Kelompok Poso Hanya Pelaksana Lapangan Mereka Diatur dan Dikendalikan dari Jawa
Poso, Kompas - Pihak kepolisian menduga kelompok bersenjata di Poso tidak berdiri sendiri dan hanya sebagai pelaksana di lapangan. Disinyalir, kelompok itu diatur dan dikendalikan kelompok lain di luar Poso. "Kami mensinyalir ada operator yang mengatur mereka semua. Ada yang dari Semarang atau dari daerah lainnya di Jawa. Kan jadi pertanyaan, untuk apa mereka datang jauh-jauh ke Poso?" kata Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah Brigjen (Pol) Badrodin Haiti seusai pertemuan di Markas Kepolisian Resor Poso, Rabu (24/1). Pertemuan tertutup yang dihadiri Sekretaris Menko Polhukam Agustadi Sasongko Purnomo, Inspektur Pengawasan Umum Mabes Polri Komisaris Jenderal Yusuf Manggabarani, Kepala Operasional Mabes Polri Brigjen (Pol) Guntur Aryadi, Gubernur Sulteng HB Paliudju, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng Hamzah Tadja, Bupati Poso Piet Inkiriwang, dan Komandan Korem 132/Tadulako Kolonel (Inf) Husein Malik itu dimaksudkan untuk membahas persoalan keamanan di Poso pascabentrok aparat-masyarakat Senin lalu. Agustadi menegaskan, pemerintah pusat tetap mendukung penegakan hukum di Poso. Keresahan warga atas insiden tembak-menembak dapat dimaklumi. "Memang penegakan hukum di Poso cukup kompleks dan dilematis. Di satu sisi, masyarakat menginginkan Poso aman dan damai. Di sisi lain, masih ada kelompok bersenjata yang bersembunyi di tengah-tengah masyarakat," katanya. Sementara itu, Menko Polhukam Widodo AS meminta temuan senjata di Poso segera ditindaklanjuti dengan langkah-langkah serius. Di Jakarta, Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Makbul Padmanagara menegaskan, warga yang tewas dalam insiden tembak-menembak Senin lalu adalah orang-orang yang masuk daftar pencarian orang atau mereka yang membantu kelompok itu. Pernyataan ini dimaksudkan untuk mengklarifikasi berbagai pernyataan dan protes yang menuding Polri berlaku sewenang- wenang dan melanggar HAM dalam menangani konflik di Poso. Berbagai reaksi atas insiden di Poso Senin lalu memang bermunculan. Pengurus Besar Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI), misalnya, menyesalkan penggunaan kekerasan di Poso. Perlawanan masyarakat, menurut GPMI, merupakan reaksi atas ketidakadilan yang mereka rasakan. Ini sebab polisi sangat antusias memburu para buronan, tetapi tidak serius memasukkan 16 pelaku teror di Poso yang sudah disebut-sebut Tibo dan kawan-kawan di pengadilan. Untuk kemungkinan pelanggaran HAM, Komnas HAM dalam waktu dekat akan mengirim tim ke Poso. Komisi III DPR juga akan meninjau lapangan.(REI/AMR/HAR/DWA/ ANA/NWO/SUT)
