--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 18 Oktober 2000 15:40 UTC ** JAKARTA AKAN TERIMA DANA HAMPIR LIMA MILYAR DOLAR ** BENDERA BINTANG KEJORA DIIJINKAN BERKIBAR ** GORE DAN BUSH LAKUKAN DEBAT KETIGA DAN TERAKHIR ** TOPIK GEMA WARTA: MANTAN PERDANA MENTERI ISRAEL SHIMON PERES SESALKAN GELOMBANG ANTI-ISRAEL DI INDONESIA ** TOPIK GEMA WARTA: BENARKAH HANYA TENTARA YANG DIUNTUNGKAN DENGAN RUU PKB? * JAKARTA AKAN TERIMA DANA HAMPIR LIMA MILYAR DOLAR Pada konperensi dua hari CGI, Consultative Group on Indonesia, di Tokio, Jepang, Bank Dunia dan negara-negara donor menyetujui pemberian kredit baru kepada Indonesia. Tahun depan Jakarta akan menerima bantuan keuangan senilai hampir lima milyar dolar, yang antara lain akan dipakai untuk menutup defisit anggaran. Organisasi-organisasi hak asasi manusia meminta agar pencairan kredit dikaitkan dengan sejumlah persyaratan ketat, seperti perlucutan senjata milisi pro integrasi di Timor Barat. Bulan lalu tiga orang pembantu PBB dibunuh di sana. Negara-negara donor telah menyinggung masalah hak-hak asasi manusia, tetapi tidak mengkaitkannya dengan pemberian kredit baru. * BENDERA BINTANG KEJORA DIIJINKAN BERKIBAR Pemerintah daerah di Papua memutuskan mencabut larangan menaikkan bendera Bintang Kejora. Larangan tersebut sedianya akan diberlakukan mulai hari ini, tetapi dikhawatirkan hal itu akan menimbulkan kerusuhan-kerusuhan baru. Para pemimpin Papua yang pro Jakarta kini akan terlebih dahulu melakukan pembicaraan dengan Presiden Abdurrahman Wahid. Tanggal pertemuan masih belum ditentukan. Akhir tahun lalu, Presiden Wahid mengijinkan Papua menaikkan bendera Bintang Kejora asalkan bersama dengan bendera Merah Putih. Tetapi di kebanyakan tempat hanya bendera Papua saja yang dinaikkan. Kekerasan pecah di Wamena, awal Oktober lalu, ketika polisi menurunkan bendera Bintang Kejora. Insiden Wamena menewaskan 58 orang. Setelah peristiwa Wamena itu, rakyat Papua yang menghendaki kemerdekaan, mengancam akan tetap menaikkan bendera Bintang Kejora. Bilaperlu dengan kekerasan. * GORE DAN BUSH LAKUKAN DEBAT KETIGA DAN TERAKHIR Kedua calon presiden Amerika, Al Gore dan George W. Bush melakukan debat televisi yang ketiga dan terakhir di St. Louis. Menurut jajak pendapat pertama, Wakil Presiden Al Gore nampak sedikit mengungguli George Bush. Pada jajak pendapat CNN Gore mendapat 46% suara dan Bush 44%, sedangkan jajak pendapat CBS menunjukkan 45% Gore dan 40% Bush. Pada debat yang kadang-kadang berjalan sengit itu kedua calon presiden mendapat pertanyaan dari publik, yang belum menentukan pilihan mereka. Debat ketiga ini terutama berfokus pada kebijakan dalam negeri, khususnya masalah kesehatan dan pendidikan. Yang mencolok adalah bahwa Wakil Presiden Gore memilih untuk berdebat secara agresif dan mengecam keras rancangan pajak Bush. Seusai debat kedua, Gore dituduh terlalu lunak. Karena itulah Bush sempat mengunggulinya pada jajak pendapat sebelumnya. * BENTROKAN KEMBALI PECAH DI JALUR GAZA DAN TEPI BARAT SUNGAI YORDAN Sehari setelah Israel dan Palestina sepakat untuk mengakhiri kekerasan, bentrokan kembali terjadi di Tepi Barat Sungai Yordan dan Jalur Gaza. Di sana terjadi baku tembak antara warga Palestina dan tentara Israel. Sejauh diketahui tidak ada korban tewas. Perjanjian Sharm el-Sheikh menimbulkan perpecahan antara Perdana Menteri Ehud Barak dan pemimpin Likud Ariel Sharon. Sharon memutuskan semua hubungan dengan pemerintah. Sangatlah parah demikian Sharon, bahwa Barak masih bersedia membicarakan perdamaian dengan pemimpin Palestina Yasser Arafat, seolah-olah kekerasan tidak terjadi minggu-minggu belakangan. Sementara itu gerakan Hamas yang militan mengatakan tidak mempedulikan perjanjian dengan Israel. PBB melakukan sidang kilat hari ini atas permintaan Palestina. Palestina menghendaki agar PBB mengutuk kekerasan yang digunakan Israel terhadap kaum demonstran Palestina. Amerika Serikat sebelumnya menyatakan menolak mengutuk Israel. * PARTAI KECIL FILIPINA LANCARKAN PROSEDUR IMPEACHMENT TERHADAP ESTRADA Salah satu partai oposisi Filipina melancarkan prosedur impeachment terhadap Presiden Joseph Estrada. Partai kecil LAKAS resmi mengajukan dakwaan terhadap Presiden kepada presidium Dewan Perwakilan di Manila. Presiden Estrada dituduh menerima uang suap dari bandar-bandar judi. Ia dituduh menerima hampir 8,7 juta dolar. Sebagai imbalan Estrada membatalkan tindakan terhadap perjudian ilegal. Apabila satupertiga anggota Dewan Perwakilan menyetujui dakwaan tersebut, maka Estrada harus diadili. Senat akan mengambil keputusan tentang nasib Estrada pada sidang istimewa. Para pengamat meragukan apakah opsosisi bisa memperoleh cukup suara untuk bisa melancarkan prosedur impeachment. * MENTERI DALAM NEGERI BELANDA INGIN SESUAIKAN UUD Menteri Dalam Negeri Belanda, Klaas de Vries, ingin menyesuaikan UUD dengan kemajuan teknologi komunikasi moderen. Dengan demikian facsimile dan pos elektronik dalam waktu dekat akan termasuk dalam rahasia surat. UUD Belanda saat ini hanya melindungi komunikasi telepon dan telegraf. Menteri de Vries kini hendak memperluas makna rahasia tersebut sehingga memungkinkan setiap orang berkomunikasi secara konfidensial. * Di WILAYAH BANJIR ITALIA DAN SWISS MASIH DITEMUKAN MAYAT Di kawasan banjir Italia dan Swiss masih terus ditemukan mayat baru. Jumlah korban di Italia kini tercatat 19 jiwa sementara 11 orang masih dilaporkan hilang. Di Swiss banjir menewaskan enam orang dan sepuluh orang masih dilaporkan hilang. Luapan sungai Po kini mengancam kawasan Piacenza dan Parma, Italia Utara. Di Milan dan Torino luapan air melumpuhkan lalu lintas dan jaringan kereta api. Sementara permukaan air di Swiss mulai menurun. Sekitar seribu penduduk yang dievakuasi kini dapat kembali ke rumah mereka. * MONTENEGRO TOLAK BERGABUNG DENGAN FEDERASI YUGOSLAVIA Pemerintah koalisi Montenegro menolak bergabung dengan pemerintahan Federasi Yugoslavia. Demikian Presiden Montenegro Milo Jukanovic kepada Presiden Yugoslavia Voyislav Kostunica. Saat ini Kostunica berada di Montenegro berupaya memulihkan hubungan republik Serbia dan Montenegro. Selanjutnya Kostunica juga berupaya membujuk pembentukan pemerintahan federasi Yugoslavia. Montenegro memboykot pemilu presiden Yugoslavia September silam dan tidak mengakui Kostunica sebagai Presiden Yugoslavia. * DUSKO TADIC DIPENJARA DI JERMAN Warga Bosnia Serbia Dusko Tadic akan menjalani hukuman penjara di Jerman. Tadic adalah penjahat perang Yugoslavia yang pertama yang diadili Tribunal Yugoslavia di Den Haag. Ia dihukum penjara 20 tahun. Setelah divonis hukuman penjara, para terdakwa dilarang menetap di penjara Scheveningen Den Haag. Mereka ditampung di penjara-penjara lain di Eropa. Tadic memilih Jerman, karena di sana ia memiliki sejumlah sanak saudara. * MANTAN PERDANA MENTERI ISRAEL SHIMON PERES SESALKAN GELOMBANG ANTI-ISRAEL DI INDONESIA Mantan PM Israel Shimon Peres menyesalkan gelombang anti Israel di Asia, khususnya di Indonesia. Indonesia dan Israel tidak punya alasan untuk bermusuhan, katanya. Dan, Presiden Abdurrahman Wahid tetap welcome di Israel. Shimon Peres mengaku dirinya adalah pemuja Abdurrahman Wahid, tokoh yang bergerak dengan spirit, bukan dengan kekuasaan, katanya. Berikut, rangkuman wawancara Radio Nederland dengan Shimon Peres yang Selasa dan Rabu ini melawat ke Den Haag: Gelombang anti Israel marak di beberapa negara Asia, khususnya di ibukota Indonesia Jakarta sejak perang di jalanan meledak lagi antara tentara Israel dan warga Palestina di Ramallah dan sekitarnya. Shimon Peres [SP]: We didn't initiate it. I regret it very much. And I think even if you don't have an agreement, you don't have to go back to the rifles or to the stone. We have agreed to air the disagreement without weapons and without violence. And we regret very much the outbreak of violence. Bukan pihak kami yang memulai kekerasan itu, ujar Peres, tapi kami sangat sesalkan aksi-aksi itu. Kami kan pernah sepakat, meski belum ada persetujuan, untuk mengungkap perselisihan tanpa menggunakan senjata dan kekerasan. Shimon Peres lebih lanjut mengatakan, baginya tak jadi soal bahwa Yasser Arafat sekarang jadi populer di dunia dan di Indonesia. Menurut Peres, Arafat pernah berkata kepada dirinya, Israel membuat dirinya populer, tetapi setelah Kesepakatan Oslo tahun 93, Arafat mengaku dirinya jadi kontroversial. Lalu Peres menjawab, Palestina pernah dipimpin oleh dua pemimpin, 30 tahun oleh Mufti Yerusalem, kemudian 30 tahun oleh Arafat. Keduanya tak mau berunding, keduanya pernah bermain teror, keduanya sangat populer, tapi apa yang diperoleh rakyat Palestina? Mereka sebenarnya bisa meraih suatu negara, bahkan menciptakan masalah pengungsi. Sekarang, kau tidak populer tapi memperoleh wilayah dan punya masa depan. Jadi, yang penting, bukan popularitasnya, tapi sumbangannya bagi rakyatnya. Tentang desakan terhadap Presiden Wahid agar keluar dari Yayasan Shimon Peres, Peres mengisyaratkan, dirinya tetap percaya pada Wahid SP: I think President Wahid is like a fresh wind. And I think he serves Indonesia, he serves the muslim world by trying to bring peace, by trying to be in touch with all sides, by trying to pacify, by trying to be reasonable. And I think it will finally help the muslim world and Indonesia by this sort of leadership than, say, by the sort of leadership that exists today in Iran, in Algeria or even in Irak. It's better for your people to have a different leadership. Saya kira Presiden Wahid semacam angin yang segar. Dia berjasa bagi Indonesia dan dunia Muslim dengan mengupayakan perdamaian dan berkomunikasi dengan semua pihak dan dengan upaya akal sehat. Lebih baik punya pemimpin seperti itu ketimbang sebutlah pemimpin seperti yang ada di Iran, Aljazair atau Irak. Shimon Peres lebih lanjut mengagumi upaya Wahid untuk memperkenalkan sudut pandang yang lain, yang moderen dalam politik Indonesia. Shimon Peres tetap berharap akan tiba waktunya kelak untuk membuka hubungan Israel dan Indonesia, meski sekarang ada kerugian menyusul gelombang anti-Israel SP: Well it'll take maybe a little bit more time, but we have no reason to be against Indonesia but for Indonesia, as Indonesia doesn't have any reason to be against us. Even if the Indonesians are mostly muslims and we are mostly jews. So what? Saya harap tidak banyak kerugian itu. Bukan kami yang menyulut konflik dan kami ingin menghindarinya. Masih butuh waktu untuk membuka hubungan dengan Indonesia. Tak ada alasan bagi Indonesia maupun Israel, untuk saling bermusuhan, meskipun sebagian besar warga Indonesia itu Muslim dan sebagian besar warga Israel itu Yahudi. Kenapa jadi soal? Kalau orang membuat agama jadi kebencian, maka sikap itu bukan sikap yang religius lagi, demikian Shimon Peres. SP: President Wahid will always be a welcome guest. We are not going to put any pressure. I know he has many problems to solve and have sympathy for the problems he's meeting. I admire him. I like him very much. I think he is an unconventional leader. He acts more spiritually than administratively. Where most of the leaders are tending to be more burocrats, he is a man of movement and convictions. And I have much respect for him. Presiden Wahid akan tetap welcome untuk bertamu di Israel. Kami tidak mendesakkan waktu. Saya tahu, dia dalam kesulitan, dan saya bersimpati dengan dia, memang hidup ini tidak sederhana. Sekarang di Indonesia ada masalah Timor Barat, tapi saya yakin, bangsa Indonesia tidak mengundang problem itu, kami semua memang harus hidup dengan problem problem. Tentang Presiden Wahid, saya kagum padanya, saya senang dengannya, dia seorang pemimpin yang non-konvensional, dia bertindak dengan spirit, bukan dengan kekuasaan pemerintahan, dia tidak menjadi birokrat, tapi dia tetap seorang yang dinamis dan berkeyakinan. Saya menghormatinya. Mengenai situasi sekarang, setelah sepakat Sharm al-Sheikh, Peres jelas mendukung mendukung pemerintahan rekan separtainya Perdana Menteri Ehud Barak. Tetapi dia mengelak, ketika ditanya mengapa Barak berniat membentuk kabinet nasional seolah-olah menyiapkan keadaan perang. SP: Let's put an end to the emergency. So there will be no more emergency government. The best bet is to get rid of the emergency. And in Sharm al-Sheikh there is an opportunity to do so. Yang penting, marilah kita berupaya mengakhiri situasi darurat ini. Demikian mantan Perdana Menteri Israel dan pemenag hadiah Nobel Perdamaian Shimon Peres. * BENARKAH HANYA TENTARA YANG DIUNTUNGKAN DENGAN RUU PKB? Kenapa DPR begitu getol meloloskan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya, PKB? Karena kegetolan DPR ini, banyak orang bertanya-tanya siapa yang akan diuntungkan dengan UU ini. Lebih dari itu, orang-orang sekarang mendesak supaya Presiden Abdurrahman Wahid tidak meloloskannya, dan datang dengan RUU lain. Laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Undang-Undang PKB bisa menghidupkan kembali kekuasaan struktural militer sebagai negara dalam negara. Kodam-Kodam mengendalikan 39 Korem di tingkat keresidenan. Dan para kolonel pemimpin Korem mengendalikan lagi 150 Kodim yang membawahi ribuan Koramil. Dalam suatu kudeta militer di Sudan, pernah terjadi bahwa semua pemda dibekukan dan Kodam-Kodam mengambil alih kepemimpinan sipil. Ini pun bisa terjadi di Indonesia karena Kodam-Kodam punya kroni-kroninya di kalangan sipil, utamanya di kalangan preman dan di DPRD. Lebih dari 1200 anggota DPRD adalah anggota TNI/Polri. Maka bagi Gus Dur mensahkan RUU PKB ibarat memilih sianida, kata seorang pengamat. Menurut Mixil Mina Munir, aktivis Forkot, RUU PKB merupakan upaya menuju kudeta militer. Atau RUU PKB bisa diartikan sebagai salah satu dasar hukum bagi militer untuk kudeta. Karena itu Wakil ketua YLBHI Munir SH mengatakan sebaiknya pemerintah menolak keinginan DPR untuk segera memberlakukan RUU Penanggulangan Keadaan Bahaya atau RUU PKB. "UU PKB jelas-jelas tidak bernafaskan nilai demokrasi. Ini juga menunjukkan elit politik yang berada di parlemen maupun di kabinet telah bersikap plintat plintut," ujar Munir dalam jumpa pers bersama Kontras, Elsam dan YLBHI Jakarta di LBH Jakarta kemarin. Sebaliknya kalangan Mabes TNI berpendapat, kalau RUU PKB ditolak, maka secara otomatis UU No 23 Tahun 1959 tetap berlaku dan selamanya tetap akan berlaku. Seperti Wiranto dulu, Panglima TNI Laksamana Widodo ternyata tetap menginginkan agar dalam menghadapi bahaya disintegrasi bangsa TNI perlu secepatnya memperoleh payung hukum sehingga dapat bertindak lebih tegas. Menurut Munir desakan DPR agar RUU PKB segera diundangkan oleh presiden merupakan bukti bahwa anggota DPR tidak konsisten terhadap sikap politiknya. Ia mengingatkan bagaimana dahulu sebagian besar anggota DPR, seperti Amin Aryoso, Muhaimin Iskandar, Matori Abdul Djalil, dan Aberson Marle Sihaloho sangat menolak kehadiran RUU PKB. Begitu juga dengan Nurmahmudi Ismail dan Mahfud MD sebelum menjadi menteri pernah mengatakan jika RUU PKB diterapkan akan terjadi teorisme negara. Sehubungan dengan itu Munir menyatakan heran mengapa sekarang mereka ikut-ikutan mendukung RUU PKB tersebut. Ini sesuatu yang aneh. Bagi Munir pemerintah tidak perlu takut presidennya akan diseret ke SI MPR. Dari sikap DPR dan pemerintah yang seperti itu, tampaknya mereka malas berpikir untuk mencari jalan keluar yang lebih demokratis. Sehingga mengambil jalan pintas dengan meluncurkan RUU PKB. Nilai yang terkandung di dalam RUU PKB yaitu semua masalah diserahkan kembali kepada militer untuk menyelesaikan segala gejolak atau konflik yang masih saja terjadi sampai saat ini. Munir menilai akar persoalan munculnya gejolak di daerah merupakan akibat struktur kekuasaan militeristik yang korup di masa lalu. Dengan pemberlakuan RUU PKB, Munir khawatir justru gejolak di daerah akan semakin memuncak. Kondisi semacam ini, justru akan memicu lagi terjadinya banyak pelanggaran oleh militer di Indonesia. "Dengan kata lain pemberlakuan RUU PKB justru akan merampas kebebasan yang baru saja didapat rakyat," jelasnya. Lebih jauh, Munir berpendapat sikap memaksa diundangkannya RUU PKB merupakan akibat dipertahankannya posisi TNI di MPR sampai 2009. Langkah tersebut secara sistematis jelas telah mengkhianati reformasi. Celakanya lagi, dirinya melihat RUU PKB dijadikan alat untuk melegitimasi kekuasaan militer melakukan cara kekerasan, bukannya melindungi rakyat sebagai korban. "Sebenarnya pemerintah bisa menolak RUU PKB dengan cara mendiamkan atau mengeluarkan perpu yang berisikan pencabutan RUU PKB dengan mengajukan RUU baru. Kalau pemerintah takut menolak RUU itu, maka LSM siap untuk mendukung, karena sikap menolak merupakan langkah yang tepat," tandas Munir. Menurut tabloid Detak edisi pekan ini, hakekat isi RUU PKB yang merupakan produk DPR Orba, masih dijiwai oleh sikap apriori yang berlebihan dari negera terhadap rakyatnya. Negara mendefinisikan ancaman terhadap dirinya ke dalam konsep keamanan dan keselamatan karena adanya bahaya dari rakyatnya sendiri. Rakyat yang memiliki kedaulatan justru diposisikan sebagai ancaman. Sementara negara dikonstruksikan sebagai suatu yang harus diselamatkan dan diamankan. Selain itu, bunyi sejumlah pasal RUU PKB, oleh banyak kalangan dianggap sebagai upaya militer untuk memperoleh pembenaran terhadap berbagai tindakan represifnya. Di mana pada gilirannya, secara normative berbagai tindakan represif militer di kemudian hari tidak akan disebut sebagai sebuah kejahatan. Sekarang ini adakah kepentingan politis di balik desakan DPR agar Gus Dur segera mengesahkan RUU PKB? Sebab jika dalam waktu 30 hari setelah RUU itu disetujui DPR, RUU itu sah menjadi UU dan wajib diundangkan. Sesungguhnya menurut seorang pengamat, Ketua DPR Akbar Tanjung mantan kroni Soeharto, ingin membenturkan Gus Dur dengan para mahasiswa dan kelompok-kelompok pro reformasi lain yang menentang RUU PKB tersebut. Usaha menggolkan RUU PKB tersebut masuk dalam rangkaian aksi menjatuhkan Gus Dur. Upaya mengungkap skandal Bulog jelas dimaksudkan untuk menjatuhkan Gus Dur. Menurut seorang Wakil Ketua Pansus Bulog Gate pertemuan-pertemuan Pansus umumnya diadakan di rumahnya Arifin Panigoro dan Ginanjar. Menurut Detak bahwa akan digelar sidang istimewa maka cukup beralasan bila UU PKB menjadi instrumen strategis yang harus "dimanfaatkan dan digunakan". RUU PKB menjadi rebutan DPR dan Presiden. Jika saja nanti SI benar-benar dilaksanakan, maka mungkin terjadinya benturan horizontal antara pendukung dan penentang Gus Dur sangatklah besar. Untuk itulah DPR perlu segera meminta Presiden mengesahkan RUU PKB tersebut. Pertimbangan Akbar adalah, jika RUU tersebut disahkan maka kewenangan dan kekuasaan Presiden untuk menggunakan tangan-tangan tentara akan terbatasi. Pernyataan negara dalam keadaan bahaya harus dikonsultasikan Presiden dengan DPR terlebih dahulu. Sebaliknya dengan masih berlakunya UU No 23 tahun 1959 maka presiden memiliki wewenang penuh untuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya, sekaligus memiliki kewenangan mutlak untuk menggerakkan tentara. Pada Sidang Tahunan MPR yang lalu Akbar Tandjung cs tidak berani menjatuhkan Gus Dur karena memperhitungkan hal ini. Dan memang Gus Dur saat itu sudah nekat akan membubarkan DPR. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
