--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 16 Mei 2001 14:00 UTC ** WAHID TETAP MENOLAK DILENGSERKAN MELALUI SI MPR ** PASUKAN KFOR TAWARKAN AMNESTI KEPADA PEMBERONTAK ALBANIA ** PENEMBAKAN WARGA PALESTINA ADALAH KESALAHAN TENTARA ISRAEL ** TOPIK GEMA WARTA: KALAU BENAR-BENAR PROFESIONAL, TNI HARUS BERTINDAK MENCEGAH KEKACAUAN BESAR ** TOPIK GEMA WARTA: HUBUNGAN MEGAWATI GUS DUR KONON SUDAH SEPERTI HUBUNGAN ARROYO ESTRADA ** TOPIK GEMA WARTA: BERJASA MENGAKHIRI KOMUNISME DI POLANDIA, JENDERAL JARUZELSKI TETAP DIADILI * WAHID TETAP MENOLAK DILENGSERKAN MELALUI SI MPR Juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid menolak perkiraan bahwa Presiden Wahid akan dipaksa lengser pada Sidang Istimewa MPR mendatang. Menurutnya, Wahid hanya mempertimbangkan kemungkinan prosedur pengunduran tersebut. Pada pertemuan kongres Selasa kemarin, Wahid mengatakan MPR akan memaksanya lengser. Sementara itu, pimpinan fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, hari ini, sepakat untuk menyelesaikan kemelut yang dihadapi bangsa saat ini, melalui proses yang institusional, konstitusional, dan demokratis di DPR/MPR. Pertemuan darurat yang dimulai pukul 10.30 dan ditutup pada pukul 14.15 itu juga menyepakati bahwa saat ini diperlukan suatu pemerintahan dengan manajemen yang efektif yang mendapat dukungan partai politik untuk mendapatkan kepercayaan internasional. Namun pertemuan itu tidak membicarakan masalah Sidang Istimewa MPR maupun soal pergantian kepemimpinan nasional * PASUKAN KFOR TAWARKAN AMNESTI KEPADA PEMBERONTAK ALBANIA Pasukan perdamaian internasional KFOR di propinsi Serbia Kosovo menawarkan amnesti kepada pemberontak etnis Albania kalau mereka menyerahkan diri sebelum 24 Mei mendatang. Demikian komandan KFOR, Thorstein Skiaker. Para pemberontak Albania gerakan UCPMB yang aktif di perbatasan antara Kosovo serta bagian lain Servia, menuntut sebagian kawasan Serbia Selatan. Menyusul pertikaian dahsyat, pasukan Serbia mengusir para pemberontak etnis Albania dari Oraovica, Serbia Selatan. Tentara Yugoslavia mengumumkan aksi tersebut menewaskan 14 gerilyawan. Akhir pekan ini kota tersebut diduduki para gerilyawan etnis Albania. * PENEMBAKAN WARGA PALESTINA ADALAH KESALAHAN TENTARA ISRAEL Seorang pejabat Israel mengatakan penembakan mati lima orang polisi Palestina Ahad lalu adalah tindak kesalahan. Menurut pejabat tadi, yang tidak ingin disebut namanya, tentara ketika itu menyangka mereka menembaki pasukan Palestina yang selama dua minggu menembaki sebuah kamp militer Israel. Media Israel melaporkan sementara ini kepala staf angkatan darat, Shaul Mofaz, membentuk sebuah komisi yang menyelidiki kasus tersebut. Pada persengketaan berdarah antara tentara Israel dengan Palestina Selasa malam kemarin, lima orang tewas dan lebih dari 200 orang cedera. Tiga orang demonstran Palestina tewas dan pengawal Ahmad Yassin, pemimpin religius gerakan Hamas. Seorang perempuan Israel ditembak mati kalangan Palestina di sebuah pemukiman Yahudi di Tepi Barat Sungai Yordan. * PENEBANGAN HUTAN DI BRASIL MENINGKAT 15 PERSEN Beberapa tahun belakangan, di Brasil sekitar 20 ribu kilometer persegi hutan ditebang, yaitu seluas negara Belgia. Dengan kenaikan 15% penebangan, hancurnya hutan Amazona itu mencapai rekor tertinggi. Menurut kementerian Lingkungan Brasil, meningkatnya penebangan hutan merupakan akibat pemulihan keadaan ekonomi Brasil. Permintaan kayu dan tanah meningkat. Para ahli memperkirakan dalam 20 tahun, 40% hutan asli punah. Pada 1970 sekitar 99% hutan Amazona masih utuh. Kini parlemen Brasil mengemukan rancangan undang-undang yang mengijinkan para petani di kawasan Amazone menebang bagian besar hutan. Di samping itu pemerintah juga merencanakan untuk membangun perusahaan pembangkit listrik baru di hutan Amazona tersebut. * PEMIMPIN REJIM MILITER PAKISTAN TIDAK MAU MUNDUR Pemimpin rejim militer Pakistan, Jenderal Pervez Musharraf dengan tegas mengumumkan bahwa dia tidak berniat lengser. Dalam sebuah wawancara dengan harian Inggris, The Guardian, Musharraf menyatakan tentara memain peranan penting dalam parlemen. Musharraf yang muncul ke tampuk pemerintahan setelah kudeta Oktober 1999, mengatakan pemilu akan dilangsungkan tahun depan. Namun ia juga menyatakan demi kepentingan nasional, ia tetap memain peranan penting dalam kepemimpinan negara. * PBB CABUT EMBARGO SENJATA KE ETHIOPIA DAN ERITREA Mulai hari ini, PBB mencabut embargo senjata terhadap Etiopia serta Eritrea. Embargo tersebut diterapkan setahun lalu dan tidak diperpanjang. Menurut Dewan Keamanan, misi perdamaian tentara PBB UNMEE berjalan dengan baik, sehingga tidak ada alasan untuk memperpanjang embargo tersebut. Dewan Keamanan menghimbau Etiopia serta Eritrea tidak meningkatkan kegiatan militer. Mereka sebaiknya memusatkan perhatian pada pembangunan kembali masing-masing negara serta mengusahakan perdamaian. Tahun lalu, embargo PBB dikecam karena baru diterapkan ketika perang perbatasan dua negara berlangsung dua tahun. Peperangan itu menewaskan 10 ribuan tentara muda. * IMF BERI PINJAMAN TAMBAHAN DELAPAN MILYAR DOLAR KEPADA TURKI Dana Moneter Internasional, IMF, memberikan kredit tambahan sampai delapan milyar dolar kepada Turki. Dengan demikian utang keseluruhan untuk tiga tahun mendatang mencapai 19 milyar dolar. Keputusan IMF tersebut diberikan menyusul evaluasi program reformasi pemerintah Turki. Program itu antara lain mencakup privatisasi perusahaan negara serta restrukturisasi sektor perbankan. Akibat krisis ekonomi, mata uang nasional Turki, lira turun sampai 40% sejak Februari lalu. Diperkirakan tahun ini, ekonomi Turki merosot sampai sekitar tiga persen, namun tahun mendatang diperkirakan akan naik sampai lima persen. * CALON PRESIDEN PEREMPUAN IRAN MENGUNDURKAN DIRI Di Iran satu-satunya calon perempuan pemilihan presiden Juni mendatang, mengundurkan diri. Dengan demikian Farah Khosravi dari sayap konservatif ingin menghindari agar terlalu banyak suara terbagi-bagi. Lagipula pencalonannya belum disetujui oleh apa yang disebut Dewan Pelindung, yaitu sekelompok orang religius serta ahli hukum. Sementara itu, Dewan Pelindung mengumumkan nama 10 laki-laki yang boleh ikut dalam pemilihan presiden tersebut. Mulanya kurang lebih 800 orang mencalonkan diri. Presiden yang sekarang, Mohammed Khatami adalah calon paling diunggulkan. * UTUSAN DK-PBB MELAKUKAN LAWATAN KE 10 NEGARA AFRIKA Misi khusus Dewan Keamanan PBB memulai kunjungannya ke 10 negara Afrika untuk melangsungkan proses perdamaian di Republik Demokratik Kongo. Tiga tahun belakangan Kongo serta negara-negara tetangganya dilanda perang saudara. Rwanda serta Uganda mendukung para pemberontak di Kongo, sedangkan Zimbabwe, Angola serta Namibia mendukung pasukan pemerintah Kongo. Tugas utama misi perdamaian PBB adalah membantu pelaksanaan persetujuan gencatan senjata 1999. Dengan demikian tentara PBB akan memimpin penarikan mundur pasukan Rwanda dan Uganda dari Kongo. * PARLEMEN BELANDA INGIN BAHAS LAGI PENYAKIT PMK Anggota parlemen Belanda, Vos, dari Partai Hijau Kiri ingin melangsungkan perundingan darurat dengan menteri Pertanian, Laurens-Jan Brinkhorst mengenai penanganan penyakit Mulut dan Kuku, atau PMK. Alasannya permintaan itu adalah pernyataan seorang virolog pada lembaga penelitian ID Lelystad yang menyarankan kementerian Pertanian agar memberantas virus tersebut. Selasa kemarin dalam program televisi, NOVA, virolog itu meragukan cara-cara preventif membinasakan ternak demi mencegah meluasnya penyakit PMK. Virolog-virolog lain pun meragukan hal itu. Selasa kemarin Komite Kedokteran Hewan Uni Eropa mengijinkan Belanda melanjutkan sebagian ekspor babi serta sapi. Kini ternak hidup dari Belanda Selatan dan Barat boleh diekspor lagi. Selain itu, Brussel menyetujui peringanan pembatasan transpor bagi ternak yang dibantai. * PERUSAHAAN AIR MINUM DAN ORGANISASI LINGKUNGAN BELANDA GUGAT PENGGUNAAN 11 JENIS INSEKTISIDA OLEH PARA PETANI Hari ini berbagai perusahaan air serta organisasi lingkungan mengajukan gugatan terhadap pemerintah ke pengadilan Den Haag, Belanda. Yang dipersoalkan adalah keputusan kabinet yang mengijinkan penggunaan 11 jenis insektisida oleh para petani. Perusahaan air serta organisasi lingkungan tersebut menuntut agar para petani menggunakan jenis insektisida yang ramah lingkungan. Lagipula keputusan pemerintah tersebut bertentangan dengan undang-undang Eropa. Sebelumnya parlemen Belanda sudah menyetujui larangan atas penggunaan jenis insektisida tertentu. Namun tahun lalu para petani berhasil meyakinkan parlemen untuk tetap menggunakan insektisida tersebut selama enam tahun karena belum ada jenis insektisida lain yang ramah lingkungan. * KALAU BENAR-BENAR PROFESIONAL, TNI HARUS BERTINDAK MENCEGAH KEKACAUAN BESAR Kericuhan-kericuhan yang terjadi belakangan, seperti ledakan bom di asrama mahasiswa di Jakarta, bentrokan mahasiswa di Ujung Pandang dan Jakarta, menurut beberapa kalangan adalah rekayasa TNI. Menurut berita yang kini santer beredar antara tanggal 20 dan 25 Mei mendatang akan terjadi kerusuhan besar. Dalam keadaan yang kacau balau itu, militer akan mencuri kesempatan untuk bisa berkuasa lagi. Tapi menurut pengamat militer Indro Tjahyono, TNI harus bertindak sebelum terjadi kekacauan besar, demikian jelasnya pada Radio Nederland. Indro Tjahyono [IT]: Di kalangan TNI itu repotnya ada batas yang krusial antara keadaan aman dan keadaan bahaya. Sampai saat ini memang TNI dalam menghadapi kondisi chaos (kacau balau, Red.) masih berlandaskan pada statement keadaan bahaya. Dan keadaan bahaya ini memang harus ada peristiwa-peristiwa yang mengarah pada ancaman terhadap pertahanan negara. Jadi kondisi ini memang sekarang dipegang betul oleh TNI. Tapi dalam kondisi yang sangat khusus seharusnya TNI tidak berpegang pada norma-norma bahaya sebagaimana ditetapkan oleh disiplin tentara itu sendiri. Tapi ada kalanya dia harus berpikir secara naluriah bahwa apabila keadaan menjurus bahaya, TNI seharusnya bisa bersikap dan merumuskan sikap apa yang diambil, apabila fakta-fakta sudah memperlihatkan kecenderungan ke sana. Kalau tidak, sebenarnya saat ini sikap TNI seperti membiarkan kondisis chaos dulu dan baru dia bertindak. Dan tidak ada usaha untuk mencegah sebenarnya kondisi chaos itu. Ini wajar karena TNI sangat takut saat ini untuk bertindak secara ekstra profesional. Tapi akibatnya nanti kayak kondisi negara berkembang ini lalu TNI-nya takut, maka seolah kenyataannya adalah bahwa untuk menegakkan kondisi darurat, maka dibutuhkan kondisi chaos dahulu. Ini berfikir yang tidak betul, saya kira, dan harus dikoreksi kalangan TNI sendiri. Radio Nederland [RN]: Tapi bukankah suasana kacau balau itu menguntungkan posisi TNI sendiri, menunjukkan bahwa memang kalangan elit sipil tidak bisa memimpin bangsa? IT: Ini yang saya katakan demikian, bahwa kalau TNI masih menggunakan paradigma yang kaku, bahwa dia akan bertindak setelah ada chaos, maka apa dugaan publik yang akan muncul adalah memang TNI sedang mempersiapkan diri untuk berkuasa dalam kondisi yang chaos. Itu yang seharusnya dicegah. Jadi kalau indikasi-indikasi, data-data yang ada secara naluriah sudah bisa dianggap membahayakan, seharusnya TNI sudah bisa bertindak secara persuasif lebih dahulu. Tapi ini nggak kan. Jadi dia menunggu seolah situasi chaos dulu, dan dia baru mau bertindak. Nah reperkusi berpikir yang muncul adalah bahwa kondisi chaos ini memang diharapkan oleh TNI. Dan saya sendiri tidak setuju secara berfikir menunggu chaos ini. Saya kira itu sangat destruktif, dalam kerangka mempertahankan negara kita untuk tetap bersatu. RN: Kalau pun memang militer kembali berkuasa, tapi kan sudah tidak populer di mata masyarakat, khususnya di masyarakat internasional. Apakah mereka akan menggunakan sipil sebagai boneka? IT: Saya kira militer tidak bisa seperti masa lalu, bahwa mereka kembali berperan secara politis, katakan dengan membentuk junta-junta militer yang terdiri dari sipil. Jadi saat ini cara-cara begitu pun, yang disebut dengan pseudo civil society itu juga sudah tidak disukai oleh masyarakat internasional. Dan kalau TNI nanti tetap seperti itu, jadi dia membangun junta-junta militer sebagai ujung tombak kekuasaannya, maka nasibnya cepat atau lambat, dia akan jatuh. Jadi dalam kondisi darurat sebetulnya TNI harusnya bekerja sama dengan sipil untuk membangun satu presidium dewan penyelamatan nasional, yang diharapkan akan didampingi sampai ada pemilu yang akan datang. Jadi itu sikap yang betul. Demikian pengamat militer Indro Tjahyono. * HUBUNGAN MEGAWATI GUS DUR KONON SUDAH SEPERTI HUBUNGAN ARROYO ESTRADA Pertemuan pimpinan fraksi DPR RI di Hotel Indonesia telah berakhir. Tidak ada hal-hal spektakuler yang ditelorkan pertemuan tersebut. Rupiah pun mulai menguat, utamanya karena pasar melihat Megawati telah berani menunjukkan sikap yang menentang Gus Dur, sehingga pasar pun tidak perlu ragu-ragu lagi. Mega memang mau meraih posisi RI 1 tetapi itu secara konstitusional. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Masyarakat politik di Jakarta kemarin lega karena pada 15 Mei kemarin dulu tidak terjadi hal-hal yang mengkhawatirkan. Semula mereka khawatir Gus Dur akan memaksakan juga mengeluarkan dekrit pembubaran parlemen yang akan menumbuhkan perlawananan partai-partai di parlemen. Gus Dur ternyata tidak mengganti Pangab mau pun KSAD setelah para Pangdam menentangnya. Kekhawatiran lain bahwa baik yang pro mau pun anti Gus Dur akan saling menculik pemimpin-pemimpinnya pun tidak terjadi. Meski diberitakan keduabelah pihak sudah menyusun daftar alamat rumah lawan-lawan politik yang perlu diculik dalam keadaan kacau balau. Bagi Gus Dur yang kini berbaik-baikan dengan Cendana, suatu suasana kacau balau jelas akan menguntungkan dirinya. Sedangkan pihak ketiga yaitu para mantan jenderal Orde Baru, juga berharap lewat penculikan-penculikan itu bisa terjadi keadaan kacau balau sehingga mereka bisa ikut bermain. Seperti diberitakan pers sebelumnya, kelompok-kelompok Cendana, Habibie, ex jenderal Orde Baru mau pun kelompok-kelompok reformis menunggu-nunggu kesempatan untuk ikut serta berperan dalam pertikaian kelompok Ciganjur plus. Soalnya, kalau sebelumnya Gus Dur sudah tidak bisa berdamai lagi dengan Amien Rais, kini pun ia sudah patah arang dengan Megawati. Pecahnya Dwitunggal Mega Gus Dur jelas akan membuka peluang bagi kelompok-kelompok politik yang kini sedang dipinggirkan oleh kelompok Ciganjur. Meski masih mau bersantap pagi dengan Gus Dur, namun banyak yang menduga Mega tidak bisa menerima serangan Gus Dur terhadap Taufik Kiemas, suaminya, yang sedang berada di Amerika Serikat. Gus Dur sebelumnya menuduh Taufik berusaha menemui Presiden Amerika George W Bush. Gus Dur jelas menganggap, Taufik ke sana untuk meminta dukungan politik bagi istrinya sebagai Presiden berikut. Sementara itu, dalam diskusi fraksi-fraksi di Hotel Indonesia Jakarta, diperoleh pemahaman bersama bahwa masalah kebuntuan politik saat ini terjadi karena tidak adanya pemerintahan yang efektif. Pertemuan antar 10 pimpinan fraksi DPR itu telah menyepakati membangun pemerintahan yang efektif sebagai upaya menyelamatkan bangsa. Sebaiknya ini ditempuh melalui proses politik yang konstitusional, institusional dan demokratis. Ketua Fraksi Partai Golkar, Syamsul Muarif berpendapat dengan menjadikan proses politik yang konstitusional, institusional dan demokratis di DPR, bukan berarti Memorandum II sudah pasti akan berlanjut pada Sidang Istimewa MPR. "Sidang Istimewa itu bisa tidak terjadi kalau ditemukan titik temu yang bersifat win-win solution." Maksudnya kalau dicapai jalan keluar yang menguntungkan kedua belah pihak. Tetapi kalangan pengamat menganggap ini hanya basa-basi politik saja karena sesungguhnya Gus Dur jauh-jauh hari sebelum Memo satu, sudah divonis DPR harus turun tahta. Bahkan ada yang ingin ia dipenjarakan seperti Estrada. Sama seperti Joseph Estrada dan Gloria Arroyo di Filipina, tampaknya perpecahan antara Presiden Abdurrahman dengan Wakil Presiden Megawati sudah sulit diperbaiki. Dalam sebuah keterangan pers usai menghadap presiden, Menhan Mahmud MD mengakui telah terjadi ketidaksamaan pandangan antara presiden dan wapres. Ditegaskannya, secara lahiriah presiden dan wakilnya memang telah pecah. Perbedaan sikap dwi tunggal yang sering menyebut dirinya sebagai "adik-kakak" ini menurut Mahfud akan mengancam kelangsungan kehidupan bangsa. "Jika dua pemimpin ini pecah, maka akan terjadi polarisasi di masyarakat," tegasnya. Konflik horizontal akan terjadi di daerah pendukung Wahid. Sementara itu kemarin ratusan demonstran anak muda membawa poster yang isinya meminta Gus Dur dan Megawati mengundurkan diri saja. Generasi tua diminta supaya tahu diri. Massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Anti Korupsi, juga mendatangi Gedung Kejaksaan Agung. Mereka menuntut agar Kejaksaan Agung serius dan tidak berkompromi dengan para pelakunya, dalam memberantas KKN. Mereka terdiri dari beberapa elemen masyarakat dan mahasiswa, seperti PIJAR, Front Pelajar Jakarta, Universitas Islam Assyafiiyah, Forum Universitas Tarumanegara, Aliansi Rakyat Bogor dan lain-lain. Para demonstran menyayangkan lepasnya Ginandjar sebagai tahanan dalam kasus dugaan korupsi pada Technical Assistant Contract. Mereka mengatakan, "Jika Kejaksaan Agung tidak berkutik dan takut kepada Ginandjar, Fuad Bawazier, dan Arifin Panigoro yang sudah jelas-jelas KKN, maka sudah sewajarnya dan seharusnya, rakyat Indonesia bergerak dan bersatu untuk menangkap dan mengadili mereka di pengadilan rakyat." Di sini nampak terlihat bagaimana aspirasi mereka yang di jalanan dan yang di parlemen dan eksekutif sudah berbeda. Masalah tuntutan reformasi mahasiswa yang dahulu menggulingkan Soeharto sudah tidak diperhatikan lagi oleh mereka yang ada di eksekutif mau pun legilatif. "Jatuhnya Gus dur pun karena dia telah lupa pada janjinya-janjinya untuk melakukan reformasi secara cepat dan menyeluruh," kata Evert Matullesy, mantan Ketua GMKI yang kini menjadi pengacara. * BERJASA MENGAKHIRI KOMUNISME DI POLANDIA, JENDERAL JARUZELSKI TETAP DIADILI Polandia kembali menggarap masa lampaunya. Selasa kemarin, di ibukota Warsawa, diteruskan pengadilan terhadap Jenderal Wojciech Jaruzelski, 78 tahun, dengan tuduhan bertanggung jawab atas pembunuhan terhadap 44 orang buruh galangan kapal ketika berlangsung protes massal rakyat Polandia pada tahun 1970. Para hakim mendengarkan pendapat jaksa dan pembela apakah pengadilan kembali bisa dimulai, atau apakah jaksa harus terlebih dahulu mengajukan lebih banyak barang bukti lagi, seperti dituntut pembela. 10 tahun setelah berakhirnya komunisme di Polandia, kasus pengadilan Jaruzelski ini dikhawatirkan membuka luka lama antara golongan kanan dan kiri. Sementara itu khalayak juga tidak terlalu tertarik dengannya. Laporan koresponden Eropa Timur James Kliphuis dari Budapest: Pemimpin Komunis terakhir Polandia, Jenderal Wojciech Jaruzelski yang selalu berkacamata hitam itu, sudah mengaku secara moral bertanggung jawab atas kesalahan dan kekejaman rejim komunis. Pada tahun 1970 ketika ia menjabat Menteri Pertahanan, di seantero Polandia pecah kerusuhan besar, rakyat memprotes naiknya harga sembako. Polisi dan terutama tentara paling sedikit menembak mati 44 orang demonstran, justru ketika kerusuhan sudah diredakan dengan kekerasan. Menariknya, secara umum rakyat Polandia tidak terlalu mendukung pengadilan para mantan pemimpin Komunis. Tetapi kejadian tahun 1970 itu meninggalkan bekas yang dalam di masyarakat. Banyak di antara para demonstran tidak bisa memaaafkan Jaruzelski karena tindakan yang penuh kekerasan terhadap para demonstran. Kejadian tahun 1970 itulah yang melahirkan serikat buruh bebas Solidarnosc. Jenderal purnawirawan Wojciech Jaruzelski sendiri selalu menyangkal memerintahkan penembakan para demonstran, seperti yang dituduhkan jaksa penuntut umum. Perintah itu, demikian Jaruzelksi, datang dari orang lain. Ia menyangkal terlibat dalam tindakan kriminal apa pun, apakah itu pada tahun 1970 yang kini diperkarakan, atau sesudahnya. Selain itu, Jaruzelski juga tidak menerima tanggung jawab atas keputusannya, sebagai presiden Polandia, untuk memberlakukan hukum darurat pada tahun 1981. Hukum darurat militer terpaksa diterapkan, demikian Jaruzelski, untuk menghindari serbuan tank Soviet yang sudah tidak sabar lagi melihat protes dan demonstrasi di Polandia. Hukum darurat militer pada tahun 1981 itu, lagi-lagi, ditujukan untuk melemahkan Serikat Buruh Solidarnosc. Tetapi begitu sadar bahwa gelombang demokratisasi tidak terbendung lagi, pada tahun 1989 Jaruzelski mengijinkan dilakukannya perundingan dengan kalangan oposisi yang akhirnya mengakhiri kekuasaan partai komunis. Ironisnya, kemarin pula, musuh utama Jaruzelski, yaitu Solidarnosc mengumumkan mundur dari pemerintahan koalisi Perdana Menteri Jerzy Buzek. Bahkan kemarin itu juga diumumkan bahwa Solidarnosc sama sekali menarik diri dari politik. Di masa depan, gerakan ini hanya akan bergiat sebagai serikat buruh belaka. Dengan keluarnya Solidarnosc dari pemerintahan koalisi, maka partai AWS yang berkuasa ketinggalan pendukung utamanya. Resminya, Solidarnosc menyatakan tidak bisa menerima tanggung jawab sebagai salah satu partai yang memerintah karena di Polandia pengangguran melejit sampai 16%. Itulah alasan resminya keluar dari pemerintah. Menurut sebuah jajak pendapat, partai AWS yang berkuasa kini didukung oleh 11 sampai 13% suara. Mantan partai komunis SLD terus-terusan mendapat dukungan 40% responden. Hasil pemilihan umum parlemen pada musim gugur mendatang nampaknya makin bisa diramalkan. Perubahan kekuasaan yang tidak terduga inilah yang menyebabkan meningkatnya perhatian khalayak Polandia pada pengadilan Jenderal Wojciech Jaruzelski. Mereka bukannya ingin membalas dendam. Dukungan terhadap kalangan yang semata-mata hanya ingin membalas dendam juga sudah sangat menurun. Banyak kalangan setuju, kalau dulu bukan Jaruzelski yang diajak berunding mengakhiri komunisme, maka berakhrinya kekuasaan komunis di Polandia juga tidak semulus yang terjadi. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
