender: budaya_tionghua@yahoogroups.com Date: Wed, 1 Sep 2010 05:51:39 -0700 (PDT) To: <tionghoa-...@yahoogroups.com>; budaya tionghua<budaya_tionghua@yahoogroups.com> ReplyTo: budaya_tionghua@yahoogroups.com Cc: gelora45<gelor...@yahoogroups.com>; media care<mediac...@yahoogroups.com> Subject: [budaya_tionghua] Dengan cara diskriminasi-rasial menuju kemakmuran bersama? Rupanya perlu di-telaah lebih mendalam perihal berita soal Pak Wapres Jusuf Kalla, yang dalam pidatonya yang terachir sempat beliau dikatagorikan sebagai seorang yang rasialis, seorang rasialis yang anti suku Tionghoa. Bersamaan dengan kejadian ini ,negara tetangga kita , Malaysia merayakan policy yang waktu itu, dikenal sebagai NEP(New Economic Policy) yang dicetuskan di tahun 1971, jadi sudah 40-an tahun yll. NEP ini bertujuan untuk menjebatani suatu fusi antara ,terutama 3 etnis di M'sia, yakni etnis Chinese, Indian dan majority orang Malay atau bumiputra, untuk bisa kerja sama dengan lebih efektip bagi kemakmuran bersama. Tujuan policy ini adalah untuk menyatukan sikap , ketrampilan dan kinerja segenap kekuatan (3 etnis) ini untuk bisa kerja sama menuju kemakmuran bersama. Untuk mencapai tujuan achir , kemakmuran bersama maka perlu di-awali dengan mengangkat sikon-nya orang Malay (bumi putra) yang mayoritas(60%)untuk bisa berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Caranya dengan , apa yang dikenal dengan affirmative action. Kejadian huru hara tahun 1969, clash antar etnis memberikan stimuli pada pemerintah waktu itu untuk mencari jalan keluar(solusi) dari kejadian ini yang telah menelan korban jiwa dan harta, Mencari idee ,mencari , mengolah suatu rancangan undang2 untuk mengatasi kejadian ini dan mempersatukan segenap kekuatan , bekerja sama segenap kekuatan bagi kemajuan negara Malaysia. Caranya yalah dengan memberikan ...preferential access ke misalnya bea siswa, kepemilikan saham dalam perusahaan sampai ke pembelian rumah,policy ini akan memberikan fasilitas pertama2 kepada bumi putra. Dengan cara affirmative action ini ditargetkan kalau dalam kurun waktu tidak lama maka para bumi putra akan sanggup ber-mitra dengan etnis2 lain yang dulunya mustahil bisa terlaksana karena status bumi putra tak se-imbang dalam banyak hal. Dalam kurun waktu 40 tahun semenjak policy NEP ini, dirasakan oleh pemerintah sekarang, sudah sampai waktunya untuk mengganti atau mengolah policy NEP ini dengan lebih rinci, menghilangkan aspek policy yang kurang menguntungkan dan memberikan "suntikan" baru agar kemajuan yang sudah sempat dicapai sekarang ini akan bisa lebih di-galak-kan mengingat globalisasi dimana semua negara bersaing untuk kemajuan negara nya masing2. Mengapa NEP , oleh pemerintah Najib Razak perlu di olah /dirubah dan disesuaikan dengan waktu dan pemrmintaan zaman ? Dalam perjalanan policy NEP ini, Malaysia sudah bisa mencapai hasil yang cukup mengagumkan. Pasca PD II, waktu itu Malaysia bisa di golongkan sebagai negara miskin, 50% hidup dalam kondisi kemiskinan. Sekarang hanya 4%, dan sebagain besar pribumi bisa menikmati social welfare yang memadai. Tapi kemajuan ini membawa complacency bagi rakyat Malaysia. Mereka jatuh ke era "middle income trap", complacency jadi aturan hidup ,dan kemajuan dibidang R&D terbengkalai dan produksi dalam negeri tidak memadai untuk bisa dianggap memberikan devisa yang kecukupan. Ada kemajuan per-capita income tapi tidak bisa menandingi perkembangan negara sesama Asia misalnya Korea Selatan. Tahun 1970-an Korea Selatan nasional income capitanya $260 sedangkan Malaysia sudah unggulan $380,, tapi dini hari Korea Selatan melejit jauh kedepan $19,800,= sedangkan Malaysia ketinggal dan hanya sempat menggalang $7,200.=. Karena ini pemerintah Malaysia saat ini perlu mengolah kembali NEP dan menyesuaikan policy yang mungkin sekarang sudah dianggap out of date karena sikon dalam negeri dan dunia sudah berubah. Dicanangkanlah suatu model policy baru yang dinamakan NEM (New Economic Model) Planning-nya yalah untuk memberikan stimuli ke sektor privat dengan menghilangkan red tape, seperti policy NEP dengan aturan ala Ali-Baba dimana bumiputra diberikan hak untuk dapat bermitra ,albeit mereka belum sanggup ,menilik kondisinya, misalnya dalam ketrampilan suatu usaha.NEM mendorong edukasi kepada segenap etnis, agar tidak terjadi brain drain dan memelopori dengan kegiatan memajukan tenaga kerja tehnik. "Affirmative action won't be eliminated entirely under the NEM, but altered to weed out abusive practices, target money where it is most needed and support the MOST Worthy Malay businessmen...all the while trying to open up opportunities for minorities"(TIME) Menilik pengalaman/kejadian di negara tetangga Malaysia, yang bisa kita lihat dalam hal pencanangang dan pemberlakukan suatu policy yang ber-asaskan rasialistis diskriminatif, seperti NEC ini, sebetulnya kita perlu lebih mendalami idee negara tetangga ini dan tidak serta merta mengkatagorikan idee ini sebagai sesuatu yang rasistis diskriminatip? Yang perlu kita hayati yalah hasil achir yang positip ,....itu adalah tujuan semua idee, semua ideologi , hasil achir yang memicu kita/berkerja sama untuk masa depan yang gemilang untuk semua yang yang berkiprah untuk kemaslahatan bersama dalam suatu wacana bineka tunggal ika. Apakah negara kita siap menerima rancangan semacam NEP? Apakah Mantan Pres Yusuf Kalla itu dalam intinya punya idee semacam NEP ini bagi kemajuan segenap warga negara, dalam negara NKRI? Suatu pertanyaan yang sebenarnya sukar/gampang dijawab, tergantung dari kita semua, dengan mempertanyakan kepada diri masing2 apakah , dipelopori ,oleh pemerintah yang kredibel/jujur /adil dan punya fisi untuk masa depan negara dan bangsa, kita sama2 bisa membangun negara yang adil dan makmur, walaupun starting pointnya kita perlu menelan pil pahit dengan menerima idee semacam NEP yang bisa kita anggap sebagai idee yang diskriminatip/rasistis? Tapi hasil achir bisa kita nikmati bersama suatu kemakmuran bagi semua warga negara tanpa pilih kasih, tanpa pilih kesukuan dan agama. Harry Adinegara
