--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 27 Februari 2001 14:40 UTC ** JUMLAH KORBAN TEWAS DI KALIMANTAN TENGAH MENINGKAT ** AMERIKA SERIKAT DUKUNG RESOLUSI PBB SOAL HAK ASASI MANUSIA CINA ** PARTAI BURUH ISRAEL TURUTSERTA DALAM PEMERINTAHAN ARIEL SHARON ** TOPIK GEMA WARTA: MENURUT USTAD HAMBALI, TOKOH MADURA, PENYULUT KERUSUHAN DI SAMPIT ADALAH KECEMBURUAN SOSIAL ** TOPIK GEMA WARTA: PARTAI BURUH TURUTSERTA DALAM PEMERINTAHAN ARIEL SHARON * JUMLAH KORBAN TEWAS DI KALIMANTAN TENGAH MENINGKAT Jumlah korban tewas akibat serangan baru penduduk asli Dayak terhadap imigran asal Madura di Kalimantan Tengah meningkat menjadi hampir 400 orang. Hari ini polisi menemukan 118 mayat dalam keadaan rusak berat dan tanpa kepala di kota Parenggean, Kalimantan Tengah. Tentara dan polisi mulai melakukan perlucutan senjata penduduk asli Dayak yang militan di Palangkaraya, ibukota Kalimantan Tengah. Sejak awal pekan lalu penduduk asli Dayak yang militan membantai para imigran Madura, terutama di Palangkaraya. Para pengungsi yang bersembunyi di hutan juga menjadi sasaran orang Dayak militan. 10.000 pengungsi Madura dievakuasi dari kota Sampit, sementara 30.000 lainnya menunggu sampai bisa diungsikan dari Kalimantan. Baku tembak pecah antara polisi dan tentara yang memantau evakuasi massa itu. Sebab musabab baku tembak tersebut belum diketahui. Diberitakan enam orang mengalami luka-luka. * AMERIKA SERIKAT DUKUNG RESOLUSI PBB SOAL HAK ASASI MANUSIA CINA Bulan depan di Jenewa, Swiss, Amerika Serikat akan mendukung sebuah resolusi PBB yang mengecam kebijakan hak asasi manusia Cina. Dengan demikian pemerintahan Presiden George W. Bush memilih garis keras terhadap Cina. Kritik internasional terhadap Cina antara lain berfokus kepada penindasan gerakan spiritual Falun Gong dan kaum budis di Tibet. Pemerintah di Beijing juga dituduh melakukan penyiksaan. Menurut sebuah laporan Amerika keadaan hak asasi manusia di Cina makin buruk saja tahun lalu. Tahun-tahun belakangan Cina bahkan kerapkali berhasil mencegah pemungutan suara langsung PBB mengenai isu hak asasi manusia. * PARTAI BURUH ISRAEL TURUTSERTA DALAM PEMERINTAHAN ARIEL SHARON Partai Buruh Israel memutuskan bekerjasama dengan partai Likud pimpinan Perdana Menteri baru Ariel Sharon dalam pemerintah kesatuan nasional. Pada kongres partai Buruh yang digelar hari ini, mayoritas luas anggota partai memberikan lampu hijau bagi koalisi dengan partai Likud guna mengatasi krisis dengan Palestina yang berlangsung selama berbulan-bulan. Perdana Menteri Sharon kemungkinan juga akan meminta partai kanan turut duduk dalam pemerintah baru. Uni Eropa berseru kepada Israel agar mencabut sanksi ekonomi di wilayah Palestina. Para Menteri Luar Negeri Uni Eropa selanjutnya memutuskan menyumbang sekitar 66 juta dolar kepada Otoritas Palestina yang mengalami masalah keuangan. * NATO AKAN PERKECIL ZONA PENYANGGA KOSOVO NATO secara bertahap akan memperkecil zona penyangga antara Kosovo dan bagian Serbia lainnya. Hal ini diputuskan para menteri luar negeri NATO di Brussel, Belgia. Dengan diperkecilnya zona penyangga itu maka ruang gerak pasukan tempur etnik Albania di zona tersebut makin berkurang pula. Akibat meningkatnya kekerasan di daerah perbatasan Serbia Kosovo maka PBB berpendapat pengamat internasional harus dikirim ke sana. Komisaris Tinggi PBB urusan pengungsi Ruud Lubbers meminta Uni Eropa menyelenggarakan misi pengamat. Sidang NATO di Brussel untuk pertama kalinya dihadiri oleh Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell. Topik agenda, selain keadaan di Balkan, adalah proses perdamaian Timur Tengah dan gagasan Amerika seputar perisai anti rudal. * EKSPOR MINYAK IRAK LEWAT SURIAH AKAN DIPANTAU PBB Suriah berjanji kepada Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell ekspor minyak Irak lewat Suriah akan ditempatkan di bawah pengawasan PBB. Menurut Powell Presiden Suriah Bashar al-Assad sampai tiga kali menjamin bahwa negerinya akan mengijinkan pemantauan PBB. Dengan demikian maka ekspor minyak Irak lewat Suriah ditempatkan di bawah kebijakan sanksi PBB terhadap Irak. Pemerintah di Damaskus resminya mengaku mengujicoba pipa-pipa minyak. Tetapi menurut para pengamat, Irak sedikitnya mengeskpor 120.000 barel minyak per hari lewat Suriah sejak November lalu. Hasil ekspor tersebut sejauh ini langsung disalurkan ke Bagdad dan menghindari sanksi PBB. * IRAK TOLAK INSPEKSI SENJATA BARU PBB Irak tidak akan mengijinkan inspeksi-inspeksi senjata baru PBB, andaikata sanksi-sanski terhadap negeri itu dicabut. Hal ini dinyatakan Menteri Luar Negeri Irak, Mohammed Saeed Al-Sahhaf, di PBB, di New York. Menteri Luar Negeri Irak itu berada di New York untuk melakukan perundingan dengan Sekjen PBB Kofi Annan. Topik pembicaraan antara lain adalah sanksi-sanksi PBB terhadap Irak yang digabungkan dengan inspeksi senjata. Prancis, Rusia dan Cina mendesak Annan agar meringankan sanksi terhadap Irak. Amerika Serikat akhir bulan depan ingin mencapai konsensus internasional mengenai sanksi PBB terhadap Irak. Amerika konon bersedia mencabut sebagian sanksi guna meringankan penderitaan rakyat Irak. Menteri Luar Negeri Amerika Colin Powell menegaskan Irak harus dipaksa mentaati resolusi PBB termasuk juga inspeksi senjata. * TALIBAN PERINTAHKAN PENGHANCURAN PATUNG NON ISLAM Penguasa islam kolot Taliban di Afghanistan memerintahkan untuk menghancurkan semua patung di seluruh negara, termasuk patung-patung antik dari zaman pra islam. Sebelumnya diberitakan bahwa perwakilan pemerintah menghancurkan lebih dari 12 benda seni Musium Nasional di ibukota Kabul, termasuk patung Budha yang unik yang berusia 2000 tahun. Para diplomat asing saat ini berada di ibukota Kabul untuk mengetahui apakah pemberitaan soal penghancuran patung-patung itu benar, tetapi sejauh ini mereka tidak diijinkan memasuki musium. Musium Nasional ditutup sejak 1992, setelah sebagian besar koleksi dijarah akibat bentrokan antara para pemimpin tentara Afghanistan. * EROPA NAMPAK AKAN MUSNAHKAN TERNAK SEHAT Rencana pemusnahan besar-besaran ternak yang masih sehat guna mengatasi krisis penyakit sapi gila,BSE, kemungkinan akan dilaksanakan. Para menteri pertanian Eropa yang mengadakan pertemuan di Brussel, Belgia, Senin kemarin nampak tidak bisa menyepakati tindakan lain. Hal ini berarti bahwa Komisi Eropa kini bisa merumuskan rencana memborong ternak yang sehat. Gagasan alternatif yang diusulkan Belanda tidak mendapat dukungan luas dewan menteri pertanian di Brussel. Belanda mengusulkan penyehatan sektor daging dengan meningkatkan persaingan dan memberikan kompensasi kepada para peternak yang mengalami kerugian. Jerman dan Denmark mendukung gagasan alternatif Belanda itu. Para peternak di Prancis dan Belgia turun ke jalan guna menuntut kompensasi bagi kerugian finansial yang mereka alami akibat krisis BSE yang melanda Eropa. Di Strasbourg dan kota-kota lain di Prancis para peternak memblokir perbatasan dengan Jerman. Blokade juga ditempatkan di jalan-jalan raya antara Prancis dan Belgia. * MENURUT USTAD HAMBALI, TOKOH MADURA, PENYULUT KERUSUHAN DI SAMPIT ADALAH KECEMBURUAN SOSIAL Meski pasukan Kostrad sudah tiba di Kalimantan, sampai sekarang belum jelas apakah kondisi kota Sampit memang sudah tenang atau belum. Siapa yang menyulut kerusuhan ini juga belum jelas. Namun menurut Ustad Hambali seorang tokoh Madura yang banyak mengumpulkan data dari Sampit, kecemburuan sosial memegang peranan penting. Selain tu tokoh majelis ulama dari Pontianak mengakui konflik politik daerah juga ikut menyulut. Berikut keterangannya: Hambali [H]: Di luar dugaan, melihat aksi pendatang yang menguasai kota Sampit, warga lokalpun panas hatinya. Mereka menyusun kekuatan sambil menunggu bantuan dari pedalaman. Amuk massa itu terus berkembang menjadi aksi pemburuan dan pembantaian terhadap warga pendatang etnis tertentu tadi. Korban pun berjatuhan. Pemicu amuk massa itu simpangsiur. Ada yang menyebut terkait dengan rencana pelantikan beberapa kepala dinas, namun alasan itu sangat kecil kemungkinannya. Ada pula yang mengaitkan dengan kehidupan warga pendatang yang memang lebih mapan. Namun berdasarkan pengakuan beberapa warga lokal, aksi ini lebih disebabkan warga pendatang etnis tertentu yang tidak bisa beradaptasi dengan warga lokal. Hal ini juga diungkapkan tokoh masyarakat lokal, yaitu Profesor K.M.A. Usop. Warga pendatang satu etnis tertentu itu kurang bisa beradaptasi dengan prinsip 'di mana bumi dipijak, di situlah langit dijunjung'. Radio Nederland [RN]: Apakah anda melihat benar itu, bahwa memang warga pendatang. Kita katakanlah lugas Madura terutama itu tidak mau menyesuaikan diri. H: Tidak semuanya benar itu, Pak. Tapi sebenarnya kejadian di lapangan tidak demikian sepenuhnya. Dari data yang kami peroleh dari tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Banjarmasin, justru kecemburuan sosial itu yang lebih menonjol, Pak. Jadi kecemburuan sosial dikarenakan pendatang itu lebih sukses, lebih mapan dan lain sebagainya, situasi dan kondisi ini dimanfaatkan oleh para provokator yang tidak senang dengan situasi dan kondisi yang memang sangat damai itu. Nah, ada aspek politis seperti yang kami utarakan tadi dia ingin menguasai posisi-posisi tertentu. Posisi kunci terutama untuk merealisir otonomi daerah itu, Pak. RN: Bagaimana itu cerita detilnya, pihak mana yang menyalahgunakan dan pihak mana yang disalahgunakan dalam masalah otonomi daerah itu. H: Nah, ini data-data di kami itu sebenarnya belum jelas total itu, Pak. Tapi yang jelas itu ada unsur-unsur politis yang memanfaatkan. Selama ini kan dua suku ini, dua etnis ini terkenal cepat mudah naik emosionalnya gitu. Lebih mengedepankan emosional daripada rasional, sehingga dia dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk mengakomodir bahwa daerah ini adalah daerah yang tidak aman, kecuali kalau dipimpin oleh putra putra daerah setempat. Itu beberapa data yang kita peroleh, Pak. RN: Anda menyebut provokator. Selain itu ada lagi provokator-provokator lain yang mungkin dari luar daerah, gitu? H: Pertama saya tambahkan sedikit, Pak ya. Penduduk asli dan pendatang ini pada hakekatnya dua-duanya sama-sama punya nilai kebaikan, dalam arti potensi dasarnya baik semua, Pak. Saya juga pernah beberapa tahun tugas di daerah Dayak. Dayak ini sebenarnya kalau nggak diusik mereka tidak mau melakukan sesuatu yang merugikan orang lain. Nah, begitu juga pendatang. Saya yakin ini hanya dibenturkan saja, saya rasa, Pak. Jadi katakan saja kita nggak bisa merendem sampling secara total bahwa pendatang jelek atau penduduk lokal itu jelek. Sebab pada hakekatnya kedua-duanya itu mereka memiliki potensi yang sangat baik. Tetapi terus terang hanya dari karakteristik biasa Pak setiap pendatang itu kan punya etos kerja yang lebih tinggi, kompetitif, karena mereka mengembara, gitu lho, Pak. Sementara, ya kita sajalah sebagai contoh, kalau kantor kita di rumah kita sendiri kan malah kadang etos kerja malah menurun, jam kerja makin malas, mau bangun pun nggak jauh di sebelah. Tapi sebaliknya kalau kayak di Jakarta sempat kerja kita jaraknya begitu jauh sehingga kita antisipasi lebih sedini mungkin. Mungkin lebih awal bangun dan lain sebagainya. Itu wajar-wajar saja kalau penduduk lokal itu lebih malas. RN: Tapi ini tadi faktor penyulutnya ini. H: Saya mohon maaf mungkin nggak bisa memberikan gambaran lebih detil tentang siapa sebenarnya yang bermain di balik layar ini. Jadi saya tidak punya kemampuan gitu lho Pak ya. Ini juga data yang ada di kami ini, yang dapat kami peroleh untuk melengkapi data lapangan. Sementara hal-hal yang bapak tanyakan itu, kami belum bisa menarik kesimpulan konkrit, siapa yang bermain di balik layar ini. RN: Darimana data-data itu, Pak? Sampit ya? H: Ya, teman-teman kirim. RN: Terakhir berita yang bapak terima dari Sampit apa? Terutama teman-teman dari Madura mana? H: Ya, masing-masing mengklaim tidak mendahului gitu aja. Tidak menjadi pemasalah awal gitu lho. Demikian Ustad Hambali, tokoh Madura. * PARTAI BURUH TURUTSERTA DALAM PEMERINTAHAN ARIEL SHARON Desas-desus adanya perombakan kabinet, makin mempertegas bahwa Gus Dur sudah kehabisan ilham untuk membikin kebijakan spektakuler. Selama satu setengah tahun berkuasa, resep kebijakan Gus Dur hanya dua, perombakan kabinet dan memeriksa keluarga Cendana dan kroni Soeharto. Tidak mengherankan kalau dukungan terhadap Presiden yang suka melawat ke luar negeri ini makin berkurang saja. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Arief Biki, Ketua Umum Laskar Ampera Arief Rahman Hakim, kemarin mengatakan kondisi negara yang serba tak menentu sekarang ini, membutuhkan tindakan yang tepat agar tidak menambah keruh situasi saat ini. Ia mengusulkan supaya Gus Dur meredam gempuran dari pelbagai partai dengan melakukan reshuffle kabinet secara total. Presiden pun harus menawarkan kepada partai-partai besar untuk duduk dalam kabinet. Bilamana perlu presiden harus menggelembungkan kabinetnya. Selanjutnya Arief melontarkan gagasan komposisi calon kabinet, sesuai perolehan jumlah suara dalam pemilu 1999. PDI Perjuangan mendapat jatah delapan kursi menteri, Partai Golkar enam kursi, PPP empat calon menteri, fraksi Reformasi (PAN dan Partai Keadilan) mendapat jatah empat menteri, PBB seorang menteri, TNI/Polri empat menteri dan dari unsur birokrasi 10 menteri. Reshuffle kabinet ini diperkirakannya dapat mencegah dilaksanakannya Sidang Istimewa. Hal inilah jalan keluar yang bisa dirasakan semua pihak sebagai win-win solution yaitu jalan keluar yang menguntungkan semua pihak. Kalau partai-partai menolak, Gus Dur bisa saja mengangkat orang-orang yang kontroversial. Berbeda dengan Arief Biki, kalangan pendukung Gus Dur lebih condong untuk membubarkan DPR RI dan utamanya Partai Golkar. Seorang pengamat politik yang senantiasa memberikan dukungan pada partai Golkar, berpendapat bahwa gagasan menyelenggarakan pemilu yang dipercepat masih sulit dilaksanakan. Sebab secara konstitusi jika presiden mundur maka wapres akan menggantikannya. Lagi pula DPR/MPR belum mengirimkan sinyal-sinyal akan mengadakan pemilu yang dipercepat sebagai sebuah solusi alternatif mengatasi kebuntuan politik saat ini. Menurutnya, gasasan pemilu dipercepat seharusnya datang dari MPR/DPR. Kedua Lembaga itu yang akan menentukan apakah perlu penyelenggaran pemilu sela. Konsekuensinya jika pemilu dilaksanakan untuk memilih presiden dan wakil rakyat secara langsung, maka UU No. 3 tahun 1999, tentang pemilu harus diubah terlebih dahulu. Sedangkan hingga kini belum ada tanda-tanda DPR/MPR akan mengambil gagasan itu. Dengan kata lain, pemilu dipercepat dapat dimunculkan jika seluruh perangkat dan lembaga negara tidak berfungsi dengan baik. Sedangkan kenyataan saat ini lembaga-lembaga tersebut, yakni DPR/MPR, Kejagung, Lembaga Kepresidenan, DPA, masih berjalan dengan baik. Berbeda dengan dua pandangan yang cenderung pro status quo di atas, maka para aktivis pro demokrasi mengatakan adalah naif bila mengharapkan DPR/MPR akan memuaskan rakyat. Utamanya keinginan rakyat untuk segera dituntaskannya agenda reformasi total. Bagi para mahasiswa misalnya, seharusnya Golkar tidak boleh ikut dalam pemilu karena belum pernah diadili kejahatannya selama 32 tahun Orde Baru berkuasa. Golkar pun yang ikut menyusun UU Pemilu yang cacat dari segi demokrasi, salah satunya dengan memberikan 38 kursi kepada militer. Pemilu yang cacat demokrasi itu, telah membuka pintu besar bagi masuknya sisa-sisa Orde Baru di parlemen (DPR/MPR). Itulah yang menyebabkan reformasi total gagal, karena sisa-sisa Orde Baru ini baik di Golkar maupun di partai-partai lainnya, selalu menggunakan parlemen untuk menjegal agenda-agenda reformasi. Ketua Umum Partai Rakyat Demokratik, Budiman Sudjatmiko pun sependapat dengan ide pembubaran parlemen, demi untuk melapangkan jalannya reformasi total. Ia mengatakan massa rakyat kini terbelah dua, antara yang pro dan anti Gus Dur. Namun adanya juga massa yang mencoba lebih rasional dalam melihat "pertarungan" ini. Mereka membawa agenda penghancuran sisa-sisa Orde Baru untuk menuntaskan reformasi total. Hal ini dilandaskan oleh masih tercecernya agenda-agenda reformasi total. Pengadilan Soeharto dan kroninya serta pengadilan Golkar adalah dua dari banyak contoh yang dapat diketengahkan terhambatnya agenda perubahan itu. Kalangan lain mengatakan, kegagalan reformasi total yang terjadi, jelas merupakan tanggung jawab Gus Dur, dan presiden sebagai pemegang kendali kekuasaan adalah pihak yang paling berkompeten untuk dimintakan pertanggungjawaban atas kegagalan tersebut. Untuk menutupi kegagalannya itu, Gus Dur masih mendapat waktu selama dua bulan, sebelum memorandum kedua dikeluarkan oleh DPR. Secara teoritis, lanjutnya, dalam waktu dua bulan itu sulit baginya untuk mengambil langkah-langkah yang popular bagi rakyat. Selama 17 bulan belakangan, Gus Dur ternyata tidak mau dan tidak mampu menjalankan langkah-langkah spektakuler yang bisa mewujudkan cita-cita reformasi total, apalagi dalam waktu yang hanya dua bulan itu. Gus Dur jelas tidak bisa menurunkan harga-harga, menaikkan upah buruh dan menyediakan lapangan kerja pada sejumlah besar tenaga penganggur. Bahkan jauh-jauh hari kabinet sudah mengumumkan kenaikan harga BBM pada bulan April mendatang. Sementara itu, sehubungan dengan pembubaran parlemen, juga sudah dapat diperkirakan Gus Dur tidak akan mampu melakukannya. Karena ide tersebut tidak didukung oleh Megawati dan militer. Oleh karena itu, biarpun sebagian besar masyarakat di luar parlemen masih ingin Gus Dur tetap berkuasa, situasi politik dapat dikendalikan dan tidak terjadi kekacauan, namun suatu bentrokan horisontal tampaknya akan sulit untuk dihindari. Yang sudah dilakukan Gus Dur selama satu bulan ke belakang, hanyalah memeriksa beberapa keluarga Cendana dan beberapa kroni Soeharto, misalnya Tutut dalam kasus pipanisasi di Jawa. Tetapi langkah-langkah seperti ini pun pernah dilakukan B.J. Habibie ketika berkuasa dua tahun yang lalu. Sebagai langkah berikutnya, Gus Dur bulan depan mungkin akan menerapkan jurus reshuffle kabinet. Tetapi tetap ia akan memasukkan orang-orang Golkar dalam kabinetnya, meski ia memerintahkan kepada para pembantunya untuk meminta kembali kantor-kantor Golkar yang merupakan milik pemerintah. Kedua langkah yang sesungguhnya merupakan langkah politik yang sangat minim, merupakan langkah yang akan diambil oleh Gus Dur untuk memperpanjang usia kekuasaannya. Bertolak dari hal itu, adalah mimpi mengharapkan Gus Dur mampu mewujudkan cita-cita reformasi total. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
