--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 14 Mei 2001 14:00 UTC ** MEGAWATI TIDAK TOLAK PROSEDUR PENCOPOTAN PRESIDEN ** PROSES PENGADILAN DIGELAR DI PAPUA ** ISRAEL TOLAK BUTIR-BUTIR PENTING LAPORAN MITCHELL ** TOPIK GEMA WARTA: TIM PEMBELA PEMIMPIN DEWAN PRESIDIUM PAPUA SIAPKAN EKSEPSI ** TOPIK GEMA WARTA: TUNTUTAN PEMBUBARAN GOLKAR MAKIN LANTANG SAJA * MEGAWATI TIDAK TOLAK PROSEDUR PENCOPOTAN PRESIDEN Wakil Presiden Megawati hari ini mengatakan upaya DPR menggelar prosedur pencopotan atau impeachment terhadap Presiden Abdurrahman Wahid tidak bisa dihentikan lagi. Menurut Nadjamuddin Ramly ketua gerakan pemuda Muhammadiyah, Megawati mengemukakan hal itu dalam sebuah percakapan. Ini berarti bahwa Megawati tidak lagi mendukung Wahid. Akhir bulan ini parlemen memutuskan apakah akan menggelar sidang istimewa untuk melancarkan prosedur pencopotan terhadap Wahid. DPR dua kali mengeluarkan memorandum terdahap Presiden Abdurrahman Wahid berkaitan dengan dua skandal keuangan. Wahid kembali menegaskan dirinya pantang mundur. * PROSES PENGADILAN DIGELAR DI PAPUA Di Papua mulai digelar proses pengadilan terhadap lima orang pemimpin perjuangan kemerdekaan. Tuduhan atas kelima orang itu adalah subversi dan mereka bisa terancam hukuman penjara seumur hidup. Pihak pengacara kelima pemimpin itu menilai pengadilan ini suatu proses pengadilan politik. Kelompok separatis tahun lalu menyerukan kemerdekaan wilayah yang mereka sebut Papua Barat. Bagian Barat bekas jajahan Belanda ini dianeksasi Indonesia tahun 1969 menyusul sebuah referendum yang digelar PBB. Tetapi referendum itu tidak pernah diakui oleh gerakan yang memperjuangkan kemerdekaan Papua. * ISRAEL TOLAK BUTIR-BUTIR PENTING LAPORAN MITCHELL Israel menolak butir-butir penting laporan Mitchell soal kekerasan di wilayah Palestina. Kabinet Perdana Menteri Ariel Sharon baru Selasa besok resmi menanggapi laporan tersebut. Tetapi menurut Raanan Gissin, seorang juru bicara Sharon, kabinet Israel menolak kritik atas pembangunan pemukiman Yahudi di wilayah Palestina. Pemerintah Israel juga tidak sependapat dengan Mitchell soal penggunaan kekerasan berlebihan oleh tentara Israel. Otoritas Palestina menghendaki agar DK-PBB menggelar sidang darurat. DK harus memerintahkan Israel menghentikan serangan-serangan terhadap warga Palestina di Jalur Gaza dan Tepi Barat Sungai Yordan. Otoritas Palestina selanjutnya menginginkan satuan perdamaian internasional untuk melindungi rakyat Palestina. Ahad malam kemarin Israel melancarkan serangan rudal besar-besaran terhadap pangkalan-pangkalan dan gedung Palestina di Jalur Gaza. Kantor pemimpin Palestina Yasser Arafat juga diserang dalam aksi besar-besaran itu. Dipastikan 15 orang luka-luka, tetapi Arafat sendiri selamat. Di tempat lain di Gaza pos-pos dan kendaran berlapis baja polisi Palestina menjadi sasaran Israel. Tentara Israel menembakmati lima agen polisi Palestina di kota Ramallah. Seorang juru bicara Israel mengatakan aksi-aksi itu merupakan aksi balasan atas serangan Palestina terhadap daerah pemukiman Yahudi. Sekjen PBB Kofi Annan sebelumnya mengatakan Israel menggunakan kekerasan secara berlebihan terhadap warga Palestina. Menurut Annan Israel terlalu sering mengerahkan tentara untuk menghadapi warga Palestina, padahal, demikian Annan, situasi bisa dikendalikan oleh polisi. Penggunaan tentara, lanjut Annan, justru meningkatkan kekerasan. Kelompok Hezbollah radikal yang didukung Suriah hari ini melancarkan serangan rudal terhadap pos tentara Israel di daerah sengketa dekat tapal batas Libanon. Israel menanggapi aksi Hezbollah itu dengan penembakan terhadap Libanon Selatan. * FILIPINA MULAI HITUNG SUARA PEMILU PARLEMEN Penghitungan suara pemilu parlemen dimulai di Filipina. Sekitar 80% elektorat menggunakan hak pilih mereka. Diperkirakan hasil resmi, baru akan diumumkan dua minggu lagi karena semua 30 juta surat pemilih harus dihitung secara manual. Pemilu sendiri berjalan relatif tenang. Tetapi beberapa waktu sebelum pemilu hampir 80 orang tewas akibat kerusuhan. Hasil pemilu ini terutama penting bagi Presiden Gloria Arroyo, yang berkuasa empat bulan lalu setelah pendahulunya Joseph Estrada dilengserkan. Arroyo berharap memperoleh mayoritas yang bisa diajak bekerjasama. Estrada dan isterinya, Loi Ejercito, juga terdaftar sebagai calon anggota Senat. Proses pengadilan terhadap mantan presiden itu akan digelar bulan depan. Estrada dituduh menjarah kas negara. * PEMILU DI ITALIA BERJALAN SEMRAWUT Koalisi sentrum kanan pimpinan raja media Silvio Berlusconi nampak akan memenangkan pemilu di Italia. Menurut hasi-hasil pertama ia mengungguli koalisi sentrum kiri pimpinan Francesco Rutelli. Berlusconi kemungkinan akan memperoleh mayoritas mutlak di kedua majelis parlemen dan ia akan menjadi perdana menteri baru. Diperkirakan hasil akhir akan diumumkan hari ini. Pemilu di Italia berjalan semrawut. Para pemilih berjam-jam antri di berbagai tps yang penuh sesak kaum elektorat yang hendak memilih. Pemerintah akhirnya memutuskan bahwa setiap orang yang masih antri pada pukul 10 malam, yaitu saat tutupnya tps, harus mendapat kesempatan menggunakan hak pilihnya. Akibatnya pemilih terakhir baru bisa menggunakan hak pilihnya pukul 4 pagi. Menurut Menteri Dalam Negeri Enzo Bianco, kesemrawutan itu diakibatkan oleh jumlah tinggi elektorat, yaitu sekitar 80%, dan oleh karena tindakan penghematan. Jumlah tps dikurangi dari 90.000 menjadi 60.000 buah. * KONFERENSI SOAL NEGARA-NEGARA TERMISKIN DIMULAI DI BELGIA Sekjen PBB Kofi Annan di Brussel, Belgia, hari ini membuka konferensi internasional ketiga soal negara-negara termiskin di dunia. Menurut Annan negara-negara termiskin itu harus diberi peluang lebih bagus di pasar dunia dengan bantuan negara-negara kaya. Para pakar Bank Dunia, Dana Moneter Internasional IMF dan Organisasi Dagang Sedunia, WTO, selama satu minggu membicarakan antara lain soal masalah hutang, investasi ekonomi dan peningkatan sarana pelayanan kesehatan. Ratusan perwakilan negara-negara yang bersangkutan juga turut hadir. PBB secara keseluruhan mencap 49 negara sebagai negara termiskin. 34 di antaranya terletak di Afrika. * KAPAL SELAM KURSK AKAN DIANGKAT MULAI BULAN DEPAN Upaya pengangkatan kapal selam Rusia Kursk akan dimulai pertengahan bulan depan. Menurut Wakil Perdana Menteri Ilya Klebanov, aksi itu akan menghabiskan waktu tiga bulan. Kemungkinan pekan ini ia akan menandatangani kontrak dengan sebuah konsortium tiga perusahaan. Yaitu dua perusahaan Belanda Heerema dan Smit Tak dan satu perusahaan Norwegia Halliburton. Menurut para pakar operasi pengangkatan Kursk ini membutuhkan dana 80 sampai 100 juta dolar. Kapal selam Kursk tenggelam di Laut Barentsz Agustus tahun lalu, kemungkinan setelah meledaknya sebuah torpedo. Semua 118 awak kapal tewas. Sejauh ini hanya 12 mayat ditemukan seusai kecelakaan itu. * TIM PEMBELA PEMIMPIN DEWAN PRESIDIUM PAPUA SIAPKAN EKSEPSI Intro: Proses peradilan lima pemimpin Dewan Presidium Papua diawali di pengadilan negeri Abepura. Orang yang pertama diadili adalah pemimpin karismatik Theys Eluay. Apa tuduhan yang dilontarkan kepada mereka dan apa sanggahan pihak pembela? Berikut keterangan pembela Anum Siregar kepada Radio Nederland. Anum Siregar [AS]: Pada dasarnya mereka disidangkan hari ini dimulai dengan berkas perkaranya Pak Theys Eluay, dibacakan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum kurang lebih 18 halaman. Kemudian kami tentunya akan menyampaikan eksepsi dari penasehat hukum maupun terdakwa sendiri berkehendak menyampaikan eksepsi. Untuk itu kami minta diberikan waktu untuk mempersiapkan eksepsi selama satu minggu. Jadi sidang ditunda sampai hari Senin depan. Demikian juga perkaranya Pak Don Flassy ditunda sampai Senin depan setelah tadi juga pembacaan dakwaan. Sedangkan perkara Taha Muhammad Al Hamid, pendeta Herman Awom dan John Mambor dibuka sidang, tetapi tidak dilanjutkan pembacaan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum, karena Pak John Mambor masih berobat di rumahsakit PGI, Cikini Jakarta untuk operasi ginjal. Jadi sidang akan ditunda sampai dua minggu. Sambil kami mendapat konfirmasi dari rumahsakit Cikini yang merupakan medical record dari John Mambor dan kami akan lihat perkembangan selanjutnya apakah dua minggu mendatang bisa disidangkan berkas perkara itu atau tidak. Kami belum tahu. Radio Nederland [RN]: Coba tolong jelaskan lagi tuduhan apa yang diajukan kepada mereka, Bu Anum? AS: Ya aspek yang dituduhkan pertama kejahatan terhadap keamanan negara yang lebih dikenal dengan istilah makar. Kemudian ada poin yang mengatakan menganggu ketertiban umum. Itu lebih umum ya sifatnya. Jadi kalau orang yang mengadakan permusuhan di depan umum, melakukan provokasi baik tulisan maupun lisan, itu masuk dari poin kedua. Jadi mereka terkena dua tuduhan yang kalau diuraikan ada tujuh pasal berlapis-lapis, jadi sangat banyak. Intinya yaitu yang paling utama mereka dituduh melakukan tindakan makar dari tujuh pasal itu. Radio Nederland [RN]: Sebagai pembela anda tentu saja tidak sependapat. AS: Ya pertama bahwa kami harus bisa mencoba membuktikan bahwa apa yang mereka lakukan, klien kami lakukan itu masih dalam wacana demokrasi yang sifatnya mengeluarkan aspirasi. Kami akan membuat ekserpsi yang intinya bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak cukup bukti dan tidak layak untuk dibawa ke meja persidangan, untuk menunggu putusan hakim, untuk berada pada proses hukum, itu sangat tidak layak. Lebih tepat kalau apa yang mereka lakukan itu dilihat, ditinjau dari frame [kerangka,Red] politik bukan dari konteks hukum. Jadi kami mencoba membuktikan itu. Karena ini sudah sampai proses hukum, jadi kita berpegang pada pembuktian. Kami akan mencoba bahwa membuktikan itu secara hukum bahwa itu persoalan politik, bukan persoalan hukum. Tapi itu kan proses yang panjang untuk pengadilan ini. RN: Mereka jelas kan muncul sebagai politikus atau katakanlah sebagai pejuang kemerdekaan, kan. Saya baca juga di sini malah Theys Eluay ditanya kewarganegaraan apa dia jawab Papua. Jadi apakah masih ada gunanya ini diadili dalam kerangka hukum Indonesia? AS: Mereka ketika ditanya ''bangsa apa", bangsa Papua. "Warga negara apa", warga negara Indonesia untuk sementara. Mereka punya hak untuk menjawab seperti itu. Mereka menjawab itu juga ketika mereka diperiksa oleh penyidik polisi. Sejak awal jawaban mereka seperti itu. Nah, nanti kita lihat bagaimana proses di pengadilan selanjutnya. Saya kira nggak masalah. Nanti itu menjadi bahan yang bisa juga dipertimbangkan. Tapi sebenarnya sudah bisa dipahami secara jelas kan. RN: Jadi bagaimana untuk mengalihkan kasus ini menjadi kasus politik itu bagaimana? AS: Sampai sejauh ini kami telah mengumpulkan begitu banyak data-data, baik secara tertulis, kedua kami juga telah berbicara dengan mereka. Itu jauh lebih banyak intensif. Ketiga bahwa kami juga coba memahami ansos, analisa sosial setempat di sini. Dari tiga itu kami sampai pada kesimpulan yang tadi saya katakan. Tetapi bahwa secara tehnis tentu itu akan kami sampaikan menjadi bagian terpenting dan utama dalam ekserpsi kami. Dan itu kami akan menyampaikannya secara tehnis nanti di pengadilan. Demikian Anum Siregar, pembela lima pemimpin Dewan Presidium Papua * TUNTUTAN PEMBUBARAN GOLKAR MAKIN LANTANG SAJA Tuntutan pembubaran Golkar makin lantang saja. Petisi 50 dan Aliansi Partai-Partai Islam meminta eliminasi kader-kader Golkar di eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dan selama lima tahun anggota Golkar tidak boleh duduk di lembaga tinggi negara. Kader Golkar memang ada di mana-mana mulai dari pimpinan eksekutif, menteri-menteri maupun pimpinan legislatif. Golkar kembali diincar mahasiswa dan ormas-ormas serta LSM anti Orde Baru. Di DPR pada hari yang sama Partai Golkar sudah menolak usulan pembentukan Pansus DPR guna menyelidiki skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (atau BLBI), yang merugikan negara sampai Rp. 138,5 triliun. Padahal fraksi-fraksi lain umumnya menyetujui diadakannya hak angket dalam masalah BLBI tersebut. Skandal BLBI atau BLBI Gate, menyangkut elit politik Golkar dan PDI-P. Seperti diberitakan sebelumnya sebagian masyarakat memang sedang giat-giatnya mendesak agar Golkar dibubarkan. Senin kemarin, ratusan demonstran melakukan konvoi di sepanjang Jalan Sudirman menuju Gedung DPR/MPR Senayan, Jakarta. Massa demonstran yang menamakan diri kelompok Paguyuban Kota tersebut mendesak pembubaran mesin politik Orde Baru itu. Paguyuban Kota menuduh elit kelompok Orde Baru kembali menguasai institusi politik, ekonomi maupun sosial budaya. Di depan pagar utama Gedung DPR/MPR mereka menuntut agar Partai Golkar segera dibubarkan dan sekaligus menyeret para penjahat HAM dan Orde Baru ke pengadilan, untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosanya. Demonstrasi Paguyuban Kota, sempat terganggu oleh aparat ketika mereka pergi ke depan Departemen Pertahanan di Jalan Merdeka Barat. Beberapa orang mengalami luka ringan karena dipukul polisi. Tidak jauh dari tempat ini, di gedung Mahkamah Agung, Jalan Merdeka Utara Kelompok Kerja Petisi 50 dan Aliansi Partai Islam mendesak Mahkamah Agung memberikan hukuman politik untuk Golkar karena dinilai turut bersalah selama Orde Baru berkuasa. Tetapi wakil ketua MA Taufik SH menyatakan lembaganya tidak bisa menerima gugatan pembubaran Golkar, karena gugatan serupa kini masih ditangani Pengadilan Negeri Jakarta. "Tapi bukan berarti gugatan itu ditolak," kata Taufik saat menerima wakil Kelompok Kerja Petisi 50, Forum Aliansi Partai-Partai Islam, Komite Waspada Orde Baru, Gerakan Rakyat Marhaen, dan Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam-MPO. Taufik mengatakan, sebelumnya pernah ada sejumlah partai politik yang meminta MA membubarkan Golkar, namun karena alasan yang sama, MA tidak dapat memenuhi permintaan tersebut. Wakil-wakil kelima organisasi yang datang ke MA tersebut juga meminta MA mengambil langkah hukum luar biasa atau langkah hukum transisional untuk membubarkan Golkar. Menurut kelima organisasi itu, Golkar selaku mesin politik Orde Baru harus bertanggung jawab atas dosa-dosa mereka semasa berkuasa dalam rejim Soeharto yang otoriter, anti demokrasi, dan anti hak asasi manusia. Golkar memiliki kontribusi terbesar bagi keterpurukan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di samping menunggu keputusan MA, kelima organisasi itu juga meminta Golkar secara sukarela dan ksatria membubarkan diri, sebagai wujud pertanggungjawaban politik mereka. Dalam pernyataan sikapnya yang dibacakan Deliar Noer, kelima organisasi tersebut mendesak agar pelaku politik jajaran Golkar yang turut berperan dalam proses kejahatan politik baik di tingkat pengambil keputusan maupun pelaksana dikenai hukuman atau denda politik. Bentuk hukuman yang diusulkan adalah eliminasi dari jabatan publik di lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif selama lima tahun. Orang-orang Golkar tak boleh menempati jabatan kepengurusan partai politik di berbagai tingkatan selama lima tahun, dan yang bersangkutan mengumumkan kepada rakyat bahwa secara moral politik menyatakan diri tak patut menjadi anggota lembaga tertinggi dan tinggi negara. Kelima organisasi ini secara tidak langsung ingin menunjukkan bahwa yang menginginkan Golkar dibubarkan bukan hanya partai dan ormas kiri. Selama ini memang PRD seolah-olah yang paling di depan dalam desakan pembubaran Golkar.Tetapi tokoh-tokoh semacam Yudil Herry, Deliar Noer, Chris Siner Key Timu dan Sunardi sudah bergerak menentang Golkar seperempat abad sebelum PRD, Kontras, dan Forkot dibentuk. Akibatnya kini semua organisasi yang anti militer dan anti Golkar dituduh komunis. Padahal puluhan tahun sebelum orang-orang PRD ditahan dan diculik, aktivis-aktivis Petisi 50, HMI-MPO, Gerakan Rakyat Marhaen serta aktivis pro-demokrasi yang tergabung dalam partai-partai di Aliansi Partai-Partai Islam seperti Deliar Noer, Yudil Herry, Abdullah Hehamahua sudah merasakan tindakan-tindakan otoriter rejim Orde Baru. Tidak sedikit yang ditahan bahkan mati dalam penjara. Memang saat ini banyak sekali pahlawan baru, bahkan ada yang masuk ke parlemen dan bergembira ria dengan para penindas yang duduk di fraksi Golkar dan Fraksi TNI/Polri. Mereka lupa bahwa hingga kini kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat belum diselesaikan dan perekonomian bangsa bertambah buruk. Tidak sedikit kalangan yang menggelengkan kepala melihat tokoh-tokoh PRD dijamu dalam acara-acara CSIS di Tanah Abang. Bukankah CSIS itu dulu markas Ali Moertopo, Benny Moerdani, Daoed Joesoef serta Soedjono Hoemardani yang dikenal sebagai pendiri-pendiri Golkar di tahun 1971? Kini tokoh-tokoh eks Opsus/CSIS seperti Yakob Tobing, Postdam Hutasoit dll diketahui masuk ke PDI Perjuangan dan bersama para perwira pensiunan di partai itu ikut mempengaruhi kebijakan partai Banteng Bulat itu. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
