--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 20 Februari 2002 14:20 UTC ** 350 ORANG TEWAS AKIBAT KEBAKARAN KERETA API DI MESIR ** GEORGE W. BUSH DAN KIM DAE-JUNG BERKUNJUNG KE PERBATASAN KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN ** ISRAEL SERANG KANTOR YASSER ARAFAT ** TOPIK GEMA WARTA: PERGANTIAN PUCUK PIMPINAN TNI MOMENTUM KEMBALINYA ANGKATAN DARAT ** TOPIK GEMA WARTA: APA DI BALIK NIAT UNTAET MEMERIKSA 17 ORANG TERDAKWA MILISIA PRO JAKARTA DAN TNI * 350 ORANG TEWAS AKIBAT KEBAKARAN KERETA API DI MESIR Dipastikan 350 orang tewas akibat kebakaran besar kereta api di Mesir. Kebakaran terjadi di salah satu gerbong paling belakang kereta api. Diduga api bermula dari ledakan botol gas yang dipakai seorang penumpang untuk memasak. Masinis tidak menyadari keretanya terbakar, dan selama itu kereta api tetap berjalan sejauh beberapa kilometer. Beberapa penumpang berupaya menyelamatkan diri dengan melompat keluar gerbong yang terbakar. Jenazah mereka ditemukan di jalur kereta api. Kereta api naas tersebut berangkat dari Kairo ke Luxor, membawa penumpang yang akan berlibur untuk merayakan Hari Raya Idul Adha di Mesir Selatan. Sejauh ini dilaporkan semua penumpang memiliki kewarganegaraan Mesir. * GEORGE W. BUSH DAN KIM DAE-JUNG BERKUNJUNG KE PERBATASAN KOREA UTARA DAN KOREA SELATAN Presiden Amerika Serikat, George W. Bush, serta Presiden Korea Selatan, Kim Dae-Jung berkunjung ke zona bebas militer yang terletak antara Korea Utara dan Korea Selatan. Bush menyatakan bersedia melangsungkan dialog dengan Pyongyang mengenai masa depan yang lebih baik. Bush juga mengimbau Korea Utara membuka perbatasannya. Namun Presiden Amerika juga kembali mengkritik pemerintah Korea Utara. Ia menyatakan negara tersebut adalah penjara bagi masyarakat sendiri, dan salah satu rezim paling bahaya di dunia ini tidak pernah boleh menguasai senjata paling bahaya di dunia. Sebelumnya Bush telah berunding dengan Presiden Korea Selatan, Kim Dae-Jung. Dalam perundingan itu Bush menjamin Kim Dae-Jung, Amerika Serikat tidak akan menyerang Korea Utara. Ia menegaskan mendukung sepenuhnya kebijakan 'sinar mentari' Presiden Korea Selatan, yang ditujukan untuk memperbaiki hubungan dengan Korea Utara. * ISRAEL SERANG KANTOR YASSER ARAFAT Angkatan Udara dan Angkatan Laut Israel melancarkan serangan terhadap markas Presiden Palestina, Yasser Arafat di Jalur Gaza. Aksi ini menewaskan 15 warga Palestina. Helikopter tempur Israel juga menembaki kantor Arafat di Ramallah di mana ia ditahan selama dua bulan. Rudal-rudal jatuh beberapa meter dari gedung tersebut. Perdana Menteri Israel, Ariel Sharon menolak mencabut pembatasan ruang gerak Arafat, selama ia tidak bertindak lebih tegas terhadap kaum ekstremis Palestina. Kekerasan antara Israel dengan Palestina semakin dahsyat usai akhir pekan lalu. Puluhan orang tewas akibat serangan Palestina dan aksi balasan Israel, dua hari belakangan. Pemerintah Palestina meminta Dewan Keamanan PBB melangsungkan sidang darurat. * SANAK-SAUDARA KORBAN TEWAS SERANGAN 11 SEPTEMBER MENGAWALI PENGADILAN TERHADAP OSAMA BIN LADEN Sanak saudara tujuh korban tewas akibat serangan terhadap Gedung WTC di New York mengawali pengadilan terhadap Osama bin Laden, Al-Qaeda, Iran serta Irak serta berbagai lembaga keuangan yang diduga mendukung aktivitas teroris, di antaranya bank-bank dan perusahaan di Belanda. Sanak-saudara korban tewas adalah tujuh wanita Amerika yang menuntut ganti rugi lebih dari 100 milyar dolar. Mereka berharap pengadilan bisa menghasilkan pembekuan semua rekening bank yang digunakan kelompok-kelompok teroris. Pemerintah Bush, yang masih melacak Osama bin Laden, sebelumnya telah membekukan beberapa rekening bank yang diduga dipakai organisasi teroris. * POLISI ITALIA GAGALKAN SERANGAN TERHADAP KEDUBES AMERIKA SERIKAT Polisi Italia menangkap empat pria di Roma, yang diduga ingin meracun persediaan air minum Kedutaan Besar Amerika. Empat pria tersebut membawa jumlah besar bahan kimia beracun sianida, dan sebuah peta saluran air minum di Roma. Sebuah peta lain dengan jelas melingkari lokasi Kedutaan Besar Amerika. Pihak polisi Italia menyatakan racun yang dibawa para tertangkap sudah cukup untuk meracuni puluhan orang. Polisi telah beberapa hari membuntuti para tertangkap dan menangkap mereka di selatan kota Roma. Pria tersebut memiliki kewarganegaraan Maroko. * SLOBODAN MENGELUH TENTANG SIKAP PEMERINTAH BELANDA Slobodan Milosevic mengeluh di Tribunal Yugoslavia Den Haag, negeri Belanda, bahwa pemerintah Belanda tidak mengijinkan isterinya berkunjung ke penjara Scheveningen. Mantan Presiden Yugoslavia ini menyatakan Kementerian Luar Negeri Belanda menolak memberikan visa kepada isterinya. Selain itu Milosevic juga menyatakan para tahanan lain di penjara Scheveningen diperbolehkan lebih sering dikunjungi sanak-saudara mereka. Hakim Richard May menegaskan akan membicarakan kasus ini dengan Kementerian Luar Negeri, yang menandaskan tidak mengetahui tentang hal itu. * PERGANTIAN PUCUK PIMPINAN TNI MOMENTUM KEMBALINYA ANGKATAN DARAT Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Endriartono Sutarto kemarin menyatakan belum tahu apakah ia akan menggantikan posisi Laksamana Widodo AS sebagai Panglima TNI. Masalah pergantian Panglima adalah kewenangan Presiden dan sampai hari ini Presiden belum memutuskan masalah pergantian tersebut dan belum memberikan usulan nama-nama calon Panglima TNI kepada DPR, kata KSAD Endriartono kemarin. Laporan rekan Syahrir dari Jakarta: Pergantian pimpinan tertinggi TNI kali ini oleh sementara kalangan dinilai menjadi momentum kembalinya Angkatan Darat memimpin TNI. Sejak tahun 1999, jabatan Panglima TNI dipegang oleh seorang Laksamana Angkatan Laut. Pergantian Panglima TNI yang dijabat Widodo sejak tahun 1999 sangat seret. Rencana pergantiannya sudah bergulir sejak Gus Dur menjadi presiden. Widodo diangkat sebagai Wakil Panglima TNI semasa Habibie berkuasa. Laksamana Angkatan Laut ini dikenal sebagai orang kepercayaannya Wiranto. Tetapi sejak Wiranto menjadi Menko Polkam, dan Widodo menggantikannya sudah bergulir isyu bahwa Widodo akan diganti. Namun hingga kini ia masih terus bertahan. Pernah ada isyu bahwa Angkatan Laut akan diganti oleh Angkatan Udara. Berarti Marsekal Hanafie Asnan yang akan menggantikan Widodo. Tapi rencana ini batal. Kemudian muncul usulan agar dibentuk kepala staf gabungan. Tapi ini pun tidak terbukti. Kini Endriartono nampaknya yang benar-benar akan menggantikan Widodo. Sehingga harapan para pendukung Tyasno, pupus sudah. Angkatan Darat nampaknya mulai menguat kembali posisinya. KSAD yang semula dipegang Endriartono akan beralih ke Letjen TNI Ryamizard Ryacudu yang kini menjadi Pangkostrad. Sedangkan Ryamizard akan diganti oleh Mayjen TNI Adam Damiri. Yang menarik, Danjen Kopassus Amirul Isnaeni akan menempati pos baru. Sementara pos Danjen Koppasus akan dipegang oleh Wadanjen Kopassus Brigjen Sriyanto. Dikabarkan juga, Kasum TNI Djamari Chaniago akan menduduki pos sebagai Sekjen Dephankam menggantikan Johny Lumintang yang memasuki pensiun. Jabatan Kasum TNI akan dipegang oleh Letjen Kiki Syachnakrie. Sedangkan Mayjen Cornel Simbolon akan menjadi Pangdam Diponegoro. Dan yang paling kontroversial adalah jabatan yang menyangkut Mayjen Syafrie Syamsudin. Mantan Pangdam Jaya ini akan menjabat sebagai Kapuspen TNI menggantikan Marsda Graito Usodo. Organisasi-organisasi Tionghoa pun langsung menyebut Syafrie, orang yang tangannya berlumuran darah. Karena itu mereka menolak ia menjabat sebagai Kapuspen. Bukankah Kapuspen itu semacam Public Relation Officer atau Humas di suatu perusahaan. Bagaimana mungkin seseorang yang tangannya berlumuran darah korban-korban Mei 1998 bisa menjadi Kapuspen? tanya mereka. Namun bagaimanapun pengangkatan Mayjen Syafrie Sjamsoeddin dapat dikatakan merupakan sesuatu yang ada hikmahnya juga. Karena kini organisasi-organisasi non-pemerintah mulai mendesak agar Kasus Tragedi kemanusiaan 1998 dibuka kembali. Kontras misalnya mendesak Komnas HAM agar segera membentuk Komisi Penyelidik Pelanggaran HAM Kerusuhan Mei 1998. Dalam tragedi itu telah terjadi pelanggaran berat HAM. Tidak ada alasan bagi Komnas HAM untuk tidak mengungkap tragedi yang menelan ribuan nyawa itu. Komnas HAM pun kemarin mengakui adanya pelanggaran berat HAM pada kasus itu. Tetapi Komnas HAM tidak mau bertindak pro-aktif. Ketua Komnas HAM Djoko Soesilo yang juga tergabung dalam lembaga bantuan hukumnya mantan Wapres Sudharmono, berpendapat: Masih ada perbedaan penafsiran atas penjelasan Pasal 48 Undang-Undang No 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Utamanya berkaitan dengan prinsip retroaktif atau berlaku surut. Sampai saat ini belum ada kesepakatan antara DPR dan pemerintah, ungkapnya. Bagaimana pun Pengangkatan Syafrie ini dianggap suatu kesalahan dari pihak Panglima TNI Widodo. Sebelum mengundurkan diri ia ingin agar TNI bangkit kembali. Dia ingin menunjukkan bahwa TNI itu independen dan tidak terus-menerus dibelenggu oleh opini publik. Jika Syafrie berhasil, maka sejumlah perwira yang dianggapnya berkualitas tapi tak punya jabatan karena dianggap publik bermasalah, bisa muncul kembali. TNI sudah bosan diatur atau diinfiltrasi partai-partai. Mantan Kabakin Zen Maulani berpendapat jika Sjafrie dihalang-halangi, maka TNI bisa mengeras kembali dan perwira-perwiranya kembali menjadi konservatif. Bahkan ada yang mengatakan daripada Sjafrie bergerak secara klandestin bersama kawan-kawannya sebaiknya mereka ditampung saja. Tapi susahnya kebanyakan orang hanya ingat bagaimana Sjafrie dan kawan-kawannya dahulu begitu erat merangkut "kakinya" Soeharto sehingga lupa akan penderitaan rakyat. Dengan dudukannya dia sebagai Kapuspen TNI, tentu dia akan lebih banyak mengembangkan defense mechanism-nya, membela TNI meskipun salah. Namun, Letjen Purn. Maulani membela Syafrie dengan mengatakan belum tentu Sjafrie itu bersalah. Maulani: Saya sampaikan tadi , kita di luar mempersaksikan dan sudah memvonis kalau Jendral Syafrie itu orang yang bertanggungjawab, melakukan kesalahan-kesalahan. Padahal saya katakan, barangkali di dalam pemeriksaan oleh Wanjakti, juga di dalam pemeriksaan track recordnya, dia tidak terlibat di dalam atau tidak seperti yang kita persaksikan. Sebuah pengalaman sebagai Panglima, itu dulu ada hal-hal di dalam domen tanggungjawab saya, saya tidak dilapori dan saya tidak tahu. * APA DI BALIK NIAT UNTAET MEMERIKSA 17 ORANG TERDAKWA MILISIA PRO JAKARTA DAN TNI Indonesia menolak permintaan Untaet untuk mengekstradisi sembilan anggota milisi pro-Jakarta dan delapan anggota TNI yang dituduh bertanggung jawab atas pembunuhan 13 orang pro-kemerdekaan Timor Timur di Dili seputar jajak pendapat Agustus 1999. Untaet ingin memeriksa 17 orang tersebut di Timor Timur. Aniceto Guterres, Ketua Komisi Penerima Kebenaran dan Rekonsiliasi di Dili memahami sikap Jakarta ini dan meragukan kesungguhan PBB ingin menegakkan keadilan di Timor Lorosae. Aniceto Guterres [AG]: PBB dalam hal ini bersikap ambigu, karena di satu sisi dia mendukung pengadilan ad-hoc di Indonesia, tapi di sisi lain juga, dia mau mengekstradisi orang-orang yang pernah melakukan kejahatan di Timor Lorosae tapi sekarang sudah ada di Indonesia. Nah, masalahnya juga memang sampai sekarang tidak ada perjanjian ekstradisi. Ya memang ada MOU antara pemerintah Untaet, De Mello, dan juga Marzuki Darusman, tapi itu bukan perjanjian ekstradisi. Dari segi bentuk formalnya bukan sebuah perjanjian ekstradisi. Kedua isinya pun di situ sangat halus. Bukan ekstradisi tapi dibilang transfer barang bukti. Ini substansinya memang lain di situ. Karena itu saya kira sah-sah saja kalau ngomong pemerintah Indonesia mau menolak itu, penyerahan itu. Ketika Untaet mengakui bahwa pengadilan itu boleh berjalan di Indonesia, itu kan sama dengan mengakui kewenangan pengadilan itu. Ya, paling banter hanya minta dihadiri di Indonesia, bukan untuk minta diekstradisi di Indonesia, apalagi tidak ada perangkap-perangkap perjanjian bilateral yang akan mengatur itu. Karena itulah, ketika orang bicara pengadilan internasional, itu senjata yang paling ampuh pemerintah Indonesia untuk menolak pengadilan internasional dengan pengadilan ad-hoc. Dan di situ Untaet mendukung. Saya dalam hal ini bukan mendukung Indonesia, tapi juga terus terang tidak akan setuju dengan sikapnya Untaet. Radio Nederland [RN]: Karena di sini memang rancu. Pertama mengakui Indonesia dulu waktu mengadakan pengadilan ad-hoc. Kemudian tiba-tiba mereka menghendaki sesuatu yang baru di luar daripada kesepakatan itu? Begitu? AG: Ya, itu memang yang saya bilang, ada dobel standard begitu. Saya kira, ya, di mana pun kita tahu bahwa PBB itu kan dikuasai oleh kekuatan-kekuatan super power dalam hal ini bisa juga Amerika dan lain sebagainya. Dan ketika pengadilan internasional akan digelar, dan itu akan merusak kepentingan mereka, akan mengganggu kepentingan mereka, mereka akan menolak. Kemudian mereka mendukung pengadilan ad-hoc Indonesia. Tapi dalam pelaksanaannya, karena ternyata, terbukti ada orang -orang yang seharusnya bertanggung jawab, tidak bisa diseret oleh pengadilan yang dia dukung, kemudian dia mau minta ekstradisi. Mudah-mudahan permintaan ini bukan main kucing-kucingan untuk mengelabuhi orang Timor Lorosae. RN: Ya, jadi kesannya seperti mau menegakkan keadilan tetapi kita juga harus bertanya-tanya adakah udang di balik batu begitu? AG: Tepat sekali. RN: Timor Lorosae pada tanggal 20 Mei 2002 mendatang akan memproklamasikan kemerdekaan. Kenapa perintah penangkapan ini apa itu keinginan PBB justru disampaikan sekarang, kenapa nggak nanti saja diserahkan kepada pemerintah Timor Lorosae? AG: Ini juga menjadi pertanyaan saya Bung. Kenapa baru sekarang? Padahal bukti-bukti yang dikumpulkan di Timor Lorosae sebelum jajak pendapat itu, saya punya bukti yang cukup kuat untuk diadakan penuntutan. Mestinya dituntut sebelum jajak pendapat. Karena ada kepentingan politik waktu itu mereka diproteksi. Tapi setelah jajak pendapat, begitu pengadilan serious crime di Dili ini ada, seharusnya, itu kasus yang memang harus diangkat. Kenapa harus menunggu kasus di Jakarta, pengadilan ad-hoc itu digelar dulu, baru mulai keluarkan dakwaan. Saya kira, ini dari segi proses atau dari segi kronologi sudah ada keganjilan-keganjilan itu. Ini semacam sandiwara baru untuk meyakinkan orang Timor Lorosae bahwa Untaet itu memang serius untuk membantu memberikan keadilan bagi orang Timor Lorosae. RN: Kenapa mesti Untaet membuktikan diri bahwa dia ingin serius membantu rakyat Timor Lorosae? Apakah selama ini ada keraguan-keraguan di Timor Lorosae sendiri mengenai Untaet? AG: Kalau saya sendiri harus mengatakan bahwa betul bahwa Untaet banyak melakukan dalam rangka membantu orang Timor Lorosae. Tapi juga banyak kekurangan-kekurangan. Justru itu yang lebih banyak daripada membuat. Banyak orang juga tidak puas dengan proses transisi ini. Contoh konkret di bidang peradilan saja, kita kembali lagi ke peradilan. Itu juga bisa menjadi contoh gitu. Belum ada satu sistem yang memang di sini terbangun, yang setelah Untaet pergi, orang Timor Lorosae bisa menggunakan sistem itu. Belum ada sistem yang terbangun di sini. Demikian Aniceto Guterres, Ketua Komisi Penerima Kebenaran dan Rekonsiliasi di Dili. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
