----- Original Message ----- From: "kurniadi engkur" <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: Re: [asosiasi-warnet] Pengelola Warnet dan Rental Demo Aksi Razia > On Thursday 07 July 2005 12:25, Irwin Day wrote: > > JudithMS 4 Milis wrote: > > > On 7/7/05, Taufiq A. Rachman <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > >>>Temans Warneter, > > >>>Waktu Roadshow Jogja, aku sempet berbincang-bincang dengan beberapa > > >>>Warneters Solo. Mereka dengan tegas MENOLAK UNTUK MEMAKAI SOFTWARE > > >>> LEGAL, baik itu Linux (alasannya kustomer pada kabur semua) maupun > > >>> Windows berlisensi (alasannya muahal buanget). Bahkan saat sesi tanya > > >>> jawab dengan Microsoft, mereka pun mengeluarkan statement menolak > > >>> sweeping dan menolak memakai software berlisensi. Warneters Solo > > >>> mempunyai pilihan ke-4 yaitu revisi UU HAKI (selain migrasi, lisensi, > > >>> bajakan tapi resiko kena sweeping). > > >>> > > >>>Awari selalu mengkampanyekan be legal. Tapi pada kenyataannya Warneters > > >>> Solo menolak untuk memilih migrasi dan atau lisensi. > > > > > Kalkulator aja ad lisensi nya, apalagi komputer. Kalo gak mau pake yang legal > pake aja sempoa + batu tulis lagi...hehehe balik pagi ke jaman batu deh...... > -- > >--<kurniadi>--< He he he, nyantai aja mann,... nggak usah gusar. Saya salah satu warneters dari Solo juga. Waktu itu juga datang ke Yogya dan jauh hari sebelum acara itu sudah beli lisensi legal. Bahkan mungkin paling banyak dibanding yang diekspose bertanda tangan waktu itu. Cuman, untuk diekspose secara luas kok nggak sampai hati dengan sesama warnet dibelakang saya yang banyak belum mampu. Rasanya hanya akan memberi manfaat publikasi bagi Microsoft saja, dan kesannya meninggalkan kawan-kawan yang masih deg-deg an, tidak patut. Saya juga bicara di DPRD dan demo di jalan, menolak sweeping. Saya juga mendukung kemungkinan judicial review atas beberapa pasal penerapan UU HAKI. Sebenarnya aspirasi yang disampaikan kawan-kawan Solo ke DPRD ada 4 hal, singkatnya: 1. Penghentian upaya sweeping, 2. Judicial Review atas beberapa pasal UU HAKI, 3. Mendesak pemerintah mengembangkan OSS dan MEWAJIBKAN penggunaannya pada instansi2 pemerintah dan lembaga2 pendidikan. 4. Diupayakannya harga software komersial yang terjangkau. Selain DPRD, pihak kepolisian juga kita ajak bicara baik-baik untuk memikirkan fenomena "habitus" penggunaan software bajakan ini terkait secara lebih makro. Memang atas aksi sweeping muncul response kawan-kawan misalnya istiah "ping ji ping beh" dalam bahasa jawa artinya sweeping siji sweeping kabeh (sweeping satu sweeping semua). Untuk membukakan mata semua pihak bahwa fenomena penggunaan software bajakan itu persoalan makro, dan warnet (seperti halnya rental pengetikan, kursus di kampung-kampung, sampai kantor pemerintah) hanyalah satu akibat, consequences dari habitus yang sudah mewabah bak virus. Bahkan dalam aksi demo waktu itu kita minta ijin kepada anggota DPRD yang menerima kita, untuk melakukan pemeriksaan ke ruang kerja dewan apakah komputer mereka menggunakan software asli. Saking yakinnya, kawan-kawan sudah menyiapkan label "Software Bajakan Inside" yang sedianya akan ditempel di komputer dewan. Untung tidak jadi karena dari pihak dewan sendiri pada saat itu didepan audience melakukan 'pengakuan dosa' :-). Sambutan bapak-bapak baik. Mendukung sepenuhnya, bahkan untuk point 3, siap untuk menindaklanjuti, kalau perlu sampai munculnya perda yang mewajibkan penggunaan OSS di instansi2. Butuh bantuan komunitas semacam KPLI untuk implementasi. Jadi friends, itu gambaran besarnya sikap kritis kawan-kawan di Solo. Kalau ada response dari kawan-kawan warnet secara spesifik, ya harap dimengerti sebagai bagian dari response persoalan besarnya. Persoalan besarnya adalah 'habitus' masyarakat, kebiasaan penggunaan software yang itu-itu saja. Kalau habitus masyarakat adalah menggunakan OSS. Jangankan besok-besok, nanti sore warnet migrasi ke OSS juga siap. Nah soal habitus masyarakat ini wilayah privat ato publik, tanggung jawab siapa? Lihat www.puskur.go.id pusat kurikulum pendidikan kita mengarahkan sekolah-sekolah menggunakan software apa? Specs komputer yang ada di dokumen tender komputer instansi2 mengarahkan softwarenya kemana? Warnet tidak mampu menjangkau harga software komersial? Semestinya tidak, seandainya kurs dolar tidak setinggi ini. Membeli produk komersial itu urusan private, tapi nilai kurs dan situasi ekonomi itu soal makro, itu wilayah publik yang harus digarap pemerintah. Tanggung jawab pemerintah utamanya adalah mengatasi penyebabnya, jangan urusi pihak-pihak privat atas consequences nya. Maksudnya, daripada sibuk ngurusin asli-palsu obatnya, mendingan membatasi penyebaran virusnya. Gitu loh. Salam, Sunu Ketua Asosiasi Warnet Solo Official Web Site : http://www.awari.or.id Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/asosiasi-warnet/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
