--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 02 Januari 2002 15:00 UTC ** POLISI INTROGRASI 2PRIA SEHUBUGAN PEMBOMAN DI PALU ** TES PERTAMA EURO DI TAHUN BARU BERJALAN MULUS ** PERSIAPAN KEDATANGAN PASUKAN PERDAMAIAN DI AFGANISTAN DIMULAI ** TOPIK GEMA WARTA: KODAM YANG SUDAH DIGUSUR SOEHARTO INGIN DIHIDUPKAN KEMBALI ** TOPIK GEMA WARTA: PENGADILAN AD HOC HAM PERWIRA TINGGI TNI DINANTIKAN DENGAN PESIMISME * POLISI INTROGRASI 2 PRIA SEHUBUNGAN PEMBOMAN DI PALU Polisi mengintrograsi dua pria sehubungan rangkaian peledakan bom di empat gereja di Palu, ibukota Sulawesi Selatan, menjelang perayaan Tahun Baru. Demikian Kapolri Da'i Bachtiar. Polisi menemukan peralatan dan bahan-bahan lainnya yang dapat digunakan untuk membuat bom di rumah kediaman mereka. Seorang polisi cedera sewaktu mencoba menjinakkan salah satu bom tersebut. Di salah satu gereja sedang berlangsung misa ketika bom meledak, tetapi tidak ada jemaat yang diberitakan cedera. Polisi masih menyelidiki apakah rangkaian pemboman ini ada hubungannya dengan konflik agama antara warga Muslim dan Kristen di Palu. * JAKARTA HENTIKAN BANTUAN UNTUK PENGUNGSI TIMOR TIMUR Pemerintah Indonesia telah menghentikan bantuan pangan kepada puluhan ribu pengungsi Timor Timur yang masih berada di Timor Barat. Menurut pejabat pemda Nusa Tenggara Timur, pemerintah tidak dapat lagi menganggung para pengungsi yang masih berada di kamp-kamp penampungan, dan karena itu tugas ini diserahkan kepada PBB. Berbagai organisasi pemberi bantuan meninggalkan Timor Barat, setelah tiga pegawai PBB tewas dibunuh. Menurut perkiraan masih ada 70.000 pengungsi Timor Timur di Timor Barat. Pemerintah Jakarta ingin memindahkan para pengungsi ini ke wilayah lain di Indonesia dan menutup kamp-kamp penampungan, tetapi tidak jelas kapan hal itu akan dilaksanakan. * TES PERTAMA EURO DI TAHUN BARU BERJALAN MULUS Pergantian mata uang baru di Eropa, Rabu ini berlangsung hampir tanpa insiden. Hanya satu dua dilaporkan insiden kecil. Peristiwa bersejarah pergantian dari mata uang lama ke Euro di 12 negara anggota Uni Eropa pada umumnya berlangsung mulus. Sebelumnya di Prancis dan Italia timbul kecemasan, karena para pegawai bank dan kantor pos menyatakan akan melakukan aksi mogok kerja. Hanya di beberapa bank dan kantor pos di Italia, timbul kepanikan kecil karena cadangan Euro mereka habis, setelah penduduk Italia secara massal mengambil uang Euro. Di sebagian besar negara, para penduduk masih bisa membayar dengan mata uang lama hingga akhir Februari mendatang. Hanya tiga negara anggota Uni Eropa yang tidak ikut serta dengan Euro, yaitu Swedia, Denmark dan Inggris. Menteri Inggris urusan Eropa Peter Hain, menyerukan kepada para pemilik toko di negaranya untuk menerima Euro sebagai alat pembayaran resmi. Sejumlah besar toko-toko di Inggris menyatakan bersedia, tetapi para konsumen yang membayar dengan Euro bisa dikenai biaya hingga 8%. * PERSIAPAN KEDATANGAN PASUKAN PERDAMAIAN DI AFGANISTAN DIMULAI Di ibukota Afganistan, Kabul tiba para perwira tinggi militer dari 17 negara, yang menyatakan bersedia menyumbangkan tenaga untuk pasukan perdamaian internasional, ISAF. Mereka mulai mempersiapkan penugasan 4500 tentara yang harus menjamin keamanan di Afganistan. Untuk tiga bulan pertama pasukan perdamaian ini akan dipimpin oleh Inggris. Dalam kelompok pertama yang telah tiba di Kabul, terdapat pula seorang perwira Belanda. Ia adalah komandan dari kontingen Belanda yang terdiri atas 200 orang, dan akan bekerja sama dengan pasukan Jerman. Satuan militer Belanda pertama akan berangkat ke Afganistan, akhir minggu ini. Selanjutnya pasukan Amerika Serikat dan Afganistan masih terus memburu pemimpin Taliban Mullah Omar. Milisi-milisi Afganistan akan membantu tentara marinir Amerika, untuk mempersiapkan serangan di kota Baghran, yang diduga sebagai tempat persembunyian Mullah Omar. * SRILANGKA PERLUNAK EMBARGO EKONOMI MENJELANG PEMBICARAAN PERDAMAIAN Pemerintah Srilangka memperlunak embargo ekonomi di wilayah Utara negara tersebut, yang dikuasai pemberontak Macan Tamil. Ini adalah salah satu persayaratan awal sebelum dimulainya pembicaraan perdamaian. Dengan perlunakan tersebut, maka bisa dilakukan perdagangan barang, kecuali senjata dan bahan peledak. Sementara bahan bakar hanya boleh diperdagangkan dalam jumlah terbatas. Pemerintah baru Srilangka pimpinan Perdana Menteri Ranil Wickremesinghe menyatakan tujuan utama kabinetnya adalah secepat mungkin mengakhiri konflik tersebut. Dalam 18 tahun terakhir, konflik di Srilangka telah mengorbankan nyawa lebih dari 60.000 orang. Para pemberontak Macan Tamil berjuang untuk negara Tamil merdeka di Utara dan Timur Srilangka. * PM INGGRIS AKAN BERKUNJUNG KE INDIA DAN PAKISTAN Perdana Menteri Inggris Tony Blair dalam beberapa hari mendatang akan berangkat ke India dan Pakistan, untuk menjadi perantara dalam krisis antara kedua negara berkekuatan nuklir ini. Tony Blair pertama-tama akan singgah di New Delhi dan kemudian ke ibukota Islamabad. Tetapi tidak diberikan rincian waktu, sehubungan alasan keamanan. Perdana menteri Inggris akan mencoba mempertemukan kedua negara di meja perundingan, untuk mencegah agar tidak pecah konflik bersenjata. Ketegangan antara India dan Pakistan semakin meningkat sejak bulan Desember lalu, setelah serangan teroris di parlemen India yang menewaskan 14 orang. Pemerintah New Delhi menuduh negara tetangganya ini mendukung organisasi ekstremis muslim yang diduga otak serangan teroris tersebut. Sementara itu baik India maupun Pakistan tetap melanjutkan pengiriman pasukan militer ke wilayah perbatasan kedua negara. * POLISI AUSTRALIA TAHAN 21 ORANG YANG DIDUGA PENYEBAB KEBAKARAN Polisi Australia menahan 21 orang yang diduga sengaja menyebabkan kebakaran hutan di sekitar ibukota Sydney. Di sebuah taman besar di wilayah pinggiran kota tersebut ditemukan peralatan dan bahan penyebab kebakaran. Api kebakaran hutan di wilayah tersebut yang dimulai Selasa kemarin, masih tetap mengancam ratusan rumah tinggal di pinggiran kota Sydney. Regu-regu pemadam kebakaran mencoba menjinakkan api dengan menggunakan air dari danau-danau dan kolam-kolam renang, tetapi cuaca buruk menghalangi usaha mereka. Saat ini cuaca di Sydney diberitakan sangat panas, angin bertiup kencang dan tidak ada curah hujan. Ribuan orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka. Kebakaran hutan di Sydney dimulai 10 hari lalu. Hingga sekarang sedikitnya 300.000 hektar hutan dan 150 rumah tinggal hangus terbakar. * EDUARDO DUHALDE PRESIDEN BARU ARGENTINA Kongres Argentina dalam sidang khusus mereka, mengangkat Eduardo Duhalde, seorang Senator aliran Peronis sebagai Presiden baru. Duhalde yang berusia 60 tahun akan bertugas hingga akhir masa pemerintahan mantan Presiden Fernando de la Rua berakhir, yaitu Desember 2003. Selain itu tugas utamanya adalah memulihkan ekonomi Argentina, dan mengakhiri rangkaian kerusuhan. Dalam pidato pertamanya, Duhalde menyatakan Argentina telah bangkrut, dan akan secepatnya membentuk pemerintah kesatuan nasional. Selain itu dinyatakan, pemerintahnya untuk sementara menghentikan pembayaran utang luar negeri, dan karena itu meminta pengertian masyarakat internasional. Eduardo Duhalde pernah menjabat sebagai Wakil Presiden antara tahun 1989 hingga 1991 di bawah mantan Presiden Carlos Menem. Dua tahun lalu ia mencalonkan diri dalam pemilihan presiden, tetapi dikalahkan oleh De la Rua. * YASSER ARAFAT SAMBUT BAIK USAHA PERANTARA AMERIKA SERIKAT Pemimpin Palestina Yasser Arafat menyambut baik usaha-usaha baru utusan Amerika Serikat Antony Zinni untuk mencapai gencatan senjata antara Israel dan Palestina. Kamis besok Zinni akan kembali ke Timur Tengah, setelah aksi-aksi kekerasan kelihatan mulai berkurang. Perdana Menteri Israel Ariel Sharon Rabu ini menuntut paling sedikit harus ada 7 hari tenang, sebelum menyetujui gencatan senjata. Sementara Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres menamakan sikap Sharon terlalu dibuat-buat, dan menambahkan gencatan senjata dapat dimulai dalam beberapa hari mendatang. Setelah itu akan dilaksanakan rencana Mitchell, yang didukung kedua belah pihak. Rencana tersebut meliputi penahanan para ekstremis Palestina dan penghentian perluasan koloni Yahudi di wilayah-wilayah Palestina. * PENGAMBILAN SUMPAH PRESIDEN BARU ZAMBIA Levy Mwanawasa, dari Partai MMD yang memerintah diambil sumpahnya sebagai Presiden baru Zambia. Dalam pemilu presiden minggu lalu, ia menang tipis dari lawan terpentingnya pemimpin partai oposisi Anderson Mazoka. Mahkamah Agung Zambia menetapkan bahwa komisi pemilu nasional akhirnya boleh mengumumkan pemenang pemilu presiden baru. Sepuluh partai oposisi mengajukan gugatan kepada Mahkamah Agung, untuk mendesak penghitungan kembali suara, karena diperkirakan banyak terjadi penggelapan suara. Para pengamat Uni Eropa juga mendesak dilakukannya penghitungan ulang. Tetapi menurut Mahkamah Agung, dalam UUD Zambia ditetapkan, presiden baru terlebih dulu harus diambil sumpahnya, sebelum diajukan keberatan. Puluhan ribu pendukung partai oposisi berdemonstrasi di jalan-jalan ibukota Lusaka Selasa kemarin untuk mencegah agar Mwanawasa tidak diambil sumpahnya sebagai presiden. * KODAM YANG SUDAH DIGUSUR SOEHARTO INGIN DIHIDUPKAN KEMBALI Intro: Ketika makin terlihat bahwa Megawati di tahun baru ini akan makin membutuhkan tentara, maka tentara sendiri seolah memanfaatkan suasana dengan mengusulkan penghidupan kembali beberapa kodam yang oleh Soeharto sendiri sebenarnya sudah dihapus. Menariknya yang sebenarnya mengajukan usul penghidupan kembali kodam ini adalah para pejabat daerah yang kebanyakan adalah orang-orang Golkar. Akibanya ada kesan bahwa para pejabat Golkar ini seolah merasa terlidungi dengan pembentukan kodam baru itu. Beranikah Megawati memenuhi tuntutan tentara yang lagi-lagi akan menunjukkan bahwa dirinya sangat tergantung pada militer. Tidaklah mengherankan kalau belakangan pemerintahan Mega disebut tidak percaya diri. Lebih lanjut laporan Syahrir dari Jakarta: Ketua MPR Amien Rais kemarin menilai kebijakan pemerintahan Megawati seringkali tidak konsisten dan presiden itu gamang dan tak percaya diri. Menurut Amien kebijakan pemerintah sepanjang tahun 2001 masih inkonsisten, dan belum menunjukkan perubahan yang berarti. "Kalau saya memberi opini atau kritik terhadap kebijakan pemerintah, inkonsistensi sangat menonjol sekali," katanya pada wartawan di Gedung MPR/DPR Jakarta, Rabu. Amien Rais mencontohkan ketidakkonsistenan tersebut pada rencana kenaikan harga BBM yang berulang kali mengalami penundaan. "Soal BBM, katanya mau naik Januari, tapi ternyata nggak jadi. Malah katanya mau dinaikan lagi bulan Februari. Inikan nggak jelas," ujar Amien. Kemudian tampak juga soal rencana pemberian abolisi kepada mantan Presiden Soeharto. Dalam kasus itu, terjadi pertentangan siapa inisiator pemberian abolisi tersebut. "Sekarang, justru muncul pertentangan soal siapa yang memunculkan pemikiran itu. Padahal semua itu sudah jelas berasal dari satu sumber, yaitu pemerintah sendiri," katanya. Ketakkonsistenan juga tampak dalam rencana kunjungan ke Papua dan sikap terhadap IMF. Kunjungan ke Papua yang dibatalkan kemudian ditandaskan tidak dibatalkan namun hanya ditunda, namun kapan kunjungan itu akan dilakukan tak dibuat jadwal pastinya. Sedangkan sikap terhadap IMF seperti benci dan cinta. Menurut Ketua Umum PAN ini diantara presiden dengan menteri-menterinya tampak saling lempar tanggung jawab dalam soal abolisi. "Tampak sekali pemerintahan Megawati lemah lunglai." Amien berharap pemerintah Mega segera mengubah sikapnya. Dia khawatir jika sikap inkonsistensi itu terus berlanjut akan memperburuk kondisi bangsa yang kini masih terpuruk serta terjadinya kegoncangan politik. Pihak PAN memang melihat, selama ini pemerintahan Megawati belum mampu menunjukkan perubahan yang signifikan. Jika hal itu berlanjut, maka diperkirakan tidak akan ada perubahan yang berarti sepanjang tahun 2002. Menjawab suatu pertanyaan, apakah kabinet Megawati solid, Amien mengatakan, ia tidak bisa menilai apakah pemerintahan solid atau tidak, apakah "united" atau "disintegrated". "Yang saya lihat hanya lahiriahnya saja, yang tampak inkonsisten itu" katanya. Sedangkan seorang Ketua PAN menyesalkan sikap Hendropriyono, yang memimpin BIN. Dalam setiap sidang kabinet Hendro nampak terlalu dominan dan ikut campur dengan segala macam permasalahan. Kritikan pihak PAN kemarin langsung dibantah wakil sekjen PDIP, Pramono Anung. "Tidak benar presiden itu gamang", katanya. Menurut Pramono, soal rencana pemberian abolisi terhadap mantan Presiden Soeharto, yang oleh pihak PAN dinilai sebagai bukti kegamangan pemerintah, itu tidak benar. "Sama sekali tak benar abolisi itu datang dari presiden," kata Pramono. Yang jadi pemikiran, kata Pramono jangan sampai mantan presiden meninggal saat statusnya tersangka. "Hal itu berlaku bagi siapapun, termasuk Gus Dur, Habibie, dan Pak Harto." Berbicara mengenai ledakan-ledakan bom pada malam tahun baru lalu, Pramono Anung melihatnya sebagai bukti masih adanya pihak yang tidak menginginkan terwujudnya stabilitas politik. Ledakkan bom yang memanfaatkan momentum tahun baru adalah masalah politik yang bertujuan menggoyang pemerintahan Presiden Megawati sekarang ini. Kalangan diplomat justru menilai ledakan-ledakkan bom utamanya di Palu sebagai tekanan agar Megawati menyetujui dihidupkannya kembali Kodam-Kodam di daerah. Di Sulawesi Utara dan Tengah serta Aceh. Bahkan ada yang menduga jika jabatan Panglima TNI diserahkan kembali kepada Angkatan Darat, maka peledakan-peledakkan dan konflik sara langsung akan terhenti. Sementara itu, pihak Departemen Pertahanan kemarin mengakui telah menerima permintaan pembentukan Kodam di Propinsi Nangroe Aceh Darussalam. Hal itu diungkapkan Menhan Matori Abdul Djalil kemarin. "Masalah pembentukan kodam, Depham bisa terima karena itu merupakan tuntutan dari masyarakat dan pemerintah setempat. Sampai hari ini mereka merasa bahwa peranan kodam khususnya dalam menghadapi permasalahan di daerah Aceh sangat bermanfaat," ujarnya. Ditambahkan beberapa hari yang lalu Matori didatangi oleh gubernur, wagub dan pimpinan DPRD NAD untuk menyampaikan keinginan pemda dan unsur masyarakat tentang perlunya kodam di Aceh. "Saya selaku Menhan setuju dan mendukung penuh permintaan ini. Kita akan berusaha untuk membicarakan di tingkat pemerintah. Sekarang ini gagasan pembentukan kodam datang dari daerah," ujarnya. Sebelumnya tokoh pemuda Golkar dan Gubernur Aceh saat ini Abdullah Puteh menjelaskan bahwa pentingnya berdirinya kodam di Aceh karena dapat mengendalikan pasukan yang telah berada di Aceh. "Kita punya pasukan di lapangan. Kodam itu perlu untuk pengendalian. Kalau di Medan jauh," kata Abdullah Puteh kemarin di Jakarta. Di tempat terpisah mantan Menteri Otonomi Daerah, Riyas Rasyid, menjelaskan bahwa pembentukan kodam perlu mendapat pertimbangan karena penanganan masalah keamanan yang sudah berlarut-larut agar ada institusi yang otoritatif dalam persoalan keamanan. Sedangkan AM Fatwa, Wakil Ketua DPR RI yang juga dari PAN, yakin bahwa memang rakyat Aceh yang menghendaki Kodam diidirikan kembali di Aceh. Namun para mahasiswa di Banda Aceh membantah hal itu. Yang menyetujui adanya Kodam hanya Gubernur, bupati, anggota-anggota DPRD serta keluarga mereka. Mereka pun didukung elit politik Golkar asal Aceh yang ada diibukota, kata Sofyan, seorang mahasiswa Aceh. * PENGADILAN AD HOC HAM PERWIRA TINGGI TNI DINANTIKAN DENGAN PESIMISME Intro: Beberapa orang perwira TNI, antara lain Mayjen Adam Damiri akan diseret ke pengadilan ad hoc hak-hak asasi manusia yang digelar 15 Januari mendatang, karena pelanggaran hak-hak asasi manusia di Timor Timur pasca referendum 1999. Inilah untuk pertama kalinya seorang perwira tinggi TNI dimintai pertanggungjawabannya untuk masalah pelanggaran hak-hak asasi manusia. Walau begitu, ternyata para pegiat hak-hak asasi manusia tetap pesimis, seperti berikut diungkapkan oleh Bonar Tigor Naipospos dari Solidamor di Jakarta: Bonar Tigor Naipospos [BTN]: Yang menarik dari pengadilan ini menurut saya adalah, karena pengadilan ini akan bersifat terbuka. Untuk pertama kalinya, saya pikir, masyarakat Indonesia bisa melihat bagaimana seorang perwira militer diajukan ke pengadilan karena melanggar hak asasi manusia. Tapi dari sisi lain saya melihat bahwa pengadilan terhadap Adam Damiri, seharusnya tidak berhenti pada Adam Damiri, tetapi mengejar lagi kepada mereka yang bertanggung jawab pada posisi komando.Jadi saya khawatir bahwa pengadilan terhadap sejumlah perwira ini, hanya sekadar mengorbankan perwira-perwira pada tingkat operasional. Sementara para pengambil keputusan tidak ada satu tuntutan apa pun. Radio Nederland [RN]: Jadi maksudnya ini anda menunjuk pada panglima waktu itu, Jenderal Wiranto begitu maksudnya? BTN: Seingat saya dari beberapa bukti-bukti yang dikumpulkan oleh KPP HAM, memperlihatkan bagaimana ada suatu skenario dan instruksi misalnya dari kantor Menko Polkam dan Mabes ABRI, untuk melakukan misalnya pembumi-hangusan Timor Timur kalau dia pro-intengrasi mengalami kekalahan. Dan ini kan ada semacam suart yang pada waktu itu keluar dari kantor menteri Polkam. Dan kelihatannya pihak Kejaksaan kok tidak mengejar sampai sejauh itu. Dan selalu yang menjadi perdebatan di Indonesia ini adalah tanggung jawab komando. Tanggung jawab komanda pada siapa sebetulnya. Nah kalau tangung jawab komando kita persalahkan maka seharusnya panglima teringgi TNI Jenderal Wiranto juga harus mempertanggungkawabkan pelaksanaan operasi ini. Dan ini kelihatannya tidak ada upaya-upayta kebijaksaan ke arah sana. RN:Sementara itu dari pengungkapan mengenai skandal Bulog itu juga sudah jelas bahwa Jenderal Wiranto sendiri memang menerima dana untuk operasi ini? BTN: Nah ini juga yang saya pikir yah pihak kejaksaan sebenarnya menutup mata untuk bukti-bukti ini. Karena satu berarti ini kan ada skandal penyimpangan keuangan negara dan tidak ada tanggung jawabnya. Dan ketiga biaya operasional ini kan menunjukkan nahwa Wiranto secara tidak langsung terlibat dalam operasi pembumihangusan Timor Timur. Seharusnya pihak Kejaksaan secara cerdik mampu untuk menyidik dan mengungkap kasus ini. RN: Anda banyak menyoroti aspek Kejaksaannya, tetapi tentu saja pengadilan ini bukan dari segi kejaksaan tapi juga dari segi hakim. Dan ini baru pertama kali ada pengadilan seperti ini, bagaimana menurut anda, apa yang bisa diharapkan dari penampilan hakimnya? BTN: Sampai sekarang ini kita belum tahu, siapa hakim-hakim ad hoc yang dipilih oleh Mahkamah Agung, hanya dari media massa kita mengetahui bahwa Ketua MA Bagir Manan mengatakan bahwa Presiden Megawati tinggal menandatangani nama-nama hakim-hakim tersebut. Sementara banyak kritikan bahwa pemilihan hakim agung tersebut tidak transparan, publik tidak dilibatkan, kemudian kita tidak pernah tahu bagaimana reputasi dan etika mereka. Sementara pihak lain itu juga tahun bagaimana pihak Mahkamah Agung misalnya untuk kasus Tommy melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi ini memang saya pikir kita tidak bisa mengharapkan keadilan bisa terkuak dari proses hukum Indonesia. Jadi saya mengatakan bahwa kita akan melihat bagaimana pelaksanaan pengadilan HAM Ad Hoc yang akan dilangsungkan tanggal 15 ini, tapi kami percaya bahwa seharusnya pihak komunitas internasional lebih terlibat untuk menekan pemerintah Indonesia untuk secara sungguh-sungguh menegakkan keadilan. RN: Dan memang seperti anda katakan, Indonesia sendiri tidak bebas dalam melaksanakan pengadilan ini. Karena masyarakat internasional menyorotinya? BTN: Ya. Dan kalau dari segi apa pun kita pesimis bahwa pengadilan ini akan berlangsung secara transparan dan keadilan bisa ditegakkan. Tapi sekali lagi bahwa ini kan semacam test case bagi Indonesia. Dan saya pikir juga dunia internasional menunggu pengadilan ini sampai sejauh mana. Dan kalau pengadilan Indonesia itu tidak sesuai dengan keadilan, saya pikir sudah saatnya juga komunitas internasional untuk memikirkan bahwa kemungkinan untuk adanya pengadilan internasional untuk kasus Timor Timur. RN: Anda pesimis dan mengharapkan pengadilan internasional. Tapi ini kan langkah besar dan langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pengadilan di Indonesia. BTN: Ya betul. Saya pikir memang kalau dilihat dari sudut itu, bisa dikatakan inilah untuk pertama kali satu pengadilan yang bersifat terbuka dan publik bisa melihat sampai sejauh mana perwira militer yang bertanggung jawab atas kejahatan HAM diadili. dari segi ada sudut positifnya. Memang betul. Tapi dari segi lain, dari instrumen hukum banyak pengamat dan juga pakar hukum merasa pesimis keadilan bisa ditegakkan melalui pengadilan ad hoc ini. Jadi saya pikir memang kita semacam memberikan sinyal positif, tapi di pihak lain kita terus akan mengamati sampai sejauh mana konsep pengadilan HAM tersebut. Dan saya juga berharap ada tekanan-tekanan, bukan hanya dari dalam negeri tetapi juga dari komunitas internasional, agar pengadilan HAM di Indonesia bisa berjalan sesduai dengan prosedur. Karena kalu kita mengingat misalnya bagaimana pengadilan untuk kasus pembunuhan para petugas UNHCR di Kupang, di mana para pelakunya hanya diganjar dengan hukuman yang sangat ringan. Ini kan sangat jauh dirasakan keadilan. Saya harap untuk yang ini tidak akan terulang lagi. Demikian Bonar Tigor Naipospos, pegiat HAM dari Solidamor di Jakarta. Sikap pesimis juga dikemukakan oleh Johnson Panjaitan dari PBHI di Jakarta: Johnson Panjaitan [JP]: Ya, tampaknya pengumuman ini masih mengindikasikan bahwa problemnya hanya sekitar problem-problem teknis yang menjadi tanggung jawab individu-individu yang berada di lapangan. Padahal yang terjadi itu adalah sebuah kondisi yang sangat sistematis terorganisir begitu, yang seharusnya menjadi tanggung jawab command responsibility. Bukan hanya pada tingkat lokal, tapi seharusnya pada tingkat state (negara, Red.) RN: Maksudnya pemegang komando, gitu ya? JP: Ya betul, karena saya kira apa yang terjadi itu bukanlah semata-mata ditentukan oleh komando lokal, tapi itu sudah pada tingkat state yang lebih luas. RN: Walaupun ini bisa disebut sebagai perkembangan positif, tapi toh anda tetap pesimis ya? JP: Saya tetap pesimis karena begini, biar bagaimana pun, kan target kita adalah, selain penghapusan impunity, juga kan bagaimana kita sebagai bangsa yang beradab mampu menggelar pengadilan HAM sehingga rasa keadilan dipenuhi dan apa yang terjadi sungguh-sungguh terlihat. Bukan hanya sekedar menggelar pengadilan, kemudian ada tersangkanya, kemudian menghukum, tanpa kita bisa membongkar motip, membongkar pertanggungjawaban apa-apa. RN: Dan anda nampaknya meletakkan ini pada pundak kejaksaan ya, yang akan melancarkan dakwaan terhadap mereka? JP: Betul, karena memang kan ujung tombak seluruh proses bahan mentah sampai dibawa ke pengadilan, itu berada di tangan kejaksaan. Jadi saya kira inilah justru keanehan peradilan HAM di negara kita. Jadi negara sepertinya mengadili negara. Jadi wajar saja kalau sebelum-sebelumnya ada pembelaan supaya terlihat tanggung jawab negara itu bisa terlepas. RN: Tetapi dalam pengadilan, hakimnya juga memegang peran penting kan? JP: Iya, tapi biasanya hakim-hakim kita kan hakim-hakim yuridis formal. Jadi dia merasa apa yang diadili itu hanya sekitar berita acara pemeriksaan. Kalau berita acara pemeriksaannya cuma A B C, maka yang mengadakan periksa hanyalah A B C. Kita tidak pernah melihat hakim-hakim yang sungguh mendekati rasa keadilan masyarakat, sehingga dia mengelaborasi gitu ya. Atau hakimnya juga belajar dari kasus-kasus peradilan HAM di tingkat internasional, kemudian berusaha menerapkannya di sini. Saya tidak melihat ada upaya-upaya itu. RN: Bagaimana soal penunjukan hakimnya. Ini kan nampaknya pihak Mahkamah Agung sudah begitu bangga gitu, dengan masalah penunjukan hakimnya. Katanya bahkan Presiden Megawati tinggal tanda tangan saja soal hakim-hakim ini. JP: Mana? Sampai sekarang kan Presiden belum mengeluarkan Keppres untuk hakim-hakim ad hoc maupun hakim-hakim yang permanen. Jadi saya nggak tahu berapa lama lagi nanti setelah berkas perkara itu dinyatakan sudah selesai oleh Kejaksaan Agung, kemudian dilimpahkan kepada pengadilan, kemudian menentukan siapa majelis hakimnya, kemudian menentukan kapan hari sidangnya. Sayang, saya melihat akan terjadi dalam waktu dekat apalagi menyebut-nyebut tanggal 15, saya kira itu sesuatu yang nggak bisa terkejar. RN: Tetapi kenyataan bahwa Indonesia bisa sampai menyelenggarakan pengadilan ini, itu kan karena ada tekanan internasional? JP: Karena ada janji internasional, bukan karena ada tekanan internasional. Saya tidak melihat ada tekanan internasional yang begitu kuat terhadap Indonesia sekarang-sekarang ini. Yang ada adalah janji pemerintah Indonesia di internasional, bahwa pemerintah Indonesia pada waktu masa pemerintahan Gus Dur, kan Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung yang berjanji supaya masyarakat internasional memberikan kesempatan pemerintah Indonesia mengadili pelaku-pelakunya di dalam negeri. Walaupun akhirnya dalam sistem yang amburadul seperti sekarang ini. RN: Ya, dalam keadaan itu nampaknya keadilan juga belum akan terwujud ya? JP: Ya, anda lihat saja, coba, betapa sebuah kejahatan yang begitu sangat sistematis, pelaku-pelakunya masih menjabat posisi-posisi strategis, gitu. Jadi walaupun bisa digelar, saya menganggap ini seperti pagelaran musik saja yang belum pernah terjadi di Indonesia, dan sekarang sudah terjadi gitu. Soal substansinya itu apakah menghibur menyakitkan atau membuat orang sedih, saya juga pesimis. RN: Menurut anda apakah bentuk pengadilan semacam ini tidak akan membawa dampak pada masalah yang sudah anda sebut tadi itu, impunity, jadi pelanggaran yang tidak dihukum itu, terutama yang selama ini banyak dilakukan oleh tentara? JP: Saya kira yang justru terjadi adalah itu, jadi proses hukum ini seperti yang mahir dilakukan oleh Orde Baru, belakangan ini selama tiga setengah tahun proses hukum justru dijadikan alat untuk membebaskan. Dan kelebihannya adalah proses hukum yang membebaskan itu kan tidak bisa dituntut lagi. Itu yang dia mau kunci kan. Walau pun nanti mendapat tekanan-tekanan dari pejuang-pejuang hak asasi, yang berusaha mengevaluasi proses itu. Apakah sesuai dengan standar hukum internasional atau tidak? RN: Anda nampaknya sangat pesimis sekali dari segi tekanan internasional dalam sehal ini. JP: Betapa saya tidak ada harapan untuk optimis, karena orang-orang yang bertanggung jawab itu menduduki posisi-posisi penting. Bahkan secara sistem, mereka itu ditempatkan pada posisi-posisi strategis. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengadili para penjahat yang sungguh sangat profesional dan berkuasa begitu untuk mendapatkan sebuah kebenaran dan keadilan bagi rakyat. Saya kira itu bermimpi kalau kita mengharapkan itu. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
