--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 09 Mei 2001 14:20 UTC ** CLINTON BERBICARA DENGAN JIANG ZEMIN DI HONGKONG ** PRESIDEN KUBA LETAKKAN KARANGAN BUNGA DI MAKAM KHUMAINI ** UNI EROPA INGIN MEMBERI SUBSIDI SEKTOR PERKAPALAN ** WIRANTO MENYANGKAL LAKUKAN PELANGGARAN BERAT HAM ** KALAU NEGARA KACAU DARURAT MILITER MUNGKIN AKAN DIBERLAKUKAN ** SEORANG JENDERAL PURNAWIRAWAN PRANCIS DITUDUH MELANGGAR HAM * CLINTON BERBICARA DENGAN JIANG ZEMIN DI HONGKONG Mantan presiden Amerika Bill Clinton mengadakan pertemuan dengan presiden Cina Jiang Zemin di Hongkong. Mereka berada di sana menghadiri konferensi ekonomi internasional. Pembicaraan berlangsung sekitar satu jam dan menurut kantor berita Cina pertemuan itu ramah. Minggu belakangan hubungan AS-Cina tegang antara lain karena kasus pesawat spionase Amerika dan pemasokan senjata ke Taiwan oleh Amerika. Apakah masalah-masalah tersebut dibicarakan, tidak jelas. Juru bicara Amerika menandaskan bahwa Clinton tidak membawa pesan dari presiden Bush dan pembicaraan itu bersifat pribadi. * PRESIDEN KUBA LETAKKAN KARANGAN BUNGA DI MAKAM KHUMAINI Presiden Kuba Fidel Castro pada kunjungan resmi pertamanya ke Iran meletakkan karangan bunga di makam Ayatullah Khumaini. Castro juga mengadakan pembicaraan dengan sejawatnya presiden Mohammed Khatami. Kedua negara antara lain kena boikot ekonomi oleh Amerika Serikat. Presiden Khatami yang tahun lalu sudah berkunjung ke Havana, memuji Castro atas upayanya untuk meningkatkan hubungan antara negara-negara berkembang. Akhir minggu ini pemimpin Kuba akan berkunjung ke Malaysia dan Qatar. * UNI EROPA INGIN MEMBERI SUBSIDI SEKTOR PERKAPALAN Komisi Uni Eropa berniat memberi subsidi sementara kepada sektor perkapalan sehingga bisa bersaing lebih baik dengan Korea Selatan. Menurut Uni Eropa, karena sektor perkapalan di Korea Selatan disubsidi, maka terjadilah persaingan yang tidak adil. Komisaris Urusan Industri Uni Eropa Lamy memberi batas waktu sampai 1 Juli kepada Korea Selatan untuk mencari penyelesaian bersama. Kalau gagal, maka Uni Eropa akan mengadu ke Organisasi Perdagangan Dunia WTO di Jenewa tentang persaiangan yang tidak adil itu dan malah mungkin akan memberlakukan sistem subsidi juga. Sektor Perkapalan Belanda tidak setuju akan rencana pemberian subsidi itu. Menurut sektor perkapalan Belanda, dampak sistem subsidi itu merusak, dan malah menyebabkan harga bakal naik terus. * PAUS TIBA DI MALTA Sri Paus Yohannes Paulus Kedua tiba di Malta dalam rangka mengakhiri ziarahnya mengikuti jejak apostel Paulus. Dalam sebuah misa pemimpin katolik ini akan mentasbihkan dua orang imam dan satu orang suster. Misa itu akan dihadiri ratusan ribu umat katolik. Hari-hari belakangan Paus telah mengunjungi Yunani dan Suriah. Malam ini ia akan kembali ke Roma. * PESAWAT PALANG MERAH DITEMBAK DI SUDAN Orang Denmark, Co-pilot pesawat Palang Merah meninggal dunia karena pesawatnya jatuh di Sudan karena ditembaki oleh orang-orang yang tak dikenal. Co-pilot yang berusia 26 tahun itu kena tembak di kepala dan tewas seketika. Sejawatnya berhasil mendarat dengan selamat di sebuah bandara di Kenya. Bagi pihak Palang Merah masih teka-teka siapa pelaku dan apa alasan penembakan. Pesawat tersebut jelas bertulisan Palang Marah dan rencana penerbangan juga sudah diberitahukan jauh sebelumnya kepada semua pihak di Sudan Selatan, yang sudah delapan belas tahun dilanda perang saudara itu. Dua minggu lalu enam karyawan Palang Merah juga meninggal dunia akibat sebuah serangan di Republik Demokratik Congo. * UNITA SANGKAL KASUS PENCULIKAN ANAK YATIM PIATU Pemberontak Angola UNITA menyangkal berita yang mengatakan bahwa enam puluh anak yang Selasa kemarin di diambil dari pelbagai rumah yatim piatu, diculik. UNITA mengatakan bahwa anak-anak yatim piatu itu ditahan oleh pemerintah secara paksa, dan mereka sekarang sudah diserahkan kepada para kerabat mereka di kawasan-kawasan yang dikuasai UNITA. Enam puluh anak itu dibawa oleh pemberontak setelah terjadi serangan di kota Caxilo di Barat Anggola. PBB menuntut agar anak-anak itu dikembalikan ke panti asuhan. * WIRANTO MENYANGKAL LAKUKAN PELANGGARAN BERAT HAM Rabu ini Pansus Trisakti-Semanggi memanggil sejumlah jenderal, termasuk Wiranto, untuk mempertangung jawabkan tragedi Trisakti-Semanggi I-II. Wiranto menekankan bahwa tragedi itu adalah ekses negatif dari pelaksaan tugas dan fungsi negara yang dibebankan kepada TNI/Polri. Karena itu, menurut Wiranto, tidak bisa dikategorikan sebagai pelanggaran berat HAM. Menurut Panda Nababan, Ketua Pansus, mereka terlebih dulu harus mendengar jawaban semua pihak, sebelum dapat menarik kesimpulan dan melaporkannya kepada Sidang Paripurna MPR: Panda Nababan [PN]: Banyak mengenai kebijakan-kebijakan mereka menghadapi demonstrasi-demonstrasi mahasiswa, masyarakat terhadap tiga peristiwa itu. Kemudian dari rapat koordinasi yang mereka lakukan ada kecurigaan aksi makar yang mau menggagalkan ini, pemerintahan dan sebagainya. Tetapi setelah diusut oleh kepolisian, tidak ada bukti-bukti kuat bahwa ada upaya untuk makar. Kemudian juga yang menarik itu bahwa Faizal Tandjung sering mengucapkan kata libas, orang Medan itu libas atau gebug kalau orang Jawa. Apa itu maksudnya dipertanyakan, karena orang biasa yang mengucapkan itu tidak punya pengaruh. Tapi kalau dia yang mengucapkan itu, itu punya pengaruh ke bawah. Dan kemudian ia mengatakan itu hanya kebiasaan dia, dan tidak punya mempengaruhi. Tetapi anggota DPR mempertanyakan, ini kita paternalistik. Bagaimana pun itu ada pengaruh, kepada sikap daripada petugas-petugas di lapangan. Radio Nederland [RN]: Jadi apa kesimpulan Pansus dari jawaban para jenderal ini? PN: Kalau kesimpulan kita belum bisa ambil satu kesimpulan. Tetapi kalau pendapat saya pribadi, dari keterangan-keterangan mereka itu semakin jelaslah pemahaman mereka mengenai satu tanggung jawab, pemahaman mereka mengenai satu kebijakan. Dan kemudian bagaimana mereka melihat ketiga peristiwa itu. Kalau kita melihat itu sebagai satu tragedi kemanusiaan, peristiwa berdarah. Tetapi mereka merasa itu sebagai satu ekses, daripada satu proses, yang mereka katakan demokratisasi. RN: Dari protes Wiranto dikatakan bahwa tugas dan fungsi TNI dan Polri adalah mengamankan jalannya Sidang Istimewa. Tetapi kalau tidak salah tugas TNI dan Polri kan juga mengamankan dan melindungi rakyat? PN: Itu yang tadi dipertanyakan oleh Professor Manasemalo. Kenapa ada pemahaman itu jadi konfrontasi antara lawan dan kawan. Sebenarnya rakyat itu harus diayomi. RN: Lalu apa jawaban mereka? PN: Ya, mereka sudah coba mengayomi, tapi diejek, diludahi, di-apa. Jadi kemudian mereka jadi resisten, kemudian terjadi konflik. Tetapi dari bahan-bahan dan data-data yang kita dapat kan faktanya bahwa ada korban yang meninggal dengan peluru tajam. Itu fakta. Untuk peristiwa Semanggi I ada 14 orang untuk Semanggi II ada 10. Sebagian besar itu mahasiswa dan rakyat biasa. Itu fakta, bahwa mereka mengatakan normatif tidak ada yang membawa senjata peluru tajam, tapi orang bermatian dengan peluru tajam. Boleh saja mereka menjelaskan secara normatif, begini-begini, prosedur tetapnya begini dan sebagainya. Dan kemudian fakta juga bahwa selama tiga tahun sampai sekarang kasus Trisakti itu tidak tuntas penyelesaiannya. Dan kasus Semanggi I, Semanggi II dua tahun tidak tuntas, tidak selesai. Ada apa? RN: Wiranto mengatakan bahwa ini adalah ekses pelaksanaan tugas, ekses negatif. Jadi berarti TNI dan Polri boleh saja membunuh atau menembaki rakyat atau apa saja. Dan itu tidak bisa dikategorikan dalam pelanggaran HAM? Karena itu adalah tugas tentara? PN: Itu kan bisa saja, penjelasan Wiranto begitu. Tetapi kami tanggal 12 Maret itu menerima surat dari Komnas HAM bahwa ketiga peristiwa itu adalah pelanggaran berat HAM. Dan kemudian untuk kepastian hukum secara justisial akan dilakukan penyidikan. Nah, itu surat resmi dari ketua Komnas HAM ke kami. Karena itu besok jam 1 siang, kami undang Komnas HAM untuk menjelaskan secara detil apa yang mereka maksudkan dengan pelanggaran berat HAM itu. RN: Jadi sampai saat ini Wiranto dan kawan-kawan belum menerima alasan yang jelas dari Komnas HAM apa yang mereka maksud dengan pelanggaran berat HAM? PN: Ya, karena dalam pertemuan dengan Wiranto beberapa hari lalu, saya kan kasih tahu mengenai surat itu. Katanya dia melakukan klarifikasi kepada ketua Komnas HAM. Menurut ketua Komnas HAM, kata Wiranto, bahwa belum definitif seperti itu yang dimaksud, karena ada lagi penyidikan secara justisial. Tapi untuk lebih jelasnya, besok kalau ingin dengar dari Komnas HAM, maka saya tadi bilang kepada saudara Wiranto, saudara ikut juga datang besok, saya bilang. RN: Dan ia mengatakan ya, mau? PN: Ya, mungkin karena ini kan disiarkan secara langsung oleh televisi. Demikian Ketua Pansus Trisakti-Semanggi Panda Nababan. * KALAU NEGARA KACAU DARURAT MILITER MUNGKIN AKAN DIBERLAKUKAN Teka-teki mengenai dikeluarkannya atau tidak dekrit presiden yang bertujuan membubarkan parlemen, saat ini menjadi sebuah polemik hangat yang beredar di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Layaknya sebuah pentas opera sabun, panggung politik Indonesia saat ini, senantiasa menghasilkan sebuah misteri baru dan persoalan yang selalu membuat gelisah dan resah para penontonnya. Kini, masyarakat Indonesia yang masih terpuruk oleh pelbagai persoalan, disuguhkan lagi oleh sebuah episode politik baru: benarkah dekrit menjadi sebuah jawaban atas konfrontasi sengit antara Gus Dur dan DPR? lantas pihak mana yang akan mereguk keuntungan atas silang konflik ini? Koresponden Syahrir mengirimkan laporan berikut. Simpang siur berita bahwa Presiden Abdurahman Wahid akan mengeluarkan Dekrit pembubaran Parlemen, akhirnya terjawab sudah. Pada hari Rabu, ia menegaskan, dirinya tidak akan mengeluarkan dekrit yang membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penegasan tersebut agaknya cukup mengejutkan, karena jauh-jauh hari, Presiden telah memberikan sinyalemen untuk membubarkan parlemen. Barangkali pertemuan Presiden dengan para petinggi militer sebelum sidang kabinet, Sabtu lalu dimana para kepala staf meminta kepada Gus Dur agar darurat militer tidak diterapkan, membuat Gus Dur enggan untuk menerbitkan Dekrit tersebut. Lebih jauh dalam pertemuan tersebut, para petinggi militer memberikan alasan yang harus dipenuhi untuk memberlakukan darurat militer. Harus ada keadaan chaos, hukum tidak berfungsi, dan pemerintah tidak lagi dapat dijalankan. Hari ini tersiar kabar pula di kalangan pers, mengenai kesepakatan pengambil alihan kekuasaan oleh para petinggi militer. Bagi kalangan pers sendiri, informasi yang datang dari Cilangkap itu, menjadi sebuah kabar yang cukup penting untuk dicermati lebih jauh lagi. Informasi tersebut melukiskan tentang kesepakatan para perwira militer baik yang masih aktif maupun purnawirawan, untuk segera mengambil alih kekuasaan. Mereka tidak akan menyerahkannya kepada Megawati ataupun Susilo Bambang Yudhoyono. Kendati SBY merupakan menteri yang berasal dari kalangan TNI, namun ia dinilai banyak merugikan eksistensi militer dengan pelbagai kebijakannnya. Yang masih menjadi persoalan ialah kepada siapa mereka akan menyerahkan tampuk pemerintahan? Sipil mana yang acceptable bagi rakyat tetapi dapat dikendalikan Cilangkap? Untuk saat ini, tentara memang belum mau muncul secara terbuka karena menyadari rakyat masih mencurigai mereka. Dari hasil diskusi di Cilangkap tersebut diperoleh informasi pula bahwa pengambil alihan kekuasaan merupakan upaya untuk kemudian menggiring rakyat ke Pemilu. Namun berapa lama fase transisi ini akan berlangsung belumlah jelas. Kini yang masih ditunggu adalah 'timing' yang tepat kapan tank-tank akan digerakkan. Dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah disepakati bahwa "operasi penyelamatan bangsa" akan digerakkan pada minggu ketiga bulan Agustus. Seputar Sidang Istimewa MPR. Saat itu pula senjata-senjata TNI yang dibeli dari Amerika akan habis masa berlakunya karena embargo senjata dari Amerika sudah tepat berumur satu tahun.Teoritis TNI pun sudah tidak punya peluru lagi bagi senjata-senjata buatan Amerika yang dimilikinya. Menurut suatu sumber perhitungan militer Suharto dan Habibie, pada saat yang bersamaan, kelompok Islam garis keras akan berada pada titik optimumnya dalam menyelengarakan aksi-aksi kerasnya di Jawa dan Sumatera. Juga menurut perhitungan , R.Hartono cs yang dekat dengan kelompok-kelompok ini, akan memulai gerakannya dari Indonesia Timur lalu dicetuskan di Surabaya bergerak ke Jawa Barat, Sumatera dan kulmimanasinya di Jakarta.Awal gerakan tersebut adalah minggu pertama bulan Juni setelah Memorandum kedua berakhir. Walaupun Gus Dur telah menyatakan tidak akan mengeluarkan dekrit, perhitungan militer Soeharto tetap saja berjaga atas kemungkinan terbitnya 'dekrit' pembubaran DPR pada tanggal 15 Mei atau 25 Mei mendatang. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah kapan keadaan chaos itu akan muncul? Kalangan fraksi TNI/Polri menyatakan bahwa negara dalam keadaan darurat militer sebenarnya tinggal menunggu situasi chaos saja, karena dua persyaratan lain sudah terpenuhi. Yaitu, pemerintahan sudah mandeg dan hukum sudah tidak berfungsi lagi. Tetapi secara formal TNI/ AD kemarin sudah menyatakan akan tetap setia kepada pemerintahan Abdurrahman Wahid. * SEORANG JENDERAL PURNAWIRAWAN PRANCIS DITUDUH MELANGGAR HAM INTRO: Walau pun sudah purnawirawan, Jenderal Prancis Paul Aussaresses masih berpenampilan cukup menyeramkan. Ini disebabkan plester yang sejak jaman Perang Dunia II menutup matanya. Jenderal gaek berusia 82 ini seharusnya menikmati masa pensiunnya, tidak dihujani tuduhan selama minggu-minggu belakangan. Dakwaan terhadap Jenderal Aussaresses antara lain diajukan Federasi Hak Asasi Manusia internasional. Federasi HAM tersebut menuduh sang Jenderal melanggar hak asasi manusia. Partai sosialis yang memerintah di Prancis juga berpendapat Jenderal gaek ini harus diseret ke pengadilan. Paul Aussaresses terancam kehilangan Legion d'Honneur, bintang kehormatannya, karena dinilai telah mempermalukan kehormatan itu. Presiden Prancis, Jacques Chirac sangat terkejut dan Perdana Menteri Lionel Jospin tidak bisa mengerti kenapa Jenderal purnawirawan ini terus bersikap sinis. Berikut laporan koresponden Martin Sommers dari Paris. Apa yang sebetulnya menimbulkan kemarahan masyarakat Prancis terhadap Jenderal Paul Aussaresses? Aussaresses menulis sebuah buku berjudul Service Speciaux Algerie, 1955-1957. Dalam buku tersebut sang Jenderal mengakui ia melakukan sedikit penganiayaan terhadap orang-orang Aljazair. Selain itu Aussaresses juga mengaku pernah menjadi pasukan petrus Prancis yang membunuhi para anggota FLN, gerilyawan gerakan kemerdekaan Aljazair. Dalam sebuah wawancara sang Jenderal mengatakan: "Saya ketika itu tidak bisa ragu-ragu. Penyiksaan sangatlah bermanfaat. Mayoritas para korban dipaksa untuk berbicara. Kemudian pada akhirnya kami membunuhi mereka. Apakah tindak ini membuat saya merasa salah? Tidak, saya sudah terbiasa." Demikian tandas Aussaresses. Sebagian besar cerita sang Jenderal ini sebenarnya sudah menjadi rahasia umum. Akhir tahun lalu saja Aussaresses sudah mengaku telah menembak mati 24 orang di Aljazair. Di samping itu, masyarakat Prancis mengetahui bahwa sewaktu perang kemerdekaan Aljazair pada tahun 1960an, terjadi penganiayaan besar-besaran. Yang baru dalam cerita Aussaresses adalah bahwa ia justru tidak mau mengakui bersalah atas tindakannya. "Sesuai dengan jaman sekarang, banyak orang mendesak supaya saya menunjukkan penyesalan atas kejadian tersebut. Saya tidak akan melakukan itu, karena langkah tersebut bertentangan dengan sejarah." Sejarah dengan huruf besar S. Demikian tulis harian berpengaruh Prancis, Le Monde yang langsung memanfaatkan buku Aussaresses untuk menggali kembali masa lalu Prancis di bekas jajahannya, Aljazair. Maklum selama ini masa lalu Prancis di Aljazair tetap diliputi berbagai tabu. Sama halnya dengan masa lalu Belanda di Indonesia yang terkenal tidak bersih karena diliputi pelbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia besar-besarsan. Prancis misalnya masih menamakan perang saudara Aljazair sebagai "kejadian" dan Belanda menamakan perang kolonial 1945-1949 sebagai aksi polisionil. Teror yang dilakukan tentara kolonial sampai kini masih disebut dengan halus sebagai 'pasifikasi', atau perlucutan senjata, baik oleh Prancis, mau pun oleh Belanda. Menurut harian Le Monde sudah cukuplah mendiamkan masa lalu itu. Apres Vichy, Algerie, demikian kepala berita harian Le Monde, artinya Setelah Vichy Aljazair, dan Vichy adalah Wakil Hitler di Prancis selama pendudukan Jerman pada perang dunia kedua. Berita ini mengingatkan Prancis terhadap ucapan Presiden Jacques Chirac pada 1995. Ketika itu Chirac adalah presiden pertama Prancis yang mengakui ikut bertanggung jawab atas kejahatan rezim Vichy sewaktu Perang Dunia II. Kata-kata yang sangat berani, demikian menurut Le Monde. Presiden Chirac sendiri harus menyelesaikan masalah perang Aljazair, seperti dilakukan pendahulunya Francois Mitterand dengan rezim Vichy. Mitterand mendapat bintang tanda jasa dari Marsekal Petain, Panglima Tertinggi Perlawanan Prancis. Chirac menjalani masa wajib militernya di Djebel, nama Prancis bagi Aljazair. Kemudian untuk jangka waktu yang lama, Chirac sangat mendukung penguasaan Prancis atas Aljazair. Kini, setahun menjelang pemilu presiden di Prancis, sangat dipertanyakan apakah Presiden Chirac berani mengakui hal ini. Harian Le Monde juga menulis sebuah ulasan mengenai Jenderal Aussaresses. Semua kemarahan terhadap sang Jenderal sebetulnya salah. Aussaresses hanya menceritakan apa yang pernah dilakukannya. Itu sangat wajar. Namun, demikian Le Monde, Aussaresses bukanlah peluru nyasar yang kehilangan arah. Ia adalah seorang prajurit berdisiplin tinggi, sewaktu Prancis kehilangan arah. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
