--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 05 September 2001 14:20 UTC ** DUA ORANG POLISI TERLUKA AKIBAT KERUSUHAN DI BELFAST ** YASSER ARAFAT DAN SHIMON PERES BERTEMU PEKAN MENDATANG ** 17ORANG TEWAS AKIBAT KEBAKARAN CAGAR ALAM AFRIKA SELATAN ** TOPIK GEMA WARTA: MEGAWATI INGIN MEMBENTUK KOMISI KONSTITUSI INDEPENDEN ** TOPIK GEMA WARTA: PEMERINTAH RI BERSIKAP GANDA TERHADAP GAM * DUA ORANG POLISI TERLUKA AKIBAT KERUSUHAN DI BELFAST Dua orang polisi terluka di Belfast, ibukota Irlandia Utara, ketika kaum protestan melemparkan bahan peledak kepada polisi yang mengawal murid-murid katolik ke sekolah mereka. Ledakan tersebut sangat mengagetkan para murid serta orang tua mereka. Organisasi paramiliter protestan, Red Hand Defenders menyatakan bertanggung jawab atas ledakan itu. Selasa malam kemarin terjadi bentrokan dahsyat antara kaum protestan dengan katolik. Polisi Inggris yang ingin menenangkan keadaan, dilempari batu dan bom molotov. Kerusuhan terjadi Senin lalu, ketika kaum protestan marah, memblokir pintu masuk sekolah katolik. Mereka tidak ingin murid katolik melalui pemukiman protestan dalam perjalanan ke sekolah. 42 polisi dan 2 prajurit terluka, sejak berawalnya kerusuhan. Pemimpin politik dan gereja Irlandia Utara melangsungkan perundingan darurat dalam upaya menghentikan kerusuhan. * YASSER ARAFAT DAN SHIMON PERES BERTEMU PEKAN MENDATANG Presiden Palestina Yasser Arafat serta Menteri Luar Negeri Israel, Shimon Peres mungkin akan merundingkan gencatan senjata, pekan mendatang. Demikian dilaporkan pihak Palestina. Perundingan dilangsungkan di sebuah kota dekat perbatasan Jalur Gaza. Sebelum itu kedua tokoh dijadwalkan bertemu di Italia, namun pertemuan itu ditunda. Arafat menyatakan membutuhkan lebih banyak waktu persiapan. Peres dan Arafat seringkali bertemu tahun belakangan, namun sejauh ini tidak membuahkan hasil. Hari ini diumumkan Israel akan membangun zona penyangga antara kawasan Palestina dengan Israel. Zona tersebut akan terletak di sekitar Yerusalem serta Tepi Barat Sungai Yordan. Beberapa dari zona itu adalah kawasan bebas militer. * 17 ORANG TEWAS AKIBAT KEBAKARAN CAGAR ALAM AFRIKA SELATAN Dipastikan 17 orang tewas akibat kebakaran dahsyat di cagar alam Kruger, Afrika Selatan. Para korban tewas yaitu tiga penjaga serta 14 penghuni desa, terkepung api ketika bertugas di cagar alam tersebut. Belum diketahui apa yang menyebabkan kebakaran. Cagar alam Kruger yang terletak di Afrika Selatan Timur Laut, adalah salah satu cagar alam terbesar negara tersebut. Sekitar satu juta orang per tahun yang berkunjung ke sana. * WARGA BOLIVIA TIDAK BOLEH KELUAR RUMAH Semua warga Bolivia yang mencapai sekitar delapan juta orang tidak boleh keluar rumah. Ini berkaitan dengan cacah jiwa kelima sejak kemerdekaan Bolivia, tahun 1825. Hidup sehari-hari terhambat dan perbatasan dengan lima negara tetangga tertutup. Hanya penerbangan internasional bagi warga asing tetap berjalan. Sekitar 40 ribu prajurit dan polisi harus memantau pemenuhan tindakan luar biasa itu. 150 ribu petugas sensus berupaya memetakan seluruh masyarakat Bolivia dalam satu hari. Presiden Jorge Quiroga menegaskan diperlukan data tepat mengenai penduduk Bolivia supaya dapat menerapkan program bantuan sosial yang menguntungkan kalangan paling miskin. * PARA DIPLOMAT BARAT TIDAK BOLEH MASUK GEDUNG MAHKAMAH AGUNG AFGANISTAN Para diplomat Barat sia-sia berupaya memasuki gedung Mahkamah Agung di Kabul, ibukota Afganistan tempat berlangsung proses terhadap delapan pekerja sosial asing. Sementara itu, rezim Taliban kembali menyatakan para pekerja sosial itu dapat dijatuhi hukuman mati. Seperti 16 orang sejawat mereka yang asli Afganistan, warga asing itu pun dihukum sesuai undang-undang islam. Hari ini Taliban mengumumkan Amerika, Jerman serta Australia boleh meminta bantuan pengacara asing. Proses terhadap delapan warga asing dimulai Selasa kemarin secara tertutup. Pekerja sosial organisasi kristen, Shelter Now, ditangkap sekitar satu bulan lalu karena didakwa menyebarkan agama kristen. * 40 WARGA FILIPINA DIUNGSIKAN DARI GUNUNG PINATUBO 40 Ribu warga Filipina yang tinggal di sekitar gunung api Pinatubo mulai diungsikan. Kawah Pinatubo menjadi danau akibat hujan deras tahun-tahun belakangan. Air dalam danau tersebut kini mencapai tingkat bahaya, sehingga harus dikurangi. Namun tetap ada kemungkinan dinding kawah runtuh dan desa-desa di sekitarnya dilanda banjir. Walau terancam kebanjiran, banyak penghuni desa menentang pengungsian. Telaga adalah akibat letusan dahsyat gunung Pinatubo tahun 1991, yang menewaskan 800 warga di sekitarnya. * PARLEMEN MAKEDONIA BELUM SEPAKATI PROGRAM PERDAMAIAN Parlemen Makedonia belum menyepakati program perdamaian yang didukung dunia barat. Parlemen menunda debat mengenai inisiatif perdamaian karena belum semua fraksi menyampaikan wawasan mereka. Debat dilanjutkan Rabu pagi ini. Para diplomat Barat memperkirakan parlemen menyepakati perubahan undang-undang dasar Selasa kemarin. Perubahan UUD harus memberi lebih banyak hak politik bagi minoritas etnik Albania. Kini perlucutan senjata para pemberontak Albania juga terancam tertunda akibat penundaan perundingan perdamaian. Sejauh ini para gerilyawan telah menyerahkan 1200 pucuk senjata kepada pasukan NATO yang ditempatkan di Makedonia. Mereka menolak menyerahkan lebih banyak senjata, kalau parlemen tidak menyetujui perubahan undang-undang dasar. * PRESIDEN CINA AKHIRI KUNJUNGAN KE KOREA UTARA Presiden Cina, Jiang Zemin mengakhiri kunjungan tiga hari ke Korea Utara. Presiden Korea Utara, Kim Jong-il menyatakan sangat puas dengan hasil kunjungan Jiang Zemin, namun tidak memberi rincian lebih lanjut. Pemerintah di Pyongyang menyampaikan rencananya kepada Presiden Cina tidak melangsungkan uji rudal sampai tahun 2003. Menurut berbagai sumber diplomatik dua pemimpin komunis itu menentang rencana perisai anti rudal Amerika Serikat. Diperkirakan kasus tersebut tidak menjadi topik utama dalam KTT Cina-Amerika Oktober depan. * PRANCIS ANCAM MUNDUR DARI KTT ANTI RASISME DURBAN Prancis mengancam mundur dari Konperensi anti rasisme PBB di Durban, Afrika Selatan, kalau dalam pernyataan akhir zionisme disamakan dengan rasisme. Kalau demikian, Prancis juga menghimbau delegasi Uni Eropa mundur diri. Israel dan Amerika Serikat meninggalkan KTT Senin lalu karena sikap anti Israel negara-negara peserta. Sementara itu perundingan alot mengenai pernyataan akhir baru dilanjutkan. Tuan rumah Afrika Selatan mengajukan usul yang disambut positif. Belum jelas apa isi kompromi tersebut. Konperensi PBB di Durban berakhir Jumat mendatang. * MEGAWATI INGIN MEMBENTUK KOMISI KONSTITUSI INDEPENDEN Baru-baru ini presiden Megawati Soekarnoputeri mengusulkan pembentukan Komisi Konsitusi. Gagasan presiden ini didukung oleh pelbagai ilmuwan dan tokoh masyarakat. Namun ada pihak-pihak yang tidak setuju, misalnya Ketua DPRRI Akbar Tanjung. Ada juga yang menuduh, bahwa Mega sebenarnya tidak mau mengamandemen UUD, tapi justru mempertahankannya. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari jakarta. Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Hassanuddin Makasar, Prof. Dr Achmad Ali berpendapat, setelah gagasan Komisi Konstitusi ditolak, sebagian besar fraksi di Panitia Ad Hoc Badan Pekerja MPR, sebaiknya dibentuk Komisi Konstitusi Independen yang ada di luar struktur MPR. Presiden Megawati baru-baru ini mengusulkan pembentukan suatu Komisi Konstitusi. Namun usul itu ditolak sebagian besar fraksi di Badan Pekerja MPR. Sehubungan dengan itu, sejumlah praktisi hukum dan politisi akan memelopori terbentuknya Komisi Konstitusi Independen. Di antara yang menyetujui pembentukan komisi ini ialah Todung Mulya Lubis, Teten Masduki, Sumita Tobing, dan Mochtar Pabotingi. Ketua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR, Dr Jacob Tobing dari PDI Perjuangan mengharapkan Presiden dapat menjelaskan kepada MPR tentang perlunya pembentukan Komisi Konstitusi untuk membahas amandemen UUD 1945. Menurut Jacob, tokoh seperti Nurcholish Madjid yang dihormati dan dihargai sebagai orang yang bijak dan punya pengaruh luas, cocok memimpin komisi tersebut. Nama-nama lain yang disebut ialah Prof. Sumantri, Prof Ismail Sunny, dan Prof Dr Azyumardi Azra. Presiden Megawati Soekarnoputri dalam pidato kenegaraannya dalam sidang paripurna DPR, 16 Agustus lalu, menyatakan perlu dibentuk Komisi Konstitusi. Komisi itu membahas perubahan atau amandemen UUD 1945. Menanggapi hal itu, Ketua MPR Amien Rais menyarankan Fraksi PDI-P dan fraksi-fraksi lain di MPR mengusulkan pembentukan Komisi Konstitusi dalam sidang tahunan MPR. Namun Ketua DPR Akbar Tanjung menolak pembentukan komisi tersebut. Alasannya, tugas itu masih bisa dilakukan PAH I Badan Pekerja MPR. Beberapa LSM mendukung pembentukan Komisi Konstitusi tersebut. Mereka menegaskan jika amandemen UUD ditangani MPR, maka isi pasal-pasal dalam UUD tak akan jauh dari kepentingan subyektif partai-partai. Tetapi jika amandemen UUD 1945 ditangani komisi yang terdiri dari para pakar dan unsur LSM maka akan bersifat lebih netral. Akbar Tandjung sebaliknya mengatakan, PAH I BP MPR dalam membahas amandemen UUD 1945 sudah dibantu tim ahli terdiri atas para pakar hukum, sosiologi, ilmu tata negara, dan pengamat. Usulan Presiden Megawati soal pembentukan Komisi Konstitusi ternyata ditentang habis-habisan oleh anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja BP MPR, hari Selasa lalu. Rapat PAH I itu mempersilakan anggota PAH I dari PDI-P Hobes Sinaga membacakan draf Komisi Konstitusi tersebut. Wakil Ketua PAH I dari FPG Slamet Effendi Yusuf mengatakan usulan PDI-P membentuk Komisi Konstitusi cuma mengulur-ulur waktu saja. "Usulan itu tidak bermakna apa-apa. Justru akan membuat lingkaran setan dan tidak akan mengubah UUD," ujarnya. Ditambahkannya, kalaupun ada Komisi Konstitusi, maka yang membentuknya adalah MPR, bukan presiden. Bahkan, lanjutnya, komisi ini tidak perlu dibahas di BP MPR, langsung saja disahkan di MPR. Sementara itu anggota PAH I dari Fraksi Utusan Golongan (FUG) Prof Soediyarto menilai usulan PDI-P soal pembentukan Komisi Konstitusi ibarat halilintar disiang bolong. Karena PAH I sendiri sedang berkonsentrasi pada agenda BP MPR. Sedangkan Sekretaris PAH I dari FKB Ali Masjkur Moesa menjelaskan jangan sampai pembentukan Komisi Konstitusi itu bukannya mengamandemen UUD, tapi justru mempertahankannya. Memang usulan Komisi Konstitusi oleh Megawati ada yang mencampuradukannya dengan amandemen UUD 45 khususnya yang menyangkut pembukaan UUD. Sementara pihak menganggap pembentukan komisi konstituante ini hanya akan memancing atau mengulangi lagi perdebatan seperti di Konstituante hampir setengah abad yang lalu. Yang menjadi crucial point saat itu adalah dasar negara. Sedangkan sekarang yang sedang berkembang di masyarakat adalah pembukaan tetap dipertahankan. Hal yang sama pun menjadi pemikiran elit politik Islam, karena Pembukaan UUD 45 sudah dianggap sebagai suatu kontrak sosial yang didukung semua kekuatan politik. Tapi ini bukan berarti bahwa pasal-pasal lain tidak akan diperdebatkan seperti Pasal 29 yang menyangkut agama. Sejak tahun lalu pasal ini sudah mulai diperdebatkan di MPR. Selama ini wakil-wakil dari Poros Tengah yang menentang pembentukan Komisi Konstituante. Mereka menganggap Badan Pekerja MPR sudah cukup representatif membicarakan soal konstitusi. Komisi Konstitusi sebenarnya dimaksudkan agar Undang-Undang Dasar negara itu tidak bersifat tambal sulam seperti sekarang ini. Agar bersifat lebih komprehensif dan tidak tumpang tindih. Sebab sesungguhnya UUD 45 itu masih bersifat sementara. Kalau bangsa Indonesia ingin suatu UUD yang tetap, maka perlu dibahas lewat suatu Komisi Konstitusi. Namun sudah pasti hal ini akan membuka peluang untuk perdebatan soal Pembukaan UUD yang menyangkut dasar Pancasila. Kelompok-kelompok Islam yang dipimpin orang-orang semacam Eggy Sudjana sudah tentu akan berusaha memperjuangkan agar Piagam Jakarta dimasukkan dalam konstitusi yang baru. Tetapi PPP menurut Hamzah Haz sudah ada kesepakatan dengan PDI Perjuangan tidak akan mempersoalkan Piagam Jakarta lagi. * PEMERINTAH RI BERSIKAP GANDA TERHADAP GAM Presiden Megawati Soekarnoputeri akan berkunjung ke Aceh hari Sabtu mendatang. Ini menunjukkan bahwa pemerintah pusat tampaknya ingin menempuh jalan dialog untuk menyelesaikan konflik di Serambi Mekah itu. Di segi lain Pangkostrad Riyamizard Riyacudu pernah mengatakan, bahwa pihaknyat tetap bertekad untuk melibas Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Lalu apa sebenarnya sikap pemerintah RI terhadap Aceh? Menurut pengamat militer Indro Tjahjono, pemerintah RI memang bersikap ganda terhadap GAM. Berikut keterangannya kepada Radio Nederland. Indro Tjahjono [IT]: Menurut saya kelihatannya yang ditempuh ini memang semacam dual strategy, strategi ganda di dalam menghadapi GAM di Aceh ini atau kericuhan di Aceh itu, yaitu menggunakan sekaligus metode perang dan diplomasi terhadap orang-orang GAM ini. Karena orang-orang militer Indonesia memang berpikiran yang dilakukan oleh GAM adalah juga dual strategy, bahwa mereka berunding dan juga sekaligus melakukan gerakan bersenjata. Jadi pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono itu di satu sisi mewakili strategi diplomasi. Di sisi lain adalah Riyamizard Riyacudu itu mewakili strategi perang. kIni yang terjadi di Indonesia sebenarnya semacam itu. Radio Nederland [RN]: Tapi dalam militer itu sendiri, bagaimana menurut Anda? Apakah memang betul-betul solid? IT: Kalau kita masuk di dalam psikologi orang-orang militer, pilihannya juga cuma dua. Mereka menumpas rakyat Aceh dan menanggap itu adalah ancaman terhadap kedaulatan Republik Indonesia, baik wilayah maupun politiknya. Kedua adalah, pilihannya adalah pengadilan HAM itu dilaksanakan untuk kejahatan HAM yang telah dilakukan oleh oknum-oknum militer di Aceh. Kan pilihannya lebih sulit lagi kalau gitu. Saya maksud psikologi dari orang-orang militer. Dan apalagi, sebenarnya tanda-tanda bahwa militer tidak mau pengadilan ad hoc terhadap HAM itu juga terlihat. Saat ini ada sengketa juga di Komnas HAM bahwa kelompok militer tidak setuju orang-orang yang anti tentara berada di Komnas HAM. Kedua, juga kita tahu bahwa Hendro Priyono ditempatkan sebagai Ketua Badan Intelejen Nasional, di mana rumor yang berkembang bahwa Hendro Priyono ini terlibat di peristiwa Lampung. Ini menunjukkan bahwa mustahil juga ya bagi militer untuk mau menerima pengadilan ad hoc HAM di dalam sistem hukum Indonesia. Oleh karena itu hanya satu pilihan bagi militer adalah menyikap GAM itu sendiri. Yang itu juga masih tanda tanya, apakah itu ingin melumpuhkan GAM atau juga Aceh ini merupakan satu wahana bagi militer untuk menciptakan ketidakstabilan di Indonesia, sehingga posisi politik militer itu menjadi kuat. Karena kalau kita lihat kemarin pelaku pemboman di bursa efek Jakarta yang lepas dari tahanan, ditangkap kembali di Aceh. Dan mereka dilepas juga oleh oknum militer di tahanan militer. Ini menunjukkan suatu hubungan sebenarnya antara militer di Indonesia dengan kelompok-kelompok GAM di sana. Tapi kalau kita mengacu pada kasus Timor Timur, itu kita tahu bahwa Fretilin juga menerima suplai senjata dari oknum-oknum militer sendiri. Jadi saya sangat sulit untuk mengatakan apakah memang militer ini ingin berperang dengan GAM atau memang GAM itu bagian dari politik militer sendiri. Menurut saya posisi tawar militer memang sedang naik di Indonesia, di mana saya khawatir bahwa GAM ini akan menjadi satu pemacu dan sekaligus pemicu untuk mempromosikan kedudukan militer yang lebih kuat lagi di masa depan. Demikian Indro Tjahjono, pengamat militer. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
