--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 22 Mei 2001 14:50 UTC ** JAKARTA AKAN TERAPKAN KEBIJAKAN MENEKAN DEFISIT APBN ** PBB DESAK KAMBOJA SEGERA BENTUK TRIBUNAL ADILI PETINGGI KHMER MERAH ** IMAM MAROKKO, EL MOUMNI, TIDAK BISA DIUSIR DARI BELANDA ** TOPIK GEMA WARTA: ACEH KINI BENAR-BENAR BERALIH MENJADI TEATER PERANG ** TOPIK GEMA WARTA: TNI MAKIN TERANG-TERANGAN MEMBANGKANG GUS DUR ** TOPIK GEMA WARTA : GUS DUR AKAN SIA-SIA SAJA MINTA BANTUAN KEJAKSAAN AGUNG * JAKARTA AKAN TERAPKAN KEBIJAKAN MENEKAN DEFISIT APBN Pemerintah akan mengumumkan penghematan besar-besaran guna menekan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Demikian dilaporkan sumber di Jakarta. Pemerintah akan menaikan pajak dan menurunkan gaji pegawai negeri. Kondisi ekonomi Indonesia sangat buruk akibat angka inflasi yang tinggi mencapai 9 % dan merosotnya hasil penjualan bahan bakar minyak akibat harga BBM yang rendah. Di masa lalu, pengumuman kenaikan harga BBM memicu kerusuhan besar di Indonesia. Tingginya harga minyak tahun 1998 adalah salah satu penyebab kerusuhan massal yang akhirnya menjatuhkan Presiden Soeharto. * PBB DESAK KAMBOJA SEGERA BENTUK TRIBUNAL ADILI PETINGGI KHMER MERAH Sekjen Perserikatan Bangsa bangsa, Kofi Annan mendesak pemerintah Kamboja agar mempercepat pembentukan tribunal yang mengadili para petinggi Khmer Merah. Pembentukan tribunal tersebut sebenarnya sudah disepakati antara Kamboja dengan PBB. Namun Perdana Menteri Hun Sen, awal tahun ini mengumumkan akan meninjau kembali rancangan pembentukan tribunal. Dengan demikian rancangan tersebut terlebih dahulu masih harus disetujui Mahkamah Konstitusi Kamboja. Sekjen Annan menyesalkan keputusan Hun Sen itu seraya menyatakan bahwa sudah setengah tahun ini ia tidak mendapat laporan dari Phnom Penh mengenai tindak lanjut pembentukan tribunal. Sejumlah pengamat menduga, pemerintah Kamboja berupaya mengulur-ulur pembentukan tribunal, karena khawatir bahwa mengadili pemimpin Khmer Merah dapat memicu kekerasan. Rejim Khmer Merah yang berkuasa di Kamboja antara tahun 1975 hingga 79 diduga bertanggung jawab atas tewasnya satu koma tujuh juta jiwa. * IMAM MAROKKO, EL MOUMNI, TIDAK BISA DIUSIR DARI BELANDA Pemuka mesjid Rotterdam, imam asal Marokko, Khalil el-Moumni tidak bisa diusir dari Belanda, demikian diumumkan Menteri Urusan Intergrasi dan Kota Besar, Roger van Boxtel. Saat ini kehakiman Belanda tengah memeriksa sang imam karena ungkapannya mengenai homoseksual yang diskriminatif. Menurut sejumlah anggota parlemen dari partai buruh PvdA, Liberal VVD dan Kristen Demokrat CDA, el-Moumni harus meninggalkan Belanda apabila ia terbukti bersalah. Menurut Menteri Van Boxtel, tidak ada dasar hukum yang memungkinkan pengusiran imam asal Marokko tersebut. Van Boxtel justru ingin mengadakan diskusi terbuka dengan el-Moumni. * VIETNAM JUAL 60.000 TON CADANGAN KOPI Vietnam menjual kembali 60.000 ton cadangan biji kopi ke pasar dunia. Kopi tersebut adalah sebagian dari 150 ribu ton yang sebelumnya dibeli pemerintah berdasarkan kesepakatan dengan organisasi negara-negara produsen kopi, ACPC. Langkah pembelian tersebut ditujukan untuk mendongkrak harga kopi. Vietnam yang produsen kopi kedua terbesar di dunia itu memutuskan untuk menjual sebagian simpanan kopi dengan alasan tidak mampu membayar ongkos penyimpanan. Negara-negara produsen kopi, pada konperensi internasional di London Inggris pekan silam, menyerukan pemecahan krisis rendahnya harga kopi di pasar dunia. * DALAI LAMA BERTEMU MENLU DAN PRESIDEN AMERIKA Pemuka Tibet, Dalai Lama hari Selasa ini bertemu Menteri Luar negeri Amerika Serikat, Colin Powell dan Rabu besok akan diterima Presiden George Bush. Juru bicara Washington menekankan bahwa Dalai Lama diterima bukan sebagai pemimpin politik tetapi sebagai pemimpin agama. Pertemuan Dalai Lama dengan Presiden Bush di Gedung Putih, Rabu besok diperkirakan akan memicu tanggapan negatif Cina. Beijing menentang tuntutan otonomi luas Tibet. Ketegangan antara Cina dengan AS, sejak beberapa pekan, semakin memuncak, antara lain karena insiden tabrakan pesawat spionase AS. Kemudian keputusan Washington memberi visum kepada Presiden Taiwan Chen Shui-bian juga menambah panas hubungan dengan Beijing. Cina memprotes negara-negara yang menerima presiden Taiwan itu sebagai kepala negara, karena di mata Beijing, Taiwan adalah salah satu propinsi yang membangkang. * DEWAN KEAMANAN PBB BAHAS RANCANGAN SANKSI BARU TERHADAP IRAK Lima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk pertama kalinya membicarakan rancangan sanksi baru Amerika-Inggris terhadap Irak. Sanksi baru tersebut mengijinkan impor barang-barang kelontong dan sembako, tetapi tetap melarang masuknya sarana militer. Amerika dan Inggris menyampaikan rancangan sanksi tersebut Selasa ini kepada tiga negara lain yang merupakan anggota tetap DK PBB. Menurut sumber di DK, Rusia dan Cina bersikap ragu-ragu sementara Prancis menyatakan masih ingin mempelajarinya. Presiden Irak, Sadam Hussein sebelumnya telah menyatakan menentang segala bentuk sanksi terhadap negaranya. Selanjutnya ia mengancam akan membatalkan sanksi yang saat ini berlaku : program minyak-untuk pangan. * PUCUK PIMPINAN SINDIKAT TERBESAR PENYELUNDUP XTC DITANGKAP DI SPANYOL Penyelundup terbesar pil XTC ditangkap di Spanyol pekan silam. Demikian jaksa penuntut New York AS. Oded Tuito warga Israel tersebut dicari Amerika Serikat dengan tuduhan menyelundupkan jutaan pil XTC dari Eropa ke Amerika Serikat. Selanjutnya Tuito juga dinyatakan bersalah memutihkan uang penjualan obat bius. Amerika Serikat meminta Spanyol agar mengekstradisi Tuito. * PRESIDEN CILE UMUMKAN TAMBAHAN LAPANGAN KERJA Presiden Cile, Ricardo Lagos mengumkan bahwa pemerintahannya tahun depan akan menambah 150 ribu pegawai negeri. Jumlah itu berarti 50 ribu lebih dari rencana semula. Di depan Kongres, Presiden Lagos berseru dunia perusahaan agar lebih meningkatkan penanaman modal untuk menciptakan lahan pekerjaan baru. Langkah Cile tersebut ditujukan untuk menekan angka pengangguran. Selanjutnya Presiden Lagos juga mengumumkan membangun lebih banyak rumah-rumah tahanan. Banyak rumah tahanan Cile terlalu penuh sesak. Ahad silam sebuah kebakaran di sejumlah penjara menewaskan 26 narapidana. * ACEH KINI BENAR-BENAR BERALIH MENJADI TEATER PERANG Sebulan sejak pengumuman Instruksi Presiden nomor 4 tahun 2001 yang memberlakukan operasi keamanan di Aceh, Serambi Mekkah telah benar-benar beralih menjadi suatu teater perang. Tentara dan polisi Indonesia telah menjalankan sebuah komando khusus, KOLAOPS untuk menumpas pemberontakan Gerakan Atjeh Merdeka GAM. Kini, seminggu setelah GAM mengumumkan Keadaan Darurat di Aceh, Pangkoaops Brigjen Zamroni berseru agar GAM menyerah saja, kalau tidak, mereka akan ditembak, demikian diumumkan Senin kemarin. Tapi, apakah semua ini berarti pintu teater politik dan perundingan telah tertutup rapat? Sebuah ulasan redaksi di Hilversum: Sementara perhatian publik masih berpusat ke sengketa Presiden dan DPR di Jakarta, masalah Aceh pekan lalu bergeser ke kasus peledakan bom di asrama mahasiswa Aceh di Jakarta. Ledakan ini terjadi tak jauh dari tempat Pangdam Jaya Mayjen Bibit Waluyo, entah kebetulan atau tidak, berada di saat itu. Kalau benar kasus bom ini merupakan bagian dari suatu rekayasa, maka, yang menarik, dampaknya malah justru kebalikannya. Tudingan yang dengan cepat diarahkan kepada LSM Aceh yang membela referendum, SIRA, membuat Komnas-Ham malah mengimbau pembelaan hukum bagi SIRA, sementara masyarakat Aceh di rantau mulai beraksi, bahkan LSM Solidamor yang juga dituduh terlibat peledakan bom itu bangun tentang isu Aceh. Mereka tidak lagi hanya menekuni masalah Timor Timur yang kini sudah melangkah lebih jauh dari Aceh, menuju negara merdeka. Semua itu kini menjadi seperti layar yang menutupi teater perang yang diam-diam mulai intensif di Aceh. Sekarang, hampir setiap hari dua sampai tiga korban tewas akibat sweeping, insiden dan bentrokan, yang tidak selalu jelas siapa pelakunya. Menurut perkiraan, sebulan sejak Inpres nomor 4, lebih dari seratus korban tewas atau luka-luka dan puluhan rumah dibakar. Kalau bulan-bulan lalu banyak dilaporkan sweeping, pengejaran dan kekerasan, yang meningkatkan jumlah korban dan pengungsi, maka minggu-minggu belakangan pemberitaan dari Aceh menunjukkan makin sering terjadi bentrokan terbuka antara satuan atau unsur TNI atau Brimob dengan pihak pemberontak GAM. Pekan lalu beberapa markas GAM di Aceh Utara dan Pidie, diserbu, termasuk salah satu markas tempat utusan Presiden, Bondan Gunawan, bertemu dengan Panglima Angkatan GAM, Tengku Abdullah Syafeii. Kemarin, di Birem Bayeun, Aceh Timur, menyusul insiden, kedua pihak, GAM dan aparat RI, langsung saling tuding. Semua ini merupakan ilustrasi makin intensifnya peperangan dan perlawanan di Aceh dewasa ini. Dengan latar belakang itulah rupanya GAM menyerukan isyarat darurat dan aparat RI mengeluarkan ultimatum kepada GAM. Semua itu sekaligus menunjukkan bahwa KBMK, komisi-komisi pemantau keamanan yang bekerja sejak masa Jeda Kemanusiaan sampai beberapa minggu lalu, kini sudah kandas. Pihak aparat telah menciptakan sebuah komando khusus mirip Timor Timur, Kolakops, yang sekarang bernama Kolaops, dengan pimpinan setingkat panglima, khusus untuk daerah-konflik dan terlepas dari kodam setempat, Kodam Bukit Barisan. GAM yang dua bulan lalu dinyatakan separatis, sekarang di lapangan disebut GSB, gerakan separatis bersenjata - istilah baru pengganti GPK di masa DOM. Semua itu merupakan bagian dari apa yang disebut pendekatan komprehensif yang diresmikan melalui Inpres. Inpres nomor 4 adalah payung hukum yang dituntut oleh TNI kepada presiden agar meletakkan tanggungjawab politik secara jelas pada presiden, sementara tanggungjawab pelaksanaan di tangan aparat keamanan, TNI dan polisi. Meski pun bunyi Inpres itu tidak secara tegas menetapkan apakah pemikul tanggungjawab kemiliteran ada di tangan TNI ataukah polisi, namun sekarang jelas pimpinan lapangan itu ada pada Pangkolaops Brigjen TNI Zamroni. Dengan demikian, sukses atau tidaknya Inpres, secara politik, dilimpahkan kepada presiden, ketika posisi Presiden Abdurrahman Wahid semakin lemah menghadapi fraksi fraksi DPR yang didukung Wapres Megawati dan TNI. Pada saat yang sama, sumber-sumber sukses atau gagalnya Inpres itu ada di lapangan dan tergantung pada profesionalisme aparat yang banyak diragukan orang. Walhasil, isu Aceh menjadi bisul yang sewaktu-waktu dapat memacu krisis politik nasional di Jakarta. Semua itu berarti, bahwa selama krisis elit di Jakarta belum tuntas, yang bagi TNI berarti selama Presiden Wahid belum turun, maka Aceh akan tetap membara. Menurut pihak GAM, seperti diungkap Dr. Zaini Abdullah kepada Radio Nederland di Washington bulan lalu, babak perundingan terakhir di Jenewa Januari lalu telah gagal karena suasana yang rusak menyusul pernyataan galak Menteri Pertahanan Mahfud yang mengultimatum GAM. Presiden Wahid sendiri kabarnya bermaksud menjaga dialog, dan Jeda Kemanusiaan telah membuka jalur yang perundingan di tingkat atas maupun di lapangan. Namun jeda dan moratorium yang seluruhnya pernah berlangsung selama delapan bulan itu, bagi aparat keamanan RI, hanya membuka momentum konsolidasi bagi GAM yang sekarang telah dominan di lebih dari tiga kabupaten. Tetapi kemajuan peluang dialog juga tergantung pada pihak GAM yang cenderung menolak menjadi suatu partai politik karena menganggap diri mewakili seluruh rakyat Aceh. Dengan demikian sulit untuk membuka suatu forum perundingan, all inclusive dialogue, yang melibatkan seluruh unsur Aceh untuk mencari solusi Aceh. Pernyataan "menyerah atau ditembak" yang dikeluarkan Pangkolaops Brigjen Zamroni hanya mengulang ancaman-ancaman galak Menhan Mahfud dan membuat Aceh kandas di jurang perang. Maka selama aparat militer belum meraih kekuatan dan kendali di lapangan yang hilang semasa Jeda, sebagai basis perundingan, maka selama itu, tampaknya, Jakarta akan menutup pintu perundingan. * TNI MAKIN TERANG-TERANGAN MEMBANGKANG TERHADAP GUS DUR Intro: Sebuah insiden di TIM makin jelas memperlihatkan bagaimana tentara sudah tidak lagi mendukung Panglima Tertingginya, Presiden Abdurrahman Wahid. Banyak kalangan mengkhawatirkan pembangkangan TNI ini akan merupakan preseden bagi presiden-presiden berikut, setelah Gus Dur. Akankah Gus Dur diam saja menghadapi pembangkangan tentara ini? Ataukah ia masih memiliki rencana lain? Lalu apakah TNI juga 100% berada di belakang Megawati? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Robert Gelbard kemarin menyatakan pemerintah Amerika tetap memegang prinsip bahwa militer harus berada di bawah kontrol sipil dan mendukung sepenuhnya pengembangan institusi demokrasi di Indonesia. Menanggapi pertanyaan pers tentang peran militer di tengah situasi Indonesia belakangan, Gelbard mengatakan, militer memiliki peranan penting di negara demokrasi mana pun. "Indonesia adalah negara demokrasi yang masih muda usianya. Masih meraba-raba dalam menjalankan proses demokrasi. Dan yang unik, yang tidak sama dengan negara lain, militer di Indonesia mempunyai kursi di parlemen," ujarnya. Dubes Amerika Serikat itu menyatakan bahwa dalam hal peranan militer, sikap pemerintahnya adalah di setiap negara, militer harus berada dalam kontrol sipil dan bertanggung jawab terhadap pemimpin sipil, termasuk panglimanya. Bagi dia, penting bagi militer untuk mematuhi mandat konstitusi sekaligus bertanggung jawab kepada pimpinan sipil dan semua pihak harus bersikap damai dan demokratis. Menlu Alwi Shihab kemarin mengatakan pembicaraannya dengan Gelbard menyangkut perkembangan paling akhir situasi dalam negeri. "Termasuk tentang rekomendasi Tim Tujuh," jelas Menlu. Pada kesempatan tersebut Alwi menyatakan upaya untuk melakukan pencopotan Presiden Abdurrahman merupakan tindakan yang tidak bijaksana. Yang menjadi persoalan saat ini, kata seorang pejabat eselon satu, TNI sudah menunjukkan sikap membangkang terhadap Gus Dur yang bisa menjadi preseden bagi presiden-presiden mendatang. Pada akhirnya kalangan sipillah yang akan dirugikan dengan menguatnya posisi militer kembali. Amerika sendiri menurut seorang diplomat masih berharap Gus Dur dan Megawati masih bisa tetap bekerjasama. Apalagi setelah diketahui bahwa kelompok Poros Tengah maupun militer kini mengajukan tujuh syarat kepada Megawati. Kini memang Megawati agak terganggu karena sebelumnya mereka sudah berjanji akan mendukungnya tanpa syarat. Tetapi Mega sudah terlanjur melangkah ke kursi presiden dengan meninggalkan Gus Dur. Padahal menurut kalangan-kalangan yang dekat dengan orang-orang di seputar Megawati, Ketua PDIP ini sepenuhnya menyadari bahwa NU/PKB merupakan kawan strategis partai tersebut. Karena itu orang-orang Megawati berusaha keras meyakinkan kalangan pimpinan NU dan PKB agar melepas Gus Dur karena Gus Dur memang sudah tak tertolong lagi. Dengan secara sukarela melepas Gus Dur kerjasama PDI-P dan PKB/NU itu bisa berlanjut. Kelompok Megawati menurut sumber itu ingin mencegah agar Gus Dur tidak dipermalukan dan tidak dipenjarakan. Pihak militer maupun Poros Tengah tertentu memang mendesak Megawati agar Gus Dur diseret ke pengadilan setelah SI digelar. Tetapi mereka pun melihat bahwa Gus Dur akan tetap berusaha untuk bertahan. Kalau perlu dengan merangkul faksi garis keras TNI. Untuk sementara ini antara lain disebut-sebut nama Letjen Djadja Suparman sebagai calon KSAD baru. Namun kemarin, Panglima TNI Laksamana Widodo sudah menyatakan, mengenai desas-desus pergantian kepala staf ini, pihaknya telah meminta penjelasan kepada Presiden, termasuk penolakan TNI terhadap rencana dekrit pada Sabtu sore 19 Mei lalu. Pernyataan Panglima TNI ini dibacakan oleh Kepala Staf Teritorial Letjen Agus Wijoyo di Mabes TNI Cilangkap, Selasa kemarin, menyusul ramainya desas-desus pergantian kepala staf TNI AD dan penolakan ramai-ramai pimpinan TNI terhadap kemungkinan keluarnya Dekrit Presiden. Tetapi apa pun yang dikatakan Mabes TNI, nampaknya Gus Dur akan tetap membubarkan parlemen. Meski ia tahu bahwa sesaat setelah pembubaran parlemen ia akan ditangkap TNI atas permintaan parlemen. Gus Dur tampaknya ingin menyudutkan pihak TNI agar mengambil langkah-langkah inkonstitusional yang juga bisa disebut makar. Gus Dur percaya bahwa Amerika Serikat dan dunia internasional akan mendukungnya, kata seorang pengamat. Sementara itu, masyarakat ibukota melihat bagaimana TNI mulai menyia-nyiakan kepala negaranya. Suatu contoh kecil bagaimana tragisnya nasib Gus Dur bisa dilihat pada peristiwa Sabtu lalu. Gus Dur menjadi bahan tertawaan para prajurit yang mengawalnya. Seharusnya mereka harus menjaga wibawa presiden yang merupakan panglima tertingginya, dan bukan membuat banyolan miring yang mengundang senyum masyarakat yang mendengar celotehan mereka. Peristiwa itu terjadi ketika Gus Dur dan Ny. Sinta pada hari Sabtu yang lalu menyempatkan diri untuk hadir di pementasan musik yang dilangsungkan di Taman Ismail Marzuki. Seorang perempuan dengan penuh penasaran menanyakan alasan aparat memadati areal parkir taman Ismail Marzuki. Dengan sikap yang melecehkan aparat berpakaian preman tersebut menjawab: "Gus Dur lagi nonton musik rakyat di dalam". Perempuan dan beberapa rekannya terkesima karena pagelaran musik yang dihadiri oleh kalangan biasa ternyata dihadiri pula oleh Gus Dur dan keluarga. Perempuan ini pun menanyakan kembali kesungguhan jawaban intel tersebut. Dan jawaban yang keluar dari aparat berpakaian preman itu sungguh membuat si penanya terheran-heran. "Iya saya ini yang kawal dia, heran saya matanya buta tapi mau nonton. Mana bisa dia lihat itu," kata pengawal tersebut. "Saya cuma takut air liurnya menetes," katanya tertawa. Gurauannya tersebut direspon oleh teamn-temannya dengan tawa-tawa yang menjengkelkan. * GUS DUR AKAN SIA-SIA SAJA MINTA BANTUAN KEJAKSAAN AGUNG INTRO: Presiden Kyai Haji Abdurrahman Wahid berniat minta bantuan Kejaksaan Agung untuk mengeluarkan putusan soal keabsahan Pansus Bologgate dan Brunaigate yang dinilainya berlawanan dengan konstitusi. Mahkamah Agung memang bertindak sebagai mahkamah konstitusi dalam hal-hal tertentu tetapi belum ada ketetapan hukum bahwa Mahkamah Agung adalah mahkamah konstitusi. Kalau begitu apakah niat Presiden Abdurrahman Wahid akan sia-sia saja? Berikut penjelasan pakar hukum tata negara Universitas Airlanga Surabaya, Profesor Philipus Hajon. Philipus Hajon [PH] : Kita belum punya Mahkamah Konstitusi secara benar ya, yang kita punya itu bahwa dalam kasus-kasus tertentu Mahkamah Agung kita sebetulnya sudah menjalankan fungsi sebagai Mahkamah Konstitusi. Seperti misalnya wewenang untuk membekukan partai politik, wewenang untuk memeriksa perkara-perkara yang berkaitan dengan pembatalan peraturan daerah. Itu fungsi seperti mahkamah konstitusi tetapi menurut hukum Mahkamah Agung kita itu belum didudukan secara benar sebagai mahkamah konstitusi. Radio Nederland [RN] : Kalau begitu siapa yang dalam hal ini bisa berperan sebagai pengadilan konstitusi apakah itu MPR? PH : Dalam soal begini MPR. Akhirnya kita kembalikan pada MPR, tetapi juga harus hati-hati sebab kalau tidak, orang akan mengira MPR itu dapat memutuskan apa saja. MPR kita itu tunduk kepada konstitusi sebagai supreme low of the state. RN : Berarti Gus Dur akan sia-sia saja ya minta bantuan Mahkamah Agung atau Kejaksaan Agung begitu? PH : Iya, artinya begini. itu murni persoalan yuridis sedangkan yang sekarang di satu sisi DPR itu membawa masalah ini sebagai satu masalah politik, sehingga mereka memintakan suatu Sidang Istimewa. Dua hal yang berbeda sekali, Kejaksaan Agung menangani kasus ini sebagai suatu proses pidana yang pada akhirnya kalau memang ada bukti yang kuat Gus Dur bisa diajukannke pengadilan. Sedangkan dari pihak DPR lebih melihat kasus ini sebagai suatu kasus politik yang dikaitkan dengan Garis Besar Haluan Negara, dikaitkan dengan sumpah menurut UUD, sehingga presiden nanti diminta pertanggungjawabannya dalam Sidang Istimewa. Sehingga kalau pertanggungjawabannya ditolak maka ia harus turun, itu keinginan politik. Dua versi yang berbeda di sini. RN : Jadi bisa dikatakan di satu sisi presiden memang benar ya, bahwa yang dilakukan DPR itu berlawanan dengan konstitusi? PH : Di dalam hal ini sebetulnya juga kita tidak mengatakan berlawanan tetapi kita lihat di sini bagaimana kita menilai tindakan DPR ini. Trus DPR itu sendiri dari awal dengan membentuk Pansus Buloggate dan Brunaigate itu sebetulnya, kita melihatnya, ketidak jelasan antara fungsi penyidik dari pejabat-pejabat politik dengan fungsi DPR sebagai pengawasan politik. Dua hal yang mustinya berbeda sekali. Jadi apa yang dilakukan oleh DPR itu suatu investigasi layaknya penyidik. Meskipun kemudian DPR mengatakan, mereka hanya investigasi yang kemudian diteruskan kepada Kejaksaan. Nah kalau memang demikian DPR pun harus konsekuwen. Nyatanya Kejaksaan juga proses yang satu sudah selesai mengeluarkan surat perintah penggantian penyidikan untuk kasus Bologgate. Sementara itu DPR terutama pimpinan-pimpinan DPR itu tetap mempersiapkan Sidang Istimewa. Dua proses yang berbeda sekali. Kalau kita memang mau melihatnya yuridis dulu baru kemudian konsekuwensi yuridis kepada politiknya. Ini yuridis jalan politik juga dipasakan Sidang Istimewa, ini kan sangat repot. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
