Dalam Kubangan Krisis Identitas Agus Sudibyo
Runtuhnya rezim komunis tahun 1989 membawa kawasan Eropa Timur pada situasi "krisis identitas". Ketika komunisme tak lagi membangkitkan rasa segan, bangsa-bangsa bekas Uni Soviet dan Blok Timur menggali kembali identitas lamanya berdasar sensibilitas etnis, religius, dan nasionalisme. Krisis menyadarkan, identitas nasional bukan sesuatu yang final dan tak dapat dipertanyakan. Meminjam perspektif non-essentialist dalam studi tentang identitas, identitas nasional bersifat relasional, kontekstual, terbentuk melalui aneka perubahan sosial. Identitas bukan sesuatu yang kodrati, tetapi hasil konstruksi sosial (Woodward, 2002). Dalam terminologi Ben Anderson, identitas nasional adalah cultural artefacts of a particular being. Senjang dan tidak adil Tanpa terkecuali di sini adalah identitas nasional Indonesia. Jatuhnya rezim Orde Baru membuka lembaran sejarah baru di mana identitas nasional terkoyak-koyak oleh konflik etnis, agama, dan nasionalisme. Indonesia menanggung beban tak kalah berat dibanding Uni Soviet atau Yugoslavia dalam menghadapi krisis identitas kebangsaan. Letupan kekerasan yang masih terjadi di Poso, aksi teror atas etnis Tionghoa, dan ketegangan seputar isu pemekaran dan otonomi khusus Papua memberi sinyal, krisis tak akan berakhir dalam waktu dekat. Jelas ini bukan kabar gembira bagi mereka yang meyakini NKRI sebagai formulasi final bagi komunitas dari Sabang sampai Merauke. Namun, letupan-letupan kekerasan itu amat berguna untuk mengingatkan, memang ada yang salah dengan nasionalisme kita. Apa yang salah? Tak mudah menjawabnya. Teori Ben Anderson tentang "komunitas-komunitas terbayang" mungkin sedikit membantu. Menurut Anderson, bangsa dan kebangsaan sebenarnya bukan sebuah kolektivitas politik, tetapi "khayalan" tentang kolektivitas politik. Disebut khayalan karena sebagai bangsa, kita tidak pernah saling mengenal satu sama lain. Pada benak tiap anggota bangsa, hidup bayangan tentang kebersamaan dan kesetiakawanan, tanpa peduli ketidakadilan, ketimpangan, pengisapan terus terjadi dalam kerangka kebangsaan (Imagined Communities, Insist Press, 2001). Kesalahan kita mungkin tidak pernah membuktikan kesalahan teori "komunitas-komunitas terbayang". Sebaliknya, relatif mudah memverifikasi teori ini berdasar kondisi faktual. Sinisme terhadap nasionalisme Indonesia tak akan reda sejauh kesuksesan demi kesuksesan, kegagalan demi kegagalan, beban demi beban, dan peluang demi peluang sebagai bangsa belum terdistribusi dengan adil. Faktanya, hari ini peradaban modern mudah ditemukan di sudut-sudut Jawa, sementara banyak saudara di pelosok Papua dan Kalimantan, yang kekayaan alamnya terus dieksploitasi "orang Jawa", masih hidup dari meramu dan berburu. Sebagian besar orang Papua belum pernah ke Jawa, juga sebaliknya. Lebih dari itu, kita cenderung mempersepsi Papua sebagai sesuatu yang berjarak, yang ada di luar kosmologi kita. Apa yang ada di benak kita tentang Papua kurang lebih gambaran budaya yang eksotik dan pra-modern. "Orientalisme" dalam persepsi ini membuat kita kurang sensitif terhadap perilaku-perilaku yang tanpa disadari diskriminatif terhadap bangsa Papua. "Orientalisme" ini paralel dengan prasangka rasial tentang etnis Tionghoa. Kekerasan dan teror atas etnis Tionghoa hampir selalu terlambat diantisipasi karena kita belum benar-benar menghampiri mereka dalam kerangka "kekitaan". Ketika satu kelompok masih dikonstruksi sebagai "mereka" (the others), maka solidaritas, rasa kebersamaan sulit dibangkitkan. Sebagian dari kita masih membayangkan diri sebagai pribumi saat berhadapan dengan etnis Tionghoa, meski tidak jelas apa beda pribumi dan nonpribumi selain warna kulit dan bentuk mata. Seperti kata Woodward, identitas membuat kita lebih selidik atas berbagai perbedaan daripada kesamaan- kesamaan yang ada. Politik identitas Dalam konteks Papua diperlukan politik identitas yang mempertimbangkan faktor geo-politis dan geo-ekonomis. Amat tidak memadai jika politik identitas hanya diterjemahkan dengan kehadiran presiden dalam perayaan Natal bersama rakyat Papua, atau keputusan membuat Majelis Rakyat Papua. Wacana pengembalian otonomi khusus muncul karena persepsi, pemerintah tidak membuat terobosan berarti guna mengurai ketidakadilan yang dirasakan rakyat Papua. Rakyat Papua kian imun terhadap bujuk-rayu, janji pembangunan dan pemerataan. Mereka takkan berhenti menuntut bukti bahwa nasionalisme Indonesia benar-benar membuat mereka senasib dan sejajar bangsa-bangsa di Nusantara. Bukan "nasionalisme jang menjerang-jerang, jang mengejar kepentingannya sendiri, dan nasionalisme perdagangan jang untung atau rugi," seperti dijanjikan Soekarno. Namun, sejauh ini belum ada gelagat pemerintah memikirkan politik identitas. Politik identitas atau strategi kebudayaan mungkin dilihat sebagai kerja jangka panjang yang berbelit-belit dan tidak praktis karena pemerintah terbiasa mendekati masalah secara pragmatis: militeristik berbasis kekerasan. Pendekatan yang tidak pernah menurunkan tensi kebencian dan antipati. Hasil polling Lingkaran Survei Indonesia menunjukkan, hanya 45 persen orang Aceh yang merasa sebagai orang Indonesia. Jika pendekatan kekerasan tetap ditonjolkan, fakta serupa mungkin juga terjadi pada orang Papua, Tionghoa, dan lain-lain. Agus Sudibyo Deputi Direktur Yayasan SET Jakarta ------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> Help save the life of a child. Support St. Jude Children's Research Hospital. http://us.click.yahoo.com/cRr2eB/lbOLAA/E2hLAA/BRUplB/TM --------------------------------------------------------------------~-> http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
