--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 20 Juni 2001 14:00 UTC ** PDI-P TIDAK PERCEPAT PROSES PENCOPOTAN WAHID ** JEPANG LARANG KOREA SELATAN PANCING DI PERAIRAN KEPULAUAN KURIL ** MUSHARRAF PRESIDEN BARU PAKISTAN ** TOPIK GEMA WARTA: PERKARA PERDATA TERHADAP SOEHARTO, SUDAH SIAPKAH PERADILANNYA? ** TOPIK GEMA WARTA: HARI PENGUNGSI SEDUNIA SEPI DARI PERAYAAN DAN SEREMONI ** TOPIK GEMA WARTA: MENGHADAPI PENYIDIKAN JAKSA AGUNG, APA TAKTIK AKBAR TANDJUNG? * PDI-P TIDAK PERCEPAT PROSES PENCOPOTAN WAHID PDI-P pimpinan Wapres Megawati Soekarnoputri tidak akan mempercepat proses pencopotan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid. Demikian menurut berbagai harian Indonesia. Menurut PDI-P percepatan SI MPR tidaklah berdasarkan UUD. Hanya 700 anggota MPR bisa memutuskan nasib politik Wahid yang akibat skandal korupsi menjadi buah bibir orang. Akhir bulan lalu mayoritas anggota parlemen menyetujui diselenggarakannya SI MPR, yang, seperti ditetapkan ketika itu, akan dilangsungkan 1 Agustus mendatang. * JEPANG LARANG KOREA SELATAN PANCING DI PERAIRAN KEPULAUAN KURIL Korea Selatan meminta pertanggungjawaban duta besar Jepang. Hal ini dilakukan karena Jepang melarang Korea Selatan memancing di perairan sekitar kepulauan Kuril. Rusia, yang pada akhir Perang Dunia II merebut kepulauan tersebut dari Jepang, mengijinkan Seoul memancing di perairan di sekitarnya. Namun Tokyo berpendapat, perairan tersebut bukanlah sebagian dari zona ekonomi Jepang. Karena itu Jepang melarang Korea Selatan memasuki kawasan tadi. Ketegangan antara Korea Selatan dengan Jepang makin meningkat akibat konflik tersebut. Awal tahun ini kedua negara berselisih pendapat karena terbitnya sebuah buku sejarah Jepang. Buku tersebut menjengkelkan baik Korea Utara maupun Korea Selatan karena terlalu memuji langkah Jepang semasa Perang Dunia II. * MUSHARRAF PRESIDEN BARU PAKISTAN Panglima tentara Pakistan, Jenderal Pervez Musharraf, hari ini dilantik sebagai Presiden. Demikian menurut berbagai sumber dalam pemerintah Pakistan. Pengambilalihan kepresidenan terutama dimaksudkan memperkuat posisi Musharraf sehubungan dengan kunjungannya ke musuh bebuyutan India bulan Juli mendatang. Musharraf mengambil alih jabatan kepala negara resmi yang sekarang, Rafiq Tarar, yang pengaruhnya sangat terbatas. Bersamaan dengan pelantikannya, Musharraf akan membubarkan parlemen. Setelah pengambilalihan kekuasaan tahun 1999, Musharraf langsung menonaktifkan parlemen. * UNI EROPA SEPAKATI USUL KOMISARIS UNI EROPA Para Menteri Pertanian Uni Eropa menyepakati usul Komisaris Uni Eropa, Franz Fischler untuk mengurangi surplus daging sapi. Rencana Fischler dimaksudkan mengurangi dampak penyakit sapi gila BSE. Namun, sama halnya dengan Spanyol, Menteri Pertanian Belanda, Laurens-Jan Brinkhorst, menentang usul Fischler karena dinilai tidak memadai. Tahun lalu penjualan daging sapi di Uni Eropa merosot akibat krisis BSE. Baru bulan-bulan belakangan ini, penjualan daging sapi mulai kembali membaik. * RAILTRACK IKUT BERTANGGUNG JAWAB ATAS KECELAKAAN KERETA API Pengelola jawatan kereta api Inggris, Railtrack, ikut bertanggung jawab atas kecelakaan kereta api stasiun Paddington London, Oktober 1999. Demikian tegas sebuah komisi pemerintah Inggris yang menyelidiki kecelakaan tersebut. Komisi menandaskan Railtrack mengabaikan peringatan soal sinyal-sinyal yang kurang jelas di trayek tersebut. Pengemudi kereta api yang mengakibatkan kecelakaan di Paddington mengabaikan tanda merah dan menabrak kereta yang datang dari jurusan berlawanan. 31 orang tewas dan 400 orang terluka akibat kecelakaan tersebut. * PEMERINTAH GUATEMALA BERLAKUKAN KEADAAN DARURAT 30 HARI Pemerintah Guatemala memberlakukan keadaan darurat selama 30 hari mendatang, sehubungan dengan pelarian tahanan dari penjara di sebelah Selatan ibukota Guatemala. Ini berarti bahwa dalam 30 hari mendatang beberapa hak-hak asasi tidaklah berlaku, misalnya hak untuk mengadakan rapat, dan hak berdemonstrasi. Selain itu para tersangka dapat diinterogasi kapan saja, karena pihak kehakiman tidak harus menunggu ijin seorang hakim. Setelah bentrokan dahsyat di penjara El-Infiernillo, lebih dari 70 tahanan berhasil melarikan diri. Penggerebekan terhadap mereka tetap berlangsung. Sementara itu 12 dari mereka telah ditangkap. * PENJARA VENEZUELA DIDUDUKI KELUARGA PARA TAHANAN Lebih dari 200 keluarga para tahanan menduduki sebuah penjara di Karakas, Venezuela. 160 orang perempuan, 40 pria serta 25 anak-anak menolak pulang karena menentang perlakuan buruk para tahanan. Keluarga para tahanan menuntut jaksa agung, Isaias Rodriquez, datang ke penjara untuk mendengarkan keluhan mereka. Menurut berbagai organisasi Hak-hak Asasi Manusia, keadaan dalam penjara Venezuela adalah yang terburuk di dunia. Presiden Venezuela, Hugo Chavez mengumumkan akan memodernisasi penjara. Sementara itu dicari jalan keluar mengakhiri pendudukan penjara Karakas. * PERKARA PERDATA TERHADAP SOEHARTO, SUDAH SIAPKAH PERADILANNYA? Niat Jaksa Agung baru Baharuddin Lopa untuk menggugat mantan presiden Soeharto dalam sebuah perkara perdata, mengadung resiko yang tidak kecil. Terutama karena peradilan Indonesia masih belum terandal, dengan hakim-hakim yang belum benar-benar bebas dari KKN. Kalau begitu, bagaimana harus mengadili Soeharto sementara peradilannya belum siap? Berikut pendapat Prof. Charles Himawan, anggota Komnas HAM dan guru besar hukum ekonomi dan fisafat hukum pada Universitas Indonesia di Jakarta: Charles Himawan [CH]: Masalah yang sekarang itu yang lebih penting adalah reliability pengadilan kita. Apakah pengadilan kita itu cukup berwibawa untuk memberi suatu keadilan. Itu barangkali yang harus ditekankan sekarang. Radio Nederland [RN]: Kalau menurut anda bagaimana, mengingat misalnya kasus orang-orang yang dekat dengan Soeharto mulai dengan anak-anaknya sendiri, Tommy, kemudian Bob Hassan. Lalu masih ada lagi Ginandjar dan mungkin beberapa hari lagi ada Akbar Tandjung segala macam. Apakah pengadilan kita itu reliable, apakah terandal sekarang? CH: Menurut saya sukar ya, kalau lihat keadaan sekarang. Jadi kalau mau dibuat pengadilan yang andal mungkin perlu dipakai sebagai model peradilan yang sudah disetujui oleh pemerintah dan DPR, yaitu peradilan untuk hak asasi manusia. Karena di dalam peradilan hak asasi manusia itu yang terdiri dari lima hakim, tiga hakim adalah hakim non-karier dan dua hakim adalah hakim karier. Maksudnya waktu ini kami selaku anggota komisi nasional hak asasi manusia mengusulkan adalah untuk dalam jangka waktu pendek ini menghilangkan tuduhan-tuduhan KKN di pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dan mahkamah agung. Jadi kami rasa karena sebetulnya masih banyak hakim-hakim yang baik dan dalam jangka waktu katakanlah crash program dalam satu tahun mendatang ini agak sedikit sukar untuk memilih hakim mana yang baik, hakim mana yang kurang baik. Jadi untuk amannya diusulkan model seperti pengadilan hak asasi manusia. Yaitu sidangnya harus terdiri dari lima hakim, tiga hakim non-karier dengan asumsi bahwa hakim non karier ini integritasnya baik. Kami tidak menuduh yang dua hakim karier ini kurang baik, tapi kami belum mengetahui karena sukarnya mengadakan pilihan di antara hakim-hakim. Kami pribadi percaya masih banyak hakim-hakim yang baik, tetapi dengan ditempuhnya kanal dari lima hakim ini dengan asumsi bahwa tiga hakim yang non karier ini baik, sehingga keputusan-keputusan yang diambil dengan suara terbanyak lebih andal. RN: Mengingat peradilan Indonesia masih belum juga memperbaiki citranya apakah niat jaksa agung untuk menggugat mantan presiden Soeharto dalam kasus perdata itu realistis? CH: Realistis kalau disertakan dengan cara-cara yang tadi itu. Dan saya percaya banyak pejabat-pejabat tinggi sudah mengetahui saran-saran kami ini. Jadi harus barangkali paralel. Karena kalau tidak, percuma. Nah, yang dipancarkan oleh pengadilan yang sekarang barangkali kurang mencerminkan rasa keadilan masyarakat. RN: Iya, jadi juga dalam rangka mengingat keputusan peradilan yang dahulu, pengadilan negeri Jakarta dahulu terhadap Soeharto. Lalu sekarang datang dengan perkara perdata, gitu. Apakah peradilannya ini sudah siap? Karena yang dahulu saja sudah begitu. Apakah nanti yang perdata ini tidak menghadapi keputusan yang sama dengan yang dahulu gitu? CH: Saya pribadi menganggap belum siap, sebetulnya pengadilannya. Jadi harus paralel. Usaha ini disertakan dengan memperbaiki pengadilan kita di perdata maupun di pidana berdasarkan model yang sudah diterima di bidang hak asasi manusia. Maksud saya begini: karena kita sudah terima model pengadilan di bidang HAM, kenapa kita tidak bisa terima model ini di pidana, perdata dan terutama di pengadilan penyanggaan? Demikian Charles Himawan, anggota KomNasHam dan guru besar hukum ekonomi dan filsafat hukum pada Universitas Indonesia, Jakarta. * HARI PENGUNGSI SEDUNIA SEPI DARI PERAYAAN DAN SEREMONI Hari ini adalah Hari Pengungsi Sedunia. Sebuah laporan yang dikeluarkan organisasi kemanusiaan di Amerika Serikat, Komite Pengungsi, menunjukkan jumlah pengungsi di seluruh dunia sekitar 14,5 juta orang. Inilah jumlah terbesar sejak tahun 1996. Dari jumlah itu, sekitar empat juta pengungsi terdapat di Asia, khususnya di Afganistan. Palestina dan Afganistan dengan jumlah masing-masing empat juta pengungsi merupakan negara paling besar mengakibatkan pengungsi. Di tempat kedua menyusul Kolumbia dan Republik Demokratik Kongo, masing-masing sekitar 2,5 juta pengungsi. Sementara di Sudan, sebagai akibat perang saudara 18 tahun, terdapat lebih dari empat juta pengungsi, termasuk 460 ribu yang tinggal di negara lain. Secara umum, bencana kemanusiaan pengungsian ini terjadi di negara yang dilanda perang saudara dan konflik etnis. Dalam kaitan dengan ini, pengungsi Timor Timur disinggung dalam laporan itu. Disebutkan bahwa gangguan milisi pro Indonesia menghambat proses pemulangan para pengungsi Timor Timur. Kami menghubungi koordinator pengungsi Timor Timur di Kupang, Ayub Timonalum dan menanyakan kepadanya bagaimana keadaan pengungsi Timor Timur setelah registrasi... Ayub Timonalum [AT]: Kondisi para pengungsi yang pulang ke Timor Timur pada saat ini mereka sudah mempersiapkan diri untuk kembali ke Timor Timur. Hanya mereka masih menunggu pemberitahuan kapan jadwal keberangkatan itu akan diberitahukan. Maksudnya daftar keberangkatan kapal laut khusus untuk wilayah Kabupaten Kupang. Radio Nederland [RN]: Dalam hal ini memang mereka masih dijamin keselamatan? Karena terlalu banyak berita yang kita dengar bahwa mereka terlalu diteror juga oleh kelompok Indonesia? AT: Ya, memang beberapa di antara mereka merasa was-was, merasa takut kalau malam hari. Tetapi sejauh ini dalam beberapa hari perkembangan setelah proses registrasi berlangsung tanggal 6 Juni, keadaan mereka, kondisi hidup mereka dalam keadaan aman-aman. RN: Dalam pembicaraan dengan mereka, dengan para pengungsi Timor Timur yang berada di Timor Barat, khususnya dengan mereka yang sudah memilih kembali ke Timor Timur, bagaimana dengan perasaan mereka? AT: Secara umum mereka sangat bersukacita dan mereka sebenarnya menanti-nantikan kalau bisa secepatnya mereka segera dikembalikan ke Timor Lorosae. Mereka umumnya sudah rindu kampung halaman, sanak saudara gitu. Dan mereka juga sudah mempersiapkan rencana-rencana untuk kehidupan mereka di sana, apa yang harus mereka buat apa yang harus mereka kerjakan untuk melanjutkan masa depan mereka di sana. Termasuk dengan pendidikan anak-anak, juga soal soal resiko-resiko yang mereka akan terima, seandainya di sana mereka harus berhadapan dengan penegak hukum. RN: Resiko apa? AT: Beberapa dari mereka itu kan ketika pemerintah Indonesia masih berkuasa di Timor Lorosae sekarang ini, menjadi tentara atau menjadi bagian daripada kekuasaan pemerintah Indonesia. Bahkan ada yang pulang ini tentara yang ketika dahulu bertugas di sana sebagai intelijen. Jadi wajar saja kalau ada kekhawatiran dan kecemasan kalau seandainya mereka akan dinterogasi lagi sehubungan dengan tugas tanggungjawab mereka ketika pemerintah Indonesia berkuasa di Timor Lorosae. RN: Dalam percakapan dengan para pengungsi Timor Timur yang memilih tinggal di Indonesia atau yang di Timor Barat, mereka dijamin dan mereka tidak mengalami kekhawatiran bagaimana masa depan mereka? AT: Pemerintah Indonesia memang menjamin, tetapi bentuk jaminan itu belum jelas. Misalnya tempat transmigrasinya, bagaimana proses yang harus mereka jalani untuk transmigrasi dan apa-apa yang harus mereka persiapkan untuk transmigrasi. Secara umum para pengungsi masih bingung tentang hal itu. Ada yang malah khawatir, cemas kalau seandainya mereka dipindahkan ke daerah-daerah yang potensial mengandung konflik seperti Irian, seperti Aceh, ataupun Kalimantan yang beberapa waktu belakangan ini di Indonesia itu kan dilanda konflik etnis. RN: Kebetulan hari ini hari pengungsi internasional, ada sedikit suasananya di tempat pengungsian atau samasekali tidak ada? AT: Samasekali tidak ada tentang hari ini merupakan hari pengungsi internasional. Rutinitas pengungsi berjalan seperti biasa. Ada yang berjualan ada yang ke kebun, ada yang pergi mengurus pekerjaannya, ada bahkan yang mencari pekerjaan sampai ke Kupang, ke luar daerah sebagai buruh kasar, sebagai pengangkut barang, sebagai orang yang membantu memanen padi di sawah-sawah milik penduduk lokal. Sementara anak-anak tetap bersekolah seperti biasa dan yang lain bekerja seperti biasa. Demikian Ayub Timonalum, koordinator pengungsi Timor Timur di Kupang. * MENGHADAPI PENYIDIKAN JAKSA AGUNG, APA TAKTIK AKBAR TANDJUNG? Proses lobi para menteri dengan ketua-ketua partai sudah selesai. Tidak ada kesepakatan, yang ada adalah kesepahaman. Kalau kamu pukul saya, saya akan menangkis sambil memukul kembali. Kalau anda masuk penjara, jangan bilang saya tidak memberi peringatan terlebih dahulu. Itulah kira-kira hasil lobiby para menteri. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung berharap pertemuan puncak ketua-ketua umum parpol yang pernah digagas kubu PDI Perjuangan bisa segera direalisasikan dalam waktu dekat ini. "Saya mendengar bahwa pada hari-hari mendatang akan ada sinyal tentang pertemuan itu," kata Akbar di Gedung DPR RI kemarin. Tetapi Akbar belum mau memberikan kepastian tentang waktu dan tempat pertemuan puncak pimpinan parpol sebagaimana pernah digagas pihak PDI Perjuangan. Gagasan ini sempat terkatung-katung setelah Gus Dur mengancam akan mengeluarkan dekrit beberapa waktu lalu. Ketika didesak apakah Megawati selaku tuan rumah sudah memberi sinyal ke arah itu, Akbar menjawab: "Sampai saat ini belum ada". Pertemuan puncak itu dirintis PDI perjuangan melalui pertemuan lintas fraksi DPR di Hotel Indonesia beberapa waktu lalu, dan dilanjutkan dengan saling lobi di tingkat kepengurusan partai. Akbar yang diberitakan akan ditangkap pihak kejaksaan, berharap dapat dikonkritkan sejumlah langkah ke depan, termasuk menyamakan persepsi di antara sesama partai dalam menghadapi Sidang Istimewa MPR mendatang. Akbar akhir-akhir ini memang nampak gelisah menghadapi tuntutan Jaksa Agung Baharuddin Lopa yang akan memeriksanya. Menteri Pertahanan Machfud MD kemarin menjelaskan kepada pers bahwa lobi-lobi yang dilakukan sudah selesai. Namun hasil lobi dengan sejumlah ketua bukan merupakan kesepakatan melainkan kesepahaman. Machfud tetap berharap akan ada kompromi politik sebelum Sidang Istimewa. Tetapi ditegaskannya Sidang Istimewa tidak bisa dihindari lagi. Setelah Jaksa Agung Lopa mengatakan akan menahan beberapa orang kubu anti Gus Dur nampaknya mulai mundur teratur. Meski lima fraksi tetap mendesak diselenggarakannya Sidang Istimewa, tetapi ibarat tentara yang mau mundur yang komandannya berteriak maju, demikian pula "jago-jago" di parlemen seperti Akbar Tandjung. Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Golkar ini sekarang meminta pertemuan ketua-ketua partai sambil melobi agar tidak masuk penjara. Seperti dikatakan Lopa di DPR baru-baru ini, kalau kita menangkis dan pihak penyerang terkena pukulan, maka kita tidak salah. Demikian pula tampaknya dengan Gus Dur. Ia menangkis pukulan pihak parlemen. Tetapi kalau dalam proses itu ada yang terkena, maka Gus Dur tentu tidak bersalah. Yang pasti Lopa sudah berjanji bahwa meski ia sudah dicopot sebagai Jaksa Agung, perkara-perkara itu akan berjalan terus, sebab Jaksa Agung yang baru akan malu kepada rakyat jika ia seperti Marzuki Darusman mengeluarkan surat-surat SP3. Anggota-anggota DPR ini tentu akan dinonaktifkan. Dan mengingat mereka berasal dari lingkungan Orde Baru, kecil kemungkinan mereka akan melawan secara ksatria. Hal itu sudah bisa kita lihat pada sikap Soeharto, Benny Moerdani, Ginandjar Kartasasmita dan lain-lain yang beraninya cuma mengaku sakit. Dengan kata lain tidak berani bertanggung jawab atas tindakan mereka selama berkuasa. Anggota-anggota DPR Orde Baru ini tampaknya punya mental yang sama seperti para konglomerat yang setiap kali sakit ketika mau diperiksa jaksa atau hakim di pengadilan. Maka jikalau Akbar Tandjung tiba-tiba mengaku sakit, orang pun tidak akan merasa heran. Yang menjadi pertanyaan sekarang, benarkah Lopa akan memeriksa Taufik Kiemas, suami Wapres Megawati? Tampaknya Lopa tidak akan berani melakukan hal itu. Mencabut SP3nya pengusaha Sinivasan, orang yang dekat dengan Gus Dur pun Lopa nampak ragu-ragu. Baharudin Lopa tentu sadar bahwa Gus Dur pun tidak mau jika ia sudah lengser kemudian ia dijebloskan ke penjara. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
