Secara historis kita ini jagoan outsourcing. Bupati2 Jawa mula2 outsourcing penyelesaian konflik kepada VOC, kemudian masalah2 keamanan dst.-nya. Pemerintah Hindia Belanda juga bagi2 tugas dengan Inggris ingat saya urusan tanam beras dan pertahanan udara diserahkan kepada Inggris, untuk itu perusahaan USA dilarang masuk.
Selain itu ada kasus Bea Cukai yang hasilnya setahu saya positif. Setahu saya biaya outsourcing disektor jaza sangat besar dan menjadi sebab utama mengapa surplus ekspor kadang2 habis. Salam Hok An Poltak Hotradero schrieb: > At 05:31 PM 5/14/2008, you wrote: > > >Ga sekalian Bang, presidennya di outsource? Hehe > >Hebat yach topik ini masih nyambung ke topik lainnya.. > > Kalau memang UUD memungkinkan - dan memang ada jaminan bahwa > performanya bagus - why not? > Kalau urusan kesehatan kita berani menggaji dokter profesional, untuk > urusan mendirikan bangunan kita berani menggaji arsitek profesional > --- masak nggak berani menggaji CEO Republik Indonesia secara > profesional? > > Kalau kata orang Glodok: "Ada harga ada rupa..." > ...
