--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Selasa 12 Maret 2002 13:40 UTC ** GOLKAR TIDAK AKAN TARIK MENTERINYA DARI KABINET ** ISRAEL LANCARKAN OFENSIF MILITER TERBESAR DI PALESTINA ** PEMERINTAH BIRMA AKAN LANJUTKAN PEMBICARAAN DENGAN AUNG SAN SUU KYI ** TOPIK GEMA WARTA: PKB MENUNGGU PDI MENON-AKTIFKAN AKBAR TANDJUNG SEBAGAI KETUA DPR ** TOPIK GEMA WARTA: PENGGELAPAN DANA BULOG BERJANGKIT KE KEJAKSAAN AGUNG * GOLKAR TIDAK AKAN TARIK MENTERI DARI KABINET Setelah melakukan sidang Partai pemerintah Golongan Karya menyatakan tidak akan menarik mundur para menterinya dari kabinet koalisi, walaupun ketua mereka Akbar Tandjung ditahan. Pimpinan Golkar menyatakan akan menunggu kelanjutan proses peradilan Akbar Tandjung, tetapi akan menilai dengan kritis semua kebijakan pemerintah. Minggu lalu Golkar sempat mengancam akan keluar dari pemerintah koalisi setelah penahanan Akbar sehubungan kasus dana non-bujeter Bulog. Sementara itu Menko Polkam Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, pemerintah tidak akan mencampuri proses politik dan proses hukum berkaitan dengan penahanan Ketua DPR yang juga Ketua Umum DPP Partai Golkar itu. * ISRAEL LANCARKAN OFENSIF MILITER TERBESAR DI PALESTINA Mulai Selasa pagi Israel melancarkan operasi militer terbesar sejak awal aksi intifadah kedua, satu setengah tahun lalu. Dengan menggunakan lebih dari 100 tank dan kendaraan pantser, pasukan Israel menduduki sebagian besar wilayah kota Ramallah di Tepi Barat Sungai Yordan. Dua warga Palestina diberitakan tewas. Selain itu juga dilancarkan serangan di sebuah perumahan di Ramallah, tempat tinggal Pemimpin Palestina Yasser Arafat. Di dekat kota Yerusalem seorang warga Israel tewas, setelah ditembaki warga Palestina. Senin malam kemarin sedikitnya 17 warga Palestina tewas dalam serangan di kamp penampungan Jabalya di Tepi Barat. * PEMERINTAH BIRMA AKAN LANJUTKAN PEMBICARAAN DENGAN AUNG SAN SUU KYI Rejim militer di Birma menyatakan, rencana kudeta terakhir tidak akan mempengaruhi jalannya dialog dengan pemimpin oposisi Aung San Suu Kyi. Akhir pekan ini pemerintah berhasil menggagalkan rencana penculikan pemimpin junta militer tertinggi Birma. Menurut berita sejumlah anggota keluarga dan pendukung mantan diktator Ne Win menjadi otak di belakang rencana kudeta tersebut. Saat ini sejumlah anggota keluarga Ne Win lainnya ditangkap, selain itu sejumlah pejabat tinggi militer dipecat. Dalam beberapa hari mendatang diperkirakan pemerintah Birma akan menahan lebih banyak lagi. Para analis menyatakan, saat ini pecah pertikaian politik di tubuh rejim militer Birma, antara pendukung dan penentang proses demokratisasi. Sebuah delegasi Uni Eropa akan tiba di Birma Rabu besok, dan antara lain akan mendesak percepatan dialog dengan pihak oposisi, pencabutan tahanan rumah Aung San Suu Kyi dan pembebasan sekitar 1500 orang tahanan politik di Birma. * AUSTRALIA AKAN BANGUN KAMP PENGUNGSI DI PULAU NATAL Pemerintah Australia akan membangun sebuah pusat penampungan pencari suaka di Pulau Natal yang terpencil, yang terletak di Samudera Hindia. Diharapkan kebijakan tersebut dapat menghalangi para pencari suaka untuk masuk ke dataran Australia, dan mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan ijin tinggal permanen. Saat ini di dataran Australia sekitar 1700 orang pencari suaka ditahan di kamp-kamp penampungan sambil menunggu hasil pengajuan surat mereka untuk tinggal di negara tersebut. Beberapa bulan terakhir pecah sejumlah kerusuhan berdarah di kamp-kamp penampungan. Selain itu sekitar seratus orang imigran asal Afganistan dan Irak sudah enam hari lamanya melakukan aksi mogok makan. Kamp penampungan di Pulau Natal harus sudah dapat digunakan akhir tahun ini, dan akan menampung sekitar 1200 orang. * FRANCISCO DO AMARAL SETUJU HILANGKAN TANDA GAMBAR PARTAI Lawan utama Xanana Gusmao dalam pemilu presiden Timor Timur, menyetujui sebuah konsesi agar Gusmao dapat tetap mencalonkan dirinya dalam pemilu tersebut. Francisco Xavier do Amaral, menyatakan kedua partai yang mendukung dirinya menyetujui untuk menghilangkan tanda gambar partai dari keras suara, setelah Gusmao mengancam akan mengundurkan diri. Xanana Gusmao, yang merupakan calon favorit, mengecam keras persyaratan Komisi Pemilu Independen PBB, yang mengharuskan setiap partai untuk menggunakan tanda gambar mereka dalam kertas suara. Gusmao memang dicalonkan oleh sembilan partai, tetapi mengajukan persyaratan bahwa ia adalah calon independen. Amaral menyatakan akan menulis surat resmi kepada komisi PBB mengenai konsesi ini, yang menurutnya diambil tanpa tekanan dari pihak manapun. * PENGHITUNGAN SUARA PEMILU ZIMBABWE DIMULAI SELASA INI Selasa ini di Zimbabwe dimulai penghitungan suara hasil pemilihan presiden yang berlangsung dengan penuh kekacauan. Menurut seorang juru bicara pemerintah, hasil pertama akan diumumkan Rabu besok. Menurut perkiraan jumlah elektorat yang datang memberikan suara sekitar 53%. Berbagai tempat-tempat pemungutan suara diperintahkan untuk ditutup oleh Presiden Robert Mugabe, walaupun masih ada antrian panjang mereka yang ingin memberikan suara. Di ibukota Harare polisi memerintahkan ratusan elektorat untuk pulang ke rumah masing-masing. Selain itu Mahkamah Agung Zimbabwe masih harus membahas satu kasus yang diajukan pihak oposisi untuk kembali memperpanjang pemilu selama satu hari. Tetapi gugatan tersebut akhirnya ditolak. Seorang hakim agung lainnya menetapkan Ahad lalu, bahwa para elektorat berhak mendapat perpanjangan waktu satu hari, karena pemilu berlangsung penuh kerusuhan. Pemimpin oposisi Morgan Tsvangirai menuduh Presiden Robert Mugabe sengaja mengacaukan jalannya pemilu. Polisi juga menahan sejumlah orang, antara lain sekjend Partai oposisi MDC. * DUTA BESAR TURKI DIMINTA PENJELASAN OLEH DEN HAAG Pemerintah Belanda meminta penjelasan Turki mengenai penerimaan yang tidak bersahabat sewaktu kunjungan resmi Menteri Pertahanan Belanda Frank de Grave ke ibukota Ankara minggu lalu. Saat ini Departemen Luar Negeri Belanda meminta penjelasan duta besar Turki. Minggu lalu sewaktu kedatangannya Menteri De Grave tidak diacuhkan oleh para penyambutnya di Turki. Setelah itu menteri Belanda ini dikecam keras oleh Wakil Perdana Menteri Turki Yilmaz, yang menuduh Belanda mendukung organisasi Kurdi PKK. Ankara menganggap PKK sebagai sebuah organisasi teroris, dan mengharapkan Uni Eropa akan memutuskan untuk menempatkan PKK ke dalam daftar organisasi teroris yang harus dibekukan semua asetnya di bank. Menurut Turki, pemerintah Belanda memblokade pengambilan keputusan tersebut, yang langsung dibantah keras oleh Den Haag. Akibat perselisihan diplomatik antara Turki dan Belanda, Den Haag memutuskan untuk membatalkan rencana kunjungan Menteri Pertahanan Turki ke Belanda minggu depan. * PKB MENUNGGU PDI MENON-AKTIFKAN AKBAR TANDJUNG SEBAGAI KETUA DPR Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, siap mendukung PDI-P untuk menggusur Akbar Tandjung dari kursi kepemimpinan DPR, paling tidak, sambil menanti jalannya proses hukum. Di balik itu, partai yang didirikan Abdurrahman Wahid ini, juga mengantisipasi kemungkinan kemacetan lembaga eksekutif. Jadi, wacana perubahan kepemimpinan negara, pun mulai bergulir.Tapi, menurut Wakil Sekjen PKB, UMAM WIRANU, semua itu tergantung, apakah PDI-P konsisten mendorong pembentukan Pansus-Bulog: Umam Wiranu [UW]: Sangat tergantung pada Fraksi PDI pada tanggal 18 minggu depan. Tapi kita yakin bahwa PDI-pun tak akan mendukung meskipun proses hukum juga kelihatan serius. Radio Nederland [RN]: Tapi sekarang menyangkut Ketua DPR yang ditahan, apakah situasi ini bisa bertahan terus? UW: Soalnya soal punya etik atau tidak punya etika politik begitu. Kita terpaksa harus sabar menunggu sampai ada keputusan hukum tetap. Tetapi sesungguhnya sekarang saja sudah tersambar DPR. RN: Tapi PKB kan musti menegaskan suatu posisi, apakah bisa ini DPR berjalan terus sementara ketuanya berada di dalam penjara? UW: Kita dalam minggu ini akan memutuskan sikap. Meskipun secara etika politik kita sudah menyatakan Akbar Tandjung harus non-aktif, dan harus berhenti manakala nanti ada keputusan hukum tetap menyatakan dia bersalah. Atau melakukan penyalahgunaan wewenang. Untuk sementara ini memang kita belum memberikan batas waktu sampai kapan dia boleh memimpin Dewan. RN: Siapa yang harus mengambil inisiatif agar posisi ketua DPR ini terisi sementara ketuanya di dalam penjara? UW: Sebenarnya PDI juga, Pak Tardjo sudah memberikan inisiatif bahwa ia sudah siap memimpin hari ini juga. RN: Itu Sutardjo Suryoguritno dari PDI yah? UW: Ya. Kita sudah melakukan beberapa pembicaraan dengan pihak-pihak fraksi yang lain untuk membahas soal ini. Mereka masih sama-sama menunggu, jadi tidak ada yang berani mulai. Karena itu PKB akan membikin inisiatif, untuk mengajak fraksi-fraksi yang lain untuk satu suara, yaitu bagaimana menghentikan Pak Akbar atau menon-aktifkan Pak Akbar dari posisinya sebagai Ketua Dewan. Jadi mungkin pertengahan minggu inilah. RN: Tapi bagaimana desakan dari PKB ini bisa kuat, apabila PKB sejauh ini masih terbelah dengan PKB-Alwi dan PKB-Matori. UW: Kalau di parlemen satu. Karena di parlemen itu kan hanya ada satu fraksi PKB. RN: Skandal Bulog II, pelajaran apa dari semua ini? UW: Yah memang ternyata hukum belum bisa ditegakkan. Masih didominasi oleh orang-orang kuat di masa lalu. Tetapi secara moral sebagai seorang pemimpin, pemimpin partai, dia sudah habis. Ketua-ketua partai yang lain juga sebenarnya mendapatkan dana yang sama dari Bulog pada Pemilu 99. Di akhir cerita saya kira nanti akan ketahuan semua secara politik dan secara moral, bahwa semua cacat moral begitu. RN: Menjelang penahanan Akbar ini, banyak berita mengenai pertemuan atau rekonsiliasi Gus Dur dengan Amien Rais dan isyarat "deal" dengan Megawati. Apakah kemelut Akbar ini membuka peluang untuk itu? UW: Ada kemungkinan itu karena siang hari ini pun Abdurrahman Wahid dijadwalkan bertemu dengan mantan Wapres Try Sutrisno. Itu artinya akan ada babak baru di dalam perpolitikan Indonesia ke depan ini. Saya kira memang pasca penahanan Akbar akan menjadi semakin tidak menentu. RN: Dalam situasi tidak menentu ini Gus Dur akan turun lagi begitu? UW: Bukan, hanya menjadi tali penyambung dari sekian tokoh-tokoh politik. RN: Yah tapi tujuannya apa, mengapa merangkul militer seperti Jenderal Try? UW: Saya kira tidak hanya militer yang dia akan rangkul. Beliau sudah menyatakan sudah tidak efektif lagi. Maka perlu ada perubahan kepemimpinan, atau perubahan sistem begitu. RN: Jadi Gus Dur mulai bicara mengenai kemungkinan ada pemerintahan baru begitu? UW: Iya, kemarin sudah berbicara soal ketidak-efektifan pemerintah maupun legislatif maupun yudikatif. Itu berarti, menurut saya, memang perlu ada perubahan-perubahan begitu. RN: Jadi bukan hanya menggusur ketua DPR, tetapi juga mungkin mengganti presiden maksudnya? UW: Ya, saya kira kan beberapa tawaran sudah digulirkan, dan bukan hanya dari Gus Dur yah. Apakah perlu dibentuknya suatu lembaga presidium yang terdiri dari banyak tokoh, untuk mempimpin perubahan sampai pemilu dipercepat. * PENGGELAPAN DANA BULOG BERJANGKIT KE KEJAKSAAN AGUNG Intro: Masalah dana non bujeter Bulog yang semula menodai Golkar, kini telah berjangkit ke pihak Kejaksaan Agung. Banyak kejanggalan pada cara Jaksa Agung menangani kasus ini. Begitu janggalnya, sampai-sampai pers daerah sudah ada yang menyebut bahwa tak berapa lama lagi Jaksa Agung Rachman akan harus meninggalkan jabatannya. Koresponden Syahrir mengirim laporan berikut dari Jakarta: Ketua Umum Partai Murba Hadidjojo Nitimihardjo menyatakan hingga saat ini belum nampak bahwa pihak Kejaksaaan Agung ingin mengusut penyalahgunaan dana nonbujeter Bulog ke arah Partai Golkar. Padahal masyarakat umumnya sudah mengetahui bahwa Rp. 42,5 milyar dari dana tersebut sebagian di antaranya digunakan oleh pejabat-pejabat Partai Golkar. Pencairan dana-dana ini dilakukan saaat kampanye pemilu Partai Golkar. Hadidjojo juga mengkawatirkan bahwa Kejaksaan Agung tidak akan mengambil langkah-langkah tegas setelah Winfried Simatupang mengembalikan Rp. 32 milyar kepada pihak kejaksaan. Ketua Partai Murba itu melihat Kejaksaan Agung akan menjadikan pengembalian uang ini sebagai alasan untuk melemahkan tuntutan terhadap Akbar Tandjung. "Masak baru sekarang dikembalikan," katanya. Ia mengingatkan juga bahwa pada saat dana tersebut dikucurkan oleh Rahadi Ramelan bunga bank saat itu setinggi 40%. Ia juga bertanya bagaimana bisa uang sebanyak itu digotong-gotong dari bank ke bank. Jika ditransfer, seharusnya Bank Indonesia dengan mudah dapat melacak aliran dananya, jika ada permintaan dari pihak Kejaksaan Agung. Pada tanggal 16 Oktober 2001, Sekretariat Bersama Kelompok Kerja Petisi 50, Forum Aliansi Partai-Partai Islam, Komite Waspada Orde Baru, Gerakan Rakyat Marhaen dan Himpunan Mahasiswa Islam (Majelis Penyelamat Organisasinya) (disingkat Sekretariat Bersama) telah melaporkan pada pimpinan Kejaksaan Agung bahwa sebagian dana nonbujeter tersebut telah diterima oleh bendahara dan wakil bendahara Golkar. Masing-masing menerima Rp. 10 milyar. Fadel Muhammad sebagai bendahara Partai Golkar telah mencairkan dana tersebut melalui rekeningnya di Bank Intan. Bank Intan ini merupakan milik Fadel Muhammad dkk. Sedangkan MS Hidayat sebagai wakil bendahara Golkar mencairkan dana yang diperolehnya melalui rekeningnya di Bank Niaga. Sehubungan dengan itu Kejaksaan Agung telah didesak untuk menelusuri dana itu. Antara lain dengan memeriksa dua bank penerbit cek. Bukopin dan Bank Eksim yang sekarang termasuk dalam Bank Mandiri. Kemudian bank yang menerima dana ini yaitu Bank Intan dan Bank Niaga perlu pula diperiksa. Lebih lanjut Kejaksaan Agung harus memerintahkan Bank Indonesia membuka arus kliring dana nonbujeter Bulog yang berasal dari Bukopin dan Eksim. Namun karena Kejaksaan Agung masih tetap menunggu instruksi Presiden Megawati, maka meski sudah lima bulan berlalu sejak diadukan Sekretariat Bersama, tidak ada sedikitpun upaya Jaksa Agung Rachman untuk membongkar aliran dana tersebut. Kejaksaan Agung pun tidak mau meneliti kebenaran pengakuan Akbar Tandjung bahwa ada dua kwitansi tanda terima uang yang berjumlah Rp. 20 milyar yang dikeluarkan oleh Yayasan Raodatul Jannah. Semestinya Kejaksaan Agung langsung memeriksakan kedua kwitansi tersebut ke laboratorium forensik Mabes Polri. Seyogyanya pula terdapat arsip di kantor Menko Kesra dan Taskin dan kantor Mensesneg, dan bukannya hanya disimpan oleh Akbar Tandjung sendiri. Anggota Fraksi PDIP Zulvan Lindan pun menyatakan heran mengapa Kejaksaan Agung tidak mau memeriksa aliran dana itu. Di samping itu, Kejaksaan Agung pun dicurigai karena mempercayai bahwa uang berjumlah Rp. 42,5 milyar yang terdiri dari sepuluh cek itu diambil secara tunai oleh orang dengan menggunakan KTP palsu. Mana mungkin bank menyetujui begitu saja pencairan uang sampai milyaran rupiah tanpa mengetahui secara pasti identitas orang yang mencairkannya? Biasanya Bank mengkonfirmasikan kepada nasabah, dalam hal ini Bulog yang mengeluarkan cek-cek tersebut. Apakah mungkin pula bahwa dana milyaran rupiah dibawa keluar dari bank tanpa ada pengawalan polisi, kata Chris Siner Kei Timu dari Kelompok Kerja Petisi 50. Menurut seorang pengamat, dengan adanya kritik yang bertubi-tubi pada Kejaksaan Agung maka sulitlah bagi Jaksa Agung Rachman, seorang mantan anggota Golkar, untuk menepuk dadanya dan mengatakan ia berhasil menahan Ketua Umum Golkar dan Ketua DPR RI. Bahwa pihak yang berkuasa tidak puas dengan Rachman bisa dilihat dari issue yang dilemparkan pers Jawa Timur bahwa pengganti Rachman yaitu Suripto SH sudah disiapkan oleh pihak istana. --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
