--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 05 Februari 2002 14:00 UTC ** UTUSAN AMNESTY INTERNATIONAL TELAH MENINGGALKAN INDONESIA ** PRESIDEN GEORGE BUSH UMUMKAN RANCANGAN ANGGARAN 2003 ** MANTAN DIREKTUR ENRON DIPAKSA SENAT UNTUK BERIKAN KETERANGAN ** TOPIK GEMA WARTA: PAPUA MENILAI JAKARTA TIDAK BERNIAT TULUS MENGUNGKAP KASUS THEYS ELUAY ** TOPIK GEMA WARTA: KODAM ISKANDAR MUDA DIBUKA, KAPAN PERTUMPAHAN DARAH DI ACEH BERHENTI? * UTUSAN AMNESTY INTERNATIONAL TELAH MENINGGALKAN INDONESIA Pemerintah telah memerintahkan dua utusan Amnesty International untuk meninggalkan Propinsi Papua. Kedua orang tersebut berada di propinsi ini untuk menyelidiki kasus pembunuhan mantan Pemimpin Dewan Presidium Papua Theys Eluay. Menurut pihak imigrasi kedua anggota Amnesty tersebut melanggar peraturan keimigrasian, karena masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa kunjungan sosial-budaya, dan tidak memberitahukan rencana untuk melakukan penyidikan di Papua. Untuk melakukan penyelidikan keduanya membutuhkan visa jenis lain. Menurut Jakarta, saat ini kedua utusan Amnesty International telah meninggalkan Papua dan kembali ke Inggris. Senin kemarin Komisi Penyelidik Nasional telah memulai penyelidikan resmi di Papua, sehubungan kasus pembunuhan Theys Eluay. * PRESIDEN GEORGE BUSH UMUMKAN RANCANGAN ANGGARAN 2003 Presiden Amerika Serikat George Bush mengumumkan rancangan anggaran belanja negara untuk tahun 2003, dengan jumlah total lebih dari 2100 milyard dolar. Jumlah ini 6% lebih banyak dari anggaran tahun 2002 dan untuk pertama kali setelah beberapa tahun menunjukkan adanya defisit biaya. Presiden Bush ingin menggandakan anggaran untuk bidang keamanan dalam negeri, dan melipat-tigakan anggaran untuk pemberantasan bio-teror. Selain itu presiden Amerika juga ingin menambah anggaran untuk pemberantasan terorisme internasional sebanyak tiga milyar dolar, di atas jumlah satu milyar dolar yang diumumkan tidak lama setelah serangan 11 September. Negara-negara seperti Yordania, India, Pakistan dan Oman yang bekerjasama dengan Amerika dalam memberantas terorisme, mendapat tambahan bantuan ekonomi dan militer. Untuk pemberantasan mafia obat bius di Amerika Selatan, Presiden Bush juga ingin mengeluarkan biaya tambahan beberapa ratus juta dolar. Saat ini pemerintah Washington misalnya mendanai pembentukan batalyon tentara khusus kedua di Kolombia, yang mendapat tugas menjaga pipa-pipa minyak di negara tersebut. Secara keseluruhan anggaran Departemen Pertahanan Amerika ditingkatkan sebayak 15%, yang merupakan jumlah terbesar sejak masa pemerintahan mantan Presiden Ronald Reagan di tahun 80-an. * MANTAN DIREKTUR ENRON DIPAKSA SENAT UNTUK BERIKAN KETERANGAN Senat Amerika Serikat ingin memaksa mantan direktur konglomerat enerji Enron yang bangkrut, untuk memberikan keterangan resmi lewat jalan pengadilan. Mantan Presiden Komisaris Kenneth Lay sebelumnya mengatakan akan secara sukarela memberikan keterangan di depan komisi khusus Senat. Tetapi Ahad kemarin ia menarik keterangan tersebut, dengan alasan dapat merugikan dirinya. Ketidakhadiran Kennneth Lay di depan anggota komisi Senat menyebabkan rangkaian isu politik di Amerika. Sementara itu direktur Enron ini langsung menyatakan meletakkan jabatannya. Kenneth Lay dianggap sebagai tertuduh utama dalam kasus kebangkrutan Enron, perusahaan enerji terbesar di dunia. * MENLU COLIN POWELL BERBICARA DENGAN KETUA PARLEMEN PALESTINA Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Colin Powell telah mengadakan pembicaraan dengan Ketua Parlemen Palestina Ahmed Qorei di Washington, mengenai situasi terakhir di Timur Tengah. Ini adalah pembicaraan tingkat tinggi pertama antara kedua belah pihak, sejak beberapa bulan lalu. Dalam kesempatan itu Powell mengulangi seruan Washington ke arah Palestina untuk mengakhiri serangan-serangan anti-Israel. Bulan lalu ketua parlemen Palestina mengajukan sebuah rancangan perdamaian kepada Menteri Luar Negeri Israel Shimon Peres, yang antara lain mencakup pengakuan negara Palestina merdeka, dan akhir pendudukan Israel di wilayah Tepi Barat Sungai Yordan. Usulan tersebut didukung antara lain Menlu Prancis Hubert Vedrine, tetapi langsung ditolak Perdana Menteri Israel Ariel Sharon. Sharon akan diterima Presiden George Bush Kamis besok di Gedung Putih. * AKSI MOGOK MASSAL DI MADAGASKAR Warga Madagaskar secara massal mengikuti seruan pemimpin oposisi Marc Ravalomana untuk melakukan aksi mogok massal. Di ibukota Antanarivo semua toko dan kantor diberitakan tutup. Angkutan umum tidak berjalan, dan jalan-jalan ibukota diberitakan sepi. Lalu lintas udara juga diberitakan terhenti. Ravalomana menyerukan untuk menjadikan ibukota itu kota hantu, memprotes hasil pemilihan umum presiden. Pemimpin oposisi yang juga walikota Antanarivo ini, menyatakan telah memenangkan pemilu presiden yang diselenggarakan 16 Desember lalu, Tetapi para hakim Mahkamah Agung memutuskan, harus dilangsungkan putaran kedua pemilu. Dalam beberapa minggu terakhir warga Madagaskar secara massal berdemonstrasi menentang putaran kedua pemilu presiden. * KOFI ANNAN TUTUP FORUM EKONOMI DUNIA Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan menyerukan kepada dunia bisnis internasional untuk berusaha lebih banyak membantu pemberantasan kemiskinan dan mengusahakan pembagian kekayaan yang lebih baik di dunia. Annan menyerukan hal ini sewaktu penutupan Forum Ekonomi Dunia di New York, dan sekaligus memperingatkan bahwa negara-negara miskin bisa begitu saja terjerumus dalam perang. Dalam beberapa hari terakhir beberapa ribu pengusaha, para pakar ekonomi dan politikus dari seluruh dunia membicarakan perkembangan ekonomi internasional. Sementara di kota Porto Elegre di Brazil, diselenggarakan konperensi berlawanan, Forum Sosial Dunia. Konperensi ini diselenggarakan para penentang globalisasi, yang memperingatkan dampak-dampak kemiskinan di dunia. Menurut beberapa ribu pemimpin serikat buruh, aktivis lingkungan hidup dan organisasi hak asasi manusia, kemiskinan adalah sumber dari terorisme dan kejahatan. Forum Sosial Dunia juga menentang rencana untuk menjadikan Amerika Utara, Tengah dan Selatan, satu zona perdagangan bebas. Menurut pernyataan akhir konperensi, hal ini hanya berakhir dengan monopoli oleh Amerika serikat. * IRAK BERSEDIA BICARA TANPA SYARAT DENGAN PBB Irak menyatakan bersedia memulai kembali perundingan, tanpa persayaratan awal dengan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan dan PBB. Demikian Presiden Irak Saddam Hussein lewat Ketua Liga Arab, Amr Moussa. Annan menyatakan bersedia menerima delegasi Irak, untuk membicarakan pelaksanaan resolusi PBB yang diberlakukan sejak 1990. Kebijakan terhadap Irak, memang tidak ditentukan oleh Kofi Annan, tetapi oleh lima negara anggota Dewan Keamanan PBB. Tetapi dalam beberapa tahun terakhir, para anggota Dewan Keamanan berbeda pendapat mengenai kemungkinan perlunakan sanksi terhadap Irak. Karena itu Kofi Annan membatalkan rencana pembicaraan dengan delegasi Irak tahun lalu. Presiden Amerika Serikat George Bush minggu lalu dalam pidato tahunannya di depan Senat, menamakan Irak ancaman bagi keamanan dunia. * BENDERA AFGANISTAN RESMI DIKIBARKAN DI ISTANA PRESIDEN Pemimpin interim Afganistan Hamid Karzai untuk pertama kali mengibarkan bendera nasional Afganistan. Sejak tahun 1978 bendera tiga warna, hitam - merah dan hijau ini kembali berkibar di halaman istana presiden di ibukota Kabul. Sewaktu upacara penaikan bendera Karzai menyatakan, bendera tersebut melambangkan harapan negaranya, bahwa perdamaian akan tetap langgeng. Selain itu ia ingin secepat mungkin membentuk pasukan nasional, antara lain untuk menyelesaikan pertikaian antara panglima perang yang bersaing. Minggu lalu di kota Gardez di Afganistan Timur, pecah insiden berdarah antara pimpinan kota tersebut, yang menewaskan 15 orang. * TEMBAK MENEMBAK DI NEPAL TIMUR Di Nepal Timur para pemberontak Mao sedikitnya menembak mati 16 orang polisi Nepal. Para pemberontak melepaskan rangkaian tembakan ke arah sebuah pos polisi di dekat sebuah tempat proyek pembangunan, 60 kilometer di timur ibukota Kathmandu. Setelah itu pecah tembak menembak yang berlangsung selama beberapa jam. Tidak jelas apakah juga ada korban tewas di pihak pemberontak. Ini adalah insiden terparah di Nepal sejak diberlakukannnya keadaan darurat bulan Nopember lalu. Pihak pemberontak Mao di Nepal ingin mengganti monarki dengan pemerintah komunis yang terdiri atas satu partai. * ZIMBABWE TAHAN WARTAWAN YANG MELANGGAR UU BARU Untuk pertama kali di Zimbabwe seorang wartawan ditangkap sehubungan pelanggaran undang-undang keamanan terbaru, yang melarang kritik terhadap pemerintah Presiden Robert Mugabe. Koresponden Basildom Peta yang bekerja untuk harian Inggris The Independent, ditahan sejak Senin kemarin karena menyelenggarakan sebuah demonstrasi menentang undang-undang tersebut, tanpa mendapat ijin terlebih dulu. Tetapi tuduhan kembali dicabut Selasa ini, dan wartawan itu kemudian dibebaskan. Menurut pihak kehakiman Zimbabwe Peta tidak membutuhkan ijin untuk menyeleggarakan demonstrasi, karena ia adalah sekretaris jenderal serikat wartawan Zimbabwe. Dalam UU tertera kelompok-kelompok resmi boleh melakukan pertemuan tanpa mendapat ijin terlebih dulu. UU baru ini sangat ditentang masyarakat internasional, dan diberlakukan sehubungan pelaksanaan pemilu presiden Zimbabwe, bulan depan. * PAPUA MENILAI JAKARTA TIDAK BERNIAT TULUS MENGUNGKAP KASUS THEYS ELUAY Presiden Megawati baru saja menandatangani Keppres pembentukan Komisi Penyelidik Nasional untuk mengusut kematian Ketua Dewan Presidium Papua Theys Eluay. Namun separonya berisi anggota aparat bersenjata. Dewan itu disebut-sebut ikut duduk didalamnya, tetapi sebenarnya tidak pernah diajak. Jadi, Jakarta tidak tulus, dan habislah sudah kredibilitas Jakarta di mata Papua. Demikian menurut Sekjen Dewan Presidium Papua, Thaha al-Hamid: Thaha al-Hamid [TH]: Jauh sebelum Presiden Megawati membentuk Komisi Penyelidik Nasional, para pemimpin agama, Presidium Dewan Papua, LSM tapi juga berbagai komponen di Papua, telah memberikan beberapa pernyataan. Pertama harus menggambarkan ketulusan pemerintah untuk menuntaskan masalah ini secara independen, secara obyektif. Tetapi dengan diumumkannya Komisi tadi, maka kami sudah tahu bahwa pemerintah tidak memiliki ketulusan. Kenapa? Karena di dalam tim itu komposisi orang sipil hanya 6 orang dan tentara atau polisi 5 orang. Ketuanya bahkan mantan polisi, angota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Jadi kami rasa bahwa pemerintah hanya sedang tarik ulur dan tidak memiliki ketulusan sama sekali untuk itu. Karena itu yang pertama kali muncul dari rakyat Papua adalah, kami kecewa dan sangat kecewa. Radio Nederland [RN]: Jadi setelah beberapa kali tim pengusutan, setelah beberapa kali desakan dari Papua untuk suatu tim independen bahkan internasional, sekarang dengan dibentuknya tim baru yang ternyata separonya dari aparat bersenjata, apakah ini suatu tamparan bagi Papua? TH: Bukan bagi kami justru ini pinalti bagi Jakarta. Jakarta bingung dan Jakarta tidak mampu untuk mengungkapkan secara tegas, secara obyektif, apa yang ada di balik penculikan dan pembunuhan terhadap Ketua Presidium Dewan Papua. Nah lebih aneh lagi, tim dari kepolisian tetap bekerja dan pertanggungjawabannya atau mekanismenya akan langsung menuju kepada penyelesaian secara hukum. Sementara Komisi Penyelidik Nasional itu akan bertanggungjawab kepada presiden. Jadi semakin tidak jelas, semakin kabur dan supaya diketahui bahwa justru hari ini tim dari Puspom TNI sudah mulai bekerja di Jayapura. Itu sudah mulai bekerja dan sudah mulai memanggil saksi-saksi di Jayapura. Jadi kami lihat bahwa upaya-upaya yang dilakukan menjurus kepada pengaburan masalah. RN: Jadi ada tiga pengusutan yang sedang berjalan atau sudah berjalan, dari polisi setempat yang diakui hasilnya kemudian oleh Kapolda Mangku Pastika. Kemudian yang barusan anda sebut dari tim Puspom, Puspom ini untuk kedua kalinya, dan yang sekarang akan berjalan yaitu Tim Nasional. Tapi tidak jelas apa hubungannya antara ketiga ini? TH: Mak itu kami katakan bahwa tim penyidik diturunkan boleh jadi hanya untuk mengulur waktu, hanya untuk membujuk hati orang Papua. Tapi sungguh-sungguh tidak ada ketulusan. Kalau ada ketulusan, Megawati tinggal saja mengumumkan hasil dari polisi kemudian ditindak-lanjuti, dalam bentuk pemanggilan tersangka. Sekarang saksi yang dipanggil terus, tersangkanya siapa? Nggak jelas! RN: Anda dan mungkin banyak kalangan di Papua tampaknya lebih percaya pada pengusutan yang dilakukan dan pernyataan yang diakui oleh Kapolda Mangku Pastika yah? Kenapa Papua tidak mendesakkan pada Kapolda, ini saja yang diteruskan? TH: Kami sudah mendesak. Mendesak seperti apa lagi yang kami belum lakukan. Kami sudah lakukan. Perlu kita ketahui bersama dan ingat bahwa hak kewenangan untuk melakukan penyidikan yang ada pada polisi itu ditentukan oleh konstitusi. Sementara tim yang lain yang baru dibentuk ini hanya dengan Keppres. Jadi pemerintah sendiri tidak percaya dengan konstitusi pemerintah, tidak percaya dengan suatu institusi yang bekerja berdasarkan undang-undang. Lalu bagaimana untuk memaksa rakyat Papua untuk percaya. RN: Kalau begitu ini bukan sekedar ketidaktulusan, mungkin ini suatu upaya cover-up yah, suatu upya menutup-nutupi dan memeti-eskan. TH: Itu benar sekali, dan sejak awal sudah kami sampaikan langsung kepada Pak Kapolda. Apabila polisi telah mengumumkan hasil yang signifikan segera umumkan. Karena jika tidak, ketika masalah ini sampai di Jakarta, maka cenderung akan terjadi konspirasi kekuasaan. RN: Dan ini yang terjadi menurut anda sekarang? TH: Ya. Satu keanehan lagi di dalam tim, tadi diumumkan bahwa dari 11 nama itu ada juga dari Presidium Dewan Papua. Sampai sejauh ini, selaku sekretaris jenderal, saya belum pernah mendapat surat resmi dari pemerintah untuk menawarkan masuknya Presidium Dewan Papua. Saya merasa ini agak heran sekali, karena kami hanya mendapat informasi bahwa Presidium Dewan Papua diminta masuk itu justru melalui orang Papua, yang hari ini sudah diumumkan masuk. Saudara Pendeta Phil Erari. Kami pikir bahwa pemerintah adalah suatu institusi resmi. Kami juga Presidium Dewan Papua adalah suatu institusi rakyat. Seyogyanya pemerintah membuat surat dan menyampaikan itu. Tetapi karena pemerintah hanya menyampaikan melalui lisan, kami juga sudah menjawab melalui pers, kami sudah menjawab langsung kepada Menko Polkam bahwa Presidium Dewan Papua adalah korban. Kami tidak akan ikut di dalam konspirasi itu. RN: Kalau ini suatu konspirasi di mana Papua menjadi korban, lalu tentu anda tidak mengharapkan kesimpulan yang obyektif. Lalu apa yang dapat dilakukan oleh Papua melalui lembaga internasional? Apakah ini buntu bagi Papua? TH: Oh tidak. Kami akan menggunakan mekanisme itu karena kami yakin dan percaya, bahwa jika persoalan ini hanya diselesaikan di Indonesia maka tidak akan pernah selesai dan akan sama seperti persoalan 40 tahun yang lalu. Presidium Dewan Papua telah memberikan mandat kepada tiga LSM, Kontras Papua, LBH Papua dan Elsam Papua untuk menuntaskan laporan akhir versi masyarakat. Nah silahkan pemerintah laksanakan, dan kami juga akan melaporkan hasil investigasi yang sudah dilakukan oleh ketiga LSM ini. Tapi juga didukung oleh sejumlah tokoh agama. Kami terus terang akan menggunakan berbagai mekanisme internasional yang ada. RN: Pada saat ini kredibilitas Jakarta di mata masyarakat Papua, sudah 0 atau masih 0 koma sekian? TH: Saya kira sudah tidak ada sama sekali. Ini menjadi barometer, menjadi ukuran tentang komitmen pemerintah untuk menghargai hak hidup rakyat Papua. * KODAM ISKANDAR MUDA DIBUKA, KAPAN PERTUMPAHAN DARAH DI ACEH BERHENTI? Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Endriartono Sutarto, di Banda Aceh, Selasa kemarin akhirnya meresmikan berdirinya kembali Kodam Iskandar Muda yang telah dilikuidasi sejak tahun 1985. Wakil Komandan Satgas Penerangan Kolakops Mayor Inf Hertoto, di tengah upacara peresmian Kodam dan pelantikan Pangdam, menyebutkan bahwa pada saat yang bersamaan KSAD juga melantik Pangdam Iskandar Muda yang pertama, itulah Brigjen TNI M Djali Yusuf. Sekarang tinggal menanti kapan pertumpahan darah di Aceh mereda. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Kalangan aktivis SIRA kemarin memutuskan untuk tidak turun ke jalan meski Kodam Iskandar Muda dihidupkan kembali oleh KSAD Jenderal Endriartono. Ketua SIRA, Sentral Informasi Rakyat Aceh, Mohammad Nazar, berpendapat, pengaktifan kembali Kodam Iskandar Muda justru akan memberi peluang meningkatnya kesombongan militer terhadap rakyat Aceh. "Kehadiran Kodam pun menutup peluang masyarakat sipil bagi penyelesaian konflik Aceh," katanya kepada pers kemarin. Karena itu SIRA tetap menolak pengaktifan kembali Kodam Iskandar Muda. Aceh baginya kini menjadi ladang bagi perwira-perwira militer dan Polri untuk peningkatan karir mereka. Keadaan di Banda Aceh kemarin nampak aman dan berlangsung normal. "Kami sudah mengerahkan personil untuk mengamankan jalannya peresmian Kodam Iskandar Muda," jelas Mayor Ertoto, juru bicara TNI di Banda Aceh. Peran tentara dan polisi akhir-akhir ini memang disorot kembali oleh masyarakat. Bukan hanya soal Kodam Iskandar Muda dan pembunuhan Theys Eluay oleh Kopassus di Papua, tetapi juga soal kepengecutan para jenderal yang tidak mau dipanggil oleh KPP HAM yang dibentuk Komnas HAM. KPP HAM Trisakti-Semangggi I dan II yang dipimpin Dr Alber Hasibuan SH telah dilecehkan oleh para pelanggar HAM di kalangan tentara, kata Indro Tjahyono seorang, aktivis Ornop, atau Organisasi Non Pemerintah. Selanjutnya pengamat militer ini meramalkan bahwa niat KPP HAM untuk memanggil para jenderal yang terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut tidak bakal kesampaian. Hal ini sehubungan dengan kuatnya akses para jenderal tersebut dengan elit politik yang berkuasa. Sebagai contoh jenderal-jenderal purnawirawanTNI saat ini banyak yang masuk partai-partai politik dan secara terang-terangan menjalin hubungan dengan parpol politik yang berkuasa seperti PDI Perjuangan, PPP dan PAN. Dikatakannya juga bahwa seperti halnya harapan masyarakat untuk menegakkan hukum dan HAM yang selalu kandas. Indro Tjahyono: Bahwa harapan-harapan masyarakat untuk penegakan hak-hak asasi manusia dan hukum selalu mengalami nasib terburuk. Sebagai contoh adalah harapan masyarakat untuk menyeret Akbar Tandjung ke meja hijau dan pembubaran Golkar, sampai sekarang juga kandas. Hal ini lagi-lagi disebabkan karena lobi yang dijalin dengan elit-elit politik berkuasa, yang memupuskan harapan masyarakat untuk menegakkan hak-hak asasi manusia di Indonesia. Mantan Ketua Pansus Trisakti-Semanggi I dan II, Panda Nababan, menanggapi kecurigaan masyarakat bahwa DPR bekerjasama dengan TNI dan Polri, mengatakan bahwa DPR hanya mengeluarkan produk-produk legislatif seperti perundang-undangan. Dan sejak semula fraksinya yaitu Fraksi PDI-Perjuangan mengggap kasus Trisakti dan Semanggi I serta II sebagai pelanggaran berat HAM. Panda Nababan: Jadi begini, sebenarnya DPR itu tidak pernah memutuskan, dalam definisi keputusan DPR dalam arti secara legislatif keputusan. Jadi keputusan DPR itu membuat undang-undang, keputusan DPR itu katakanlah memilih Hakim Agung, keputusan DPR itu setuju atau tidak terhadap calon Kapolri. Itu keputusan-keputusan. Tugas Pansus itu sesuai dengan paripurna dan FK ketua DPR kepada saya, itu tugasnya memantau kasus ini sampai sejauh mana berjalan. Kemudian dari Pansus kita bikin tugasnya itu memberikan rekomendasi kepada penegak hukum. Jadi rekomendasi itulah yang kita sampaikan kepada penegak hukum. Terserah kepada penegak hukum untuk menanganinya. Nah, ini jadi jelas dulu. Jadi dalam rekomendasi itu sebenarnya ada alternatif, yaitu ada fraksi PDI-perjuangan, fraksi PKB, kemudian fraksi PDKB, dan fraksi MKKI, itu merekomendasikan bahwa ini peradilan pelanggaran berat HAM. Tetapi fraksi TNI Polri, fraksi partai Golkar, Reformasi, PPP, dan PBB menyatakan bahwa ini pelanggaran biasa. Kemudian terjadilah voting di Pansus yang anggota Pansus itu 60, tapi waktu itu cuma ada sekitar 20-an, terjadilah voting yang 15 dengan 7. Sebagian dari PDI-perjuangan, karena tidak setuju voting, itu keluar. Jadi waktu itu yang bernafsu untuk ikut voting dari partai Golkar sama dari TNI. Jadi tidak mungkin itu berkolaborasi dengan kita apalagi dari PDI-perjuangan untuk itu. Nah, maka kemudian waktu laporan dari paripurna, waktu itu dari TNI polri dan partai Golkar mengatakan yang dilaporkan itu ke paripurna hanya alasan-alasan itu tidak pelanggaran berat HAM, pelanggaran berat biasa. Laporan juga harus disampaikan kepada paripurna bahwa ada pendapat itu pelanggaran berat HAM. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
