--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 29 Juni 2001 14:50 UTC ** PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID AKHIRI KUNJUNGAN LIMA HARINYA DI AUSTRALIA ** BARAT SAMBUT GEMBIRA PENGIRIMAN MILOSEVIC KE PENGADILAN YUGOSLAVIA DI DEN HAAG ** CINA MULAI PEMBANGUNAN JALAN KERETA API QINGHAI - TIBET ** TOPIK GEMA WARTA: APA DAMPAK PENANGKAPAN MILOSEVIC TERHADAP INDONESIA ** TOPIK GEMA WARTA: PERGANTIAN PIMPINAN TNI, DEMI KEPENTINGAN SIAPA? * PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID AKHIRI KUNJUNGAN LIMA HARINYA DI AUSTRALIA Presiden Abdurrahman Wahid mengakhiri kunjungan lima-harinya di Australia dan meneruskan lawatan ke Filipina. Kunjungan Wahid di Australia bertujuan memperbaiki hubungan kedua negara. Hubungan Jakarta dan Canberra sempat memburuk, setelah tentara Australia ambil bagian dalam pasukan intervensi di Timor Timur. Perjalanan ke luar negeri Wahid menyulut kontroversi, karena di dalam negeri ia sedang menghadapi prosedur impeachment sehubungan dengan tuduhan tindak korupsi. Wahid mengancam akan memberlakukan keadaan darurat kalau prosedur tersebut diteruskan. * BARAT SAMBUT GEMBIRA PENGIRIMAN MILOSEVIC KE PENGADILAN YUGOSLAVIA DI DEN HAAG Negara-negara Barat menyambut gembira pengiriman mantan presiden Yugoslavia Slobodan Milosevic ke Pengadilan untuk Yugoslavia di Den Haag. Presiden Amerika Serikat, George W Bush, menganggap hal itu sebagai langkah maju. Perdana Menteri Belanda, Wim Kok, menamakannya sebagai peristiwa luarbiasa yang bersejarah. Kamis malam, Milosevic tiba di rumah penjara Scheveningen. Ia akan diadili oleh Pengadilan untuk Yugoslavia, dengan tuduhan melakukan tindak kejahatan perang di Kosovo, Bosnia dan Kroasia. Senin atau Selasa pekan depan Milosevic untuk pertama kali akan menghadap pengadilan. Pengiriman cepat Milosevic yang mengejutkan itu, menyulut ketegangan politik serius di Yugoslavia. Presiden Vojislav Kostunica tidak diberitahu secara pribadi tentang keputusan pemerintah Serbia itu. Kostunica menganggap hal itu sebagai pelanggaran hukum, ia juga mengungkapkan, sekarang masalah yang paling besar adalah menjaga persatuan di Yugoslavia. Perdana Menteri Serbia, Zoran Djindjic mengatakan, hari depan Serbia terletak pada pengadilan ini, karenanya keputusan itu tak terhindarkan lagi. Yang ia maksudkan antara lain adalah bantuan keuangan Barat, dengan persyaratan pengiriman Milosevic ke Den Haag. Jum'at hari ini, di Brussel dibahas bantuan sebesar satu milyar dolar kepada Yugoslavia. * CINA MULAI PEMBANGUNAN JALAN KERETA API QINGHAI -TIBET Pemerintah Cina memulai pembangunan jalan kereta api yang menghubungkan Provinsi Qinghai di Barat dengan Tibet. Pembangunan jalan kereta api itu bertujuan mengembangkan keadaan sosial ekonomi Tibet. Tetapi organisasi-organisasi HAM mengkhawatirkan, dengan itu Beijing akan memperketat cekeramannya terhadap Tibet. Pemerintah Cina menganeksasi Tibet 50 tahun silam, dan sejak itu menjadikannya sebagai provinsi yang jembel. Jalan kereta api sepanjang 1.100 kilometer itu, sebagian dibangun di kawasan setinggi lebih 4000 meter, dan akan merupakan jalan kereta api yang tertinggi di dunia. Proyek pembangunan itu akan memakan waktu enam tahun dan menelan beaya sekitar 2,4 milyar dolar. * KECAMAN KERAS PRESIDEN KAMBOJA TERHADAP PBB Presiden Kamboja, Hun Sen melontarkan kecaman tajam terhadap PBB. Menurut Hun Sen, PBB berusaha membentuk Pengadilan Perang untuk mengadili para anggota Khmer Merah. PBB dan Kamboja memang bekerjasama untuk membentuk pengadilan semacam itu, tetapi terbentur pada perbedaan pendapat besar. Pemerintah Kamboja menganggap PBB bertanggung jawab atas lambatnya pembentukan pengadilan itu. Namun menurut para pakar hukum PBB, keterlambatan itu justru disebabkan pihak pemerintah Kamboja sendiri. Para pemimpin Khmer Merah dituduh bertanggung jawab terhadap pembunuhan atas 1,7 juga orang di tahun tujuhpuluhan. * TONY BLAIR DAN BERTIE AHERN GAGAL HIDUPKAN KEMBALI PROSES PERDAMAIAN IRLANDIA UTARA Perdana Menteri Inggris Tony Blair dan Perdana Menteri Irlandia, Bertie Ahern gagal menghidupkan kembali proses perdamaian Irlandia Utara yang macet. Di Belfast, kedua kepala pemerintahan itu berunding dengan Perdana Menteri Irlandia Utara, David Trimble, yang mengancam akan meletakkan jabatan Ahad mendatang, kalau IRA tetap menolak menyerahkan senjata. Blair dan Ahern telah sia-sia meyakinkan Trimble untuk mengubah niatnya. Kalau Trimble turun, besar kemungkinan Irlandia Utara akan kembali dibawah kekuasaan Inggris. Perdana Menteri Tony Blair menekankan, kelompok-kelompok militan mutlak harus menyerahkan senjata, kalau menginginkan proses perdamaian berhasil. Ia juga menyatakan, perundingan tentang krisis Irlandia Utara akan dilanjutkan pekan depan. * MENLU AMERIKA JANJIKAN PENGIRIMAN MISI PENGAMAT KE KAWASAN PALESTINA Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell berjanji akan mengirimkan misi pengamat ke kawasan Palestina. Misi tersebut harus mengawasi pelaksanaan gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Seusai perundingannya dengan Presiden Palestina Yasser Arafat di Ramallah, Powell menyatakan, para pengamat itu harus ditempatkan di kawasan di mana kerusuhan terjadi antara penduduk Israel dan Palestina. Setelah berunding dengan Yasser Arafat, Colin Powell melangsungkan perundingan dengan Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Mereka sepakat bahwa pelaksanaan, apa yang disebut rencana-Mitchell bisa dimulai, kalau dalam kurun waktu sepekan ini tidak terjadi bentrok kekerasan lagi. Setelah itu akan berlangsung masa pendinginan selama enam pekan, untuk mengambil langkah baru dalam proses perdamaian. Tentang misi pengamat internasional tidak dibahas dalam perundingan Powell dan Sharon. Sebelumnya Israel sudah menolak gagasan tersebut. Powell mengakhiri lawatan keliling di Timur Tengah Jum'at hari ini. * CINA BANTAH PENGGUNAAN ORGAN NARAPIDANA HUKUMAN MATI TANPA IJIN KELUARGANYA Cina membantah penggunaan secara besar-besaran organ para narapidana yang dihukum mati, untuk transplantasi tanpa seijin pihak keluarga. Dengan itu Beijing menanggapi kesaksian seorang dokter Cina di depan Komisi HAM dalam Kongres Amerika Serikat. Menurut dokter tersebut, yang tahun lalu lari ke Amerika dan mendapat suaka, ia telah mengambil kulit dan organ 100 nara pidana yang dihukum mati untuk keperluan transplantasi. Sementara narapidana itu kebanyakan belum secara klinis dinyatakan mati. Menurut pihak otorita Cina, bekas dokter penjara Cina itu terang-terangan membohong dengan maksud menjelek-jelekan Cina. * APA DAMPAK PENANGKAPAN MILOSEVIC TERHADAP INDONESIA Mantan Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic sekarang sudah meringkuk dipenjara Scheveningen, Belanda, menunggu peradilannnya di Tribunal Kriminal Interansional di Den Haag. Tuduhan terhadap dirinya adalah kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Kosovo tahun 1999. Kejahatan serupa sebenarnya telah dilakukan oleh banyak kepala negara lain, apa artinya bagi negara-negara lain seperti Indonesia misalnya, kami tanyakan pada Ifdhal Kasim dari lembaga hak asasi manusia Elsham di Jakarta. Ifdhal Kasim [IK]: Saya kira ini merupakan satu prosedent yang sangat baik, yang besar artinya bagi usaha-usaha panegakan Hak Azasi Manusiadi tempat-tempat lain. Penangkapan ini saya kira akan memberi dampak kepada negara-negara lain,yang mempunyai masalah serupa seperti di negara Slobodan Milosevic ini. Dampak yang ditimbulkan dari penangkapan ini akan memberi arti yang sangat luas bagi negara seperti Indonesia, misalnya. Kedaulatan dari lembaga-lembaga internasional mendapat suatu pengakuan yang tinggi, dampaknya bagi negara-negara yang sampai sekarang pelaku pelanggar Hak Azasi sampai sekarang belum ditarik ke pengadilan manapun, itu akan sangat besar. Indonesia sampai saat ini, pimpinan rejim lama, rajim Orde Baru sampai sekarang belum dipersoalkan pertanggung-jawabannya terhadap pelanggaran-pelangaran HAM yang terjadi, selama kurun waktu ia memimpin. Nah karena itu saya kira akan menginspirasi para korban di Indonesia dan para pejuang HAM di Indonesia, juga untuk menagih pertanggung-jawaban dari rejim penguasa yang lalu, yang kelakuannya hampir sama dengan yang dilakukan oleh Slobodan Milosevic ini. Karena kejahatan yang terjadi di masa Orde Baru itu juga termasuk Crime again humanity. Ini menimbulkan optimisme bagi usaha penangkapan-penangkapan terhadap kaum diktator. Radio Nederland [RN]: Tetapi Vidella di Argentina tidak pernah diadili. Kemudian Pinochet juga tidak pernah diadili, ketika diminta untuk diekstradisi dari Inggris ke Spanyol tidak dilakukan. Satu-satunya pertama yang terjadi adalah penyerahan seorang mantan presiden kepada tribunal adalah Slobodan Milosevic. Apakah anda melihat Suharto sejajar dengan Milosevic kejahatannya? [IK]: Sama saya kira. Karena kalau kita lihat mulai dari '65 sampai ia kemudian menyerahkan kepada Habibie, terjadi pelanggaran HAM yang masif, yang kualitasnya sama seperti yang terjadi di negara yang dipimpin oleh Slobodan Milosevic ini. Misalnya katakanlah 'peristiwa '65' itu. Korban yan jatuh, kemudian pengelapan fakta terhadap itu semua, itu hampir sama kualitasnya dengan apa yang terjadi sekarang. Karena itu ia harus tetap dimintai pertanggung-jawaban untuk kejahatan kemanusiaan yang ia lakukan. [RN]: Mengapa dunia internasional sangat ingin mengadili Milosevic, tetapi tidak pernah ada upaya untuk mengadili Suharto. [IK]: Mungkin juga karena masalah tekanan masyarakat internsional dan juga di dalam negeri dalam upaya ke arah ini, itu memang sangat kurang. Ketimbang apa yang dilakukan di bekas negara Slobodan Milosevic ini. Mungkin respons internasional untuk meminta pertanggung-jawaban Suharto, rejum Orde Baru itu, itu memang sangat rendah. Mungkin opini yang dibangkitkan dari dalam negeri, kurang mendapat respons di kalangan internasional. Ini mungkin terkait dengan politik kepantingan dari berbagai negara yang sangat mendukung Indonesia. Misalnya Amerika Serikat dan negara-negara Eropa yang memang menterapkan politik dubble standard dalam konteks menagih pertanggung-jawaban HAM ini. Kenapa ia menseleksi para diktator ini utnuk dimintai pertanggung jawaban. Ini kan terkait sekali dengan kepentingan politik negara-negara Super Power itu. Apakah itu Amerika apakah itu Eropa Barat. [RN]: Tapi sekarang, kalau kita kembali pada apa yang terjadi di tahun '65, mantan Presiden Amerika Serikat Richard Nixon, pernah mengatakan; Indoneisa yang ketika itu presidennya Suharto, adalah hadiah paling berharga di Benua Asia, karena membasmi, memusnahkan semua yang berbau komunis. [IK]: Betul. Sebetulnya permunculan diktator Suharto ini di Indonesia kan didukung oleh berbagai negara Eropa dan Amerika, yang pada waktu itu memang dalam konteks 'perang dingin'. Demikian Ifdhal Kasim. * PERGANTIAN PIMPINAN TNI, DEMI KEPENTINGAN SIAPA? Suasana apel tentaraa Apel siaga Kostrad dan Kopassus di depan Istana beberapa waktu berselang memang bertujuan untuk memberi peringatan terhadap Presiden Abdurrahman Wahid supaya tidak mengeluarkan dekrit dan beranggapan bahwa tentara akan mendukung dekrit itu. Menyusul konflik terbuka dengan TNI AD, kemudian pecahlah konflik terbuka antara Polri dengan sang Presiden. Polri yang juga menentang rencana dekrit, segera harus menghadapi kenyataan bahwa Kapolri mereka diaktifkan. Dari sini saja sudah terlihat betapa hubungan Gus Dur dengan TNI/Polri tidak pernah harmonis Suasana apel polri Setelah polisi, kini Gus Dur kembali berpaling pada tentara. Sang presiden nampaknya ingin menjadikan TNI sebagai senjata dalam menghadapi lawan-lawannya. Bukan dengan senapan atau kekuatan fisik lainnya, melainkan dengan isu pergantian pimpinan TNI. Presiden Wahid berencana mengganti tiga kepala staf angkatan dalam tubuh TNI. Ini memang isu lama. Namun, menjelang Sidang Istimewa MPR, rencana ini terasa mempunyai makna sendiri, sekaligus mencurigakan. Berbagai pihak khawatir, pergantian ini merupakan cara Presiden Abdurrahman untuk mempertahankan kekuasaannya. Adalah wakil Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa Chotibul Umam Wiranu yang memperkirakan dalam waktu dekat Presiden Wahid akan mengganti pimpinan TNI. Chotibul: Pertimbangannya ya kebijaksanaan presiden melihat bahwa ini perlu diganti, ini tidak. (Atau presiden melihat bibit-bibit penentangan atau penolakan militer?) ya, bisa saja. Itu presiden sebagai panglima tertinggi kan punya subyektivitas dan obyektivitas dalam langkah-langkah politik dan tidak semuanya diketahui publik atau diketahui orang lain Chotibul memastikan pimpinan baru TNI adalah orang-orang yang mendukung kebijakan Gus Dur. Menteri Pertahanan Mahfud mengatakan memang benar akan ada pergantian, tetapi waktunya setelah Sidang Istimewa MPR. Mahfud: Ketika akan berangkat ke Australia itu saya ketemu, dia (Presiden Wahid-red) mengatakan nantilah habis Agustus. Jadi saya tidak tahu, Chotibul Umam dapat darimana? Mungkin dapat sumber dari Mabes (TNI-red) atau karena dia orang PKB bisa juga dia bicara dengan presiden. Tetapi secara struktural dan fungsional, saya tahunya nanti setelah Agustus. Orang-orang dekat Presiden Wahid dengan pasti menyebutkan akan ada pergantian pimpinan TNI. Tapi Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Endriartono Sutarto menepis kemungkinan itu. Pernyataan pimpinan PKB, dinilainya bernuansa politik dan baru hanya saran. Endriartono: PKB kan tidak punya hak untuk atas nama Presiden. Darimana PKB punya hak mengatasnamakan keputusan presiden. PKB di partai politik, presiden di pemerintahan. Nggak ada relevansinya. Tetapi bahwa smeua orang punya hak untuk menyarankan kepada presiden, ya siapapun jangan dipermasalahkan bahwa PKB menyampaikan seperti itu. Haknya dia. Pimpinan Angkatan Darat itu malah menegaskan kembali menolak dikeluarkannya dekrit atau kebijakan sejenis dari Presiden Wahid. Pengamat militer MT Arifin berpendapat Presiden Wahid sudah berkali-kali menyatakan akan mengganti pimpinan TNI, tapi selalu gagal. Menurut Arifin, rencana-rencana pergantian itu memang berkaitan erat dengan sikap pimpinan TNI yang menyarankan Presiden Wahid tidak mengeluarkan dekrit. MT Afirin: Akibat dari saran itu, Presiden kelihatannya merasa tersinggung, dan dianggap tidak memperoleh dukungan dan seterusnya. Kemudian presiden melakukan dua langkah, yang pertama mencoba melakukan pergantian. Tetapi pergantian pimpinan TNI selalu ditangkis, harus secara prosedural dan yang kedua, TNI tidak loyal dianggap dituding sebagai melanggar sapta marga. Menurut MT Arifin, setelah kasus penonaktifan Kepala Polisi Bimantoro, pimpinan TNI telah bertekad untuk menolak kebijakan serupa. Malah, TNI menyatakan wajib menolak perintah atasan yang dianggap menyalahi aturan dan sumpah prajurit. Apalagi dijadikan senjata dalam berpolitik. Sementara itu, ketika berkunjung ke Filipina kemarin, Presiden Wahid menegaskan tidak akan mengganti pimpinan TNI. Namun, siapa yang bisa memegang ucapan sang presiden? Karena sebelumnya, sudah terlihat bahwa TNI, khususnya Angkatan Darat terus berselisih dengan Gus Dur. Misalnya soal Agus Wirahadikusumah yang tetap dikehendaki sang Presiden supaya memangku jabatan KSAD, sementara TNI tidak menyukai Agus karena gagasannya bisa berakibat tersingkirnya TNI dari pentas politik nasional. Dalam soal Agus Wirahadikusumah ini Presiden Abdurrahman memang mengalah, karena yang menduduki jabatan KSAD akhirnya adalah Endriartono Sutarto, calon TNI/AD. Tetapi ketika sekarang sudah begitu terdesak, bahkan terancam dicopot, Presiden Wahid jelas bertekad sekuat tenaga untuk mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, termasuk, tentunya, menghadapi tentara sendiri. Tim liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di Hilversum. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
