Tah..tah.. geuning kang rahman mah aya aya wae atuh !! kudu ngarobahna rada hese meureun da kos sim kuring lamun sanajan geus dahar roti, bubur , buras tapi lamun can kapanggih jeng kejo mah da disebutna can dahar atuh ! sok wae bayang keun dahar jeung lauk peda meunang meuleum ! sambel tarasi , sayur asem daharna ditengah sawah , tapi daharna make roti atuh teu kabayang rasana . sok emutan ku palawargi ! mung ayaeuna nu kedah diemutan program pamarentah anu mopohokeun kana tatanen, lahan sawah beuki lila beuki heureut da jlug jleg parumahan. kos dilembur dewek. sawah teh beak jadi imah ! sawah beuki heuraeut tapina teu dijien sawah anyar. kuring mah ngadukung kana program transmigrasi teh, da sok tingali lahan di luar pulau jawa kos di uing , kalimantan eh taneuh teh meni subur ku jukut, coba mun dipelakan pare tangtu bisa swasembada meureun. jeng ayaeuna euweuh barudak ngora nu cita citana hayang jadi patani, da patani mah identik jeng miskin atuh. sok saha nu boga kahayang bisa macul, nandur, atawa ngarambet. da embung bobolokot ku leutak mah ! hayang teh neangan duit di kantor, nyekel pulpen , unggal bulan gajihan. da embung titah macul heula mah. cadu !!!
--- In [email protected], "Rahman" <[EMAIL PROTECTED]> wrote: > > Sabbrh waktu ka tukang pernah diobrolkeun perkara ngagantungna bangsa > urang kana beas. Kuring pernah oge ngusulkeun sangkan dahareun bangsa > urang ualh gumantung teuing kana beas. Ieu aya artikel anu nyambung > kana ieu jejer. RH > > Tinggalkan Beras, Beralihlah ke Tepung Lokal > > Muslimin Nasution > > Hingga kini beras masih menjadi pilihan utama untuk memenuhi kebutuhan > karbohidrat. Padahal di masa datang, produksi beras tidak mungkin lagi > mencukupi kebutuhan nasional. Jika tidak ada perubahan pola makan, > tahun 2007 dipastikan akan mengulangi tindakan tahun-tahun sebelumnya > yang selalu dibumbui pro-kontra impor beras. > > Sudah waktunya kita tinggalkan polemik perlu tidaknya impor beras. > Faktanya adalah selama puluhan tahun kita nyaris selalu kekurangan > komoditas ini, dan dalam puluhan tahun itu pula impor telah menjadi > kebiasaan. Sejak masa Orde Lama hingga saat ini, kita tercatat hanya > dua kali swasembada beras, yaitu pada tahun 1984 dan tahun 2004. > > Selama puluhan tahun itu, selain mengimpor, kita terbiasa menyiasati > kekurangan beras dengan cara meningkatkan produksi. Berbagai teknologi > telah diterapkan, mulai dari budidaya padi hingga pengolahannya > menjadi beras. Dengan penerapan yang kontinu, teknologi perberasan > Indonesia menjadi yang terefisien di Asia. Produktivitas tanah kita > pun lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara. > Namun demikian, kita tetap saja kekurangan beras. Pada tahun-tahun > mendatang, ketika jumlah penduduk semakin meningkat dan tanah-tanah > telah mengalami fatigue, ancaman kekurangan beras semakin tak terelakkan. > > Kita pun pernah melaksanakan megaproyek beras nasional, di antaranya > adalah rice estate di Palembang dan lahan gambut sejuta hektar di > Kalimantan. Kegagalan dua megaproyek ini seharusnya menjadi peringatan > betapa muskilnya mengembangkan areal sawah baru. > > Jadi, di hadapan kita saat ini terbentang dua pilihan: tetap > tergantung pada beras dan terus mengimpor, atau berhenti mengimpor dan > mencari alternatif sumber karbohidrat lain. Pilihan pertama tentu > paling mudah. Namun, mengambil pilihan ini dalam kondisi ekonomi > bangsa yang sedang terpuruk merupakan tindakan yang menginjak-injak > akal sehat dan hati nurani. Pilihan kedua lebih sulit, tetapi dalam > jangka panjang bisa menjadi penyelamat dan memperkuat kemandirian > pangan serta ketahanan nasional bangsa kita. > > Potensi tepung lokal > > Kita memiliki potensi umbi-umbian sebagai sumber karbohidrat. Ada > lebih dari 30 jenis umbi-umbian yang biasa ditanam dan dikonsumsi > rakyat Indonesia. Dibandingkan dengan padi, membudidayakan umbi- umbian > itu jauh lebih mudah dan murah. Sebagai contoh, menanam ubi kayu > secara intensif membutuhkan biaya hanya sepertiga dari biaya budidaya > padi. Di sisi lain, kandungan karbohidrat umbi-umbian juga setara > dengan beras. > > Umbi-umbian itu kemudian dapat diproses menjadi tepung. Dalam bentuk > tepung, umbi-umbian dapat difortifikasi dengan berbagai zat gizi yang > diinginkan. Bentuk tepung juga mempermudah dan memperlama penyimpanan > hingga dapat tahan berbulan-bulan, bahkan hingga tahunan. Selain itu, > dalam bentuk tepung akan mempermudah pengguna mengolahnya menjadi > berbagai jenis makanan siap saji dan menyesuaikannya dengan selera > yang disukai. > > Teknologi pengolahan umbi-umbian menjadi tepung sangat sederhana dan > murah. Dengan teknologi itu, usaha skala kecil-menengah mampu > menghasilkan tepung dengan kualitas yang tidak kalah bagus > dibandingkan tepung terigu yang diproduksi perusahaan besar. > > Jika kita membuka peta zona agroekologi, kita akan menemukan fakta > bahwa nyaris seluruh wilayah Indonesia dapat ditanami umbi-umbian. > Katakanlah 500.000 hektar di antaranya ditanami ubi kayu secara > intensif, maka akan dihasilkan setidaknya 10 juta ton ubi kayu segar > atau setara dengan 3 juta ton tepung ubi kayu. Jika diasumsikan > konsumsi tepung per kapita sebesar 100 kg per tahun, jumlah sebesar > itu dapat menjadi bahan pangan untuk 30 juta orang. Itu baru dari > lahan 500.000 hektar, padahal kita memiliki lahan telantar jutaan > hektar. Belum lagi jika dilihat efeknya dari penciptaan lapangan kerja > baru. Lahan seluas itu dapat menyerap setidaknya 300.000 pekerja baru > atau setara dengan kontribusi satu persen terhadap pertumbuhan ekonomi. > > Strategi pengembangan > > Sering dipersoalkan penerimaan masyarakat yang rendah terhadap bahan > pangan nonberas. Mengonsumsi beras dianggap lebih bergengsi dan lebih > manusiawi dibandingkan mengonsumsi umbi-umbian. Persepsi ini dahulu > juga pernah tertanam di benak masyarakat Jepang. Tahun 1960-an > konsumsi per kapita beras rakyat Jepang setara dengan rakyat > Indonesia. Namun sekarang, mereka berhasil menurunkannya menjadi > setengahnya. Kekurangan beras ditutup dengan sumber karbohidrat lain > yang disesuaikan dengan potensi masing-masing wilayah. Perfektur > Kagoshima misalnya, menempatkan diri sebagai sentra produsen ubi jalar > dan berbagai produk olahannya. Perfektur lainnya mengembangkan > komoditas umbi-umbian lain yang paling cocok dengan kondisi > agroekologinya. > > Pada tahap awal, tentu bukan perkara mudah mengalihkan konsumsi beras > pada umbi-umbian. Selain menghadapi persoalan teknis, pengalihan ini > juga memerlukan perubahan pola pikir. Karena itu, segala upaya dan > sumber daya perlu dialokasikan untuk mendorong konsumsi pangan > nonberas ini. Di samping meniru Jepang, kita dapat pula meniru teladan > Pemerintah Korea Selatan. Selain memberikan berbagai subsidi dan > mengeluarkan kebijakan proteksi, Pemerintah Korea Selatan sampai > merasa perlu mewajibkan sehari tanpa beras dalam seminggu. > > Upaya serupa sesungguhnya juga pernah dilakukan Pemerintah Indonesia. > Saat Orde Lama telah diperkenalkan "beras tekad", yaitu beras yang > dicampur telo (ubi jalar), kedelai, dan jagung. Pemerintah Orde Baru > juga mengampanyekan program konsumsi pangan lokal nonberas, seperti > tiwul. Namun, karena berbenturan dengan agenda kampanye terigu > nasional, program tersebut tidak berkembang. > > Kini kita tak bisa mengabaikan upaya pengembangan pangan lokal sebab > UU Pangan telah mewajibkannya. Amanat UU Pangan ini dapat diwujudkan > sesegera mungkin, salah satunya melalui penyusunan road map > pengembangan tepung lokal. Dalam road map ini terkandung rencana > sistematis mengenai komoditas umbi-umbian apa yang dikembangkan, di > mana akan dikembangkan, dari mana pembiayaannya, akan dipasarkan dalam > bentuk apa, bagaimana saluran pemasarannya, dan seterusnya. > > Pengembangan tepung lokal tidak boleh dilakukan secara sporadis. Jika > pengembangan bahan bakar nabati dikelola oleh suatu tim nasional, > patut dipertimbangkan pula adanya tim serupa untuk pengembangan tepung > lokal. > > Muslimin Nasution Direktur Institut Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan/ > Ketua Majelis Wali Amanat IPB >
