--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Senin 14 Januari 2002 15:40 UTC ** PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SETUJUI PENGANGKATAN 18 HAKIM HAM AD HOC ** PAKISTAN SERUKAN INDIA AGAR TARIK MUNDUR PASUKANNYA ** SEJUMLAH WARGA ASING DITANGKAP DI AFGANISTAN ** KOREA SELATAN SERUKAN AMERIKA AGAR PERLUNAK SIKAPNYA TERHADAP PYONG YANG ** TOIPK GEMA WARTA: DESAKAN MUDUR TERHADAP AKBAR TANDJNG SEMAKIN MENINGKAT ** TOPIK GEMA WARTA: PENGADILANPELANGGARAN HAM TIM TIM BISA MENJADI CONTOH KASUS KASUS LAIN DI INDONESIA * PRESIDEN MEGAWATI SOEKARNOPUTRI SETUJUI PENGANGKATAN 18 HAKIM HAM AD HOC Menteri Kehakiman dan HAM Yusril Ihza Mahendra membenarkan bahwa Presiden Megawati telah menandatangani Keppres tentang pengangkatan hakim ad hoc untuk pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Hal ini dikemukakan menteri kehakiman Sabtu lalu, di Jakarta. Sementara itu mengenai pelantikan 18 hakim ad hoc adalah kewenangan penuh Mahkamah Agung. Kasus HAM yang akan digelar adalah kasus Tanjung Priok dan Timor Timur, demikian Menteri Kehakiman dan HAM, Yusril Ihza Mahendra. Menurut Ketua Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc Benjamin Mangkoedilaga, Presiden Megawati menyetujui semua usulan nama yang diajukan MA untuk hakim ad hoc. Tanggal pelantikan ke 18 hakim ini masih belum diketahui. Kasus pelanggaran HAM serius terjadi di Timor Timur pasca referendum 1999, ketika milisi pro Indonesia menimbulkan pertumpahan darah. Sejumlah jenderal diduga terlibat dalam aksi tersebut. Masyarakat internasional sudah beberapa tahun mendesak Jakarta agar mengadili para pelaku pelanggaran HAM di Timor Timur. * PAKISTAN SERUKAN INDIA AGAR TARIK MUNDUR PASUKANNYA Pakistan menginginkan agar India menarik mundur pasukannya dari tapal batas kedua negara di Kashmir. Juru bicara Angkatan Bersenjata Pakistan, Mayjen. Rashid Qureshi menyatakan bahwa penarikan mundur pasukan India adalah pra syarat untuk meredakan ketegangan di kawasan. Ia menambahkan bahwa Pakistan harus menyiagakan pasukan setelah India mengkonsentrasikan pasukan di garis gencetan senjata internasional. India hari Senin menyatakan kembali akan tetap mengkonsentrasikan pasukan sampai gelombang terorisme anti India dari Pakistan belum berakhir. Penguasa Pakistan menangkap lebih 1500 ekstrimis Muslim akhir pekan lalu. Lima kantor organisasi Muslim radikal ditutup. Langkah ini diambil menyusul pidato Presiden Pervez Musharaf, di mana ia mengumumkan akan menindak tegas terorisme. Sejumlah besar ekstrimis yang ditangkap adalah anggota dua organisasi Muslim yang oleh India dinyatakan bertanggung jawab atas aksi bunuh diri di gedung parlemen di New Delhi. * SEJUMLAH WARGA ASING DITANGKAP DI AFGANISTAN Enam warga Inggris, dua warga Prancis, dan seroang warga Australia ditangkap di Afganistan. Mereka dicurigai mempunyai hubungan dengan jaringan al-Qaida pimpinan Usamah bin Ladin. Harian Inggris the Times memberitakan bahwa warga asing yang ditangkap itu akan diterbangkan ke pangkalan Amerika Guantamo di Kuba pekan ini. Sebelumnya seorang warga Inggris ditangkap di Afganistan. Penerbangan kedua pesawat militer Amerika yang mengangkut 30 tahanan bertolak dari Afganistan ke pangkalan Amerika Guantamo di Kuba Minggu malam kemarin. Amerika berencana mengangkut seluruhnya sekitar 400 tahanan ke Kuba. Organisasi penyiaran Australia ABC menayangkan rekaman video yang memperlihatkan para anggota al-Qaida sedang berlatih untuk mempersiapkan pembunuhan terhadap sejumlah kepala negara asing, yang menghadiri sebuah pertandingan golf. Menurut ABC, rekaman video tersebut ditemukan oleh pasukan Aliansi Utara di bekas sebuah kamp latihan al-Qaida. Pesawat pesawat tempur Amerika kembali menggempur sasaran di Afganistan Timur. Sasaran pemboman adalah sebuah lokasi yang diduga dijadikan pangkalan jaringan al-Qaida, dan digunakan para anggotanya untuk mengelompokkan diri kembali. * KOREA SELATAN SERUKAN AMERIKA AGAR PERLUNAK SIKAPNYA TERHADAP PYONG YANG Presiden Korea Selatan, Kim Dae Yung menyerukan Amerika Serikat agar memperlunak sikapnya terhadap Korea Utara. Presiden Korea Selatan menilai, Washington sebaiknya memperlunak sikapnya, sehingga Pyong Yang tidak perlu kehilangan muka untuk memulai kembali dialog dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan. Korea Utara memutus semua kontak resmi dengan Amerika Serikat tahun lalu. Pyong Yang mengambil langkah itu setelah Presiden Amerika Bush segera setelah dilantik mengumumkan akan mengambil kebijakan keras terhadap rejim komunis Korea Utara. Namun Presiden Bush setelah itu menawarkan untuk menggelar dialog baru. Tetapi Pyong Yang mensyaratkan agar Washington memperlunak sikapnya terlebih dahulu. Presiden Korea Selatan Kim Dae Yung akan membahas hubungan dengan Korea Utara dalam pertemuan dengan Presiden Bush bulan depan. Presiden Bush akan singgah di Seoul di sela sela lawatan ke Jepang dan Cina, 19 dan 20 Februari mendatang. * Pemimpin Ekstrim Kanan Australia Mengundurkan Diri Pemimpin partai ekstrim kanan Australia, One Nation Party, Pauline Hanson, mengundurkan diri. Sebagai alasan pengunduran diri, Pauline Hanson menyatakan sudah merasa jemu dengan serangan media terhadap partainya. Mantan pemilik kedai makanan ini mendirikan partai One Nation lima tahun lalu. Ketenaran Pauline Hanson semula mencuat menyusul pernyataan kontroversialnya mengenai pemohon suaka dan kampanye keras menentang perluasan hak penduduk pribumi Aborigin. Namun pendukung One Nation menyusut setelah pemilihan tahun lalu. Sementara itu Pauline Hanson menghadapi proses hukum, berkaitan dengan dugaan kecurangan dalam pendaftaran partainya di negara bagian Australia, Queensland. Proses terhadap Pauline Hanson akan dimulai April mendatang. * Penyidikan Hukum Terhadap Sejumlah Manajer Perusahaan Energi Amerika Sejumlah manajer puncak perusahaan raksasa pembangkit energi Amerika, Enron, melego saham mereka hanya beberapa bulan sebelum Enron gulung tikar. Transaksi penjualan tersebut mencapai lebih satu milyar dolar. 29 anggota dewan pengurus perusahaan kini menghadapi penyidikan hukum. Ketika sedang sibuk sibuknya melego saham, mereka memberikan gambaran situasi keuangan Enron yang terlalu cerah. Skandal ini juga bissa menyulitkan pemerintahan Presiden Bush. Sejumlah manajer Enron menjalin kontak intensif dengan presiden dan dengan beberapa pembantu dekatnya, yang juga memiliki saham Enron. Diantara pembantu dekat presiden terdapat Menteri Pertahanan Donald Rumsfeld. Beban terberat akibat kebangkrutan Enron nampaknya akan menimpa para karyawan perusahaan energi ini. Sebagian besar dari 20 ribu karyawan menabung uang melalui dana pensiun perusahaan, dan dengan demikian secara tidak langsung juga menguasai saham Enron. Namun berbeda dengan para manajer, para karyawan dilarang menjual saham Enron, yang nilainya anjlok dan kini hanya tinggal beberapa sen dolar saja. * Presiden Amerika Jatuh Pingsan Presiden Amerika Bush jatuh pingsan ketika sedang menonton televisi di Gedung Putih. Menurut penjelasan dokter kepresidenan Bush kehilangan kesadaran selama beberapa detik. Presiden Bush terjatuh dari bangku dan kepalanya membentur lantai sehingga mengalami cidera ringan. Segera setelah insiden ini Presiden Bush menjalani serangkaian tes kesehatan. Hasil serangkaian tes ini memperlihatkan bahwa Presiden Bush tidak mengalami gangguan kesehatan serius. * Israel Akan Hentikan Pembongkaran Pemukiman Palestina Israel akan menghentikan pembongkaran pemukiman Palestina. Hal ini dikemukakan oleh Menteri Luar Negeri Israel, Shimon Perez melalui corong radio Israel. Israel membongkar sejumlah rumah Palestina dalam beberapa hari belakangan ini. Hal ini merupakan pembalasan terhadap serangan Hamas Rabu lalu, yang menewaskan empat tentara Israel. Hari Senin sejumlah buldozer Israel meratakan dengan tanah sembilan rumah Palestina yang sedang dalam pembangunan di Yerusalem Timur. Pemerintah Daerah kota Yerusalem memerintahkan pembongkaran tersebut, karena pembangunan rumah dilakukan tanpa izin. Warga Palestina yang mencoba menghalangi pembongkaran dihalau oleh polisi. Masyarakat internasional mengkritik tajam kebijakan Israel untuk membongkar rumah milik warga Palestina. Rael al Karmi, Seorang anggota kelompok Palestina militan Brigade al Aqsa, yang dicari Israel tewas akibat sebuah ledakan bom di Tepi Barat Sungai Yordan. Sumber sumber keamanan Palestina mengatakan bahwa Israel berada di balik ledakan bom ini. Almarhum tahun lalu selamat dari sasaran sebuah gempuran helikopter Israel. * DESAKAN MUDUR TERHADAP AKBAR TANDJNG SEMAKIN MENINGKAT Intro: Setelah kalangan partai politik dan anggota DPR, kini giliran pelbagai organisasi non pemerintah untuk mendesak Akbar Tandjung untuk mundur dari jabatan ketua DPR. Dan desakan mereka bukan berhenti di situ saja. Para bekas tanapol Orde Baru ii juga mendesak supaya diambil tindakan terhadap Golkar, seperti berikut dilaporkan koresponden Syahrir dari Jakarta: Sekretariat Bersama Organisasi Non Pemerintah kemarin menuntut agar Akbar Tandjung mundur sebagai Ketua DPR-RI. Pimpinan delegasi Sunardi berharap Akbar mengundurkan diri: Sunardi: Maka seyogyanyalah Akbar Tandjung dengan jiwa besar bersedia mengundurkan diri atau non aktif dari jabatannya sebagai ketua DPR RI. Yang tergabung dalam Sekber Ornop ini ialah, Komite Waspada Orde Baru, Petisi 50, Forum Aliansi Partai-Partai Islam, HMI-MPO, serta Gerakan Rakyat Marhaen. Delegasi Sekber Ornop ini yang diterima Wakil Ketua DPR Sutardjo Suryoguritno juga menuntut isolasi dan dikualifikasi Partai Golkar. Pekan lalu suatu delegasi anti Golkar yang lain juga telah datang ke DPR. "Dalam dialog dengan wakil-wakil rakyat di DPR RI itu, pimpinan delegasi Indro Tjahyono dari Forum Eks Tahanan dan Narapidana Politik meminta kepada DPR supaya mendesak Presiden Megawati untuk konsisten mewujudkan agenda reformasi yang dinilainya masih jalan di tempat. Bahkan lebih jauh Indro menilai mandegnya reformasi telah dimanfaatkan oleh kekuatan Orde Baru untuk mengkonsolidasikan kembali kekuatannya. Hadir di antara tanapol itu, selain mantan aktivis mahasiswai 78, Indro Tjahyono, ialah aktifis 1974, Cak Barata, Imam Hidayat dari kasus Teror Imron, dan Ridwan dari Kasus Teror Warman serta Bambang Subono kasus Mahasiswa Yogya. Menurut Indro kekuatan lama Orde Baru masih dominan di berbagai sektor kehidupan bangsa dan negara "Pemerintah terkesan tidak serius, reformasi jalan ditempat kalau tidak mau dikatakan gagal," katanya. Di DPR para eks tanapol itu diterima oleh Wakil Ketua DPR, AM Fatwa yang didampingi anggota fraksi PDIP Amin Arjoso dan Permadi serta anggota fraksi TNI/Polri Ishak Latuconsina. Fatwa, Amin dan Permadi kebetulan adalah juga mantan tanapol. Melalui DPR para tanapol mendesak Presiden untuk segera melakukan perubahan kebijakan secara radikal. Di bidang politik menurut Indro para eks tanapol mengusulkan perubahan kebijakan itu di antaranya dengan mengeluarkan Keppres pembersihan para mantan pejabat Orde baru baik di lingkungan eksekutif legislatif dan yudikatif. Sementara di bidang hukum dan hak-hak asasi manusia para eks tanapol mendesak pemerintah untuk membuat kebijakan baru, di antaranya perlunya pengadilan adhoc. Bukan saja pengadilan adhoc ham tetapi juga pengadilan adhoc pidana dan perdata. Pasalnya, para eks tanapol beranggapan itu penting untuk membongkar kasus-kasus strategis. Sehingga seluruh kasus KKN, termasuk kasus enam Yayasan yang melibatkan mantan Presiden Soeharto serta kasus korupsi lainnya yang melibatkan kroni dan keluarganya harus tetap dilanjutkan tanpa melakukan abolisi dengan alasan apa pun. Mereka juga mendesak agar praktek dwi-fungsi militer dengan cara melarang personil militer aktif dan duduk dalam berbagai lembaga pengambil keputusan politik atau jabatan yang menyangkut kepentingan publik dihentikan. Militer harus kembali kepada jatidirinya sebagai alat pertahanan negara yang profesional. Kodam, Korem, Kodim, Koramil dan Babinsa harus segera dihapuskan dan dicegah segala upaya pendiriannya kembali. Selanjutnya mereka mendesak segera memberhentikan menteri-menteri yang berasal dari kekuatan Orde Baru, khususnya Golkar, yang sangat potensial menyabot proses reformasi. Di bidang ekonomi pemerintah harus melakukan upaya serius untuk mengambil kembali segala bentuk devisa yang dilarikan ke luar negeri dan membatasi aliran devisa ke luar negeri dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1982 yang bertentangan dengan UU No. 33 tahun 1954 tentang aliran devisa ke luar negeri dan upaya mengefektifkan fungsi Bank Indonesia sebagai satu-satunya bank devisa nasional. Peraturan Pemerintah tersebut selama ini ternyata diterbitkan semata-mata sebagai landasan bagi bandit-bandit ekonomi Orde Baru untuk menyembunyikan devisa yang dicuri dari KLBI (Kredit Liquiditas Bank Indonesia) di luar negeri Didesak pula agar pemerintah membatalkan tanggungjawab menanggung hutang luar negeri para konglomerat sebesar 75 milyar dolar berupa hutang swasta yang ternyata jauh lebih besar dibanding hutang pemerintah yang hanya 60 milyar dolar dengan cara mencabut Keppres Nomor 24 dan 26 tahun 1998. Keppres ini dibuat berdasarkan Frankfurt Agreement, tentang jaminan pemerintah atas uang masyarakat yang disimpan di bank-bank pemerintah mau pun swasta serta pemberian jaminan atas kewajiban bank di dalam negeri kepada nasabah mau pun kreditor luar negeri. Pemerintah harus mencabut kebijakan pemberian dana rekapitalisasi perbankan sebesar Rp. 460 trilyun dengan bunga APBN 2000 sebesar Rp 42 trilyun dan APBN 2001 sebesar Rp. 48 trilyun. Pemberian dana rekapitalisasi ini sangat ironis, karena subsidi pupuk kepada para petani yang hanya sebesar 3 trilyun rupiah justru dicabut. * PENGADILAN PELANGGARAN HAM TIM TIM BISA MENJADI CONTOH KASUS KASUS LAIN DI INDONESIA Presiden Megawati menunjuk 18 nama hakim pengadilan ad hoc yang akan mengadili oknum-oknum yang terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Sedianya proses akan dilaksanakan tanggal 15 Januari, namun kantor berita AFA melaporkan bahwa proses pengadilan terbuka pertama terhadap perwira militer ini ternyata ditunda hingga bulan depan. Amandio de Araujo dari Komisi Keadilan Perdamaian Diosis Dili Timor Timur mengharapkan pengadilan terhadap pelanggaran HAM di Tim Tim ini akan menjadi patokan dalam penyelesaikan pelanggaran HAM di wilayah lain di Indonesia. Amandio de Araujo (AdA): Ya sebagai orang Timor dan sebagai orang yang pernah mengalami masa masa yang sulit itu, kita mengharapkan sebuah keadilan yang bisa menjawab keinginan rakyat Timor Timur. Itu yang menjadi harapan yang ditunggu tunggu masyarakat Timor Lorosae bahwa pemerintah Indonesia mempunyai inisiatif untuk bisa mengadili oknum oknum atau perwira perwira yang terlibat langsung dalam kejadian tahun 1999, yang membumihanguskan Timor Timur. Harapan kami itu jangan sampai hanya menjadi kepentingan politik, tapi itu harus dilihat sebagai aspek hukum sehingga keadilan bisa ditegakkan, terutama untuk masalah masalah yang mereka lakukan di Timor Timur. Radio Nederland (RN): Mengenai komando yang datang dari Jakarta, itu tidak disinggung, apakah Anda merasa puas dengan pengadilan HAM ini saja? AdA: Wah itu saya kira sebenarnya tidak cukup. Karena aktor aktor intelektual di belakang itu harus diseret juga. Seperti waktu itu Panglima TNI Wiranto. Ia adalah salah satu yang menjadi aktor di balik itu semua. Karena saya tahu persis waktu tanggal 5 dia mendarat di bandara Komorro, dia bertemu dengan milisi dan pimpinan TNI di sini, dia terbang kembali, pembakaran justeru di mana mana terjadi. Nah itu merupakan suatu kecurigaan dari kami, bahwa dia adalah aktor intelektual yang menjadi pencetus ide untuk melakukan pembumihangusan di Timor Lorosae. Kalau hanya para pelaksana operasi lapangan yang diseret ya tidak tersentuh orang orang yang menjadi pencetus ide itu. Secara hukum tidak adil. RN: Tapi di sisi lain ini bisa dilihat sebagai tahapan awal kan..? AdA: Itu benar, itu sebuah tahapan awal bagi bangsa Indonesia. Karena sebenarnya itu merupakan sebuah keputusan yang sangat sulit bagi Presiden Megawati untuk mengeluarkan keputusan untuk mengadili para perwiranya. Tapi karena tuntutan dunia internasional begitu keras dan ketergantungan Indonesia terhadap dunia internasional begitu besar, ya akhirnya presiden mengeluarkan keputusan itu. Tapi apa yang kita harapkan di sini, supaya orang orang yang terlibat langsung dalam skenario itu harus disentuh dan juga diseret ke pengadilan. Maksud saya itu seperti Panglima TNI waktu itu Pak Wiranto. Ia harus diminta pertanggung jawabannya, jangan hanya bawahannya dikorbankan. RN: Mengapa Anda begitu peduli dengan perkembangan HAM di Indonesia? Seberapa menyakitkan pelanggaran yang mereka lakukan di Timor Lorosae dari April hingga September 1999? AdA: Saya tidak bisa melukiskan. Pembumihangusan yang kita rasakan itu memang tidak manusiawi. Yang ingin saya katakan bila pengadilan itu dijalankan maka itu merupakan suatu terobosan baru bagi masalah masalah pelanggaran HAM lainnya di Indonesia sehingga bisa diangkat kembali. Misalnya kasus Aceh, Irian, Tanjung Priok, itu semua bisa diangkat kembali. Kasus Timor Timur ini bisa menjadi sebuah patokan untuk menyelesaikan masalah masalah HAM yang sampai saat ini belum terselesaikan. RN: Seberapa besar peninggalan bekas rejim Soeharto di Timor Lorosae sampai saat ini? AdA: Itu merupakan sebuah peninggalan yang cukup berpengaruh di sini. Pada saat ini orang orang seperti bekas anggota milisi yang dulu menjadi kaki tangan militer Indonesia, sekarang sudah mulai kembali berdatangan di sini. Mereka sudah mulai bermain di belakang layar, mengadu domba rakyat Timor Timur untuk kembali jatuh ke jurang. Apa yang menjadi permasalahan akhir akhir ini adalah adanya sisa sisa elit pemerintahan yang berkuasa dulu, sudah mulai bermain lagi, sudah mulai mengatas namakan kepentingan rakyat Timor Lorosae untuk kepentingan politik pribadi. Perkembangan ini menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat, orang sudah mulai mempersiapkan diri untuk membunuh dan memusuhi. Itu cara cara Kopassus dulu yang ada di sini yang mereka terapkan. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
