--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 18 Juli 2001 15:10 UTC ** PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID TIDAK JADI UMUMKAN DEKRIT ** ISRAEL AKAN LEBIH KERAS MEMERANGI TEROR ** PEMBENTUKAN TRIBUNAL INTERNASIONAL ** TOPIK GEMA WARTA: APA MUATAN POLITIS DI BALIK KENAIKAN PANGKAT 65 PATI TNI? ** TOPIK GEMA WARTA: SIAPAKAH TOKOH UTAMA PENENTANG PEMBERLAKUKAN DEKRIT? * PRESIDEN ABDURRAHMAN WAHID TIDAK JADI UMUMKAN DEKRIT Presiden Abdurrahman Wahid kemungkinan akan membatalkan rencana menyerukan keadaan darurat. Demikian seorang juru bicara Presiden Wahid kepada pers. "Kini setelah terbuka jalan menuju kompromi maka kemungkinan mengumumkan keadaan darurat semakin menciut", demikian tegasnya. Menyusul pengumuman pembatalan itu dunia keuangan menanggapi positif. Nilai Rupiah terhadap mata uang dolar mulai menguat dan indeks saham di Bursa Jakarta mulai meningkat. Presiden Abdurahman Wahid sedianya mengeluarkan ultimatum hingga Jum'at lusa kepada lawan-lawan poilitiknya untuk membatalkan rencana prosedur pencopotan. Tanggal 1 Agustus mendatang SI MPR akan menentukan nasib politik Presiden Wahid. * ISRAEL AKAN LEBIH KERAS MEMERANGI TEROR Pemerintah Israel memutuskan untuk mengambil langkah keras terhadap aksi-aksi teror. Israel selanjutnya tidak menyebutkan rencana kongkrit mengenai langkah tersebut. Beberapa saat berselang tentara Israel mengirim pasukan tambahan dan kendaraan lapis baja ke Tepi Barat Sungai Yordan. Menteri Luar Negeri Israel, Shimon Peres menekankan bahwa rencana Israel ini bukan sebuah operasi militer di Tepi Barat. Selasa kemarin wilayah jajahan Israel, di Yerusalem Timur ditembaki mortir dari Tepi Barat Sungai Yordan. Penembakan tersebut merupakan aksi balasan atas serangan helikopter pasukan Israel di Bethlehem yang menewaskan empat warga Palestina. * PEMBENTUKAN TRIBUNAL INTERNASIONAL Belanda merupakan negara ke 37 yang meratifikasi piagam PBB mengenai pembentukan sebuah Mahkamah Hukum Internasional, ICC. Mahkamah PBB ini bersifat permanen dan berwewenang mengadili orang-orang yang dituduh melakukan pembunuhan massal, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan di muka bumi ini. PBB sudah memiliki dua tribunal Yugoslavia dan Ruwanda yang bersifat sementara dan memiliki wewenang terbatas. Mahkamah internasional ini baru akan berfungsi apabila paling sedikit 60 negara meratifikasinya. Mahkamah ICC ini rencananya akan berlokasi di Den Haag Belanda. * PAKISTAN MELACAK SERDADU INDIA YANG HILANG SEJAK 30 TAHUN Pemerintah Pakistan akan mencari tentara India yang kemungkian masih meringkuk dipenjara sejak tahun 1971. Presiden Pakistan Pervez Musharraf memerintahkan langsung operasi pelacakan tersebut. Awal pekan ini presiden Pakistan itu mengunjungi India dan mengadakan pembicaraan dengan Perdana Menteri India Atal Behari Vajpayee antara lain mengenai wilayah sengketa Kashmir dan pertukaran tawanan perang. Menurut India, di penjara militer Pakistan masih terdapat 54 orang serdadu India. Mereka ditawan sejak tahun 1971 ketika berkecamuk perang kemerdekaan Bangladesh dari Pakistan. * 36 ORANG TEWAS AKIBAT TUMBANGNYA KRAAN PENGEREK DI CINA Dipastikan 36 orang tewas dan tiga luka parah akibat tumbangnya sebuah hoisting-crane atau kraan pengerek di pelabuhan Shanghai, Cina. Sebagian besar korban adalah para teknikus dan buruh pelabuhan. Di saat kejadian mereka sedang memasang kraan yang akhirnya tumbang itu. Alat berat itu baru saja selesai dipasang Selasa kemarin. * POLISI ITALIA TUTUP KOTA GENUA MENJELANG KTT G8 Polisi Italia menutup kota pelabuhan Genua dari dunia luar menjelang konferensi tingkat tinggi G8, Jum'at lusa. Ribuan aparat keamanan memasang barikade dan kawat berduri di sekeliling gedung konferensi G8. Di samping itu pelabuhan Genua juga ditutup. Tujuh pemimpin negara-negara kaya dan Rusia akan bermalam di sebuah kapal pesiar mewah. Pemerintah Italia mencemaskan kemungkinan aksi demonstrasi beberapa hari mendatang, yang diikuti 100 ribuan aktivis anti-globalisasi. * DUA TEWAS AKIBAT GEMPA BUMI ITALIA Dua orang tewas akibat gempa bumi yang melanda Italia Timur Laut, Selasa kemarin. Seorang pria yang sedang memancing disungai mendadak terkubur luapan lumpur. Sementara seorang perempuan warga kota Bolzano meninggal akibat serangan jantung. Seorang lain masih dilaporkan hilang. Gempa Italia berepisentrum di kota Merano itu berkekuatan 5,2 pada skala Richter. Gempa juga melanda negara tetangga Yunani. Ibukota Athena dan pulau Chios dikejutkan dua guncangan berkekuatan 4,3 dan 3,7 pada skala Richter. Sejauh diketahui gempa ringan di Yuniani itu tidak menelan korban dan tidak ada kerugian harta. * DIPLOMAT KOLOMBIA DITANGKAP DI SPANYOL Polisi Madrid Spanyol menangkap seorang diplomat Kolombia, Carlos Arturo Marulanda Ramirez. Ia dituduh memimpin aksi para militer ekstrim kanan membantai 20 petani, lima tahun silam. Ketika itu Marulanda Ramires menjabat menteri pembangunan Kolombia. Eropa cukup terkejut dengan kejahatan Marulanda Ramirez itu, karena beberapa tahun silam ia menjabat duta besar Kolombia untuk Uni Eropa. Pemerintah Kolombia menyatakan bersedia bekerja sama dalam mengekstradisi diplomatnya itu. * PRESIDEN PRANCIS JACQUES CHIRAC TIDAK PERLU DIPERIKSA Presiden Prancis Jacques Chirac tidak perlu memberikan kesaksian dalam pemeriksaan skandal KKN. Para jaksa yang memeriksa kasus ini mengakui bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk memeriksa presiden. Ketika Chirac masih menjabat sebagai wali kota Paris, dituduh menggunakan uang negara untuk membayar liburannya. Chirac sendiri menyangkal keras tuduhan terhadap dirinya dan menambahkan bahwa presiden memiliki status kebal hukum. * PBB IMBAU PIHAK-PIHAK BERSENGKETA BURUNDI MENGAKHIRI PERTIKAIAN Dewan Keamanan PBB mengimbau pihak-pihak bersengketa Burundi agar mengakhiri pertempuran. Negara-negara jiran yang terlibat perang saudara Burundi juga diminta untuk menarik pasukan mereka. Seruan Dewan Keamanan tersebut merupakan bagian dari kerangka perdamaian Burundi yang dirancang mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Sejak beberapa tahun ini Mantan Presiden Afsel pemenang hadiah nobel perdamaian itu, tampil sebagai mediator antara pemerintah Burundi yang didominasi suku Tutsi dan pembangkang suku Hutu mayoritas penduduk. Rancangan damai itu menghendaki pembentukan pemerintahan ad interim yang akan mempersiapkan pemilu yang demokratis di Burundi. * APA MUATAN POLITIS DI BALIK KENAIKAN PANGKAT 65 PATI TNI? INTRO: Sebanyak 65 Perwira Tinggi TNI naik pangkat, termasuk diantaranya delapan anggota Fraksi TNI/Polri. Secara normal penentuan kenaikan pangkat ini bersifat politis. Dalam situasi sekarang, kenaikan itu lebih kental lagi arti politisnya. Menurut pengamat masalah militer Nur Iman Subono dari UI, ada dua penjelasan yang dapat diberikan di balik kenaikan pangkat tersebut. Nur Iman Subono [NS] : Penjelasannya mungkin bisa dua ya. Yang pertama biasanya Kapuspen yang akan menyatakan itu rotasi biasa, memang sudah saatnya jadi sifatnya lebih prosedural. Tapi yang kedua saya menduga ya semacam kaya menenangkan pihak TNI ya. Karena jabatan perwira tinggi itu kan harus apa approval, kalau tidak salah dari presiden. Jadi semacam menenangkan fihak TNI dengan pengangkatan begitu banyak perwira tinggi. Tapi di sisi lain mungkin bisa juga semacam, kalau dalam satu pertarungan, ya TNI semacam ingin menunjukan bahwa mereka yang menang ini. Sehingga konsesi haru diberikan oleh presiden dengan pengangkatan begitu banyak perwira tinggi pada situasi sekarang. Itu yang saya lihat sebetulnya. Radio Nederland [RN] : Kalau menurut pengamatan anda, mengapa sebenarnya TNI/Polri tidak mendukung dikeluarkannya dekrit pak Subono? NS : Ya saya kira memang cost-nya terlalu banyak buat mereka. TNI/Polri ini dalam tiga tahun terakhir ini kan fihak yang selalu mendapat kecaman, fihak yang selalu dipersalahkan. Dan mereka berusaha keras untuk merubah posisi mereka melalui reorganisasi dan seterusnya. Mereka juga melihat di sisi lain perhitungan politik, bahwa presiden kayaknya kehilangan legitimasinya semakin banyak. Sehingga kalau dekrit dikeluarkan dan mereka mendukung itu pasti persoalan-persoalan HAM, persoalan kebebasan berpendapat itu akan terganggu kan. Dan mereka tidak mau lagi dipersalahkan sebagai fihak yang bertanggungjawab. Jadi saya kira mereka melakukan pengitungan-penghitungan politik yang menurut mereka sangat tidak menguntungkan baik secara kelompok maupun kelembagaan. Jadi mereka memang tidak merekomendasikan bahkan tidak mendukung ya secara terang-terangan pengeluaran dekrit oleh presiden. RN : Dan menurut berita terakhir Presiden Abdurrahman Wahid kemungkinan besar tidak akan mengeluarkan dekrit karena sudah tercapai, semacam mendekati kompromi katanya. Dan dia mungkin akan mendapat gelar "Bapak Bangsa". Bagaimana ini pak Subono? NS : Ya saya kira itu pilihan yang tidak ada lagi, dari pada di dalam SI (Sidang Istimewa MPR red.) nanti "dipermalukan" umpamanya sampai ada pertanggungjawaban ditolak atau ada impeachment. Saya kira sekarang yang paling tepat, tapi untuk mundur Gus Dur juga bukan tipe seperti itu. Saya kira jalan tengahnya ya itu pemberian Gus Dur sebagai bapak bangsa itu, itu mungkin lebih ellegant lah, walaupun secara riil politiknya itukan sebetulnya kalau kalah menang sebetulnya ya sudah kalah. Tapi itu lebih ellegant lah kita lebih menghormati bahwa biar gimana ada jasanya juga. Jadi saya kira memang dekrit memang sudah tidak mungkin kalau melihat reaksi lebih banyak yang menolak daripada yang mendukung. Dan biar gimana dekrit itu keputusan politis yang di lapangan harus dijaga dan disebarluaskan oleh kekuatan yang banyak memiliki senjata yaitu TNI/Polri. Dan itu mereka tidak memberikan dukungan. Jadi sebetulnya dekrit itu akan menjadi kertas mati nanti kalau itu dikeluarkan karena memang tidak ada dukungan riil di lapangan. Saya lebih concern (mencemaskan) kehidupan masyarakat yang lebih luas ya. Karena kalau kita lihat menjelang SI ini security -nya begitu kuat, ada kasus peledakan bom di mana-mana. Saya lebih concern dengan kehidupan masyarakat. Saya percaya masyarakat makin lama makin punya kepercayaan diri untuk tidak gampang panik, tidak gampang ter provoke dan ini mulai kelihatan ya. Itu harapan saya ya SI seperti kegiatan akbar lainnya, begitu lewat sajalah. Jangan terlalu menjadi prioritas yang kemudian sangat menakutkan. Mengenai maraknya aksi teror menjelang SI MPR, Nur Iman Subono selanjutnya mengharapkan agar masyarakat tidak terpancing. NS: Seperti juga arti dari teror. Teror itu kan sebetulnya menakut-nakuti. Teror sebetulnya hanya semacam massage yang ingin disampaikan entah itu pada masyarakat, entah itu pada penguasa. Tapi sekali lagi seperti juga orang jual dan beli, kalau masyarakat tidak terlalu membeli tetapi hanya waspada, tidak panik saya kira itu juga makin berkurang kan. Teror itu kan menimbulkan saling curiga mencurigai, siapa yang berbuat, akan saling awas dan mengawasi, akan sensitif terjadi konflik di tempat lain ya. Kalau masyarakat tahan dalam arti tidak gambang terpancing, tidak gampang terprovokasi apalagi menduga-duga siapa yang melakukan, saya kira itu makin kehilangan relevansinya, secara riil di lapangan. Ya saya kira waspada aja jangan panik, karena panik itu tujuan dari teror. Orang saling curiga itu tujuan dari teror. Orang akhirnya konflik secara fisik itu tujuan dari teror. Dan menjelang kegiatan-kegiatan makin memanas itu orang gampang sekali sensitif apalagi krisis ekonomi masih berlangsung ya. Jadi orang gampang sekali tersulut. Demikian Nur Iman Subono dari Universitas Indonesia. * SIAPAKAH TOKOH UTAMA PENENTANG PEMBERLAKUKAN DEKRIT? Intro: Seperti sudah banyak diduga, Gus Dur kini mulai ragu-ragu soal dekrit. Bukan karena banyak perwira TNI/Polri yang menentangnya, sekarang bahkan ada tanda-tanda bahwa jumlah perwira yang mendukung dekrit makin meningkat. Bukan pula karena kalangan NU meragukannya. Tokoh terpenting di belakang dekrit ini adalah Menteri Kehakiman dan HAM Marsillam Simanjuntak, mantan Sekab yang akan dilantik sebagai Jaksa Agung. Mengapa Gus Dur begitu bergantung pada Marsillam? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Presiden Abdurrahman Wahid tampaknya ragu-ragu melaksanakan ancamannya mendklarasikan dekrit yang sudah lama ditunggu sebagian besar pendukungnya. Tetapi ini bukan berarti bahwa kelompok garis keras di barisan pendukungnya tinggal diam. Kemarin masyarakat ibukota disuguhi pelbagai keterangan seputar Dekrit Presiden. Kalau harian Suara Pembaruan yang pro-Mega Selasa lalu menurunkan kepala berita "Dekrit, ancaman kosong" dan hari Rabu dengan huruf-huruf besar menganjurkan masyarakat agar tak mempedulikan dekrit, maka Sinar Harapan yang pro-reformasi kemarin mengutip seorang jurubicara presiden. Yahya Staguf, jurubicara tersebut mengungkapkan Marsillam Simanjuntak akan dilantik sebagai jaksa agung paling lambat Sabtu ini. Katanya, Keppresnya sudah turun. Semula Marsillam bersama Machfud dan Agum Gumelar akan dilantik Sabtu lalu. Tetapi karena jadual Presiden sudah penuh selama satu bulan maka pelantikan itu ditunda. Tertundanya pelantikan Marsillam ini sempat mengundang spekulasi adanya kesengajaan. Antara lain mengingat Marsillam langsung akan menangani kasus Bulog yang melibatkan Ketua Umum Partai Golkar. Ada dugaan pula bahwa Marsillam akan melanjutkan rencana almarhum Baharuddin Lopa untuk menahan Ginandjar Kartasasmita. Menurut seorang jurubicara kepresidenan, salah satu syarat yang dikemukakan Lopa untuk bisa menjabat Jaksa Agung ialah bahwa ia harus dapat menahan Ginandjar Kartasasmita dengan kasus yang lain yang diluar dugaan orang banyak. Tetapi benarkah penundaan pelantikan Marsillam sebagai Jaksa Agung disebabkan keinginan Gus Dur untuk melakukan kompromi politik? Suatu sumber menjelaskan, Marsillam belum dilantik karena Gus Dur memerlukannya untuk menandatangi dekrit sebagai menteri kehakiman. Meski sudah menunjuk Marzuki Darusman sebagai Sekkab, namun Gus Dur masih tetap mengandalkan nasehat-nasehat Marsillam jika menyangkut masalah-masalah hukum yang pelik. Gus Dur pun tahu bahwa Marsillam sejak awal sudah menentang dekrit. Marsillam konon hanya mau mendukung dekrit kalau sebagian perwira TNI sudah sepakat mendukung dekrit tersebut. Tetapi kalangan lain di pemerintahan menduga bahwa Marsillam sebagaimana halnya menteri-menteri lain mulai membuka jaringan ke kubu Megawati. Marsillam diberitakan khawatir ditahan, begitu Gus Dur jatuh. Kelompok pendukung Gus Dur yang beraliran garis keras menginginkan dekrit itu mencakup lima hal. Pertama, pemilu akan dipercepat dan Golkar tidak boleh ikut serta dalam pemilu tersebut. Kedua, Kenaikan BBM dan TDL dibatalkan. Ketiga, Keputusan-Keputusan Menakertrans yang merugikan buruh dibatalkan. Keempat, ketetapan-ketetapan yang merugikan rakyat utamanya golongan marhaenis/sukarnois dibatalkan. Dan yang kelima, menyangkut kenaikan gaji prajurit dan pegawai negeri. Gus Dur jelas tidak akan sepenuhnya memenuhi keinginan kelompok garis keras ini. Seorang kyai tokoh PKB pun menjelaskan NU tidak akan membiarkan darah anggota-anggotanya tertumpah. "Satu nyawa itu sangat berharga bagi kami," katanya. Karena itu ia tetap percaya pada suatu kompromi politik. Seorang kyai yang lain, Cholil Bisri kemarin mengatakan para kyai sejak awal tidak setuju SI maupun dekrit. Karena memakan biaya banyak dan kemungkinan munculnya anarkhisme. Tokoh PDI Perjuangan Sabam Sirait pun percaya bahwa massa NU tidak akan melibatkan diri dalam pertikaian Gus Dur dengan parlemen. Oleh karenanya ia percaya bahwa Megawati pasti akan dikukuhkan sebagai presiden pasa Sidang Istimewa MPR mendatang. Sebaliknya seorang kyai, Jusuf Muhamad dari Jember Jawa Timur tetap optimis Gus Dur akan bertahan sampai tahun 2004. Kunci dekrit saat ini memang berada di tangan Marsillam Simanjuntak, karena Gus Dur tetap menunggu lampu hijau darinya. Tetapi beranikah Marsillam? Fajrul Rahman, orang dekatnya Marsillam agak ragu mengenai hal ini. Marsillam sebagaimana halnya dengan Gus Dur justru percaya bahwa mereka bisa memperoleh 53% suara MPR jika dilakukan pemungutan suara tertutup. Jaminan itu mereka peroleh dari Hamzah Haz, Ketua Umum PPP dan Akbar Tandjung, Ketua Umum Partai Golkar. Tetapi dilihat dari sejarah politik mereka, bisakah Gus Dur mempercayai mereka? Tampaknya, paling tidak hingga kemarin, Gus Dur masih mempercayai mereka. Karena memang tinggal itu satu-satunya harapan baginya diluar mengikuti kelompok garis keras yang berada di belakang Gus Dur. Menurut kalangan istana kemarin dulu, cukup banyak perwira angkatan darat yang diam-diam sudah menghadap Gus Dur. Mereka menganggap KSAD sekarang ini sudah membangkang karena tidak mau mematuhi perintah Presiden. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
