--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 18 April 2001 16:00 UTC ** CINA DAN AMERIKA RUNDINGKAN INSIDEN TABRAKAN PESAWAT ** ISREAL KEMBALI DITEMBAKI DARI JALUR GAZA ** PERTEMPURAN PERBATASAN INDIA-BANGLADESH TEWASKAN 18 ORANG ** TOPIK GEMA WARTA: SEKJEN KOMNASHAM ASMARA NABABAN SETUJUI TRIBUNAL INTERNASIONAL UNTUK KASUS TIMOR TIMUR ** TOPIK GEMA WARTA: PENGUCURAN DANA IMF TETAP MENUNGGU REVISI APBN * CINA DAN AMERIKA RUNDINGKAN INSIDEN TABRAKAN PESAWAT Di Beijing, Ibukota Cina, diakhiri pembicaraan antara Cina dan Amerika Serikat mengenai kecelakaan pesawat. Tidak ada laporan mengenai hasil perundingan tiga jam tersebut. Dua pihak ingin menyelidiki siapa yang bertanggung jawab atas tabrakan antara sebuah pesawat tempur Cina dengan pesawat spionase Amerika Serikat, sekitar dua pekan lalu. Amerika Serikat menuntut agar Cina langsung mengembalikan kembali pesawat Amerika. Namun sebelumnya Cina ingin menyelidiki pesawat tersebut secara mendalam. Selain itu, Beijing mau menghentikan semua penerbangan spionase Amerika di pantai Cina. Tapi Washington tidak setuju. Dalam jangka waktu pendek, Presiden Amerika Serikat, George W. Bush akan mempertimbangkan untuk mensuplai Taiwan senjata besar-besaran. Taiwan dianggap Cina sebagai propinsi memberontak. Secara resmi dua kasus tidak saling berkaitan. * ISREAL KEMBALI DITEMBAKI DARI JALUR GAZA Dari Jalur Gaza pagi ini kembali dilancarkan tembakan mortir ke sasaran-sasaran Israel. Dipastikan enam rudal ditembakkan, namun tidak mengakibatkan kerusakan. Serangan baru ini terjadi beberapa jam setelah tentara Israel mundur dari Jalur Gaza. Tentara Israel menduduki Jalur Gaza justru untuk mencegah serangan mortir baru. Keputusan mundur tentara Israel itu diambil setelah mendapat kritikan pedas dari Amerika Serikat. Washington menyebut penembakan sengit oleh tentara Israel yang disusul dengan aksi pendudukan itu sebagai tindakan keterlaluan dan sudah di luar proporsi. * PERTEMPURAN PERBATASAN INDIA-BANGLADESH TEWASKAN 18 ORANG Akibat pertempuran antara tentara India dai Bangladesh di perbatasan, delapan belas orang tewas dan sejumlah orang terluka. Menurut seorang pejabat militer tinggi Bangladesh, tentara India Rabu pagi ini menyerang dua pos penjagaan perbatasan sehingga menewaskan seorang tentara Bangladesh. Enam belas tentara India konon tewas dalam serangan balik tersebut. Otoritas India menuduh Bangladesh mencaplok kawasan perbatasan yang kontroversial. Akibatnya penduduk pelbagai desa India mengungsi. * PEMERINTAH MEKSIKO TUTUP 2 BARAK MILITER DI CHIAPAS Pemerintah Meksiko mengumumkan akan menutup dua barak militer di negara bagian Meksiko Selatan, Chiapas. Dengan demikian pemerintah Meksiko memenuhi tuntutan para pemberontak Zapatista yang ingin agar tujuh pangkalan militer ditutup. Tujuh tahun lalu warga Indian di Chiapas berdemonstrasi menentang pemerintah Meksiko. Meksiko mengundang para pengamat luar negeri untuk menyaksikan penutupan dua barak terakhir. Presiden Meksiko, Vicente Fox kini sibuk mengatasi perselisihan pendapat terakhir dengan para gerilyawan Zapatista. Belakangan ia mengajukan undang-undang di parlemen yang menjamin hak-hak para warga etnis Meksiko. * PRESIDEN AS AJAK NEGARA AMERIKA LATIN BENTUK ZONA BEBAS DAGANG Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, menyerukan agar pada KTT di Quebec, akhir pekan mendatang negara-negara Amerika Latin menyetujui pembentukan zona bebas dagang yang berlaku untuk seluruh benua Amerika. Sebelumnya para menteri negara-negara tersebut bersepakat perundingan harus selesai tahun 2005. Direncanakan diperluasnya persetujuan bebas dagang Amerika Utara yang berlangsung tujuh tahun dan berlaku untuk Meksiko dan negara-negara lain, kecuali Kuba. Sejauh ini persetujuan tersebut hanya berlaku bagi Kanada, Amerika Serikat serta Meksiko. Diperkirakan pada KTT di Quebec, Presiden Bush diminta mengusahakan mendapat mandat dari Kongres untuk mengadakan perjanjian baru tersebut. Berbagai negara mengkhawatirkan Kongres belakangan bakal memberikan persyaratan bagi persetujuan bebas dagang tersebut. Polisi Kanada mengambil tindak keamanan tambahan karena para penentang globalisasi ekonomi mengumumkan demonstrasi. * PRESIDEN CINA AKHIRI KUNJUNGAN KE AMERIKA LATIN Presiden Cina, Jiang Zemin telah bertolak dari Venezuela. Dengan demikian kunjungannya ke Amerika Latin yang berlangsung 12 hari berakhir. Di Caracas, ibukota Venezuela, Jiang Zemin serta Presiden Venezuela, Hugo Chavez, menandatangani beberapa persetujuan perdagangan. Hari-hari belakangan Cina menandatangani sekitar 20 perjanjian dengan lima negara Amerika Latin lain. Perjanjian tersebut berkaitan dengan perdagangan, budaya serta alih teknologi. Menurut Jiang, kunjungannya ke Amerika Latin berhasil dan sangat berarti. Misi Cina ini diselubungi kasus kecelakaan pesawat baru-baru ini. Sebuah pesawat tempur Cina serta pesawat spionase Amerika Serikat bertabrakan. * SEKJEN KOMNASHAM ASMARA NABABAN SETUJUI TRIBUNAL INTERNASIONAL UNTUK KASUS TIMOR TIMUR Para pejabat Indonesia mengatakan, keadaan cukup aman bagi lembaga lembaga PBB untuk membantu para pengungsi Timor Timur. Saat ini sekitar 50 ribuan pengungsi masih tersisa di kamp kamp di Timor Barat. Namun, masalah kejahatan hak-asasi-manusia menyusul referendum Timor Timur September tahun 99, masih mengganjal masyarakat internasional. Hampir dua tahun kemudian, pengadilan terhadap mereka yang bersalah, belum juga dimulai. Padahal, batas waktunya tinggal 70an hari lagi. Kalau begini, lebih lebih baik digelar tribunal internasional saja, demikian untuk pertama kali seorang anggota Komnas-HAM, yaitu Sekjennya, Asmara Nababan, mengatakan. Pertama-tama, kami tanyakan, mengapa pemerintah Indonesia, khususnya Jaksa Agung Marzuki Darusman, bertindak begitu lamban? Asmara Nababan [AN]: Saya pikir Marzuki memang mengalami kesulitan saat ini karena pengadilan HAM ad-hoc untuk kasus Timor Timur itu belum didirikan. DPR sendiri sebenarnya atas desakan dari berbagai pihak, telah mengusulkan pembentukan dua pengadilan HAM ad-hoc pada tanggal 30 Maret yang lalu. Yaitu satu untuk kasus Timor Timur, satu untuk Tanjung Priok. Sekarang, berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000, Presiden harus membentuk pengadilan HAM ad-hoc tersebut dengan keputusan Presiden. Tanpa itu, maka tuntutan yang akan dilakukan kejaksaan agung tidak punya alamat. Sepanjang yang saya ketahui belum ada keputusan Presiden mengenai dua pengadilan HAM ad-hoc itu. Yang ada, ialah pembentukan pengadilan hak asasi manusia yang permanen untuk mengadili kasus-kasus yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi di samping pengadilan hak asasi manusia yang permanen itu harus dibentuk pengadilan hak asasi manusia ad-hoc, karena dia menyangkut peristiwa yang terjadi sebelum undang-undang itu disahkan. Jadi asas retro-aktif. Radio Nederland [RN]: Kalau begitu, mengapa begitu lambat kasus Timor Timur masuk peradilan? AN: Ini juga menjadi pertanyaan yang besar bagi kami di Indonesia, dan di Komnas juga, karena tadinya kita melihat DPR yang sangat lambat mengusulkan pembentukan itu, sehingga Komnas juga mengirim surat ke DPR, mendesak supaya segera mengusulkan, karena itu memang prosedurnya. Tetapi sesudah DPR mengusulkan, saya juga tidak dapat menjelaskan secara tepat, kenapa eksekutif sekarang lambat menerbitkan keputusan Presiden untuk pembentukannya. Kita bisa menduga, memang sebagaimana yang terjadi selama ini, kekuatan-kekuatan lama itu masih terus memang melakukan berbagai usaha untuk mencegah terbentuknya, atau setidak-tidaknya memperlambat pembentukan pengadilan hak asasi manusia. RN: Dengan kata lain ada jenderal-jenderal yang dinilai terlibat yang berkiprah untuk menekan Gus Dur dan Marzuki begitu? AN: Selama tidak ada penjelasan yang lebih baik, maka dugaan itu yang sekarang patut diperhitungkan. RN: Tapi di lain pihak Presiden Abdurrahman Wahid maupun Jaksa Agung Marzuki tentu menyadari bahwa ini satu masalah internasional, dunia mengamati dan sangat peka ini. Dewan keamanan tentu akan mencatat ini. Dan, dengan demikian malah bisa mempercepat pembentukan Tribunal Internasional yang justru dihindari, dengan mendirikan pengadilan HAM bukan? AN: Ya, niatnya memang begitu. Tetapi kalau proses yang begini lambat, bukan hanya pada eksekutif, juga pada parlemen, memang tidak dapat disalahkan kalau masyarakat internasional, bahkan kelompok-kelompok masyarakat di Indonesia melihat bahwa tidak ada kesungguhan dari pemerintah untuk menyelesaikan persoalan itu melalui pengadilan hak asasi manusia, sehingga kalaupun ada Tribunal Internasional akhirnya, barangkali itu alternatif yang paling dapat memenuhi rasa keadilan. RN: Anda setuju kalau toh akhirnya Tribunal Internasional dibentuk? AN: Ya, saya sendiri setuju, kalau pada akhirnya melihat kelambanan yang terjadi itu, memang sebaiknya pengadilan internasional yang harus dibentuk. Dengan demikian keadilan dapat ditegakkan. Demikian tadi Sekjen Komnas HAM, Asmara Nababan. * PENGUCURAN DANA IMF TETAP MENUNGGU REVISI APBN Intro: Setelah bertemu dengan pihak DPR RI, IMF langsung menolak untuk menandatangani Letter of Intent sebelum revisi APBN selesai. Ini berarti bahwa pemerintah harus membuat proposal revisi APBN. Dan belum tentu DPR mau segera menyetujuinya. Berikut ulasan koresponden Syahrir dari Jakarta. Dana Moneter Internasional (IMF) memutuskan belum akan menyetujui hasil review Letter of Intent (LoI) September maupun menandatangani LoI baru, sebelum revisi APBN 2001 selesai. Hal ini diungkapkan anggota Komisi IX DPR, Kwik Kian Gie dalam jumpa pers usai pertemuan pimpinan DPR dengan IMF yang dipimpin Deputi Direktur IMF untuk Asia Pasifik, Anooph Singh di DPR/MPR, Rabu. "Segala sesuatu masih belum menentu saat ini, karena segala sesuatunya berpusat pada revisi APBN yang oleh IMF dinilai sangat penting, menyusul terjadinya perubahan yang besar dalam APBN itu," ujar Kwik. Lebih lanjut dia mengatakan, IMF belum bersedia memulai pembicaraan apapun sebelum ada kejelasan soal revisi APBN, karena bila revisi APBN 2001 sudah selesai maka baru akan diketahui berapa dana yang dibutuhkan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) guna menutup defisit anggaran yang diperkirakan membengkak hingga lebih dari 5% dari PDB. Dalam pertemuan tersebut, menurut Kwik, IMF menanyakan apakah parlemen siap melayani permintaan pemerintah untuk melakukan revisi tersebut. Sedangkan kalangan anggota DPR mengatakan, dalam hal revisi ini pemerintah diuji kapan bisa mengajukan proposalnya ke DPR. DPR sendiri menunggu pengajuan proposal tersebut, karena baru dari revisi yang diajukan pemerintah DPR akan mengetahui pos-pos pengeluaran mana yang bisa ditekan dan sumber-sumber penerimaan dari mana yang bisa ditingkatkan. DPR bisa membahas revisi APBN 2001 secara singkat, dalam arti tidak perlu melalui prosedur normal. Mengenai pernyataan Asmenko Perekonomian Dipo Alam, bahwa pada April akan disetujui hasil review LoI yang ditandatangani September, Anooph Singh membantah hal tersebut. "Saya belum membaca pernyataan Dipo Alam, meski setiap hari bertemu dengannya". Persetujuan Letter Of Intent baru dengan IMF memang sangat penting bagi pemerintah. Pertanyaannya adalah apakah mungkin dicapai bulan April dan Mei ini? Bulan April ini adalah sangat penting karena Paris Club akan bersidang dan akan memutuskan apakah Indonesia bisa memperoleh rescheduling tahap baru. Untuk ini dukungan IMF diperlukan secara mutlak. Dalam bulan April ini, CGI juga akan bersidang di Jakarta. Tanpa dukungan IMF, Paris Club dan CGI, maka keuangan pemerintah pasti akan kacau balau. Ini akan melemahkan pemerintah lebih lanjut dan reaksi pasar akan lebih negatif. Rupiah akan semakin jatuh, dan APBN terjebak lingkaran setan. Hari Rabu kemarin saja rupiah sudah hampir mencapai 11.000 rupiah per dollar. Tetapi, sebagai pelipur lara, pemerintahan Gus Dur yang lemah punya hikmah juga. Untuk menyelamatkan ekonomi dan ekspor menteri-menteri ekonomi tidak bisa mengobral janji dan sebagainya. Demikian pula Gus Dur. Misalnya usul Gus Dur untuk pembuktian terbalikan pada kasus-kasus KKN dan narkoba, adalah jalan keluar yang radikal, akan tetapi sangat masuk akal. Menurut Bussines News, si tersangkalah yang harus membuktikan apakah kekayaannya yang bisa dilihat dan dibuktikan telah diperolehnya secara halal. Pemerintah juga lekas mundur ketika rencana mengimpor 400 mobil mewah praktis tanpa membayar bea masuk, diserang oleh banyak kalangan. Yang paling penting adalah pemerintah harus "menyerah" kepada IMF agar LOI baru bisa ditandatangani bulan April ini. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
