--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Jumat 01 Februari 2002 14:00 UTC ** AMSTERDAM SIAP MERIAHKAN PERKAWINAN PANGERAN ALEXANDER DENGAN MAXIMA ** RATUSANRIBAU PENDUDUK JAKARTA MENGUNGSI AKIBAT BANJIR ** AKIBAT LEDAKAN DI INSTALASI MINYAI DI KUWAIT EMPAT JIWA TEWAS ** TOPIK GEMA WARTA: MENOLAK PANGGILAN KOMISI, TNI TETAP MERASA DI ATAS HUKUM ** TOPIK GEMA WARTA: TIM PENYELAMAT GOLKAR BUKTI GOLKAR PECAH * AMSTERDAM SIAP MERIAHKAN PERKAWINAN PANGERAN ALEXANDER DENGAN MAXIMA Kota Amsterdam siap memeriahkan perkawinan putra mahkota Pangeran William-Alexander dan Maxima Zorreguieta. Jalan-jalan yang akan dilewati Kereta Kencana sekarang sudah dibersihkan, sepeda-sepeda dan mobil disingkirkan, di mana-mana tampak berbagai hiasan dan bendera. Jum'at tengah hari ini di Gedung Konsert diselenggarakan konsert makan-siang bagi kedua calon mempelai, dan para undangan lainnya. Orkest akan memainkan lakon Romeo dan Julia karya Prokovjev. Radio Nederland mengadakan tayangan langsung konsert tersebut. Jum'at malam ini di stadion Ajax, Arena diselenggarakan Malam Pesta Nasional . William-Alexander dan Maxima hadir dalam Malam Pesta tersebut, bersama sekitar 50.000 undangan yang mencerminakan penduduk warga Belanda. Komite Oranye Nasional menyerahkan bingkisan kepada calon mempelai. Untuk Malam Pesta ini, Radio Nederland juga menyelenggarakan siaran pandangan mata langsung. * RATUSANRIBU PENDUDUK JAKARTA MENGUNGSI AKIBAT BANJIR Ratusan ribu penduduk Jakarta mengungsi akibat banjir. Di sementara kawasan di Jakarta ketinggian air mencapai enam meter. Penduduk terutama menyelamatkan diri ke gedung-gedung pemerintah, sekolah dan gereja. Curah hujan lebat di Jakarta itu sejauh ini menewaskan 19 jiwa. Sebelumnya sudah ada 19 jiwa tewas. Pabrik-pabrik, kanto-kantor dan sekolah-sekolah ditutup, sedang lalulintas kacau. Di banyak tempat aliran listrik terputus. Musim hujan Muson sebenarnya baru akan datang pertengahan bulan ini. Para aktivis lingkungan hidup mengatakan, bencana itu bukanlah disebabkan oleh curah hujan tidak normal, tetapi oleh kesalahan dalam perencanaan pembangunan kota. Akibat korupsi dan perencanaan yang buruk, demikian para aktivis, banyak kawasan dibangun tanpa memperhitungkan penyaluran airnya. * AKIBAT LEDAKAN DI INSTALASI MINYAK DI KUWAIT EMPAT JIWA TEWAS Ledakan di instalasi penyulingan minyak di Kuwait, menewaskan empat jiwa dan 17 lainnya menderita luka-luka. Segera setelah terjadinya ledakan berkobar kebakaran hebat. Musibah terjadi di Kuwait Utara, dekat perbatasan dengan Irak. Di tempat musibah terdapat sejumlah instalasi pembangkit energi. Di samping instalasi produksi minyak, juga terdapat instalasi gas dan pembangkit listrik. Menurut pihak otorita Kuwait, ledakan itu mungkin disebabkan adanya kebocoran. Tidak terdapat petunjuk adanya sabotase. * AMNESTY INTERNATIONAL KECAM PERLAKUAN RIBUAN TAWANAN DI AFGANISTAN Amnesty International mengecam keras perlakuan terhadap ribuan tawanan di Afganista. Menurut oganisasi HAM tersebut, hidup mereka berbahaya akibat buruknya persyaratan. Di tempat itu kekurangan makanan dan obat-obatan, dan tidak ada sarana untuk melawan cuaca dingin. Di antara para tawanan banyak yang menderita disentri, hepatitis dan radang paru-paru. Sementara itu Amerika Serikat menyerahkan para tawanan itu kepada pihak otorita Afganistan, tetapi menurut hukum internasional Washington tetap harus bertanggung jawab terhadap keadaan mereka, demikian Amnesty International menegaskan. * NATO TIDAK OTOMATIS IKUT SERANGAN AMERIKA TERHADAP IRAK NATO tidak akan secara otomatis ikut dalam serangan Amerika yang sulit terhadap Irak, Iran atau Korea Utara. Demikian dinyatakan Sekertaris Jenderal NATO, George Robertson di New York. Setelah serangan 11 September diberlakukan Pasal 5, yang menetapkan bahwa serangan dari luar terhadap satu negara anggota NATO dianggap sebagai serangan terhadap negara anggota yang lain. Robertson menyatakan, pada waktu itu Amerika Serikat punya bukti menyakinkan tentang serangan dari luar, terutama dari jaringan teroris Usama bin Ladin. Menurut Sekjen NATO, sekarang Amerika Serikat tidak punya bukti apapun bahwa Iran, Irak atau Korea Utara terkait dalam serangan yang lalu itu, seperti yang dikatakan George W Bush dalam pidato kenegaraannya. Sementara itu Korea Utara menjadi berang terhadap ucapan Bush itu dan bisa menimbulkan konflik baru. Irak dan Iran sudah terlebih dulu menunjukkan tentangannya. * JERMAN MEMULAI PROYEK HEROIN SECARA BESAR-BESARAN Di Jerman, setelah melalui diskusi yang lama, akan dimulai proyek-heroin secara besar-besaran. Dalam waktu tiga tahun mendatang, sekitar 1.100 pecandu berat heroin di berbagai kota besar Jerman akan mendapatkan heroin dan metadon dengan cuma-cuma. Pada tahap pertama, para peserta diseleksi, dan akan dimulai akhir tahun ini. Setelah periode percobaan berlalu, akan ditinjau dampak proyek percobaan tersebut, dan diputuskan tentang kemungkinan tindak-lanjutnya. Jerman adalah negara ketiga Eropa, yang memberikan heroin cuma-cuma. Proyek percobaan serupa dengan berhasil dilakukan di Belanda dan Swiss. * 20 NEGARA ANGOTA PBB AKAN KEHILANGAN HAK SUARA MEREKA TAHUN DEPAN 20 negara anggota PBB akan kehilangan hak suara mereka tahun depan, karena menunggak dalam jumlah besar iuran. Demikian diumumkan Kamis malam di New York. Keadaan itu terutama menyangkut negara-negara Afrika, seperti Libia, Tsjaad dan Republik Demokrasi Kongo. Negara-negara lain yang termasuk akan kehilangan hak suara, adalah Usbekistan, Irak dan Afganistan. * PARLEMEN ZIMBABWE SETUJUI UNDANG-UNDANG PERS YANG KONTROVERSIAL Parlemen Zimbabwe menyetujui undang-undang kontroversial, yang menekan media yang kritis. Menurut undang-undang tersebut, para wartawan dalam negeri setiap tahun harus meminta surat ijin baru kepada suatu komisi negara. Juga para wartawan asing semakin sulit bekerja di Zimbabwe. Pelanggar undang-undang baru pers itu, diancam hukuman penjara dua tahun. Presiden Zimbabwe, Robert Mugabe, kembali menjadi sasaran kecaman di dalam dan luar negeri akibat tindakan itu. Sebelumnya Mugabe menyatakan, akan dikeluarkannya undang-undang oleh parlemen, yang melarang kritik terhadap pemerintah. Ia berupaya mengamankan kedudukannya, menjelang pemilihan presiden Maret mendatang, guna menandingi tokoh oposisi Morgan Tsvangirai dari gerakan oposisi MDC. * MENOLAK PANGGILAN KOMISI, TNI TETAP MERASA DI ATAS HUKUM Intro: Tuduhan dunia internasional bahwa tentara Indonesia berada di atas hukum terbukti dengan penolakan tiga jenderal pensiunan dan satu perwira tinggi pada panggilan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti-Semanggi I dan II. Sekarang beranikah polisi menyeret perwira dan pensiunan perwira itu? Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Meski DPR menegaskan tidak ada pelanggaran HAM berat namun Komnas HAM menduga ada pelanggaran HAM berat dalam kasus Trisakti-Semanggi I dan II. Karena itu jika para jenderal tetap menolak untuk hadir sebagai saksi, maka KPP HAM akan meminta polisi menangkap mereka. Sementara kawasan Menteng, wilayah hunian warga elit Jakarta bersiap-siap menyambut banjir yang akan melanda rumah-rumah mantan presiden Soeharto dan presiden Megawati, sejumlah pensiunan jenderal sibuk melakukan lobby agar mereka tidak dilanda "banjir" tuntutan pelanggaran HAM. Tiga jenderal pensiunan dan satu perwira tinggi berbintang tiga aktif berusaha keras untuk tidak memenuhi panggilan Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti-Semanggi I dan II. Semula keterangan mereka akan didengar kemarin dulu tetapi mereka menolak. Pimpinan TNI dan Polri pun menolak untuk menghadirkan jenderal-jenderal ini. KSAD Jenderal Endriartono, seperti sudah diduga para praktisi hukum, membela dengan sengit mantan atasannya. Endriartono berkelit, DPR sudah memutuskan tidak ada pelanggaran HAM berat dam kasus Semanggi maupun Trisakti. Dengan demikian para jenderal itu tidak perlu diadili melalui peradilan HAM. Kepada pers, perwira yang dahulu amat dekat dengan Soeharto itu mengatakan, "Tidak ada lembaga apa pun yang bisa melanggar keputusan politik yang sudah ditetapkan tersebut. Penegakkan hukum itu tidak boleh dengan cara-cara melanggar hukum. Semua aturan main harus tetap ditegakkan," ujarnya. Namun pihak Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Trisakti-Semanggi I dan II akan tetap memanggil para jenderal yang patut diduga melanggar HAM itu. Bahkan para jenderal itu akan dipanggil paksa alias ditangkap. Tetapi mungkinkah hal itu? Nampaknya sulit, karena jenderal-jenderal ini, sebagaimana halnya dengan para jenderal pendukung Augusto Pinochet di Chili, Amerika Latin, diam-diam masih berkuasa. Bukanlah rahasia bahwa di Indonesia saat ini ada pimpinan TNI yang formal dan yang informal. Menurut seorang mayjen yang masih aktif, banyak letkol dan kolonel yang berutang budi pada jenderal-jenderal bermasalah ini. Mereka bisa naik pangkat karena jenderal-jenderal pensiunan ini. Karena itu perwira-perwira menengah tadi, bahkan sejumlah brigjen dan mayjen, masih loyal pada para jenderal pensiunan ini, katanya. Maka pimpinan formal TNI sekarang harus memperhitungkan kenyataan itu. Perlu dilihat bahwa di antara yang dipanggil itu terdapat seorang mantan Panglima TNI yakni Wiranto. Jenderal purnawirawan ini pernah menjadi ajudannya Soeharto. Di samping Wiranto ada juga dua mantan Kapolri. Masing-masing jenderal purnawirawan Roesmanhadi dan jenderal purnawirawan Dibyo Widodo, yang, seperti Wiranto, juga bekas ajudannya Soeharto. Mereka semua dibesarkan semasa Soeharto. Panglima TNI saat ini Laksamana Widodo dikenal sebagai orangnya Wiranto. Ia naik karena Wiranto dan Habibie. Ketua KPP HAM Trisakti Semanggi I dan II, Albert Hasibuan yang kecewa karena panggilannya tidak digubris para jenderal, mengatakan, komisi yang dipimpinnya itu dapat menggunakan hak pemanggilan secara paksa terhadap pejabat TNI dan Polri yang tidak memenuhi panggilan. Tapi kalangan pro-dem di Jakarta meragukan hal itu. "Selama ini Komnas Ham selalu ragu-ragu menghadapi kasus-kasus yang menyangkut keterlibatan militer," kata seorang aktivis. "Pimpinan Komnas HAM selama ini sering berkonsultasi ke jalan Senopati, kantornya mantan Wakil Presiden Sudharmono yang merupakan pembela setia Orde Baru dan Soeharto," katanya. Di samping itu Ketua KPP HAM tersebut, Albert Hasibuan, adalah pengacaranya Benny Moerdani, mantan Panglima TNI. Selama seperempat abad Albert ikut CSIS-Opsus dan berkali-kali di MPR, atas nama Golkar, meminta Soeharto dipilih kembali sebagai presiden. Jadi bagaimana mungkin pembela Orde Baru bisa memeriksa sesama Orde Baru? tanyanya. Jangan-jangan cerita lama bisa terulang kembali, ketika seorang anggota Golkar semacam Marzuki Darusman yang notabene memimpin Komnas HAM harus memeriksa jenderal-jenderal yang terlibat. Yang kakap-kakap dilepas oleh Marzuki karena pertimbangan politik. Yang teri-teri saja yang masuk daftar. Tetapi bisa saja Albert Hasibuan menggunakan momentum ini untuk memakai "sabun reformasi" untuk membersihkan citra kelompok Komnas HAM dan KPP HAM dengan memaksa memeriksa para jenderal yang terlibat. Sementara itu menurut Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan, bila sampai tiga kali tetap menolak dipanggil, Komnas HAM sebagai penyelidik kasus pelanggran HAM memiliki wewenang untuk meminta bantuan polisi untuk menangkap mereka yang menolak panggilan. * TIM PENYELAMAT GOLKAR BUKTI GOLKAR PECAH Sebagai tersangka dalam skandal Bulog jilid dua jelas Akbar Tandjung makin terpojok. Posisinya sebagai ketua umum di partai berlambang pohon beringin ini terus digerogoti. Dewan Penasehat Partai Golkar malah membentuk Tim Penyelamat Golkar. Sejumlah sesepuh Golkar seperti Muladi, Baramuli, Suhardiman dan Pinantun Hutasoit, bergabung dalam tim ini. Sementara Cosmas Batubara ditunjuk sebagai ketua tim. Cosmas menegaskan tim ini bertugas memperkuat posisi Golkar dan bukan menurunkan atau mengamankan Akbar. Cosmas Batubara: Tim itu dibentuk di kantor Golkar, bukan di luar-luar. Jadi dia merupakan putusan resmi dari penasehat Golkar dihadiri oleh unsur-unsur DPP Golkar dan tugasnya untuk memperkuat Golkar, bukan bertugas untuk menyingkirkan orang. Jadi tugasnya tim ini adalah bagaimana memperkuat posisi Golkar begitu. Sebelum Tim Penyelamat Golkar terbentuk, sejumlah tokoh seperti Muladi dan Baramuli dikabarkan telah menggulirkan usul penyelenggaran Musyawarah Nasional Luar Biasa. Alasannya, apa lagi kalau bukan membahas prahara tudingan keterlibatan Golkar dan Akbar dalam skandal Rp. 40 milyar itu. Bahkan muncul kabar Baramuli menyurati para pimpinan daerah partai untuk mendukung usulan penyelenggaran Musyawarah Nasional Luar Biasa. Timbulnya gerakan sekelompok orang dengan alasan menyelamatkan panji-panji partai ini langsung menimbulkan dugaan terjadi perpecahan dalam Golkar. Namun Ketua Partai Golkar Slamet Effendi Yusuf membantah munculnya tim ini sebagai pertanda terjadi perpecahan di Golkar. Apa yang terjadi hanyalah perbedaan pendapat antaranggota. Slamet E. Yusuf: Jadi kita juga tidak usah terlalu sensitif terhadap apa yang dilakukan oleh dewan penasehat sepanjang masih berada dalam koridor. Tapi kalau tim penyelamat partai itu kemudian pembeberannya tidak dilakukan berdasarkan prosedur, katakanlah kalau nasehat itu kan, kalau saya mau menasehati anda misalnya kan ya saya ketemu anda, saya nasehati anda kan, bukan menyebar-nyebarkan ke seluruh negeri kan? Jadi itu asal mereka secara internal menyampaikan nasehatnya apapun itu saya kira jangan terlau ditanggapi dengan sensitif. Usulan diadakannya Musyawarah Luar Biasa atau Munaslub Partai Golkar menurut Slamet masih sebatas wacana. Munaslub hanya dapat dilaksanakan jika diusulkan oleh 2/3 Dewan Pimpinan Daerah Propinsi partai berwarna kuning ini di seluruh Indonesia. Bagaimana reaksi para pengurus Golkar daerah? Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Sulawesi Selatan Edi Baramuli menyambut baik terbentuknya Tim Penyelamat Golkar, yang dinilainya akan menyelamatkan kelangsungan partai. Edi berharap tim ini akan memberi saran dan nasehat kepada pimpinan pusat Golkar untuk menyelesaikan kasus bulog jilid dua. Edi juga setuju upaya penyelamatan itu berupa Musyawarah Nasional Luar Biasa secepatnya. Edi Baramuli : Kalau saya mengikuti koran-koran dan televisi bahwa salah satu usul daripada tim penyelamat partai Golkar itu adalah supaya dilakukan Munaslub. Nah Munaslub ini harus diartikan bukan untuk menjatuhkan ketua Akbar Tandjung. Tetapi untuk meminta klarifikasi tentang masalah dana non budgeter Bulog itu yang melibatkan ketua umum Akbar Tandjung. Namun, sejauh ini tidak semua pengurus daerah Golkar menyetujui penyelenggaraan Munas Luar Biasa. Beberapa di antara mereka seperti DPD Jawa Tengah dan Sulawesi Tenggara justru curiga tim ini hanya upaya menyingkirkan Akbar. Reaksi Akbar juga tak kalah kerasnya. Mula-mula ia menyatakan Tim Penyelamat Golkar tidak ada dan Baramuli serta konco-konconya akan dijatuhi sanksi. Namun seusai rapat, pengurus pusat Golkar dan sebagian anggota Tim Penyelamat Partai Golkar Jumat petang, Akbar menyatakan masalah Baramuli sudah selesai. Akbar mengatakan Baramuli yang tidak hadir dalam rapat itu telah menjelaskan duduk persoalannya melalui surat. Dalam surat itu, sekali lagi menurut Akbar, Baramuli mengatakan tak pernah menyurati para pimpinan daerah untuk mendukung Munaslub. Namun anggota tim penyelamat Golkar lainnya enggan menanggapi pernyataan Akbar ini. Pengamat Politik Arbi Sanit mengatakan kehadiran Tim Penyelamat Golkar menunjukkan elit partai ini sudah terbelah. Mereka terbagi dalam kubu yang mendukung dan menentang Akbar. Menurut Arbi, kasus yang menimpa Akbar Tandjung akan menjadi beban partai Golkar jika tidak diselesaikan. Arbi Sanit : Kalau dilihat secara menyeluruh itu sudah jelas. Karena keraguan Golkar untuk memisahkan antara persoalan Akbar Tandjung dan Golkar sendiri itu akan berimpact ke pemilih yang dulu memilih atau sampai sekarang setia pada Golkar. Jadi oleh karena itu kurang tegasnya Golkar memberikan dukungan pada pembersihan Golkar dari masalah KKN itu merugikan dari segi publiknya. Meski demikian Arbi menilai saat ini posisi Akbar masih cukup kuat. Sebab usulan Munas Luar Biasa hanya berkembang di kalangan Dewan Penasehat. Meski demikian jika penyidikan kasus penyelewengan dana Bulog makin menyudutkan Akbar dan para pimpinan daerah Golkar menerima usulan ini, tentu posisi Akbar akan makin melemah. Tim Liputan 68 H Jakarta --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
