---------------------------------------------------------------------

WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia

Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.

---------------------------------------------------------------------

Edisi ini diterbitkan pada:

Selasa 03 Juli 2001 14:40 UTC



** SLOBODAN MILOSEVIC TOLAK MENYATAKAN SALAH ATAU TIDAK

** RAJA NEPAL PHK-KAN PENGAWAL ISTANA

** ABU SAYYAF BEBASKAN DUA SANDERA

** TOPIK GEMA WARTA: APA YANG MASIH BISA DIKERJAKAN GUS DUR DENGAN
RANTAP YANG MERUGIKANNYA?

** TOPIK GEMA WARTA: DISKUSI SOAL WAPRES: ETIS ATAU TIDAK?

** TOPIK GEMA WARTA: PERUNDINGAN GAM-RI TIDAK JUGA MEMBUAHKAN HASIL



* SLOBODAN MILOSEVIC TOLAK MENYATAKAN SALAH ATAU TIDAK

Mantan Presiden Yugoslavia, Slobodan Milosevic menolak menyatakan
bersalah atau tidak, ketika hari ini untuk pertama kalinya digiring
menghadap Tribunal Yugoslavia di Den Haag, Negeri Belanda. Tribunal
menganggap penolakan ini sebagai pernyataan tidak bersalah.
Pengadilan diskors setelah 15 menit dan ditunda sampai tanggal 27
Agustus mendatang. Milosevic juga menolak menjawab langsung
pertanyaan hakim Inggris, Richard May apakah ia ingin tuduhan
terhadapnya dibacakan atau tidak. Milosevic menjawab: "Itu adalah
masalah anda".

Milosevic berulangkali menyatakan Tribunal Yugoslavia tidak sah.
Karena itu ia juga menolak didampingi oleh seorang pengacara.
Milosevic diberi waktu 30 hari untuk memberi pernyataan.

Tribunal Yugoslavia menuduh Milosevic melakukan tindak kejahatan
perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Kosovo. Kemungkinan
tuduhan tersebut akan ditambah dengan tindak kejahatan perang di
Kroasia dan Bosnia. Sidang pengadilan yang sebenarnya akan dimulai
tahun depan dan kemungkinan berlangsung selama bertahun-tahun.


* RAJA NEPAL PHK-KAN PENGAWAL ISTANA

Raja baru Nepal, Gyanendra mem-PHK-kan empat pengawal istana karena
tidak sepenuhnya melindungi keluarga raja ketika terjadi pertumpahan
darah Juni lalu. Ketika itu, Putra Mahkota, Pangeran Dipendra
menembak mati sepuluh anggota keluarga raja, termasuk Raja Birendra
serta Ratu Aishwara. Tiga pria yang di-PHK adalah para pengawal
pribadi mendiang Raja, Ratu serta Putra Mahkota.

Komisi yang menyelidiki pembunuhan bulan lalu, menyimpulkan
pengamanan tidak berfungsi dengan baik. Pengawal tidak turun tangan
ketika Putra Mahkota membawa senjata api. Selain itu mereka juga
tidak melaporkan bahwa mendiang putra mahkota Pangeran Dipendra
adalah pecandu obat bius. Dipendra berada dalam keadaan mabuk dan
dibawah pengaruh obat bius, ketika ia membunuh keluarganya. Demikian
disimpulkan oleh komisi penyelidikan.


* ABU SAYYAF BEBASKAN DUA SANDERA

Di Filipina, gerakan pemberontak moslim, Abu Sayyaf membebaskan dua
orang sandera, yaitu seorang gadis berusia 15 tahun serta seorang
pria berusia 32 tahun. Mereka dibebaskan di pulau Basilan, Filipina
Selatan. Keduanya termasuk dalam sekelompok 20 orang sandera yang
disandera di pulau Palawan, Mei lalu. Di antara para sandera terdapat
tiga orang warga Amerika yang sampai sekarang masih dalam tahanan.
Konon keluarga dua sandera yang dibebaskan membayar uang tebusan,
walau pemerintah Filipina sudah melarang hal itu.


* DITEMUKAN KUBURAN MASSAL DI PERU

Di Peru ditemukan kuburan massal yang berisi sekitar 100 jenazah.
Mereka kemungkinan adalah para korban apa yang disebut Perang Kotor
antara pemerintah melawan gerilyawan sayap kiri Sendero Luminoso.
Warga wilayah Ayacucho mengantar para wartawan ke kuburan massal
tersebut. Jenazah diletakkan di berbagai gua di pegunungan selama 15
tahun. Ayacucho adalah salah satu wilayah Peru yang paling dilanda
pertikaian pemerintah dengan gerilya Sendero Luminoso. Perang Kotor
itu telah menewaskan sekitar 28 ribu orang.


* PASUKAN ISRAEL TEMBAK MATI WARGA PALESTINA

Pasukan Israel menembak mati seorang warga Palestina di wilayah Tepi
Barat Sungai Yordan. Korban adalah seorang sopir taksi yang tewas di
rumah sakit, karena militer Israel menembaknya tepat di dada. Konon,
laki-laki tersebut sedang menempatkan sebuah bom di jalan yang sering
dilewati kaum kolonis Yahudi. Sebelumnya warga Palestina menembak
mati seorang pengemudi motor Israel. Selain itu, lima orang tewas
akibat ledakan dua bom mobil di Tel Aviv.

Gencatan senjata tiga minggu antara Israel dengan Palestina sangatlah
rapuh. Demikian tegas utusan khusus PBB untuk Timur Tengah, Roed
Larsen, usai pertemuan dengan Presiden Palestina Yasser Arafat. Dua
pihak harus lebih keras lagi dalam berupaya supaya gencatan senjata
membawa hasil. Demikian kata Larsen. Gencatan senjata antara Israel
Palestina mulai berlaku pada tanggal 13 Juni lalu.


* APA YANG MASIH BISA DIKERJAKAN GUS DUR DENGAN RANTAP YANG
MERUGIKAN?

Rantap kompromi berupa penerimaan pertanggunggjawaban Presiden
Abdurrahman Wahid dengan catatan-catatan, dalam rapat pleno Badan
Pekerja MPR Selasa kemarin akhirnya diputuskan untuk ditinggalkan.
Yang siap diresmikan adalah pelbagai rantap yang tidak menguntungkan
Gus Dur. Koresponden Syahrir mengirim laporan dari Jakarta:

Rancangan Ketetapan atau Rantap itu, dalam rapat pleno Badan Pekerja
MPR Selasa kemarin semula dilaporkan sebagai salah satu hasil kerja
Panitia ad hoc I Badan Pekerja MPR. Namun setelah lobi antar fraksi
dan pimpinan MPR, rantap kompromi itu diputuskan untuk ditinggalkan.
Desakan tujuh fraksi DPR untuk melakukan percepatan SI MPR, ternyata
tidak dibahas dalam rapat pleno Badan Pekerja MPR. Ketua MPR Amien
Rais menjelaskan, jika menjelang 1 Agustus nanti ada hal-hal yang
sangat mengguncang kehidupan nasional, maka MPR tentu akan mengambil
kebijakan sendiri untuk melaksanakan SI MPR.

Hasil-hasil kerja PAH Khusus I dan II sudah pula disahkan. PAH I
menghasilkan dua rantap. Yaitu rantap pertanggungjawaban Presiden
Abdurrahman Wahid jika pertanggungjawabannya diterima dan yang kedua
adalah rantap tentang pertanggungjawaban Presiden Abdurrahman Wahid
jika pertanggungjawabannya ditolak. Sedangkan pemberhentian Presiden
Abdurrahman Wahid jika pertanggungjawabannya ditolak, tidak dibuat
dalam rantap tersendiri melainkan menjadi bagian rantap
pertanggungjawaban Presiden. PAH I juga berhasil menyusun dua rantap
yaitu rantap penetapan Wapres Megawati sebagai presiden RI serta
rantap tentang pengangkatan wapres. Panitia Ad Hoc Khusus sudah pula
menyiapkan rancangan keputusan tentang jadual Sidang Istimewa. Dengan
demikian tugas-tugas Badan Pekerja MPR sudah selesai semuanya tinggal
menunggu SI pada tanggal 1 Agustus nanti.

Namun jangka waktu 3½ minggu ini masih tetap penting dan menentukan,
jika Gus Dur mampu merangkul rakyat. Tetapi pada intinya agenda
tunggal adalah meminta pertanggungjawaban Presiden. MPR menerima atau
menolak pertanggungjawaban presiden, hanya itu. Sudah tentu
diharapkan agar Presiden hadir. Seandainya Gus Dur tidak datang Badan
Pekerja MPR sudah pula menyiapkan jadualnya. Gus Dur memang sudah
tidak bisa banyak bergerak lagi. Karena itu nampaknya ia memprotes
pada Tuhan sebab "semua orang menutup jalan ke kompromi," katanya.
Kompromi yang ia usulkan pun tidak jelas. Yang disebut sebagai
win-win solution (jalan keluar yang berarti semua pihak menang) itu
paling tidak hanyalah soal bagi-bagi kursi saja. Padahal ini sudah
sangat terlambat.

Bagi penetangnya dari partai-partai besar yang disebut sebagai solusi
yang menguntungkan semua pihak adalah Sidang Istimewa MPR.
Sebagaimana dikatakan seorang temannya, Gus Dur saat ini harus
berkorban untuk bangsa dan negara dan mengundurkan diri secara
terhormat. Seorang tokoh politik pun mengingatkan Gus Dur bagaimana
ia dahulu pernah meminta BJ Habibie supaya mengundurkan diri saja
sebagai presiden. Mungkin dua tahun mendatang pun ia bisa meminta
Megawati untuk mengundurkan diri saja. Sekarang waktunya tinggal 3½
minggu lagi. Baharuddin Lopa yang tadinya akan digunakannnya untuk
menangkap lawan-lawan politiknya pun sudah sakit jantung dan diganti
Wakilnya. Kapolri Bimantoro yang tadinya sudah dibujuknya untuk
menjadi dubes ternyata membangkang. Dengan demikian Gus Dur tidak
punya perkakas lagi untuk menahan orang.

Satu-satunya jalan bagi yang masih mungkin bagi Gus Dur memakai Dana
Reboisasi yang tadinya berjumlah Rp. 8,2 trilyun. Tetapi beranikah
Gus Dur mengambil langkah itu? Rencananya untuk mengadakan pertemuan
dengan para pemimpin parpol pun hingga kini tidak jelas. Para
pemimpin parpol sudah mengatakan, kalau hanya untuk membagi-bagi
kursi, percuma. Hamzah Haz misalnya sudah mimpi tentang kursi wakil
presiden, sehingga bagaimana Gus Dur bisa menawarkan kursi Ketua DPA
kepada pemimpin PPP ini?


* DISKUSI SOAL WAPRES ETIS ATAU TIDAK?

Sementara Presiden Abdurrahman Wahid belum jatuh, Koalisi Lintas
Partai KTI, yaitu Kawasan Timur Indonesia, mengotot minta jatah
Wapres. Menurut Heri Ahmadi dari PDI-P kursi wapres itu penting dan
mengingat waktunya tinggal sedikit sebelum digelarnya Sidang
Istimewa, maka tepatlah saatnya mendiskusikan kursi wapres:

Heri Ahmadi [HA]: Kita ingin masalah itu mulai didiskusikan dalam
kerangka mencari wacana yang lebih luas. Jadi saya kira itu tidak ada
masalah didiskusikan seluas-luasnya itu. Dan saya kira akan lebih
banyak wacana yang berkembang misalnya Indonesia Timur. Itu kan bagus
juga, sehingga karena ini memang ada bagian dalam upaya untuk mencari
wacana yang lebih bagus. Kalau tidak didiskusikan kan malah aneh.
Kalau saya berpandangan sudah semestinya, karena memang waktunya kan
sudah tinggal pendek. Akhirnya jatah Wapres memang harus diisi kan.
Habis ini kan tinggal beberapa minggu lagi.

Radio Nederland [RN]: Adanya diskusi soal Wapres itu, berarti Gus Dur
bisa dipastikan bakal jatuh ya?

HA: Mungkin Gus Dur jatuh. Itu kan sudah kita ketahui bersama.

RN: Tetapi seingat saya, Ibu Megawati pernah mengatakan kalau sampai
dia harus menggantikan Gus Dur sebelum tahun 2004, ia tidak mau
didampingi oleh seorang Wapres.

HA: Siapa yang bilang? Nggak benar itu.

Demikian Heri Ahmadi dari PDI-P.

Sementara itu Effendi Choiry dari fraksi PKB di DPR mengatakan
mendiskusikan kursi wapres sementara presiden belum jatuh, sangatlah
tidak etis.

Effendi Choiry [EC]: Secara keseluruhan perilaku, tingkah laku dan
manuver-manuver politik mereka semakin menegaskan kepada masyarakat
Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya, bahwa elit politik atau
politisi yang ada  sekarang ini lebih berorientasi pada kekuasaan
tetapi tidak memikirkan dan tidak berorientasi kepada kepentingan
yang lebih umum, yang lebih mendasar seperti yang diharapkan oleh
masyarakat internasional dan khususnya masyarakat Indonesia.

Di sisi lain juga semakin menunjukkan bahwa proses politik sudah
tidak lagi mengindahkan etik. Presiden belum tentu jatuh dan masih
sehat walafiat. Dugaan-dugaan kesalahannya tidak otomatis salah
menurut hukum. Tetapi mereka sudah berbicara bukan hanya soal
Presiden, Wakil Presiden, tetapi juga sekaligus siapa susunan kabinet
paska Gus Dur ini?

Nah, itu menurut saya adalah langkah-langkah politik yang sudah tidak
etis sama sekali.

Radio Nederland [RN]: Jadi dengan kata lain, saatnya sama sekali
tidak tepat ya?

EC: Iya, bagaimana Sidang Istimewa belum terjadi dan belum tentu
Presiden jatuh. Belum tentu Presiden salah. Belum tentu Presiden
tidak bisa mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan selama setahun
terakhir. Lain mereka sudah ramai-ramai, sudah berada pada puncak
kekuasaan sehingga tinggal membagi-bagi. Ini kan sama sekali tidak
etis.

Demikian Effendi Choiry dari fraksi PKB di DPR.


* PERUNDINGAN GAM-RI TIDAK JUGA MEMBUAHKAN HASIL

Perundingan antara Gerakan Atjeh Merdeka dan RI akhir pekan lalu di
Jenewa Swis, tidak membuahkan hasil. Kedua belah pihak tidak
mempunyai landasan yang sama untuk memulai perundingan. GAM menuduh
pihak RI menyepelekan masalah keamanan, sebaliknya Jakarta masih
mendesak masalah otonomi luas. Ikuti keterangan juru bicara GAM,
Bakhtiar Abdullah dari Swedia kepada Radio Nederland:

Bakhtiar Abdullah [BA]: Perundingan boleh dikatakan macet. Kami
sepakati untuk tidak disepakati, karena banyak point-point yang telah
diketengahkan tetapi tidak mendapat persetujuan. Misalnya soal jumlah
korban yang terus jatuh, seperti yang telah kami bawa kemuka. Soal
itu kami kemukakan, telah ditolak oleh pihak RI dengan alasan bahwa
itu adalah bagian yang terjadi dalam setiap konflik. Malahan
pembentukan yang telah ada itu mau diubah. Misalnya Badan KBMK,
Komisi Bersama Masalah Keamanan, yang telah disepakati pada
pertemuan-pertemuan yang lalu. Ini mau dibubarkan, begitu juga Badan
KBMA, dibubarkan, diganti dengan nama lain. Sedangkan yang lain-lain
seperti biasa.

Karena pembubaran inilah, maka kami sepakati bahwa mereka tidak
begitu rela untuk mengadakan dialog yang murni. Malah mereka memutar
balikkan dengan mengajukan sisi lain yang tidak relevan. Sedangkan
keadaan di lapangan sungguh menyedihkan. Malah sementara kami bicara
itu, kami mendapat berita bahwa di Aceh Selatan telah terjadi
pembantaian terhadap penduduk kampung. Dan empat orang di antara
penduduk kampung telah meninggal dunia, akibat kebrutalan TNI. Jadi
bisa dikatakan bahwa dalam perundingan ini tidak ada banyak
perkara-perkara yang telah dibicarakan secara lanjut.

Radio Nederland [RN]: Lalu apa yang ditawarkan oleh pihak RI pada
dialog kali ini?

BA: Mereka menawarkan otonomi kepada Aceh. Kami telah berkali-kali
mengatakan bahwa itu adalah sama sekali tidak dapat diterima, karena
tujuan perjuangan dan tuntutan bangsa Aceh pada hari ini adalah untuk
mendapatkan kemerdekaan kembali dan hak mereka untuk menentukan
nasibnya sendiri, sebagaimana bangsa-bangsa lain di muka bumi ini.

RN: Jadi perundingan sama sekali tidak membawa hasil dan tidak ada
satu pun pokok di mana kedua belah pihak setuju untuk memulai
pembicaraan?

BA: Bisa dikatakan tidak ada.

RN: Lalu bagaimana sekarang? Apa sekarang yang harus dilakukan?

BA: Ya, ini akan dipertimbangkan di masa depan untuk kita sama-sama
mencarikan jalan keluarnya, artinya mekanisme-mekanisme yang telah
diusulkan itu ditingkatkan lagi. Dan kami tetap akan turut dalam
dialog, tidak menutup pintu dialog dan kita lihat ke masa depan nanti
apa yang akan terjadi.

RN: Lalu untuk sementara waktu bagaimana caranya mengurangi kekerasan
di Aceh, karena sampai sekarang seperti yang Bapak bilang tadi, di
kedua belah pihak, banyak korban yang cedera atau yang tewas.

BA: Bagi kami, kami sudah mengatakan, perkara keamanan adalah perkara
yang pokok. Tapi ini yang kelihatannya pihak RI tidak banyak mau
ambil pusing, malah mereka coba mengubah struktur-struktur yang ada.

Yang keduanya tuntutan-tuntutan supaya TNI dan juga Brimob ditarik.
Itu adalah satu syarat untuk mengurangkan ketegangan dan pelanggaran
hak asasi manusia, yang dilakukan oleh TNI dan Brimob di Aceh. Malah
kami menegaskan segala konflik di Aceh tidak bisa diselesaikan secara
militer, harus secara politik, paling tidak dengan berdialog. Tapi
jelas kelihatan keadaan di lapangan sungguh menyedihkan dan
mengecewakan.

Demikian juru bicara Gerakan Atjeh Merdeka, GAM, yaitu Bakhtiar
Abdullah dari Swedia.


---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/

Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]

Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------

Kirim email ke