Teror Fundamentalis dan Peran Negara
Oleh Fajar Kurnianto
09/07/2007

Dan, negara, yang salah satu fungsinya adalah menjadi payung buat
semua warga yang berbeda paham dan keyakinan, ternyata kerap kali
dengan mudahnya terkooptasi oleh kelompok-kelompok berpaham keagamaan
tertentu yang mengatasnamakan mayoritas namun sesungguhnya hanya
menggeneralisasi.

Demokrasi senantiasa menjamin kebebasan mengekspresikan paham
keagamaan yang diyakini oleh setiap individu. Maka, menjadi pertanyaan
besar ketika di negeri yang demokratis seperti Indonesia, kebebasan
berekspresi dan berkeyakinan agama setiap individu kerap kali mendapat
kecaman, tudingan, bahkan klaim-klaim "sesat-menyesatkan." Menjadi
pertanyaan pula ketika klaim-klaim itu dibiarkan leluasa oleh Negara
sehingga berujung pada terjadinya tindak anarkis oleh para pengklaim itu.

Fundamentalis meneror

Kenyataan di atas tentunya begitu memprihatinkan. Di saat bangsa kita
berusaha bangkit menjadi bangsa yang diperhitungkan di dunia
internasional, kondisi dalam negeri masih carut-marut. Hanya karena
berbeda paham dan keyakinan, sesama warga bertikai dan saling
membunuh. Dan, negara, yang salah satu fungsinya adalah menjadi payung
buat semua warga yang berbeda paham dan keyakinan, ternyata kerap kali
dengan mudahnya terkooptasi oleh kelompok-kelompok berpaham keagamaan
tertentu yang mengatasnamakan mayoritas namun sesungguhnya hanya
menggeneralisasi.

Tidak hanya terkooptasi, negara kerap kali bahkan dijadikan alat oleh
kelompok-kelompok berpaham keagamaan tertentu untuk mengeksekusi warga
bangsa yang berbeda paham dan keyakinan. Inilah bukti kuat bahwa
ketika negara telah berselingkuh dengan suatu paham dan keyakinan
keagamaan intoleran suatu kelompok, petaka dan instabilitaslah yang
bakal terjadi.

Dalam negara demokrasi seperti Indonesia, agama memang menjadi begitu
penting. Karena itu, agama sering kali dijadikan alat politik oleh
kelompok tertentu untuk menunjukkan eksistensinya dengan menerapkan
nilai yang mereka anut dalam kehidupan publik. Kelompok berpaham
keagamaan fundamentalis sering kali menggunakan kekerasan untuk
memaksakan keinginan mereka. Kondisi tersebut mengganggu negara dalam
menegakkan dan memenuhi hak asasi warga negaranya.

Keinginan kelompok berpaham keagamaan fundamentalis untuk menyatukan
persoalan politik dan privat dalam satu ide primordial tertentu
merupakan ancaman serius bagi penegakan demokrasi dan pemenuhan
hak-hak asasi manusia. Munculnya perda-perda dengan acuan nilai-nilai
agama tertentu merupakan bagian dari paham keagamaan fundamentalisme.
Penunggalan gaya hidup melalui berbagai kebijakan publik terbukti
sering kali merugikan kelompok masyarakat tertentu. Penyeragaman nilai
moral masyarakat bertentangan dengan kondisi ril masyarakat yang
beragam dan plural.

Sayangnya, kelompok berpaham keagamaan fundamentalis itu menjadikan
kekerasan demi kekerasan, pemaksaan demi pemaksaan, dan teror demi
teror, sebagai senjata yang menyeramkan. Parahnya, untuk
menjustifikasi kalau hal itu sebagai sesuatu yang suci dan direstui
Tuhan, bahasa dan simbol-simbol keagamaan diteriakkan memekakkan
telinga sehingga menambah horor yang menakutkan siapa yang
mendengarkan. Tidak hanya itu,dari beberapa sweeping yang dilakukan
oleh aparat kepolisian, tidak jarang ditemukan berbagai macam senjata,
baik tumpul maupun tajam.

Peran Negara

Dalam situasi yang carut-marut semacam itu, peran negara menjadi amat
penting. Tentu, negara yang lepas/netral dari kooptasi kepentingan
kelompok berpaham keagamaan tertentu. Dalam posisi ini, negara menjadi
pemberi jaminan yang sama kepada semua pihak untuk bebas menjalankan
apa yang diyakini dan dipahami, selama itu tidak melanggar hukum
negara yang telah disepakati bersama.

Tetapi, perlu dicatat, bahwa peran negara bukan berarti negara campur
tangan ke dalam wilayah agama. Negara hanya mengatur lalu-lintas
hubungan kelompok-kelompok berpaham keagamaan yang variatif dan
toleran dalam semangat demokrasi (state regulate social relationship).
Jangan sampai negara, dengan alasan apa pun, mencederai demokrasi yang
tengah dibangun bersama ini dengan, misalnya, ikut andil secara
langsung maupun tidak dalam bentuk intervensi yang tidak kondusif.

Jika tidak bisa, negara berarti telah gagal (the failure state) dalam
mengayomi warganya dari berbagai intimidasi dan teror yang dilakukan
oleh sesama warganya sendiri. Tidak terbayangkan jika kemudian negara
tidak dipercayai oleh warganya sendiri.

Kelompok berpaham keagamaan fundamentalis, seperti dikatakan oleh
Oliver Roy, selalu memiliki imajinasi politik akan ketidakterpisahan
antara wilayah agama, hukum, ekonomi, dan politik. Sehingga, mereka,
dalam hal-hal itu selalu berupaya keras untuk memformalkan agama.
Selama hal itu dilakukan secara demokratis dan tanpa kekerasan,
intimidasi, maupun teror, maka hal itu diakui sebagai warna-warna
indah di alam demokrasi.

Negara bisa menjadi penting perannya, salah satunya, untuk menindak
kelompok-kelompok berpaham keagamaan,apa pun itu, yang melakukan
tindakan anarkis, intimidasi, dan teror, sehingga membuat kelompok
lain ketakutan. Sudah saatnya, persoalan-persoalan yang kurang begitu
signifikan dan relevan dengan persoalan bangsa dan negara yang lebih
luas menjadi agenda utama.



Referensi: http://islamlib.com/id/index.php?page=article&id=1278

Kirim email ke