--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 13 Februari 2001 14:50 UTC ** MASSA PENDUKUNG PRESIDEN WAHID KEMBALI TURUN KE JALAN ** FALUN GONG JUGA AKAN DITINDAKI DI LUAR NEGERI ** TOPIK GEMA WARTA: UUD HARUS DIKONGKRITKAN UNTUK MENCEGAH KASUS-KASUS SEPERTI BULOGGATE DAN BRUNEIGATE ** TOPIK GEMA WARTA: PEMBICARAAN SITUASI LAPANGAN MENDAHULUI PERUNDINGAN MASA DEPAN ACEH ** TOPIK GEMA WARTA: PANSUS TRISAKTI-SEMANGGI AKAN MENGGOYANG SIAPA? ** TOPIK GEMA WARTA: ELIT POLITIK LALUKAN JEDA, TAPI MENGAPA MEGA TETAP BERSIA-SIAP? * MASSA PENDUKUNG PRESIDEN WAHID KEMBALI TURUN KE JALAN Di Jawa Timur sekitar 10.000 orang turun ke jalan mendukung Presiden Abdurrahman Wahid. Demonstrasi di Jember berjalan tenang. Hari-hari belakangan kekerasan sering terjadi di Jawa Timur pada aksi-aksi unjuk rasa pendukung Wahid. Pekan lalu Presiden berseru kepada pendukungnya agar tetap tenang. Pemicu kerusuhan adalah Memorandum yang dikeluarkan DPR terhadap Presiden Wahid berkaitan dengan Buloggate dan Bruneigate. * FALUN GONG JUGA AKAN DITINDAKI DI LUAR NEGERI Pemerintah Cina juga akan menindaki gerakan spiritual Falun Gong di luar negeri. Tetapi bagaimana pelaksanaannya masih belum diketahui. Semua pemerintahan lokal di seluruh Cina diperintahkan mengisolasi pendukung Falun Gong yang dicurigai, dari semua hubungan luar negeri. Sementara ini pemerintah Cina mendesak Muangthai agar melarang pertemuan sekitar 500 pendukung Falun Gong dari Muangthai dan luar negeri akhir April mendatang. Proses pengadilan terhadap seorang disiden sekaligus insinyur komputer Huang Qi, dimulai di Chengdu, Cina Baratdaya, hari ini. Pria berusia 26 tahun itu dituduh menyebarluaskan informasi lewat internet ke seluruh dunia mengenai gerakan pro-demokrasi di Cina dan gerakan Falun Gong. Huang Qi terancam hukuman penjara seumur hidup. * SANKSI-SANKSI TERHADAP LIBERIA HARUS DIPERKETAT, DEMIKIAN LUBBERS Komisaris Tinggi PBB urusan pengungsi Ruud Lubbers berseru kepada dunia interansional agar memberlakukan sanksi-sanksi yang lebih ketat terhadap Liberia. Dengan demikian negara Afrika Barat itu bisa dihukum karena perannya pada krisis pengungsi yang terparah saat ini, di negara jiran Guinee. Lubbers mengatakan bahwa gagasan PBB saat ini soal boikot terhadap Liberia harus diperluas. Lubbers mengutarakan semuanya ini pada kunjunganya di Guinee. Hampir setengah juta pengungsi dari Liberia dan Sierra Leone berlindung di Guinee. Mereka melarikan diri dari perang saudara di negeri sendiri tahun 90an. Kini mereka menjadi korban pertempuran antara tentara Guinee dan kelompok-kelompok pembangkang. Menurut Guinee kelompok pembangkang didukung oleh gerilyawan dari Sierra Leone dan Liberia. Lubbers sementara ini mencapai kesepakatan dengan otoritas Guinee mengenai pembentukan apa yang disebut koridor keamanan untuk mengungsikan para pengungsi ke daerah-daerah yang lebih aman. * KONFERENSI IKLIM INTERNASIONAL DILANJUTKAN JUNI-JULI MENDATANG Konferensi iklim internasional mengenai pencegahan dampak gas rumah kaca akan dilanjutkan dalam empat sampai lima bulan lagi. Hal ini dinyatakan Jan Pronk, Menteri Lingkungan Belanda sekaligus ketua konferensi, di PBB di New York. Menurut Pronk konferensi iklim dua minggu itu dijadwalkan antara pertengahan Juni dan akhir Juli. Lokasinya masih belum diketahui. November lalu konferensi iklim yang digelar di Den Haag, Belanda, gagal. Sedianya konferensi akan dilanjutkan bulan Mei di Bonn, Jerman, tetapi Presiden Amerika George Bush meminta agar konferensi ditangguhkan. Washington membutuhkan waktu lebih banyak untuk mempersiapkan diri. Konferensi di Den Haag gagal terutama karena adanya perselisihan pendapat antara Amerika Serikat dan Eropa dan antara negara-negara Eropa sendiri. Mereka berselisih pendapat soal bagaimana mengurangi emisi gas rumah kaca, dan apa sanksinya terhadap negara-negara yang tidak mentaati perjanjian. * PEMERINTAHAN KESATUAN NASIONAL ISRAEL NAMPAK MAKIN NYATA Pembentukan pemerintahan kesatuan nasional Israel nampak makin nyata saja. Kubu Likud pimpinan Perdana Menteri Ariel Sharon dan Partai Buruh pimpinan Perdana Menteri demisioner Ehud Barak mecapai kesepakatan dalam garis besar mengenai hal itu. Demikian pemberitaan radio Israel. Sebuah pemerintah baru yang terdiri dari partai Likud dan partai Buruh menghendaki perjanjian interim dengan Palestina, dan bukannya perjanjian perdamaian langgeng yang dikehendaki Barak di masa pemerintahannya. Kedua partai selanjutnya sepakat tidak lagi akan membangun daerah pemukiman Yahudi baru di wilayah Palestina. Tetapi daerah pemukiman yang sekarang ini bisa saja diperluas untuk mengatasi jumlah penduduk yang meningkat terus. Kerusuhan kembali pecah di Tepi Barat Sungai Yordan Senin kemarin. Dua warga Palestina ditembakmati oleh tentara Israel. * SEORANG PERWIRA PALESTINA DIELIMINASI ISRAEL Seorang perwira Palestina tewas akibat penembakan rudal Israel di bagian Utara Jalur Gaza. Menurut sumber-sumber Palestina ia adalah pengawal pribadi pemimpin Palestina Yasser Arafat. Mobil yang dikemudi korban diserang empat buah rudal yang diluncurkan dari sebuah helikopter tempur Israel. Pihak Palestina menyebut hal ini pembunuhan yang direncanakan oleh tentara Israel. Menurut Israel perwira Palestina itu bertanggungjawab atas serangkaian aksi-aksi teror yang diperintahkan gerilyawan Hezbollah. Perdana Menteri demisioner Israel Ehud Barak mengatakan bahwa eliminasi warga Palestina yang dicurigai melakukan aksi teror, sah-sah saja. Untuk pertama kalinya Barak secara blak-blakan membela kebijakan itu. * AMERIKA SERIKAT DAN JEPANG KIRIM KAPAL SELAM TANPA AWAK KE HAWAII Baik Amerika Serikat maupun Jepang akan mengirim sebuah kapal selam tanpa awak ke Hawaii untuk mencari kapal nelayan Jepang yang tenggelam ke dasar laut Jum'at lalu. Kapal Jepang itu tenggelam setelah ditabrak oleh kapal selam amerika yang mendadak naik ke permukaan air laut. Sembilan penumpang kapal Jepang masih belum ditemukan. Diduga keras jenazah mereka masih berada didalam kapal. Di Jepang kecalakaan itu menimbulkan kecaman keras yang berkelanjutan terhadap Perdana Menteri Yoshiro Mori, yang lamban menanggapi kecelakaan tersebut. Menteri Luar Negeri Jepang Yohei Kono menghargai sikap Amerika Serikat menyusul tenggelamnya kapal nelayan. Pada sebuah upacara di Georgia Presiden Bush mengheningkan cipta beberapa saat bagi sanak saudara mereka yang hilang. * DUA HELIKOPTER TENTARA AMERIKA BERTABRAKAN DI HAWAII Dua helikopter tentara Amerika bertabrakan dan jatuh di pulau Hawaii Oahu. Tujuh orang tentara dipastikan tewas. Sejumlah tentara dikabarkan luka-luka. Kedua helikopter melakukan latihan terbang di malam hari. * UUD HARUS DIKONGKRITKAN UNTUK MENCEGAH KASUS-KASUS SEPERTI BULOGGATE DAN BRUNEIGATE Ketua DPR Akbar Tandjung ingin agar Presiden berbagi kekuasan dengan DPR. Ketua MPR Amien Rais juga mendukung gagasan DPA agar Presiden menyerahkan tugas-tugas pemerintahan kepada Wakil Presiden. Gagasan untuk mengurangi kekuasaan presiden ini bertujuan untuk mencari penyelesaian bagi percekcokan antara lembaga kepresidenan dengan lembaga legislatif DPR belakangan ini, sehubungan dengan kasus dana Bulog dan dana Brunei. Dalam kasus ini Presiden dan DPR saling menuduh melanggar hukum. Lalu mana yang benar? Kenapa bisa terjadi perbedaan penafsiran hukum ketatanegaraan? Menurut Profesor Satjipto Rahardjo, pakar sosiologi hukum Universitas Diponegoro, Semarang, ini semua disebabkan karena UUD tidak menjelaskan secara konkrit pembagian tugas antara DPR, pemerintah, Mahkamah Agung, DPA dan lembaga-lembaga tinggi lainnya. Berikut keterangannya. Satjipto Rahardjo [SR]: Di dalam konteks...memang tidak ada rumus-rumus yang jelas. Kita hanya mengatakan ada teori Trias politika, tetapi setiap kali di dalam proses pengalaman sejarah suatu bangsa seperti Amerika dan lain-lain itu bisa saja terjadi penumpukan kekuatan itu pada institusi-institusi yang sebetulnya tidak boleh melakukan kekuasaan itu. Tapi itu pengalaman sejarah, jadi kita tidak bisa mengatakan semua bangsa itu harus mengikuti satu pola yang sama. Seperti di Amerika itu muncul Government by the Judiciary. Itu kan sudah jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip di mana government itu memerintah, judiciary itu memutus perkara, tapi di sini justru yang terjadi adalah judiciary itu juga melakukan governance. Kemudian ada istilah judicial dictatorship. Nah, itu berarti bahwa kekuasaan lembaga pengadilan sudah sedemikian rupa seperti di dalam judicial review sehingga dia memegang monopoli kekuasaan untuk menerjemahkan, untuk memberikan arti apa yang harus diartikan, apa yang harus dilakukan menurut konstitusi. Jadi ini pengalaman sejarah. Dan sekarang saya lihat bangsa Indonesia, apalagi UUD hanya menyebutkan secara singkat bahwa lembaga-lembaga tinggi negara itu adalah neben- geordnet, tidak untergeordnet. Nah, ini seberapa jauh itu neben itu ya. Radio Nederland [RN]: Bisa dijelaskan sedikit apa maksudnya neben geordnet itu? SR: Kemitraan. Jadi antara DPR, antara pemerintah, kemudian Mahkamah Agung, kemudian DPA dan lembaga tinggi yang lain, keuangan. Posisinya itu adalah kemitraan. Misalnya konkrit saja, tidak bisa pemerintah membubarkan DPR. DPR juga tidak bisa begitu saja menjatuhkan pemerintah. Tapi ini bagaimana persisnya porsi dari masing-masing itu, kita masih membentuk itu tadi. Demikian Profesor Satjipto Rahardjo, pakar Sosiologi Hukum, Universitas Diponegoro, Semarang. * PEMBICARAAN SITUASI LAPANGAN MENDAHULUI PERUNDINGAN MASA DEPAN ACEH Menteri Luar Negeri RI Alwi Shihab mengatakan di Jakarta, bahwa moratorium atau penangguhan kekerasan selama bulan Januari di Aceh cukup berhasil. Karena itu, pihak Indonesia akan mengusulkan perpanjangan peredaan-ketegangan yang baru, meski bukan dalam bentuk moratorium atau jeda. Apa bentuk atau kerangka kesepakatan baru itu belum dapat dijelaskan. Demikian kata Menlu Shihab seusai bertemu Presiden Abdurrahman Wahid di Istana. Sebuah catatan redaksi di Hilversum. Suara Menlu Alwi Shihab bahwa moratorium selama sebulan itu berhasil, tampak agak optimistis, apalagi pembicaraan di Bavois, Swiss, sendiri, masih akan dimulai. Lagi pula sulit untuk mengatakan ketegangan dan kekerasan telah berkurang secara signifikan seperti diisyaratkan oleh Menlu RI tersebut. Sembilan bulan masa Jeda Kemanusiaan, dari Mei 2000 sampai pertengahan Januari yang lalu, oleh para pengamat independen disimpulkan tidak efektif, bahkan lebih merugikan posisi Jakarta ketimbang pemberontak Gerakan Aceh Merdeka GAM. Bahkan angka korban tewas selama 9 bulan itu paling sedikit 11 tewas per bulan, sedangkan semasa sebulan moratorium telah menuntut 150 jiwa. Memang ada sisi positif yang perlu dicatat dari lapangan, yaitu tercapainya kesepakatan pengurangan ketegangan dan moratorium kekerasan selama 10 hari sejak Sabtu lalu. Semula gagasan mempertemukan para komandan lapangan dari RI dan GAM itu berasal dari Gubernur Aceh Abdullah Puteh, tetapi Puteh bermaksud sekaligus mempertemukan para komandan tertingginya, yaitu Panglima TNI Laksamana Widodo dan Panglima AGAM Tengku Abdullah Syafei'i. Menurut LSM HAM Kontras di Aceh, kegagalan itu sebenarnya karena pihak GAM khawatir pertemuan itu dimanfaatkan untuk mengetahui identitas dan merekam gambar-gambar para komandan lapangan GAM yang sesungguhnya. Selama ini puncak gunung salju GAM di Aceh yang diketahui hanyalah Tengku Syafei'i, sedangkan yang berunding di Hotel Kuala Tripa adalah politisi sipil yang mewakili RI dan GAM. Dengan gagalnya gagasan Puteh, maka HDC, Henry Dunant Center, selaku fasilitator mengupayakan pertemuan yang lebih sederhana dan ini ternyata berhasil. Bagi HDC yang Sabtu lalu memprakarsai jumpa-pers, ini jelas merupakan sebuah credit point, keberhasilan yang dapat memperkuat posisinya justru di saat Jakarta tengah menimbang akan mengurangi, bahkan mungkin meniadakan peran HDC selaku fasilitator. Sementara itu, celakanya, baru saja moratorium di lapangan disepakati, sudah terjadi pembunuhan keji yang menewaskan anggota GAM maupun warga masyarakat. Peristiwa inilah yang membuat babak perundingan di Bavois kali ini tidak langsung menuju masalah substansi, melainkan besar kemungkinan akan membahas situasi lapangan lebih dulu. Di satu pihak, adalah hal penting bahwa pertama kali disepakati moratorium langsung oleh subyek-subyek di lapangan, namun di lain pihak, kredibilitas kesepakatan itu langsung sudah teruji pula. Baik wakil GAM Tengku Amni Marzuki di Banda Aceh maupun wakil GAM dari Swedia Zaini Abdullah yang kami hubungi kemarin mengatakan, peristiwa pembunuhan itu sensitif. Menurut Amni, ini berarti pengingkaran terhadap kesepakatan lapangan yang baru itu, sedangkan Zaini belum bersedia memberi komentar resmi sebelum pembicaraan dimulai. Betapapun, dapat diperkirakan, mengingat rawannya moreatorium lapangan dan desakan di Aceh sendiri, maka peredaan ketegangan akan diperpanjang, yaitu, seperti dikesankan oleh Menlu Shihab, dalam suatu bentuk atau kerangka baru. Namun sekarang, situasi lapangan akan memberi bobot baru yang lebih mendesak. Pendeknya, babak pembicaraan di Bavois kali ini, pada gilirannya, akan memberi masukan ke Jakarta yang bermaksud mengumumkan format pendekatan baru pekan depan. Siapa sajakah yang akan diajak ikut berunding dengan Jakarta selain GAM? Di mana perundingan dengan format baru akan dilakukan? Bagaimana peran fasilitator selanjutnya, akan dikurangi, ditiadakan atau diteruskan? Dan, terpenting, bagaimana mengatur mekanisme keamanan yang baru, yang handal? Itulah ketiga pertanyaan pokok yang dinantikan jawabannya dari Bavois, Swiss dan dari Jakarta, menjelang atau selepas akhir pekan ini. * PANSUS TRISAKTI-SEMANGGI AKAN MENGGOYANG SIAPA? Ketua Pansus atau Panitia Khusus DPR untuk kasus Trisakti dan Semanggi, tahun 98, Panda Nababan, membantah bahwa Pansus ini bermaksud menggoyang sejumlah perwira TNI dan Polri di balik kedua kasus itu. Namun dia mengakui, ada indikasi bahwa mantan Pangdam Jaya Mayjen Syafrie Syamsuddin dan mantan Kapolda Brigjen Pol. Hamami Nata menyembunyikan sesuatu. Berikut ini, keterangan Panda Nababan. Panda Nababan: Justru kita lihat di sini bagaimana ambil contoh yang paling signifikan begitu banyak pasukan satuan yang waktu itu menangani Trisakti yang kemudian ternyata komandan yang di lapangan itu yang bertanggungjawab sentralisitik itu jelas. Itu menarik sekali itu. Artinya jajaran polisi dan TNI yang ada tidak jelas, gitu lho. Siapa yang mengatakan komando ini. Radio Nederland [RN]: Tapi bagaimana mantan Pangdam Jaya Mayjen Syafrie Syamsuddin dan mantan KapoldaMetro Jaya Hamami Nata bisa mengatakan tidak tahu persis apa yang terjadi? PN: Justru dengan statement mereka itu menarik sekali. Mereka itu logikanya sudah harus mengetahui. Aneh ini kalau mereka tidak tahu. Artinya ada sesuatu yang apakah disembunyikan atau bagaimana atau kebijakan policy dari atas. Jadi ambil contoh satu proyek kecil itu baru setahun kemudian diserahkan kepada penyidik. Kemudian juga tidak ada pernah dilakukan kontrol waktu pasukan satuan-satuan itu keluar dari markasnya, katakanlah membawa 50 peluru tajam kemudian kembalinya setelah operasi itu tidak dicek itu 50 peluru itu kepakai atau nggak gitu lho. Jadi bagaimana amburadulnya waktu itu tidak ditangani itu makin mendorong kita bahwa ini cara-cara penanganannya sebenarnya bagaimana, gitu lho. RN: Jadi penyangkalan mereka merupakan suatu indikasi bahwa mereka menyembunyikan, ya. Tapi anda memperoleh kesimpulan itu dari data darimana? PN: Ada keterangan-keterangan yang saya jadikan contoh seperti keterangan mereka itu. Bahwa kita juga ingin tahu siapa yang melakukan penembakan, kita juga ingin ini terbongkar tuntas. Itu statement resmi mereka. Kapolda seminggu kemudian kan terus minta berhenti Hamami Nata. Kemudian juga yang menarik itu masalah penanganan perkara ini. Kenapa mesti bertele-tele. Sebenarnya bisa sederhana. RN: Tapi tujuan Pansus ini hendak mengungkap siapa penembak ya? PN: Bicara secara spesifik begitu juga, kita mau mengungkap data dan fakta dan kemudian kita mau lihat kenapa persoalan tragedi kemanusian ini sudah tiga tahun tidak pernah diselesaikan serius oleh penegak hukum. Nah, kita memberikan tekanan tekanan politis kepada penegak hukum untuk membongkar ini. Apa kesulitannya dan kemudian apa halangannya. Yang kemudian menarik itu adalah permintaan dari keluarga mahasiswa, keluarga korban. Mereka ingin tahu siapa yang menembak. Kemudian ingin tahu kebijakan siapa ini aksi damai harus dihadapi secara brutal dengan peluru tajam. RN: Dan siapa aktor intelektualnya, ya? PN: Ya itu resmi mereka desak itu ke kita. RN: Ya, tapi apakah Pansus yang akan menjawab itu ataukah proses lanjutnya? PN: Bukan, proses selanjutnya dong. Itu kan secara bertahap kita lakukan dulu pertemuan dengan keluarga korban baik Trisakti-Semanggi, kemudian secara formal standar kita minta Kapolda dan jajarannya, kemudian habis itu Pangdam dengan jajarannya. Nah, kemudian sekarang kita kepada yang bertanggungjawab pada waktu peristiwa itu terjadi. Demikian juga kita akan panggil Mayor Jenderal Jaja Suparman. Dia Panglima waktu terjadi tragedi Semanggi. Dan kemudian Nugroho Jayusman, dia Kapolda waktu Semanggi. RN: Lantas apa tindak lanjutnya siapa yang akan menangani? PN: Kita kan akan dorong nati penegak-penegak hukum. Kenapa Jaksa Agung, kenapa Kapolri, kenapa Kapuspom, ada apa gitu lho. Masih terlampau dini kita untuk mengatakan si ini dalangnya. RN:Saudara Panda ini Pansus ini semakin penting saja ya. Ada Pansus Bruneigate dan Buloggate mampu menggoyang seorang Presiden. Dan sekarang Pansus ini, seolah-olah udah mengambilalih peran KPP-HAM. PN: Ndak juga. Ndak juga. Ini sebenarnya Pansus ini desakan daripada keluarga mahasiswa dan korban itu minta ini dipansuskan. Itu sudah cukup lama mereka minta. Jauh sebelum ada cerita Pansus Buloggate segala macam. RN: Tapi kalau Pansus Buloggate dan Bruneigate bisa mengguncang Presiden, Pansus Trisakti dan Semanggi ini siapa yang bisa diguncangnya secara politiknya? PN: Belum tentu juga itu akan mengguncang Presiden. Presidennya terguncang kali. RN: Ya, tapi sudah seperti perang saja ini Presiden dan parlemen. PN: Ndak juga. Ndak juga.Itu oknum-oknum aja di parlemen. Orang-orang tertentu aja itu.Jangan pikir parlemen ini sudah kuat. Parlemen ini juga penuh dengan banyak kelemahan. RN: Tapi betapapun fraksi anda PDIP sudah memimpin suatu kekuatan yang makin kompak ya dengan Golkar, PAN,Poros Tengah, TNI-Polri. Jadi mau diapain ini Presiden Gus Dur menurut anda? PN: Ndak mau diapa-apain. Kita lihat aja tiga bulan ini. Demikian Panda Nababan Ketua Pansus DPR soal tragedi Trisakti-Semanggi. * ELIT POLITIK LALUKAN JEDA, TAPI MENGAPA MEGA TETAP BERSIA-SIAP? Meski aksi-aksi anti Golkar di sepanjang Pantura terus berlanjut dan ada aksi-aksi kecil pro Golkar di Indonesia Timur, namun secara keseluruhan situasi keamanan di Indonesia cukup baik. Para pengamat menduga ada semacam gencatan senjata di kalangan elit politik di Jakarta. Lobby-lobby ke arah pembagian kekuasaan masih terus berlanjut. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Mahasiswa dari Jaringan Rakyat sore kemarin memutuskan untuk mundur dari depan kantor DPD Golkar DKI Jakarta, setelah sempat bertahan untuk melakukan aksi meminta pembubaran Partai Golkar. Suasana di depan Gedung Golkar itu sempat memanas, ketika sekitar 300 mahasiswa dari Jaringan Rakyat (Jarak) kemarin mendatangi kantor DPD Golkar tersebut. Sekitar 150 orang simpatisan Golkar sempat bersiap-siap di bagian dalam lingkungan kantor DPD Golkar membawa tongkat-tongkat kayu. Meski di Jakarta tidak terjadi insiden, namun di Medan secara kebetulan terjadi suatu insiden. Para mahasiswa menyerbu pos Pemuda Pancasila setempat karena para preman menusuk seorang mahasiswa sedangkan pihak kepolisian tidak menggubris laporan para mahasiswa itu. Meski masih banyak aksi lain di beberapa propinsi baik yang pro mau pun anti Golkar, namun nampaknya aksi-aksi kekerasan seperti di Surabaya untuk sementara tidak akan berlanjut lagi. Massa pro Gus Dur sudah lebih tenang setelah diredakan oleh Gus Dur sendiri. Bahkan rencana pengiriman satu juta massa ke Jakarta tanggal 18 Februari mendatang kemungkinan besar akan ditunda. Massa pro Gus Dur sudah puas dengan janji kyai khos itu bahwa 10 penjahat Orde Baru akan ditahan. Entah mengapa, pihak kelompok anti-Gus Dur pun seolah-olah mengerem aksi-aksi massal mereka di Jakarta. Sangat terasa adanya semacam moratorium atau jedah di daerah khusus ibukota. Gus Dur sendiri santer dikabarkan ingin pergi ke Arab Saudi tanggal 22 Februari mendatang untuk menunaikan ibadah haji. Menurut seorang anggota generasi muda NU, "Pak Dur tidak peduli jika ada yang mau ambil alih kepemimpinan negara". Silahkan saja, katanya. Benarkah demikian? Kalangan penentang Gus Dur merasa yakin bahwa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid sudah menjelang saat-saat akhirnya. Selain tidak punya legitimasi lagi, Gus Dur pun dinilai tidak mungkin bisa memperbaiki kinerjanya lagi dalam waktu dua setengah bulan yang masih tersisa. Selama 16 bulan ia tidak berhasil memberantas ataupun mengurangi KKN. Apalagi dalam 10 minggu ini. Gus Dur tidak mampu mengubah gaya kepemimpinannya. Baru sekarang ini ia benar-benar mau membuka kupingnya dan mendengar apa yang dikatakan atau disarankan para pembantunya. Dari sekian banyak menterinya pun hanya Menteri Pertahanan Machfud yang setiap hari membela kebijakan Gus Dur. Menteri-menteri yang lain, yang dahulu berlomba-lomba mendekatkan diri pada Gus Dur kini pura-pura bingung. Tidak banyak yang mau membela Gus Dur pada saat-saatnya yang sulit, termasuk Susilo Bambang Yudhoyono, Menko Polsoskam yang merupakan putra mahkota Gus Dur. Ia kini lebih sibuk mengejar PRD, partai anak muda,musuh bebuyutan tentara Orba. Pada masa Sukarno, Soeharto maupun Habibie, Mendagri biasanya yang menjadi mata tombak pembela kebijakan Presiden. Tetapi sekarang ini Soeryadi Soedirdja, seorang jenderal pensiunan yang disebut amat loyal pada Gus Dur, sebagai Mendagri lebih suka menunjukkan loyalitasnya dengan berdiam diri. Agaknya dengan berdiam diri para menteri ini berharap masih akan dipakai Megawati jika Gus Dur mengundurkan diri atau dilengserkan. Gus Dur kini sangat tergantung pada orang-orang kepercayaannya yang umumnya, kecuali Marsillam Simandjuntak, tidak tahu banyak soal liku-liku politik. Misalnya Alwi Shihab, Dr. Umar Wahid, putrinya Yenny dan adiknya Ny Lili. Orang-orang lain seperti Matori Abdul Djalil dan Said Agil Siradj, termasuk beberapa kemenakannya, sudah siap-siap masuk kabinetnya Megawati. Maka dapat dikatakan jika putri Bung Karno ini ingin menampung semua calon menteri itu, termasuk dari militer, Poros Tengah, dan PKB, personalia kabinetnya akan lebih besar ketimbang kabinet 100 menterinya mendiang Bung Karno. Jadi banyak yang menduga presiden kyai ini akan jatuh dalam beberapa bulan mendatang ini, meski ia berjanji tidak akan berkompromi lagi. Koran Business News dalam induk karangannya menulis: "tidak ada pemerintah, apa dan siapa pun, dalam jangka pendek dan menengah, bisa memberantas KKN secara memuaskan untuk masyarakat, utamanya generasi muda dan mahasiswa". Sebabnya sederhana: yang masih pegang kekuasaan, yakni di birokrasi, DPR, tentara, parpol besar serta aparat peradilan, semuanya masih orang-orang yang menjadi setengah tua di zaman Orde Baru. Maka reformasi total mustahil bisa dicapai dalam jangka pendek dan menengah. Harian Media Indonesia juga mengatakan hal yang hampir sama, "Bagaimana mungkin dalam tiga bulan bisa meringkus 10 koruptor? Inilah janji yang bakal berbuah petaka," tulis Media Indonesia. Tetapi seorang sesepuh PMKRI mengatakan, selalu ada saja factor X yang jarang diperhitungkan di Indonesia, yang bisa merubah keadaan politik secara radikal. Tuhan sudah berkali-kali menunjukkan hal itu katanya. Ini pernah terjadi pada saat revolusi 45, pada peristiwa G-30-S dan menjelang jatuhnya Soeharto. Siapa yang menduga akan ada badai krisis ekonomi yang pertama. Kini mungkinkah krisis ekonomi kedua akan muncul kembali dalam waktu dekat ini? Atau akankah goro-goro yang ditunggu-tunggu itu muncul? Sementara itu dikalangan pendukung Gus Dur masih ada optimisme bahwa ia akan membongkar kabinetnya dan melakukan pembersihan. Orang-orang Golkar semacam Marzuki Darusman yang selama ini dianggap penghambat penangkapan orang-orang Golkar dan Orde Baru lainnya, katanya akan diganti. Tetapi tampaknya bukan orang Golkar yang akan ditahan atau diganti Gus Dur. Justru orang Partai Keadilan. Menteri Kehutanan Nurmahmudi dikabarkan akan diganti pada tanggal 22 Februari nanti. Langkah catenaccio Gus Dur memang aneh-aneh. Sulit ditebak. Sementara itu hal-hal yang pokok seperti kemelaratan dan pengangguran tidak ditanganinya secara langsung. Yang penting adalah mempertahankan kekuasaan dengan bagi-bagi kekuasaan. Maka mungkin tepatlah apa yang dikatakan para demonstran dari HMI MPO di bunderan Hotel Indonesia kemarin. "Gus Dur, Megawati, Amien Rais dan Akbar Tandjung sudah gagal. Yang dibutuhkan sekarang adalah pemimpin-pemimpin baru yang muda-muda dan bersih dan punya konsep yang jelas dan kerakyatan". --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
