---------------------------------------------------------------------
WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP
Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh
Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir.
---------------------------------------------------------------------
Edisi ini diterbitkan pada:
Jumat 07 September 2001 20:30 UTC
** INDONESIA MENOLAK PEMBANGUNAN PUSAT IMIGRAN GELAP
** KONFERENSI PBB ANTI SARA DI DURBAN TAMPAKNYA AKAN CAPAI TEROBOSAN
** TOPIK GEMA WARTA: PERWIRA MENENGAH POLISI DIBEBASKAN, SELESAIKAH
PERPECAHAN DALAM TUBUH POLRI?
** TOPIK GEMA WARTA: SIAPA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KECELAKAAN
KERETA API?
* INDONESIA MENOLAK PEMBANGUNAN PUSAT IMIGRAN GELAP
Indonesia menolak membangun pusat penampungan atau penahanan bagi
imigran gelap sebagaimana permintaan pihak Australia.
Hal itu ditegaskan Menhan Matori Abdul Djalil seusai mendampingi
Wapres Hamzah Haz saat menerima tiga menteri Australia, di Istana
Merdeka Selatan, Jakarta, Jumat kemarin.
Menlu Australia Alexander Downer, Menhan Peter Reith, dan Menteri
Imigrasi Phillip Ruddock melakukan kunjungan kehormatan ke Wapres dan
Presiden Megawati Soekarnoputri di kediamannya Jalan Teuku Umar
Jakarta Pusat.
Perdana Menteri Australia John Howard hari Kamis lalu di Canberra
mengatakan, pihaknya minta Indonesia membangun pusat penampungan bagi
para imigran gelap.
Matori mengatakan, antara Indonesia dan Australia terdapat saling
pengertian mengenai adanya sindikat internasional tentang imigran
gelap dan sindikat teror yang harus diselesaikan bersama.
Namun, Matori menegaskan, Indonesia tidak mungkin membangun pusat
penampungan imigran gelap karena dampak keamanan, sosial, dan politik
bagi masyarakat dan pemerintah akan cukup berat.
* KONFERENSI PBB ANTI SARA DI DURBAN TAMPAKNYA AKAN CAPAI TEROBOSAN
Konferensi PBB anti SARA - rasisme di Durban, Afrika Selatan
tampaknya akan mencapai terobosan karena negara-negara Islam telah
menerima versi baru dari komunike akhir, meskipun mereka tetap
beranggapan bahwa teks tersebut menguntungkan Israel.
Penerimaan ini merupakan sukses besar dari konferensi ini.
Hanya satu masalah besar tetap tak terpecahkan yaitu negara Afrika
menuntut negaraa-negara Barat agar meminta maaf secara terbuka karena
telah melakukan perdagangan budak.
Bagaimana pun, Uni Eropa menolak melakukan pernyataan maaf secara
terbuka karena takut akan tuntutan perbaikan. Uni Eropa berusaha
mencapai kompromi di mana di dalamnya terdapat pernyataan penyesalan
namun bukan permintaan maaf secara terbuka.
PM Belanda Wim Kok mengatakan konferensi anti SARA ini dibayangi oleh
isu politik. Meskipun akan dicapai kesepakatan, namun wibawa PBB
telah rusak dan mengakibatkan rasisme baru.
* LOI KEDUA DIHARAPKAN SELESAI NOVEMBER
Pemerintah mengharapkan Letter of Intent (LoI) dengan Dana Moneter
Internasional (IMF) dapat terselesaikan pada bulan November 2001 dan
disusul dengan pencairan pinjaman IMF sebesar 400 juta dolar AS yang
kedua.
Hal itu dikatakan Menko Perekonomian Dorodjatun
Kuntjoro-Jakti dalam pertemuan dengan Kadin di Jakarta, Jumat
kemarin.
Dorojatun menyebutkan, Indonesia memerlukan kerjasama dengan IMF dan
Bank Dunia karena Indonesia membutuhkan lembaga internasional yang
dapat memberikan garansi kepada pihak lain untuk investasi di
Indonesia.
Mengenai pertemuan Consultative Group on Indonesia (CGI), Dorodjatun
mengatakan, beberapa negara yang tergabung dalam CGI sudah memberikan
komitmen lebih besar dari tahun sebelumnya.
Tahun lalu, katanya, Indonesia mendapat hibah dari CGI sekitar 520
juta dolar AS, dan sebagian besar berasal dari Amerika Serikat dan
Australia.
Sementara itu Kepala Perwakilan IMF di Indonesia David Nellor
mengatakan, Dewan Eksekutif IMF akan membahas berbagai program yang
ada di LoI mulai pekan depan.
* ARIEL SHARON MEMBERIKAN MANDAT TERBATAS KEPADA MENLU PERES
PM Israel Ariel Sharon memberikan kepada Menlu Shimon Peres mandat
terbatas dalam pertemuannyab pekan depan dengan presiden Palestina
Yasser Arafat.
Perundingan itu harus dibatasi pada upaya gencatan senjata dan
penerapan laporan Mitchell. Menurut laporan itu, harus terdapat masa
gencatan senjata.
Peres mengumumkan Kamis lalu bahwa dia akan bertemu dengan Yasser
Arafat pekan depan, namun tempatnya belum ditentukan.
Seorang jurubicara Arafat mengatakan pertemuan itu akan mengantar
perundingan selanjutnya di Eropa atau New York.
* MANTAN DIKTATOR MILOSEVIC TOLAK TIM PENGACARA
Mantan diktator Slobodan Milosevic menolak bertemu dengan tiga orang
pengacaranya yang telah dipilih oleh Tribunal Penjahat Perang Den
Haag.
Milosevic berulangkali menolak Tribunal ini karena dia tidak mengakui
eksistensi tribunal tersebut.
Oleh karena itu dia menolak tim pengacara yang ditentukan oleh
tribunal. Tiga pengacara itu terdiri dari masing-masing, seorang
warga Belanda, Inggris dan Yugoslawia.
Tribunal Den Haag meminta tim tersebut agar menjelaskan proses hukum
terhadap kliennya dan meninjau apakan bukti tuduhan terhadapnya sah
atau tidak.
* PENYIDIKAN PM ISREAL ARIEL SHARON DI BELGIA DITUNDA
Penyidikan di Belgia terhadap PM Israel Ariel Sharon ditunda.
Pengadilan di Brussel pertama-tama ingin membuktikan apakah
prosedurnya legal.
Awal tahun ini, organisasi Arab di Brussel mengajukan tuntutan
terhadap PM Israel Sharon karena dia dituduh melakukan kejahatan
perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.
Sharon waktu itu menjabat sebagai menteri pertahanan di awal tahun
80-an dan karena itu bertanggungjawab atas pembunuhan massal di kamp
pengungsi Palestina di Sabra dan Shatila.
Unddang-undang di Belgia memungkinkan melakukan pengadilan terhadap
orang di Belgia karena kejahatan kemanusiaan yang dia lakukan di mana
di dunia. Namun Israel tidak mengakui jurisdiksi pengadilan Belgia.
* AMERIKA SERIKAT KECAM KERAS PEMBUNUHAN TERHADAP DAYAN DAWOOD
Amerika Serikat mengecam keras pembunuhan terhadap Rektor
Universitas Syiah Kuala, Dayan Dawood, di Aceh. Dubes Amerika Serikat
di Jakarta mengimbau rakyat Aceh untuk menghindari tindak kekerasan
dan menempuh jalan damai. Organisasi HAM Human Roghts Watch mendesak
diadakannya penyelidikan yang mendasar terhadap pembunuhan itu.
Dayan Dawood Kamis kemarin ditembak mati oleh seorang pengendara
sepedamotor yang tidak dikenal di siang hari bolong. - Dalam bentrok
kekerasan yang terjadi antara GAM dan TNI, tahun menewaskan 1.500
jiwa. Presiden Megawati Jum'at hari ini melakukan kunjungan sehari ke
Aceh. Ia menolak terpecah-belahnya Indonesia, namun belum lama
berselang, Mega meminta maaf kepada rakyat Aceh atas terjadinya
pelanggarab HAM yang terjadi sebelumnya.
* PRESIDEN KOREA SELATAN KIM DAE-JUNG ANGKAT LIMA MENTERI BARU
Presiden Korea Selatan Kim Dae-jung mengangkat lima menteri baru.
Dubes Korea Selatan untuk Singapura yang sekarang, Hong Son Young,
diangkat menjadi menteri yang menekuni masalah politik peka -
panyatuan kembali dengan Korea Utara. Kim Dae-jung memutuskan untuk
sementara Perdana Menteri Lee Han Dong tetap pada jabatannya. Juga
sejumlah menteri kabinet Perdana Menteri Lee yang jatuh Selasa silam
tetap menjabat. Seluruh anggota kabinet Lee mengundurkan diri,
setelah parlemen menyetujui suatu mosi tidak percaya. Mosi tersebut
ditujukan kepada Menteri Lim Dong-won, yang bertanggung-jawab atas
kebijaksanaan-kebijaksanaan yang menyangkut Korea utara. Parlemen
menyetujui mosi terhadap Lim, karena bulan lalu ia mengijinkan sebuah
kelompok ekstrim-kiri mengunjungi Korea Utara.
* PASUKAN NATO MULAI KUMPULKAN LAGI SENJATA PEMBERONTAK ALBANIA DI
MACEDONIA
Pasukan NATO memulai lagi pengumpulan senjata pemberontak etnis
Albania di Macedonia. Misi tersebut dimulai lagi setelah parlemen di
Skopje Kamis kemarin dengan suara mayoritas menyetujui
prinsip-pronsip kesepakatan perdamaian. Menurut perjanjian, kaum
minoritas Albania akan mendapatkan hak-hak lebih besar, sebagai
imbalan penyerahan senjata mereka. Untuk itu diperlukan perubahan
Undang-undang Dasar yang masih harus ditangani parlemen, yang diduga
akan mendapat tentangan yang besar.
Pekan lalu kaum pemberontak Albania menyerahkan 1.200 pucuk senjata
mereka, sedang menurut perjanjian NATO seluruhnya harus mengumpulkan
3.300 senjata. Di Radusa, sekitar 20 kilometer dari Skopje, pasukan
NATO Belanda dan Inggris mendirikan pos-pos mereka. Menurut
jurubicara NATO, selain senjata-senjata ringan, mungkin juga akan
terdapat tank-tank dan panser.
* PERWIRA MENENGAH POLISI DIBEBASKAN. SELESAIKAN PERPECAHAN DALAM
TUBUH POLRI?
Presiden Megawati Soekarnoputri nampak mulai membereskan masalah
dalam tubuh kepolisian, yang sempat nampak pecah ketika pendahulunya
ingin memberhentikan Suroyo Bimantoro dari jabatan Kapolri. Benarkah
dengan begitu Megawati bisa bebas dari langkah-langkah balas dendam
dalam aparat keamanan? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut
dari Jakarta:
Delapan perwira menengah Polri yang ditahan Kepolisian dibebaskan
setelah sebelumnya sempat mengadakan pertemuan dengan Kapolri
Jenderal Pol. Surojo Bimantoro di Mabes Polri. Menurut Wakabahumas
Polri Brigjen Pol Edward Aritonang, Kapolri sudah bertemu dengan
delapan orang pamen itu dan menjelaskan langkah-langkah yang ditempuh
untuk menuntaskan permasalahan itu dalam rangka menyelesaikan
persoalan internal organisasi. Ia juga menjelaskan bahwa langkah
pelepasan delapan Pamen ini diambil atas dasar kecintaan pada
institusi Polri. Lalu lanjutnya, penyelesaian itu sudah dapat
dipahami seluruh pamen tersebut. Jadi DKP bukanlah mahkamah militer
atau peradilan sipil. Aritonang melanjutkan, Kapolri dalam pertemuan
tersebut mengatakan penyelesaian itu untuk mencapai suatu pendekatan
agar keutuhan institusi Polri tetap terjaga. Wakabahumas itu juga
menegaskan, status penahanan delapan pamen sudah dicabut.
Kedelapan pamen yang terdiri atas Komisaris Besar Dr. Bambang Widodo
(Staf pengajar PTIK), Kombes Parlindungan Sinaga, SH (Staf Babinkum
Polri), Kombes Banjar Nahor (Staf Ahli Kapolri), Kombes Solikin,
Kombes Herman Koto, Kombes B. Hidir, dan Kombes. Nurdin Umar, dituduh
telah melakukan pembangkangan dan penyalahgunaan wewenang atau
insubordinasi. Bermula ketika mereka turut dalam pertemuan sedikitnya
200 perwira menengah Polri di Ruang Yudha, Gedung Utama Mabes Polri,
9 Juli 2001. Dalam pertemuan yang diberi nama "komunikasi terbuka"
itu dibahas Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40/Polri/2001 tentang
pengangkatan Jenderal (Pol) Chaeruddin Ismail menjadi Wakil Kepala
Polri dengan tugas sebagai Kepala Polri. Kedelapan perwira menengah
ini cenderung menyetujui pengangkatan itu, walau sebagian besar
perwira lainnya menentang. "Komunikasi Terbuka" tersebut selanjutnya
ditindak lanjuti oleh para pamen ini di Cafe Waroeng Menteng pada
tanggal 22 Juli.
Meski kini kedelapan pamen tersebut telah dibebaskan bukan berarti
kasus tersebut telah berakhir. Sebab hasil pemeriksaan DKP masih
dalam tahap evaluasi. Dari hasil evaluasi inilah, kelak forum DKP
akan mengeluarkan rekomendasi berupa sanksi yang mungkin berupa
pemberhentian secara tidak terhormat, atau dengan hormat atau mereka
hanya akan memperoleh sanksi administratif bahkan rekomendasi
tersebut bisa lebih tinggi lagi yakni diajukan ke Mahkamah Militer.
Berkaitan dengan itu, seorang polisi angkatan 70, rekan seangkatan
Bimantoro mengatakaan, dalam sejarah kepolisian tidak pernah ada
pamen yang dikurung. Apa yang dilakukan Bimantoro terhadap pamen
tersebut merupakan pelanggaran HAM. Sebab biasanya hukuman fisik itu
paling tinggi hanya push up, tapi ke delapan pamen yang baru
dibebaskan itu dikurung dan itu salah. Pada dasarnya polisi itu
adalah penegak hukum dan tugasnya adalah mencari keadilan. Di seluruh
dunia, Polisi diadail oleh pengadilan negeri. Bedanya dengan sipil,
ialah bahwa hakim yang kelak akan memutus hukuman untuk polisi yang
bersalah tiga bulan lebih berat dari hukuman untuk masyarakat sipil.
DKP yang dibentuk oleh Kapolri Bimantoro yang mengadili delapan pamen
tersebut, benar-benar keblinger, lanjutnya. Sebab polisi hanya
meniru-niru Angkatan Darat. Yang dahulu mengadili Prabowo Subianto,
mantan Pangkostrad. Sedangkan AD hanya meniru Angkatan Laut RI, dan
AL RI pun meniru AL Amerika. AL dahulu pernah mengadili Gerakan
Perwira Progresif Revolusioner atau GPPR, menjelang tahun 1965, yang
sarat dengan nuansa politik kala itu. Bila dicermati, kasus penahanan
delapan pamen yang ini mirip proses penyidangan kasus GPPR.
Sesungguhnya Dewan Kehormatan Prajurit di AD dan Kepolisian,
merupakan jiplakan Dewan Korps Parjurit AL. Bedanya DKP di AL justru
dimaksudkan untuk membela para bawahan atau perwira. Di setiap Korps
AL, misalnya korps Marinir, Korps Penerbang AL, Korps Penyelam dan
lain-lain memiliki DKP sendiri-sendiri.
Di kepolisian sampai bebasnya kedelapan pamen tersebut tidak jelas
interpretasi hukum yang nampaknya sudah tidak ada. Apakah akan
berpegang pada TAP MPR atau UU mana, tidaklah jelas. Kapolri
Bimantoro, nampaknya sudah menyadari kesalahannya. Sehingga ia
membebaskan kedelapan pamen tersebut. Bahkan ada yang mengatakan
Presiden Megawati berdasarkan nasehat para penasehatnya, telah
mendesak Bimantoro untuk membebaskan para perwira tadi. Megawati
tidak mau ada kesan di masyarakat bahwa ia pada minggu-minggu pertama
berkuasa sudah sibuk melakukan penangkapan-penangkapan yang bernuansa
balas dendam. Di Kejaksaan Agung misalnya, saat ini ada desakan dari
parlemen untuk segera memecat jaksa-jaksa yang dinilai pro Gus Dur.
Jika ini berlangsung maka gelombang balas dendam dapat berkembang
dikemudian hari setelah Megawati jatuh.
Masalah lain yang juga dipertanyakan ialah apakah delapan pamen ini
akan dimutasi di wilayah pedalaman atau di gunung-gunung? Sebab ini
pun merupakan kebiasaan lama semasa Orde Baru. Pejabat-pejabat yang
kritis terhadap pemerintah Orde Baru, dimutasi ke daerah-daerah
terpencil. Misalnya hakim-hakim yang mengadili kasus Malari. Seminggu
sebelum vonis dijatuhkan hakim yang mengadili Hariman Siregar sempat
terancam pemutasian ke Palangkaraya. Namun setelah ia menjatuhkan
hukuman berat kepada Hariman yang merupakan tokoh mahasiswa saat itu,
maka SK Pemindahan hakim tersebut ke Palangkaraya dicabut dan ia
dikirim ke Purwakarta, yang dekat dengan Jakarta. Semua ini
terdokumentasikan di surat-surat kabar. Jadi bagaimana selanjutnya
nasib delapan pamen ini cukup menarik untuk diamati.
* SIAPA BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP KECELAKAAN KERETA API?
Bunyi kereta api berangkata
Jasa Angkutan Kereta Api selalu menjadi pilihan masyarakat yang
membutuhkan angkutan umum. Alasannya karena murah dan aman. Namun
hitung-hitungan itu ternyata tidak selalu tepat. Jumlah kecelakaan
kereta api yang terjadi semakin meningkat. Sebagai catatan sepanjang
tahun lalu 85 orang tewas akibat kecelakaan kereta api di seluruh
Indonesia. Terakhir kecelakaan terjadi saat kereta api Empu Jaya
menabrak lokomatif kereta api Cirebon Ekspres di stasiun Kejaksan
Cirebon hari Minggu lalu. Seratusan orang menjadi korban, di
antaranya 40 orang tewas.
Siapa yang harus bertanggungjawab dalam kecelakaan ini? Polisi
menyatakan masinis Suwanto dan asistennya Darta sebagai tersangka.
Kedua awak Empu Jaya yang ikut tewas dalam kecelakaan ini diduga
tertidur saat kecelakaan terjadi. Namun dokter forensik Rumah Sakit
Gunung Jati Cirebon Hisma Satyaka yang memeriksa jenazah keduanya
membantah mereka tidak siaga saat tabrakan terjadi.
Hisma Satyaka: Masinis dan asisten masinis perlukaanya itu adalah di
bagian frontal simetris pada bagian wajah ya wajah depan, dahi ; dahi
depan, dada ; dada depan, jadi menurut penilaian dari kami mereka ini
dalam posisi menghadap ke depan siaga begitu.
Tuduhan terhadap masinis dan asisten Empu Jaya langsung memancing
perdebatan. Seorang wartawan koran nasional yang mengamati masalah
keretaapi, Hendrowiyono mengatakan kecelakaan mungkin terjadi karena
deadman pedal tidak berfungsi. Deadman pedal adalah alat yang berada
di setiap lokomotif. Alat ini harus selalu diinjak dan dilepaskan
secara berkala, beberapa menit sekali. Jika tidak alarm akan berbunyi
keras dan menyakitkan telinga dan akhirnya secara otomatis kereta
akan berhenti.
Hendrowiyono: Orang menginjak deadman pedal itu kesal ya, karena
terus-terusan kakinya bergerak terus. Akhirnya switchnya dicopot
entah oleh masinis sendiri atau oleh bengkel. Nah dengan perkiraan si
masinis itu toh saya melek terus nggak pakai deadman pedal juga nggak
apa-apa. Yang perlu diperhatikan ya setiap kali kejadian tabarakan
terutama yang pada malam hari, pada dini hari itu akibat masinisnya
tidur dan deadman pedalnya tidak ada.
Menurut Hendro hanya lokomotif baru yang menarik kereta api kelas
eksekutif saja yang deadman pedalnya berfungsi. Sistem radio dalam
lokomotif kereta api Empu Jaya juga sudah tidak berfungsi.
Ketidakberesan berbagai fungsi alat-alat penting di dalam lokomotif
menunjukkan ketidakpedulian awak dan manajemen kereta api terhadap
standar operasi kereta api.
Juru bicara PT Kereta Api Gatot Wibowo mengakui tidak berfungsinya
deadman pedal sudah sering terjadi. Gatot menilai alat-alat seperti
itu merupakan tanggung jawab awak kereta. Menurut Gatot manajemen PT
Kereta Api sudah sering memeriksa alat, namun tetap saja ada awak
yang membandel.
Gatot Wibowo: Jadi alat itu bekerja itu harus diinjak. Artinya ada
beban di situ. Nah, kalau nggak ada beban dia akan berhenti. Nah
beban itu kan bisa kaki masinis bisa juga batu yang ada di pinggir
jalan itu. Nah itu memang sudah kita tertibkan Dulu dulu memang
banyak diganjal itu sekarang sudah tidak boleh lagi. Jadi ketahuan
itunya diganjal -itukan ada pengawasan di lapangan itu- masinis
untuk beberapa kali pertjalanan nggak boleh dinas dia.
Ketua Umum Forum Studi Transportasi Antar Perguruan Tinggi
se-Indonesia Ofyar Tamim menilai keamanan perjalanan tidak bisa
hanya mengandalkan masinis. Ada sistem pengamanan berlapis jika
masinis lalai.
Ofyar Tamim: Bahwa kereta api ini kita tidak bisa mengandalkan ke
dalam satu sistem yang sangat tergantung pada masinis saja. Karena
dalam hal ini masinis tersebut betul-betul dia itu hanya menjalankan
sutau sistem operasi yang sudah save gitu. Nah kalau memang sistem
tersebut pengamanan itu tidak save artinya kereta api tersebut tidak
boleh berlangsung.
Dalam setiap kecelakaan kereta api, banyak faktor yang harus dikaji.
Mulai dari masalah teknis, kelalaian manusia, kecilnya gaji masinis
hingga buruknya manajemen kereta api. Dengan demikian kecelakaan
kereta api seharusnya menjadi tanggungjawab manajemen PT Kereta Api
Indonesia, secara keseluruhan dan para pejabat tinggi lainnya yang
membawahi. Namun selama ini yang sering dijadikan tumpuan kesalahan
hanyalah para pegawai rendahan seperti masinis, penjaga pintu kereta
api, petugas sinyal dan lainnya. Jika demikian tentunya semboyan aman
dan nyaman yang ditawarkan PT Kereta Api kepada masyarakat sebaiknya
ditinjau kembali.
Bunyi peluit dan kereta yang menjauha.
Tim liputan 68H Jakarta melaporkan untuk Radio Nederland di
Hilversum.
---------------------------------------------------------------------
Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum
http://www.ranesi.nl/
http://www.rnw.nl/
Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda
peroleh melalui
[EMAIL PROTECTED]
Copyright Radio Nederland Wereldomroep.
---------------------------------------------------------------------
