Tulisan kuring di Kompas poe ieu.
Baktos,
Tata
, 27 Februari 2007
Masa Depan Indonesia
Tata Mustasya
Di hari-hari yang serba sulit dan disesaki kebutuhan riil yang harus dipenuhi
segera, tak banyak orang sempat berpikir bagaimana masa depan Indonesia,
misalnya, 50 tahun ke depan?
Kita seolah tak punya waktu untuk cemas dan berefleksi, apalagi melaksanakan
tindakan yang terencana dengan baik. Padahal, Amerika Serikat (AS)dengan
sumber daya sosial-ekonomi yang kuat saja masih khawatir tentang masa
depannya, terutama terhadap tantangan nyata dari China, India, dan Rusia.
Fareed Zakaria dalam artikel "How Long Will America Lead the World"
(Newsweek, 12/6/2006) mengingatkan, AS bisa bernasib seperti Inggris. Tahun
1897 atau 110 tahun silam, Inggris merupakan negara adikuasa, memerintah
seperempat penduduk dunia. Banyak orang berpikir kehebatan Inggris berlangsung
selamanya. Jika terlena seperti Inggris, AS berpotensi kehilangan supremasinya.
Faktor korupsi
Masa depan suatu negara ditentukan perekonomiannya di hari esok. Dalam era
modern, kita tak bisa membayangkan masa depan budaya, sosial, dan politik yang
cerah tanpa perekonomian yang mapan, sekaligus lentur dan kompetitif.
Schumpeter (1933) menyatakan kewirausahaan sebagai penentu siklus ekonomi
jangka panjang. Ada juga teorimasih terkait dengan teori Schumpeteryang
menekankan pentingnya kualitas sumber daya manusia. AS, sebagai contoh,
memiliki 54 universitas di jajaran 200 universitas terbaik di dunia dan sinergi
pendidikan-pasar yang memungkinkan transformasi teknologi menjadi produk
bernilai guna tinggi, seperti Google dan iPod. Lainnya, kualitas institusibank
sentral, pengadilan, dan birokrasimampu memfasilitasi pembangunan ekonomi.
Apa yang membuat kita terus berada dalam mediokritas untuk memiliki hal di
atas? Penyebabnya adalah korupsi yang parah. Akibatnya, alih-alih mendukung,
perilaku pemerintah justru kerap destruktif. Wirausaha dan pertumbuhan
investasi, misalnya, lebih memerlukan "perlucutan" peran pemerintah dibanding
aneka aturan dengan dalih "dukungan". Bentuknya bisa deregulasi dan kebijakan
satu pintu dalam urusan bisnis yang konsisten diterapkan.
Korupsi yang mengakar juga tidak memungkinkan lahirnya strategi pendidikan
dan teknologi yang bervisi karena prioritasnya adalah bagi-bagi kesempatan
membocorkan anggaran. Sama mustahilnya dengan keberadaan institusi publik yang
mampu memberikan kepastian bagi kalkulasi agen-agen ekonomi.
Tidak berlebihan jika dikatakan, masa depan Indonesia adalah masa depan
pemberantasan korupsi. Bagaimana masa depan pemberantasan korupsi itu sendiri?
Memandang korupsi yang begitu kompleks hanya sebagai persoalan governance
merupakan simplifikasi. Lebih dari itu, korupsi di Indonesia telah menjelma
sebuah strukturdalam definisi Anthony Giddensyang menyebabkan usaha
memberantasnya kerap kandas.
Pertama, dari sisi struktur penandaan atau budaya, korupsi telah begitu
lazim. Nyaris tak ada urusan yang bisa selesai tanpa korupsi. Contoh sederhana,
lembaga-lembaga konsultan sudah paham betul harus memberikan kick-back hingga
40 persen dalam proyek-proyek pemerintah.
Saking kuatnya budaya korupsi, aplikasi beberapa "standar" dalam dunia bisnis
pun hanya menjadi formalitas dan kehilangan ruhnya. Internal audit, program
good corporate governance, dan sebagainya dilaksanakan sebagai selubung praktik
korupsi yang masih eksis.
Kedua, koruptor dengan jaringannya memiliki dominasi ekonomi dan politik yang
kuat. Mereka tersebar sebagai petinggi, pengusaha besar, dan pihak-pihak
berpengaruh lainnya. Sebagai contoh, banyak lembaga filantropi dan organisasi
keagamaanformal maupun informalyang menggantungkan pendanaan pada para
koruptor. Korupsi adalah lingkaran setan yang membuat reformasi politik 1998
berhasil dibajak oleh mereka yang minus komitmen, tetapi memiliki aset ekonomi
dan politik yang besar.
Ketiga, korupsi telah memiliki "pembenaran" dan legitimasinya sendiri. Secara
normatif, masyarakat nyaris tak pernah mengucilkan koruptor sebagai bentuk
sanksi sosial. Ini terkait dampak merusak korupsi yang invisible. Secara
legal-formal, perang melawan korupsi baru simbol. Dalam banyak kasus, kuatnya
posisi penegak hukum di hadapan koruptor malah meningkatkan "harga" putusan
penegak hukum di pasar suap.
Masa depan
Korupsi memang bukan sekadar kebocoran anggaran 30 persen-40 persen atau
ratusan triliun rupiah. Yang lebih berbahaya, korupsi melemahkan daya saing,
memiskinkan dan mengenyahkan potensi lapangan kerja, menggeser kekuatan
ekonomi-politik kepada "si jahat", dan menghancurkan kepercayaan (trust) kepada
institusi-institusi publik.
Namun, teori strukturasi Giddens mengabarkan harapan tentang masa depan kita.
Struktur korupyang terbentuk dari praktik sosial selama puluhan tahunbisa
dirombak oleh praktik-praktik sosial baru. Yang diperlukan sekarang dan ke
depan, kerja keras dan keberanian orang-orang "baik" untuk masuk ke pusat
kekuasaan melalui partai politik.
Juga, ada peluang besar dari variabel eksternal karena usang dan tidak
kompatibelnya praktik korupsi ketika dihadapkan kompetisi global yang kian
ketat.
Setelah menghancurkan struktur korup, di masa depan, kita baru punya ruang
untuk lepas dari mediokritas. Kita bisa dengan tenang melakukan banyak hal:
inovasi teknologi, pendidikan dan riset, kebijakan industri, dan memanfaatkan
globalisasi.
Tata Mustasya Analis Ekonomi-Politik di The Indonesian Institute
---------------------------------
Don't be flakey. Get Yahoo! Mail for Mobile and
always stay connected to friends.
[Non-text portions of this message have been removed]
