Chan CT menulis:
2. Bagaimanakah sebaiknya kita memperlakukan jutaan etnis Tionghoa yang
sudah hidup ratusan tahun di Nusantara ini? Sebanyak mungkin bisa
diperlakukan sebagai warganegara Indonesia atau sebanyak mungkin
dijadikan warganegara asing (Tiongkok)? Pertentangan pendapat ini,
semula pejuang-kemerdekaan RI telah menetapkan jawaban pertama, yaitu
menghendaki sebanyak mungkin etnis Tionghoa menjadi warganegara
Indonesia, dengan prosedur yang paling sederhana. UU Kewarganegaraan
tahun 46 telah menetapkan berasaskan ius Soli, tempat kelahiran yang
menentukan seseorang sebagai warganegara Indonesia. Dan yang dijalankan
adalah stelsel pasif, artinya, semua etnis Tionghoa yang lahir di
Indonesia dinyatakan otomatis menjadi warganegara Indonesia, kecuali
menggunakan hak repudiatie yang diberi waktu 2 tahun untuk menolak
warganegara Indonesia dan menjadi warganegara Tiongkok, atau setelah
dewasa mengajukan penolakan warganegara Indonesia dan menyatakan menjadi
warganegara Tiongkok.
Tapi, pihak pemerintah Tiongkok Nasionalis ketika itu yang
berasaskan ius Sanguinus, berkeras mengklaim etnis Tionghoa, orang-orang
yang berdarah Tionghoa juga sebagai warganegara Tiongkok. Dan adanya
sementara pejabat pemerintah RI yang juga berkeinginan lebih banyak
etnis Tionghoa menjadi nasing, maka keputusan UU No.3 tahun 46 itu
selalu dimentahkan kembali, dan akhirnya dikeluarkan UU No.62 tahun 58
itu, yang menuntut etnis Tionghoa lebih dahulu memilih menjadi
warganegara Indonesia, diberlakukan stelsel aktif. Jadi, etnis Tionghoa
di Indonesia baru menjadi warganegara Indonesia setelah maju kedepan
pengadilan negeri dan mendapatkan SBKRI!
Rinto Jiang:
Bung Chan, ada beberapa point yang harus ditambahkan.
Stelsel pasif menjadi stelsel aktif memang satu intrik politik, untuk
"menjebak" orang Tionghoa di Indonesia tidak otomatis mendapat
kewarganegaraan Indonesia. Sebenarnya, kondisi politik masa itu juga
panas, di mana ada tarik menarik antara orang Tionghoa yang masih setia
ke negeri leluhur dan orang Tionghoa nasionalis Indonesia. Ada salah
kaprah di kalangan orang Tionghoa yang masih setia ke negeri leluhur
bahwa bila mereka memilih berkewarganegaraan Tiongkok, pemerintah
Beijing akan membela mereka sewaktu mereka diperlakukan tidak adil oleh
pemerintah Indonesia. Ini salah, karena mereka tidak berniat untuk
pulang ke Tiongkok, mereka ingin tetap tinggal di Indonesia, namun ingin
berkewarganegaraan asing, ini tentu saja suatu yang riskan. Bagi saya,
bila saya ingin pulang ke Tiongkok, saya akan mengambil WN RRT,
sebaliknya, bila ingin terus berdomisili di Indonesia, tentu saja akan
mengambil WNI. Masalahnya yah itu, mayoritas orang Tionghoa pra-1959
tinggal di desa-desa paling banter kota kabupaten yang tidak ada
pengadilan negerinya, dengan pengetahuan hukum yang minim, mustahil
mereka dapat mengikuti arus politik yang cepat itu.
Juga, stelsel pasif menjadi stelsel aktif ini dikarenakan ada pejabat
pemerintah yang menginginkan orang2 Tionghoa jangan otomatis diberikan
status WNI, biar mereka tetap berstatus asing dan akibatnya usaha2
mereka dapat dinasionalisasikan karena merupakan usaha asing.
Satu lagi, klaim nasionalis KMT atas kewarganegaraan orang Tionghoa di
Indonesia tidak pernah dilayani oleh pemerintah Sukarno, karena Sukarno
menganggap KMT dekat dengan Barat. Ini makanya, setahun setelah RRT
diproklamasikan oleh Mao Zedong, tahun 1950 Indonesia menjadi salah satu
negara yang mengakui kemerdekaan RRT. Padahal saat itu, RRT baru diakui
oleh puluhan negara.
Rinto Jiang
.: Forum Diskusi Budaya Tionghua dan Sejarah Tiongkok :.
.: Kunjungi website global : http://www.budaya-tionghoa.org :.
.: Untuk bergabung : http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua :.
.: Jaringan pertemanan Friendster : [EMAIL PROTECTED] :.
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/budaya_tionghua/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
