Kultur Demokrasi Belum Terbangun Pemerintah Harus Berani Ambil Terobosan Jakarta, Kompas - Maraknya aksi massa buruh atau mahasiswa yang berakhir dengan bentrokan disebabkan belum terbentuknya kultur demokrasi. Demokrasi yang semestinya memunculkan sikap dialogis antara pemerintah dan rakyat belum terjadi.
Sosiolog dari Universitas Airlangga, Hotman M Siahaan, kepada Kompas, Kamis (2/3), mengemukakan, dialog antara rakyat dan pemerintah saat ini buntu. Kekeliruan dalam proses pembangunan demokrasi memunculkan anomali yang kemudian bermuara pada amuk massa itu. Sepekan terakhir, konflik yang melibatkan massa terjadi di Jawa Timur antara buruh dan perusahaan PT Maspion. Selain itu, rakyat serta mahasiswa Papua yang menentang PT Freeport. Menurut Hotman, diskursus demokrasi tidak muncul, padahal semestinya demokrasi menciptakan konsensus untuk berdialog antara pemerintah dan rakyat. "Namun, sayang wacana itu justru tidak muncul," ujar Hotman. Pemerintah, menurut dia, telah berupaya membukanya, namun langkah itu tampaknya masih di permukaan. Kondisi itu makin diperparah dengan lahirnya berbagai kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat, seperti kenaikan harga bahan bakar minyak. Ketidakpercayaan rakyat pada pemerintah juga dilihat dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, SP Lili Tjahjadi. "Lemahnya lembaga institusional juga turut memunculkan krisis kepercayaan diri rakyat," tuturnya. Dalam persoalan amuk massa yang muncul berkaitan dengan kasus Freeport dan Maspion, Hotman melihat bahwa pemerintah perlu membuka ruang dialog antara pengusaha dan rakyat. Pemerintah harus memfasilitasi pertemuan enam suku yang wilayahnya digunakan Freeport sebagai tempat usaha. Sosiolog Universitas Indonesia, Imam Prasodjo, mengemukakan, dalam kondisi semacam itu semestinya pemerintah membuat terobosan kebijakan. "Pemerintah harus berani mengorbankan prosedur konvensional dalam birokrasi dan dalam membuat kebijakan," tuturnya. Memang diakui bahwa membangun kebijakan yang populis tidak dapat dilakukan dengan segera dan radikal. Dalam kondisi seperti itu, tutur Imam, pemerintah harus berani mengambil sikap tegas dan cepat untuk menyelamatkan rakyat yang tengah terimpit krisis ekonomi serta membangun kebijakan yang komprehensif. Untuk itu, pemerintah harus berani meninggalkan berbagai prosedur birokrasi konvensional yang oleh Imam dilihat sering mengganggu dan menghambat. "Jika yakin kebijakan baru itu tidak merugikan negara dan rakyat, pemerintah harus berani melakukannya," tuturnya. (jos) http://groups.yahoo.com/group/baraya_sunda/ [Ti urang, nu urang, ku urang jeung keur urang balarea] Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/Baraya_Sunda/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
