--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 26 Juni 2001 13:30 UTC ** PARA PELANGGAR HAM TIMTIM AKAN DIHUKUM ** MAHASISWA PAPUA NUGINI PROTES REFORMASI EKONOMI ** RUSIA TOLAK PENINJAUAN ULANG SANGSI PBB TERHADAP IRAK ** TOPIK GEMA WARTA: PEMIMPIN PAPUA DON FLASSY DITAHAN KARENA MENGHAMBAT PROSES PERSIDANGAN ** TOPIK GEMA WARTA: SAMPAI KAPAN PENGUNGSI TERUS MENJADI KOMODITI PADA ELIT POLITIK? * PARA PELANGGAR HAM TIMTIM AKAN DIHUKUM Presiden Abdurrahman Wahid kembali berjanji bahwa tentara dan anggota milisia yang melakukan pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor Timur akan dihukum. Wahid mengemukakan hal ini di ibukota Australia Canberra seusai pertemuan dengan Perdana Menteri John Howard. Hubungan antara Indonesia dan Australia sempat mendingin akibat kekerasan yang terjadi di Timor Timur dua tahun lalu dan partisipasi pasukan Australia pada satuan intervensi PBB. Wahid berharap Indonesia dan Australia bisa membantu Timor Timur memperoleh posisi di jajaran umat internasional. Wahid adalah kepala negara Indonesia pertama yang mengunjungi Australia selama 25 tahun. Sementara ini perjalanan Presiden ke luar negeri mendapat kecaman dalam negeri, mengingat parlemen tengah mempersiapkan prosedur pencopotan terhadap Presiden. * MAHASISWA PAPUA NUGINI PROTES REFORMASI EKONOMI Tiga orang demonstran dikabarkan tewas dan puluhan lainnya luka-luka akibat aksi protes mahasiswa di Papua-Nugini. Pusat pemerintahan di ibukota Port Moresby dikepung polisi sebagaimana juga halnya halaman universitas. Para mahasiswa sejak pekan lalu berdemonstrasi di dekat kantor Perdana Menteri Sir Mekere Morauta memprotes reformasi ekonomi yang disebabkan oleh pinjaman Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional, IMF. Ketika para demonstran Senin kemarin tidak menggubris imbauan polisi untuk membubarkan aksi protes itu, polisi menggunakan gas airmata. Setelah itu terjadi penjarahan toko-toko di pusat kota dan pembakaran mobil. Polisi Papua-Nugini sementara ini mengirim pasukan tambahan ke ibukota Port Moresby. * RUSIA TOLAK PENINJAUAN ULANG SANGSI PBB TERHADAP IRAK Rusia menolak usulan Inggris-Amerika meninjau ulang sangsi-sangsi PBB terhadap Irak. Melalui sebuah surat pemerintah di Moskou memberitahukan hal ini kepada negara-anggota DK-PBB lainnya. Washington dan London ingin mencabut embargo dagang bagi bahan pangan dan meningkatkan pemantauan perdagangan senjata. Tetapi Rusia ingin mencabut semua sangsi yang dinilai sangat merugikan rakyat Irak. Sementara ini Irak harus mentaati apa yang disebut program pangan-untuk-minyak yang diperpanjang setiap setengah tahun. Periode ini berakhir awal Juli mendatang. Apabila DK-PBB tidak menyepakati kebijakan sangsi baru, besar kemungkinan program-pangan-untuk- minyak itu akan dilanjutkan. * GENCATAN SENJATA DI MAKEDONIA TIMBULKAN PROTES Di ibukota Makedonia Skopje 5000 orang berdemonstrasi di depan gedung parlemen menuntut pengunduran Presiden Boris Trajkovski. Mereka memprotes gencatan senjata antara pasukan Albania dan pemberontah etnik Albania dan mencap Presiden Trajkovski sebagai pengkhianat. Sebagian demonstran berhasil memasuki gedung parlemen di mana Presiden tengah melakukan pembicaraan dengan para wakil partai-partai yang bertikai. Mantan Menteri Pertahanan Prancis Francois Leotard diangkat sebagai utusan khusus Uni Eropa untuk Makedonia. Mantan Menteri Luar Negeri Belanda Max van der Stoel ditunjuk sebagai penasehat khusus dalam bidang undang-undang dasar. Hal ini diputuskan oleh para menteri luar negeri Uni Eropa di Luksemburg. * UNI EROPA HARUS TINGKATKAN PENELITIAN ILMU PENGATAHUAN Uni Eropa terlalu sedikit mengembangkan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan. Dengan demikian jurang antara Amerika Serikat dan Jepang makin lebar saja. Hal ini tertera dalam hasil penyelidikan yang dilakukan atas permintaan komisaris Uni Eropa asal Belgia Filippe Busquin. 5% kalangan pekerja Uni Eropa tergolong ilmuwan. Di Amerika jumlah ini melampaui 8% sedangkan di Jepang bahkan lebih dari 9%. Dalam bidang ilmu pengetahuan negara-negara Skandinavia setara dengan Amerika Serikat dan Jepang. * REGISTRASI MENGANCAM KEBEBASAN BERAGAMA DI EROPA TIMUR DAN TENGAH Registrasi kelompok-kelompok religius di kebanyakan negara Eropa Tengah dan Timur sama dengan diskriminasi terhadap kelompok-kelompok tersebut. Demikian kesimpulan Dewan Penasehat Masalah Internasional, yaitu sebuah komisi advis indipenden Kementerian Luar Negeri Belanda. Menurut Dewan itu berbagai pemerintah Eropa Tengah dan Timur mewajibkan pendaftaran karena takut akan ekstrimitas agama. Pendaftaran itu, demikian Dewan, tidak bisa diterima kalau membatasi kebebasan beragama. Hari ini di Den Haag, Belanda, berlangsung seminar internasional soal kebebasan beragama. Seminar itu diselenggarakan oleh OSCE, Organisasi untuk Kerjasama dan Keamanan Eropa. * KONFERENSI TINGKAT TINGGI SOAL AIDS DI NEW YORK Sekjen PBB Kofi Annan di New York mengimbau para pemimpin dunia agar tetap berupaya memberantas penyakit AIDS. Atas prakarsa Annan para pemimpin pemerintah, menteri dan politisi lainnya dari 180 negara mengadakan pertemuan tingkat tinggi soal AIDS di New York. Annan berseru kepada para peserta agar memberikan dana bagi dana baru untuk memberantas aids. Uang itu antara lain akan digunakan untuk mengobati para pasien aids di Afrika, Asia dan Amerika Latin. Sejauh ini hanya empat negara menjajikan sumbangan kepada dana tersebut, yaitu Amerika Serikat, Inggris, Prancis dan Uganda. Diperkirakan konferensi ini akan pula menyoroti perselisihan pendapat soal pemberantasan aids. Tidak semua negera peserta mendukung penggunaan kondom dan kampanye hubungan seksual yang aman. * MONTESINOS DIPENJARA TERPISAH Mantan kepala intel Peru Vladimiro Montesinos yang ditangkap di Venezuela, dipenjara terpisah di Peru untuk mencegah pembunuhan terhadapnya. Hal ini dikemukakan Menteri Kehakiman Peru Diego Garcia Sayan menanggapi pemebritaan bahwa Montesinos mengetahui banyak rahasia dan pengakuannya bisa merupakan ancaman. Pihak kehakiman Peru hari ini mulai menginterogasi Montesinos, yang September tahun lalu hengkang dari negerinya. Beberapa bulan belakangan ia bersembunyi di Venezuela. Akhir pekan lalu ia berhasil ditangkap setelah biro investigasi federal Amerika, FBI, menangkap seorang pria Venezuela yang hendak mengambil uang dari rekening rahasia Montesinos. Menurut harian Amerika the Washington Post, pria Venezuela itu memberitahu lokasi Montesinos dengan imbalan bebas hukuman. * PEMIMPIN PAPUA DON FLASSY DITAHAN KARENA MENGHAMBAT PROSES PERSIDANGAN Don Flassy, salah satu pemimpin perjuangan rakyat Papua ditahan dan sekarang berada di rumah tahanan Abepura. Menurut Zainal Zukri salah satu pengacara YLBHI di Jayapura, Don Flassy yang bersama empat tokoh Papua lain sedang diadili, kini ditahan karena pergi meninggalkan Jayapura tanpa ijin, dan karena itu dinilai menghambat proses persidangan. Sementara itu, Selasa ini juga terbetik berita bahwa Menhan Machfud MD telah menolak permintaan referendum rakyat Papua. Menurut Zainal Zukri, rakyat Papua justru menunggu respon pemerintah mengenai otonomi khusus. Ikuti keterangannya kepada Radio Nederland: Zainal Zukri [ZZ]: Yang benar kemarin bahwa setelah kembali dari PNG dia mengkontak tim penasehat hukumnya, kemudian kita bawa ke pihak kejaksaan negeri Jayapura, kemudian langsung diserahkan ke lembaga pemasyarakatan Abepura. Radio Nederland [RN]: Apa dasar hukumnya untuk menahan dia Pak, atau kenapa dia menyerahkan diri? ZZ: Karena pada persidangan minggu yang lalu ternyata saudara Don Flassy sebagai terdakwa pergi meninggalkan Jayapura tanpa konfirmasi dengan tim penasehat hukum. Kemudian surat yang diajukan ke pengadilan negeri dan tembusan kepada tim penasehat hukum dengan alasan bahwa beliau kontrol terhadap penyakit THT yang diobati di Jakarta. Tetapi setelah dilakukan pengecekan oleh pihak pengadilan negeri, pihak kejaksaan negeri ternyata beliau tidak mendapat tembusan dari rumahsakit di Jayapura. Akhirnya majelis pengadilan negeri Jayapura menganggap bahwa beliau telah menghambat proses persidangan. Pada persidangan minggu kemarin telah dikeluarkan penetapan dari ketua majelis hakim yang memeriksa perkara sehingga beliau dinyatakan harus ditahan. Karena penetapan itu sudah turun, beliau belum ada di Jayapura sehingga ketika beliau datang di Jayapura langsung dilakukan proses hukum berupa penahanan terhadap beliau sesuai dengan penetapan dari ketua majelis hakim yang memeriksa perkara. RN: Lalu langkah apa selanjutnya? Sekarang apa yang harus dilakukan oleh para pengacara Don Flassy? ZZ: Tim pengacara Don Flassy hari ini mematuhi keputusan pengadilan karena proses penahanan adalah wewenang dari pengadilan negeri yang memeriksa perkara. Kemarin beliau tidak ditahan karena atas permintaan penasehat hukum pada saat proses perkaranya masih di kejaksaan, sehingga penangguhan penahanan sejak proses pra penuntutan majelis hakim menganggap tidak perlu melakukan penahanan terhadap beliau dengan syarat beliau harus memperlancar proses persidangan. Kami dari tim penasehat hukum, tim pembela ham dan keadilan untuk rakyat Papua akan mengajukan proses permohonan penangguhan penahanan dengan syarat bahwa beliau tetap harus mematuhi kepentingan pengadilan supaya perkara bisa berjalan dengan cepat dan segera selesai begitu. RN: Lalu bagaimana dengan perjuangan rakyat Papua, sekarang kelima pemimpin mereka berada di tahanan? ZZ: Menurut pengamatan kami di samping sebagai tim penasehat hukum, kami sebagai direktur eksekutif lembaga bantuan hukum indipenden yang berbasis di Jayapura, kami melihat bahwa secara fisik perjuangan rakyat Papua setelah para pemimpin mereka ditahan, kayaknya justru terkesan menurun. RN: Ada berita pula hari ini di koran yang mengatakan bahwa menteri pertahanan menolak permintaan referendum rakyat Papua? Apakah berita itu sudah sampai di Irian Jaya dan bagaimana sambutan rakyat? ZZ: Kayaknya kalau di Irian Jaya berita soal referendum tidak selalu menjadi perhatian masyarakat hari ini. Karena hari ini Papua lagi menunggu apa hasil dari permohonan atau permintaan tentang otonomi khusus yang kemarin dilontarkan dan secara jujur kami mau bilang bahwa statement Theys Eluway sebagai pemimpin rakyat Papua di Jakarta kemarin, bahwa statement yang dikeluarkan sebenarnya beliau mengharapkan bahwa pemerintah segera merespon otonomi khusus yang diminta oleh rakyat Papua. Referndum adalah alternatif ketika tawaran terhadap permintaan alternatif khsuus itu tidak direspon atau berlarut-larut. Demikian Zainal Zukri salah satu pengacara YLBHI Jayapura. * SAMPAI KAPAN PENGUNGSI TERUS MENJADI KOMODITI PADA ELIT POLITIK? Sementara suhu politik di Indonesia di tingkat elit politik semakin memanas, masalah pengungsi semakin tidak teratasi saja. Pengungsi ternyata tidak hanya menjadi masalah sosial, tetapi, selama ini telah menjadi komoditi politik para elit sipil dan militer. Keterlibatan pihak militer yang menjadi pemicu masalah pengungsi sulit terbantahkan. Seberapa jauh kasus pengungsi dapat memperkeruh konflik para elit politik, berikut laporan koresponden Syahrir dari Jakarta: Masalah pengungsi di dalam negeri begitu rumit, dan telah menjadi salah satu masalah yang mendunia. Indonesia telah menghadapi persoalan ini lebih dari tiga tahun. Sekarang, ada sekitar 1,5 juta pengungsi internal yang menyebar di 19 propinsi, mulai dari Aceh sampai Papua. Sebagian besar pengungsi merupakan korban konflik yang dipicu pihak tentara dan mantan tentara. Masalah pengungsi menimbulkan berbagai persoalan sosial politik yang kompleks. Ketika pemerintah dan parlemen sibuk bertikai dan Presiden Abdurrahman Wahid jalan-jalan ke luar negeri, ada organisasi-organisasi dan pemuka masyarakat yang memperhatikan nasib pengungsi yang diperkirakan berjumlah sekitar 1,5 juta itu. Ketua Umum Palang Merah Indonesia Pusat Mar'ie Muhamad meninjau kondisi warga Timor Timur. Ternyata setelah didaftar jumlah pengungsi di Kabupaten Belo propinsi Nusa Tenggara Timur jauh lebih banyak ketimbang data-data yang diumumkan pemerintah sebelumnya. Jumlah pengungsi Timtim sekarang mencapai sekitar 290.000 jiwa dan bukannya 150.000 seperti diduga semula. Selain Mar'ie Muhamad, kemarin beberapa tokoh kampus seperti Imam Prasodjo, Adrianus Meliala,dan Miriam Budiardjo ikut aktif menggelar lokakarya dan seminar soal pengungsi. "Aparat harus menjamin para pengungsi", kata Menko Polsoskam Jenderal Agum Gumelar usai membuka seminar pengungsi internal di Indonesia. Acara ini digelar bersama oleh CERIC Fisip UI, Badan Pembangunan PBB atau UNDP, Komnas HAM, Bakornas, Kantor Koordinasi Bantuan Kemanusiaan PBB, Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi. Seorang pengungsi yang mewakili pengungsi dari propinsi Maluku Utara, dr. Ono Mustafa Musriyono mengungkap bahwa tanggal 27 Juni ini, sesuai rencana akan diadakan pertemuan di Morotai. Rencananya pertemuan itu diikuti masyarakat Morotai, dan masyarakat Tobelo Galela baik yang muslim maupun yang nasrani. Rabu ini, di Morotai akan disembelih lima sapi dan lima kambing sebagai simbol perdamaian. Mereka ingin agar para pengungsi yang beragama Kristen dapat kembali ke Galela. Selama ini 38.000 pengungsi Kristen dari Galela melarikan diri ke Tobelo yang merupakan wilayah Kristen. Sebaliknya sekitar 40.000 pengungsi Islam mengungsi ke Ternate. Satu-satunya jalan untuk mengurangi jumlah pengungsi di Indonesia yang diperkirakan sekitar 1,5 juta jiwa hingga 1,8 juta jiwa itu adalah dengan menciptakan suasana rujuk. Dalam hal ini Maluku Utara jauh lebih berhasil ketimbang Ambon Maluku. "Ambon memang sudah ibarat kanker yang harus dibedah". Sedangkan masyarakat Maluku Utara masih mau berdamai. Masalah pengungsi di Maluku sekarang ini sudah berlangsung lebih dari dua tahun. Sama dengan propinsi Kalimantan Barat yang beberapa hari lalu menghangat kembali setelah kamp pengungsi di Pontianak dibakar. Bagi pemerintah maupun LSM-LSM yang menangani para pengungsi dengan perkiraan sebelumnya bahwa keamanan akan pulih kembali dalam enam bulan atau satu tahun, tentu perlu meninjau kembali perencanaan mereka. Tahap-tahap membantu para pengungsi di Indonesia umumnya menyangkut penyelamatan, pemberdayaan yang mencakup pengembalian atau relokasi pada akhirnya harus difokuskan pada rekonsiliasi. Namun persoalan paling penting yang dihadapi para pengungsi adalah masalah keamanan. Selama ini aparat selalu bersikap ragu, karena setiap kali harus menunggu instruksi dari Jakarta, sementara kondisi di lokasi memerlukan tindakan tegas yang cepat. Persoalan pengungsi, berdasarkan pengalaman para relawan yang menanganinya, selain persoalan relokasi, rekonsiliasi dan terjaminnya keamanan, juga menyangkut kepastian para pengungsi tersebut memperoleh sumber penghidupan yang lebih jelas. Oleh karenanya pemerintah dan LSM perlu juga memikirkan pemberdayaan ekonomi untuk para pengungsi. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
