--------------------------------------------------------------------- WARTA BERITA RADIO NEDERLAND WERELDOMROEP Edisi: Bahasa Indonesia
Ikhtisar berita disusun berdasarkan berita-berita yang disiarkan oleh Radio Nederland Wereldomroep selama 24 jam terakhir. --------------------------------------------------------------------- Edisi ini diterbitkan pada: Rabu 20 Maret 2002 23:00 UTC ** UNJUK RASA JAKARTA MENENTANG PERAYAAN VOC ** TOMMY SOEHARTO DIANCAM HUKUMAN MATI ** CINA DAN KORUT BURU WARGA YANG MENCOBA LARI KE LUAR NEGERI ** TOPIK GEMA WARTA: MASIH ADA PERWIRA-PERWIRA YANG HARUS JUGA DISERET KE PENGADILAN HAM ** TOPIK GEMA WARTA: HARUSKAH PANGLIMA TNI DARI ANGKATAN DARAT? * UNJUK RASA JAKARTA MENENTANG PERAYAAN VOC Aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Belanda di Jakarta menentang peringatan berdirinya persekutuan dagang Belanda, VOC. Sepuluhan pengunjuk rasa adalan para mantan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia dari Belanda. Mereka menyatakan bahwa VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie menimbulkan banyak korban jiwa, memicu kemiskinan dan penderitaan. Para demonstran antara lain menuntut kompensasi Belanda, dari apa yang mereka sebut, pengerukan kekayaan selama 350 tahun. Hari ini di Den Haag Belanda berlangsung perayaan resmi berdirinya VOC, 400 tahun lalu. Sebelumnya Duta Besar Indonesia, Abdul Irsan SH tidak menghadiri upacara ini. Ia mengatakan bahwa masa lalu VOC masih meninggalkan luka di kalangan rakyat Indonesia. Di samping itu Presiden Republik Maluku Selatan di pengasingan, Tutuhatunewa juga tidak hadir. Panitia penyelenggara sengaja tidak mengundang Presiden RMS ini dengan alasan kalangan Maluku tidak memberi kontribusi peringatan. VOC berdiri tanggal 20 Maret 1602 sebagai persekutuan dagang yang khusus memusatkan aktivitasnya di kawasan jajahan di Asia. * TOMMY SOEHARTO DIANCAM HUKUMAN MATI Di Jakarta, Rabu ini berlangsung proses pengadilan terhadap Tommy Soeharto. Setelah berlangsung dua setengah jam, hakim akhirnya menunda proses hingga 27 Maret mendatang. Putera kesayangan mantan Presiden HM Soeharto itu terdakwa dalam kasus kepemilikan ilegal senjata api, pembunuhan Hakim Agung Syafiuddin Kartasasmita dan melarikan diri dari hukuman. Jaksa menuntut hukuman mati terhadap Tommy Soeharto. Sementara itu pekan depan berlangsung pengadilan terhadap Ketua DPR dan Partai Golkar Akbar Tandjung. Akbar didakwa mengkorupsi dana non bujeter Bulog. Dua proses besar ini dipandang sebagai upaya Presiden Megawati Sukarnoputri menindak keras penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi di Indonesia. * CINA DAN KORUT BURU WARGA YANG MENCOBA LARI KE LUAR NEGERI Cina dan Korea Utara melancarkan operasi gabungan memburu sejumlah warga Korea Utara yang menyeberang perbatasan Cina Tenggara. Menurut sumber misionaris di perbatasan, operasi pemburuan tersebut melibatkan sekitar 150 aparat keamanan Korea Utara. Operasi ini berkaitan kasus larinya 25 warga Korut ke Korea Selatan lewat kedutaan Spanyol di Cina, pekan silam. Organisasi bantuan memperkirakan sekitar 100 hingga 300 ribu warga Korea Utara lari ke Cina karena kelaparan dan kekejaman politik di negara mereka. Cina tidak mengakui mereka sebagai pengungsi politik tetapi hanya sebagai pengungsi ekonomi saja. * KOREA SELATAN IMBAU KORUT KEMBALI DIALOG DENGAN AS Presiden Korea Selatan, Kim Dae-Jung mengatakan bahwa Korea Utara tidak memiliki pilihan kecuali melanjutkan dialog dengan Amerika Serikat. Dialog dapat mencegah ketegangan lebih besar antara Amerika dengan Korea Utara, demikian Kim. Selanjutnya ia menambahkan bahwa Korea Selatan akan berupaya maksimal untuk memungkinkan pelaksanaan dialog. Amerika Serikat bisa menjamin keamanan dan memberi bantuan penyelamatan ekonomi Korea Utara, demikian Kim. Hubungan Pyongyang dan Washington menjadi sangat buruk Januari lalu, ketika Presiden AS, George W. Bush menggolongkan Korea Utara, Iran dan Irak dalam "Poros Iblis". Mulai Kamis besok, ratusan ribu tentara AS dan Korea Selatan bersama menyelenggarakan latihan perang besar-besaran. Korea Utara menamai pelatihan militer ini, upaya Amerika memprovokasi perang. * DUA AKSI PALESTINA BAHAYAKAN UPAYA RUJUK Sedikitnya tujuh orang tewas akibat aksi bunuh diri di Israel Utara. 30 lain mengalami luka-luka. Peledakan terjadi di sebuah bis antar kota yang penuh sesak. Menurut polisi Israel, sebagian besar penumpang adalah warga Israel keturunan Arab yang sedang berangkat kerja. Inilah aksi kedua dalam 24 jam. Rabu dini hari tadi, dua warga Palestina melancarkan penembakan di dusun Yerusalem Selatan yang melukai empat warga Israel. Dua orang pelaku akhirnya ditembak mati tentara penjaga perbatasan. Dua aksi ini menghambat upaya pendekatan antara Israel dan Palestina. Utusan khusus Amerika, Anthony Zinni berupaya merealisasikan gencatan senjata. Namun pemerintahan PM Israel, Ariel Sharon menuntut pra-syarat , Presiden Palestina Yasser Arafat harus mencegah aksi-aksi teror di Israel. * EKONOM PEMERINTAH ITALIA DIBUNUH Seorang pakar ekonomi penasihat pemerintah Italia dibunuh. Marco Biagi, 51 tahun ditembak di depan kediamannya di Bologna. Biagi adalah arsitek undang-undang baru perburuhan Italia. Serikat-serikat buruh Italia menentang keras perubahan undang-undang ini dengan alasan, hanya mempermudah majikan untuk mem-PHK karyawan. Sabtu depan dijadwalkan aksi unjuk rasa besar-besaran menentang kebijakan sosial pemerintahan PM Silvio Berlusconi. Hingga saat ini masih belum ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab atas pembunuhan Biagi. Sehubungan pembunuhan ini Menteri Dalam Negeri Italia, Claudio Scajola pulang lebih dini dari kunjungannya di Amerika Serikat. * MASIH ADA PERWIRA-PERWIRA YANG HARUS JUGA DISERET KE PENGADILAN HAM Intro: Beberapa nama politisi teras dan TNI mulai disebut-sebut sejak pengadilan HAM digelar di Jakarta. Sebuah harian Australia menyebut nama Hendropriyono, dan kini dari Dili disebut nama-nama, yang sebetulnya tidak baru, seperti Zacky Anwar, Mayjen Simbolon, selain Wiranto sendiri. Kami menghubungi Leoandro Isaac, Anggota Dewan Konstituante Timor Lorosae dan Uskup Dili, Mgr Ximenes Belo. Pertama-tama, Leoandro Isaac menyatakan tidak puas dengan penggelaran pengadilan HAM di Jakarta. Mengapa? Leoandro Isaac [LI] : Karena hanya kita melihat perwira-perwira yang di lapangan yang diajukan ke meja pengadilan, saya sangat tidak percaya bahwa perwira-perwira menengah dilapangan tidak mungkin bertindak begitu jahat pada waktu itu kalau itu tidak ada instruksi perintah dari atasan yaitu dari Jakarta, terutama dari Wiranto. Radio Nederland [RN] : Akhir-akhir ini disebutkan juga oleh koran Australia bahwa Hendropriyono juga terlibat dalam kejahatan kemanusiaan di Timor Timur, selain Wiranto sendiri. Menurut warga Timor Timur sendiri yang terkena dengan kejahatan ini. Ada nama-nama jendral di luar yang disebutkan? LI : Iya, saya kenal baik waktu itu Jendral Zacky Anwar kan berada di sini, berada di Dili waktu itu. Dan saya sangat heran nama Jendral Zacky Anwar tidak ada di dalam daftar itu. RN : Selain nama-nama itu siapa lagi yang anda kenal? LI : Mereka-mereka yang saya kenal waktu itu di sini yaitu Zacky Anwar sendiri dan seorang kolonel atau sudah Jendral juga itu Anreas itu dari pihak kepolisian. Dia bersama-sama jendral Zacky Anwar di Dili. Dan wakil panglima Udayana jendral Simbolon, juga sering datang ke Dili dan sering ketemu dengan saya juga pada waktu itu. Apakah mereka-mereka ini sama sekali tidak tahu apa-apa. Maka saya kira ini perlu diperjelaskan kepada masyarakat Indonesia maupun internasional dan kami pada khususnya. RN : Warga Timor Loro Sae sendiri tidak pernah berpikir pengadilan HAM ini supaya dilakukan juga di Dili? LI : Kami sudah, dari pihak pemerintahan transisi kami sudah berusaha demikian untuk melakukan ekstradisi bagi beberapa perwira yang ikut bertanggungjawab terhadap kejahatan, pembunuhan yang mereka lakukan di sini, tapi sampai hari ini pemerintahan transisi kami belum berhasil, tapi yah kita menunggu sajauh mana keseriusan pengadilan HAM Indonesia untuk melakukan tugas misi yang sangat mulia ini. Demikian Leoandro Isaac, Dewan Konstituante Dili. Uskup Dili, Mgr Carlos Ximenes Belo, menanggapi pengggelaran pengadilan HAM di Jakarta. Carlos Ximenes Belo [CB] : Saya tidak begitu antusias walaupun ada gubernur ada bupati, ada dandim tapi saya bilang ini saya belum puas. Karena para jendral-jendral atau politisi yang mengatur dari atas itu belum dilibatkan. RN : Maksud Mgr. Belo karena masih ada pejabat-pejabat tinggi TNI yang seharusnya dihadapkan pertama ke pengsadilan HAM? CB : Bagi saya yang menggerakkan begitu banyak orang melalui Hercules, kapal waktu itu dari Dili ke Timor Barat itu bukan hal yang kecil pada tingkat propinsi, itu tentunya tingkat nasional. RN : panglima TNI waktu itu kan Wiranto, berarti dia tahu semua rencana itu ya. Dan dia harus pertama sebetulnya yang harus diadili? CB : Bukan hanya tahu tapi, ada policy dari belakang sehingga menyangkut komunikasi, kapal, pesawat itu semua bukan saja kebijaksanaan dari propinsi saya kira. RN : Jadi menurut Mgr. Sebetulnya yang pertama harus diadili bukan Gubernur Abilio Soares ya? CB : Tentunya para pengambil keputusan dari pusat itu. Kenapa itu semua terjadi beberapa jendral dibelakang itu perlu juga dipanggil dan dimintai keterangan. RN : Beberapa bulan lagi Timor Timur ini akan menjadi negara tersendiri dan apakah itu dimungkinkan pengadilan HAM ini bisa dilakukan di sana? CB : Bisa juga karena dari Timor Leste juga ada kalangan yang meminta supaya pengadilan itu dilakukan di Dili karena terjadi di sini ada saksi-saksi di tempat. Jadi perlu dipikirkan bagaimana hal itu dapat dilakukan di Timtim dan kalau bisa Okay, itu melibatkan orang-orang internasional yang fasih di dalam hal itu. Demikian Mgr. Carlos Ximenes Belo kepada Radio Nederland. * HARUSKAH PANGLIMA TNI DARI ANGKATAN DARAT? Presiden Megawati Soekarnoputri kemungkinan besar akan mengajukan nama calon Panglima TNI ke DPR RI sebelum ia ke luar negeri 24 Maret mendatang. Endriartono Sutarto, KSAD saat ini nampaknya akan menjadi calon tunggal. Lebih lanjut ulasan Syahrir dari Jakarta. Mengapa Mega menjatuhkan pilihannya pada jenderal Endriartono Sutarto yang secara akrab dipanggil Tono? Tidak ada penjelasan rinci mengenai hal ini. Tetapi orang teringat bagaimana tahun lalu, para petinggi TNI pernah ramai-ramai menolak rencana Presiden Abdurrahman Wahid untuk mengganti Endriartono Sutarto sebagai KSAD. Lalu Gus Dur ketika itu mengakui bahwa ia sudah meminta dukungan TNI untuk memberlakukan keadaan darurat. Namun, permintaan ini ditolak oleh para petinggi TNI. Gus Dur pernah mengaku hal itu kepada wartawan Majalah Newsweek. Tetapi kepada teman-temannya dari Fordem diantaranya Rahman Tolleng dan Chris Siner Key Timu dia mengatakan bahwa dia ditipu tentara. Gus Dur mengatakan hal itu sehari setelah dilengserkan parlemen dengan dukungan tentara. Sehari sebelumnya Gus Dur masih percaya bahwa tank-tank yang dikerahkan ke lapangan Monas masih mendukungnya meski moncong kanon dan senjata mesin berat diatas tank sudah diarahkan ke istana. Sikap "pembangkangan" semula ditunjukan oleh Kepala Staf TNI Angkatan Darat Endriartono Sutarto. Lalu rekan-rekannya pun mengikuti jejaknya seperti Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Indroko Sastrowiryono. KSAL ini juga memberi saran kepada Gus Dur agar presiden tidak mengeluarkan dekrit, karena hal itu akan menimbulkan penderitaan rakyat. Karena itu selain pasukan Kostrad, pasukan marinir pun ikut unjuk kekuatan ke lapangan Monas sehari sebelum Gus Dur dilengserkan. Gerakan TNI/AL waktu itu tidak terlepas dari dukungan AL Amerika, kata seorang perwira. Sikap perlawanan pun muncul di tingkat panglima kodam. Diantaranya, dari Pangdam Udayana Mayjen William Dacosta. Ia ketika itu menyatakan para Pangdam se-Indonesia menolak kehadiran jenderal politik. Maksudnya tentu adalah para jenderal, yang akan diangkat sebagai KSAD atau Panglima TNI karena mau dirangkul Gus Dur. Maka jikalau Endriartono sekarang diangkat sebagai Panglima TNI itu merupakan suatu hal yang wajar. Ia bersama Pangkostrad Ryacudu telah berjasa menaikkan Megawati ke kursi singgasana. Seandainya dia dahulu mendukung Gus Dur, sudah pasti dia yang akan menjabat Panglima TNI. Tetapi kini Megawati jelas sudah berhitung jauh ke depan. Bagaimana pun Megawati menyadari bahwa Endriartono sudah merasakan pengaruhnya menggerakkan tank-tank dalam mendukung Megawati meski dengan dalih profesionalisme. Tono tinggal satu langkah lagi dari kursi RI I kalau dia memang mau berkuasa. Maka Mega harus segera mencari imbangan terhadap Tono. Dan orang ini harus pula datang dari Angkatan Darat. Ia harus duduk sebagai KSAD atau paling tidak Pangkostrad. Kalau bisa tentu orang ini harus duduk sebagai Wakil Panglima TNI. Kalau selama ini orang yang menjabat Panglima TNI tidak berbahaya, itu disebabkan karena Widodo adalah seorang perwira angkatan laut. Karena jumlah anggota TNI/AL tidak sebanyak TNI/AD, maka Widodo pun tidak bermimpi meraih kekuasaan.Tetapi ini berbeda dengan Tono. Sebagai seorang jenderal Angkatan Darat bisa saja Tono tergiur atau dirayu parpol tertentu untuk melangkah lebih maju lagi, kata seorang tokoh partai. Apalagi kalangan yang dekat dengan Gus Dur secara terbuka sudah mengatakan kepada pers bahwa kini saatnya militer mengambil alih kekuasaan mumpung rakyat kecewa dengan kinerja partai-partai politik. Bukan hanya Gus Dur yang kini berharap pada militer. Juga tokoh-tokoh sosialis kanan atau sosdem yang tahu mereka tidak akan laku pada pemilu berikut, berharap agar segera bisa dicarikan jalan pintas untuk keluar dari kemelut bangsa saat ini. Pemerintahan Megawati memang dianggap bergerak terlalu lamban. Maka dari kalangan para jenderal pun sudah muncul ucapan-ucapan seperti misalnya:"Rakyat sudah terlalu lama menderita. Dan pada saatnya tentara harus mengambil langkah-langkah penyelamatan". Tetapi mungkinkah Endriartono akan mengikuti jalan Pakistan, kalau ia sudah terpilih sebagai Panglima TNI. Sehubungan dengan pemilihan Panglima TNI ini menarik untuk mengikuti jalan pikiran jenderal yang mewakili TNI di MPR yaitu Agus Widjoyo :"Mestinya sudah berakhir pada satu nama, kalau masuk kepada DPR lebih dari satu nama apakah itu juga bukan ikut memilih? Jadi DPR bukan hanya melakukan fungsi pengawasan tetapi ikut memilih. Kalau itu memang ya jawabannya. Maka tentunya yang maju hanya satu nama. Karena sudah hasil pemilihan presiden. Kalau jawabannya tidak, bagaimana kalau terjadi perbedaan pendapat antara DPR dengan presiden, jalan ke luarnya bagaimana? Atau lebih percaya karena itu lebih merupakan kewenangan yang berada dalam kewenangan presiden sehingga presiden mengajukan pilihannya itu pada DPR untuk mendapatkan persetujuan". --------------------------------------------------------------------- Radio Nederland Wereldomroep, Postbus 222, 1200 JG Hilversum http://www.ranesi.nl/ http://www.rnw.nl/ Keterangan lebih lanjut mengenai siaran radio kami dapat Anda peroleh melalui [EMAIL PROTECTED] Copyright Radio Nederland Wereldomroep. ---------------------------------------------------------------------
